Inibaru.id - Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, isu politik uang semakin santer terdengar. Banyak pihak yang menjanjikan sejumlah uang kepada masyarakat dengan catatan mereka harus memilih capres atau caleg yang ditentukan. Tentu saja hal ini melanggar prinsip demokrasi yang menjamin kebebasan dalam menentukan pilihan pemimpin, dong?
Tapi, ada satu hal yang perlu kamu tahu nih, Millens. Dalam masa kampanye 2024, capres atau caleg boleh membagikan barang-barang asal nilainya nggak melebihi Rp100 ribu. Barang itu dibagikan mereka kepada masyarakat sebagai bahan kampanye.
Hal itu dibenarkan oleh anggota Bawaslu Solo Poppy Kusuma. Namun, dia mengingatkan nggak semua barang bisa dibagikan kepada masyarakat dalam konteks itu. Barang yang nggak dibolehkan antara lain sembilan bahan pokok (sembako) dan uang.
"Kalau sembako dan uang nggak boleh. Bisa masuk potensi politik uang," katanya, dikutip dari Solopos (4/12/2023).
Selain itu, pemberian biaya transportasi dan makan-makan dalam bentuk uang juga nggak boleh. Larangan-larangan itu diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15/023.
Di aturan tersebut dikatakan, bahan kampanye bisa dalam bentuk berbagai barang. Dan setiap bahan kampanye yang dipasang atau dibagikan kepada masyarakat nggak melebihi Rp100 ribu.
Di PKPU juga dirinci berbagai barang yang bisa jadi bahan kampanye. Misalnya selebaran, brosur, pamflet, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makan, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, dan atribut kampanye lain sesuai ketentuan. Saat membagikan bahan kampanye, capres atau caleg itu mempromosikan dirinya untuk dipilih.
“Namun kalau membagikan sembako nggak boleh ya! Apalagi sambil meminta dukungan atau meminta dipilih ke warga," kata Poppy.
Politik Uang Bisa Berupa Barang
Meski aturan tentang pemberian barang sudah jelas ditentukan dalam PKPU, fakta di lapangan berkata lain, kan? Masih banyak pihak yang mempraktikkan politik uang untuk mendulang suara. Lebih dari itu, perlu kita pahami, politik uang nggak melulu berwujud uang.
Komis Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan politik uang nggak hanya larangan membagikan duit ke masyarakat. Memberikan barang dengan maksud tertentu juga disebut politik uang.
"Yang disebut politik uang secara langsung itu adalah bahwa apapun bentuknya, namanya saja politik uang, tapi, bentuknya boleh jadi apa saja," kata Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat (Dikpermas) KPK Wawan Wardiana, dikutip dari Media Indonesia (15/9/2023).
Di kalangan anak muda, politik uang juga banyak bentuknya. "Kalau anak-anak muda, milenial, mungkin bukan berupa uang. Boleh jadi token listrik, mungkin kuota game, itu kan sama saja, bentuknya saja yang berubah," ucap Wawan.
Nah, mulai sekarang, kamu bisa membedakan mana barang yang disebut sogokan, mana yang dibolehkan. Kalau sekadar souvenir atau camilan itu nggak masalah ya, Millens. Karena pada dasarnya, pihak caleg juga telah mempersiapkan dana sosialisasi. (Siti Khatijah/E07)
