Inibaru.id - Bupati Pemalang Jawa Tengah, Mukti Agung Wibowo bersama 22 orang lainnya ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kamis (11/8/2022).
Bupati yang terpilih pada Pemilu 2020 lalu itu ditangkap karena diduga terlibat dalam sejumlah praktik suap. Di antaranya adalah pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
“Pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sore, KPK melakukan (operasi) tangkap tangan seorang bupati atas nama MAW dan beberapa orang yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi berupa suap,” ujar Ketua KPK Firli Bahuri, Jumat (12/8).
Hingga kini, tim KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pihak-pihak yang diamankan dalam OTT di Jakarta dan Pemalang. KPK punya waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak yang diamankan.
Sebelumnya, dugaan adanya praktik suap jual beli jabatan pada kepemimpinan Mukti Agung Wibowo sudah menjadi perhatian Indonesia Police Watch (IPW). IPW pada Senin (18/7) sempat merilis dugaan tersebut dan meminta KPK maupun aparat penegak hukum lain untuk bertindak.
Sambil menunggu keputusan lebih lanjut dari KPK terkait kasus ini, mari kita simak sejumlah fakta-fakta yang terhimpun terkait OTT Bupati Pemalang kemarin!
1. Kantor Pemkab Pemalang Disegel
Setidaknya, ada dua ruangan yang ada di kantor pemerintah kabupaten (Pemkab) Pemalang yang disegel KPK. Ruangan tersebut adalah Kantor Kominfo dan ruangan Bidang Lelang.
Selain itu, petugas Satpol PP Pemkab Pemalang juga menjaga ruangan-ruangan lainnya dengan cukup ketat agar nggak diakses sembarang orang.
2. Rumah Dinas Bupati Pemalang Tertutup
Nggak hanya kantor Pemkab Pemalang yang nggak bisa diakses sembarang orang, rumah dinas Bupati Pemalang juga kini berada dalam kondisi tertutup rapat. Hanya terlihat dua mobil pribadi yang terpisah cukup jauh dari luar.
Ketua Regu Satpol PP Sudirjo mengaku nggak tahu dengan keberadaan Bupati Pemalang.
“Nggak tahu, Pak Bupati nggak tahu kemana, saya masuk jam 20.00 WIB (Kamis, 11/8), sudah ramai,” ungkapnya.
3. Bupati Diperiksa Intensif
KPK memang belum mengungkap siapa saja 22 orang lain yang ditangkap selain Bupati Pemalang. Bahkan, terkait detail perkara apa yang sampai membuat mereka ditangkap, KPK masih bungkam. Satu hal yang pasti, mereka masih diperiksa secara intensif. Dalam waktu 1x24 jam, biasanya KPK akan menentukan status hukum orang-orang yang ditangkap tersebut.
“Rekan-rekan dari kedeputian penindakan masih terus berjaga dan pada saatnya kami akan memberikan penjelasan kepada publik,” kata Firli Bahuri.
4. Respons Gubernur Jateng
Terkait dengan penangkapan salah seorang bupati di lingkup Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku sudah mendengarnya dan menunggu perkembangan dari KPK.
“Saya menunggu perkembangan yang ada ya. Tapi, sebelum kejadian ini, kita sudah berkomunikasi dengan mereka. Saya selalu ingatkan, kerja sama kita dengan para penegak hukum dan KPK sudah terlalu sering,” ujar Ganjar, Kamis (11/8).
Mendengar kabar lagi-lagi pejabat daerah menyalahgunakan kekuasaannya membuat hati miris dan prihatin ya, Millens. Padahal, kita mempunyai harapan dan kepercayaan penuh kepada mereka yang telah dipercaya duduk di kursi kepemimpinan. Semoga kita nggak akan mendengar lagi kabar semacam ini! (Det,Sin/IB09/E10)
