Dorong Pengentasan Kemiskinan, Ketua DPRD Jateng Minta Pemprov Serius Garap Sektor Pertanian dan Perikanan

Ketua DPRD Jateng, Sumanto, menilai pengentasan kemiskinan nggak cukup dengan bantuan sosial. Dia mendorong Pemprov untuk lebih serius mengintervensi sektor pertanian dan perikanan yang selama ini menjadi kantong kemiskinan terbesar di Jawa Tengah.<br>

Inibaru.id – Pengentasan kemiskinan nggak bisa hanya mengandalkan bantuan sosial. Begitulah penilaian Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto. Menurutnya, pemerintah perlu turun tangan lebih serius di dua sektor yang selama ini justru menjadi kantong kemiskinan terbesar di Jateng, yakni pertanian dan perikanan.

“Banyak warga miskin justru berasal dari dua sektor ini. Padahal kalau dikelola dengan baik, pertanian dan perikanan bisa jadi tulang punggung ekonomi masyarakat,” ujarnya baru-baru ini.

Sumanto menyoroti masih rendahnya kesejahteraan petani karena keterbatasan lahan. Dari sekitar tiga juta petani di Jateng, mayoritas hanya memiliki sawah kurang dari 1.000 meter persegi. Dengan luas tersebut, hasil panen dan pendapatan mereka jauh dari cukup.

“Dengan harga gabah sekitar Rp6.500 per kilogram, petani dengan lahan 1.000 meter hanya bisa mengantongi kurang dari Rp1 juta sebulan. Bandingkan dengan yang punya satu hektare, bisa dapat Rp5 juta sampai Rp6 juta,” jelas politisi PDI Perjuangan ini.

Dirinya menyebut, saat harga gabah sempat anjlok di kisaran Rp3.500–Rp4.000 per kilogram, banyak petani justru merugi. Biaya produksi yang tinggi, termasuk harga pupuk yang nggak murah, membuat mereka sulit bangkit. Karena itu, dia menilai perlu ada intensifikasi pertanian agar petani dengan lahan sempit bisa tetap memperoleh penghasilan layak.

Menurut Sumanto pemerintah perlu melakukan intervensi yang lebih serius untuk kesejahteraan petani. (DPRD Jateng)

“Sekarang harga gabah sudah bagus, tapi kalau luas lahannya tetap segitu, kesejahteraan juga susah naik. Pemerintah harus bantu dari sisi produktivitas,” tegasnya.

Selain pertanian, sektor perikanan juga mendapat perhatian. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jateng, Endi Faiz Effendi, mengungkapkan bahwa sebagian besar masyarakat pesisir masih hidup dalam kemiskinan ekstrem. Rendahnya pendidikan, minimnya fasilitas dasar seperti air bersih dan pengelolaan sampah, hingga gaya hidup tanpa budaya menabung jadi faktor utama penyebabnya.

“Banyak nelayan tidak terbiasa menabung. Saat musim paceklik, mereka menjual barang-barang. Jadi manajemen keuangannya kurang baik,” jelasnya.

DKP Jateng, lanjut Endi, berupaya memperbaiki kondisi ini dengan membangun kawasan pesisir yang lebih higienis dan produktif. Program yang dijalankan antara lain pembangunan rumah layak huni, penyediaan BBM yang lebih mudah dijangkau nelayan, serta pelatihan keterampilan agar nelayan bisa menambah sumber penghasilan.

Sementara itu, DPRD bersama Pemprov Jateng juga terus menyalurkan bantuan renovasi Rumah Tak Layak Huni (RTLH) sebanyak 17 ribu unit setiap tahun, masing-masing senilai Rp20 juta. Namun Sumanto menegaskan, pembangunan rumah saja nggak cukup jika pendapatan warga nggak ikut meningkat.

“Rumah boleh bagus, tapi kalau penghasilannya tetap kecil, ya tetap miskin. Pemerintah harus bantu agar warga bisa punya penghasilan harian yang cukup. Kalau cuma mengandalkan bansos, berapa pun jumlahnya pasti habis,” pungkasnya.

Upaya pengentasan kemiskinan memang nggak bisa dilakukan dalam semalam. Namun dengan kolaborasi nyata antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait, sektor pertanian dan perikanan bisa menjadi kekuatan ekonomi baru bagi Jawa Tengah. Kini saatnya semua pihak bergerak bersama nggak hanya memberi bantuan, tapi menciptakan kesempatan agar warga bisa hidup lebih sejahtera dari hasil jerih payahnya sendiri. Setuju nggak, Gez? (Siti Zumrokhatun/E05)