Inibaru.id - Ada kabar gembira untuk orang tua yang berencana memiliki momongan. Pemerintah bakal menanggung biaya persalinan bagi warga negara yang nggak mampu.
Aturan terkait kebijakan ini tertulis pada Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 5 Tahun 2022 tentang Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil, Bersalin, Nifas, dan Bayi Baru Lahir Melalui Program Jaminan Persalinan (Jampersal) yang ditandangani Presiden Jokowi pada Senin (12/7) lalu.
Pemerintah berharap aturan ini bisa membuat angka kematian ibu dan bayi saat melahirkan semakin kecil. Tahukah kamu, sejauh ini, angka kematian ibu dan bayi saat melahirkan tergolong tinggi. Survei Penduduk Antar-Sensus (SUPAS) 2015 yang dilakukan Badan Pusat Statistik menyatakan ada 305 kematian ibu tiap 100 ribu kelahiran hidup.
Libatkan Beberapa Kementerian dan BPJS
![BPJS bakal jadi salah satu pihak yang melaksanakan program ini. (Inibaru.id/Triawanda Tirta Aditya)](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fredaksi.inibaru.id%2Fmedia%2F21375%2Flarge%2Fnormal%2F2bb23821-7025-489e-99ec-63570898a123__large.jpg&w=3840&q=75)
Program ini akan ditangani secara serius dan melibatkan beberapa kementeriaan agar pelaksanaan di lapangan berjalan lancar. Kementerian yang terlibat di antaranya Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial. Selain itu, Pemerintah juga melibatkan peran Gubernur, Bupati/Walikota dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Salah satu hal penting yang dilakukan oleh mereka adalah melakukan pendataan dan menetapkan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan melalui Program Jampersal. Selanjutnya mereka melakukan sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Program Jampersal.
Peran Penting BPJS
Lalu, bagaimana dengan tugas yang harus dilakukan oleh BPJS? Selain memastikan status kepersertaan ibu hamil untuk mendapatkan manfaat Program Jampersal, BPJS juga melakukan verifikasi tagihan biaya persalinan sesuai dengan aturan perundang-undangan.
Data ibu hamil yang masuk ke dalam Program Jampersal kemudian akan diteruskan ke Pemerintah Daerah (Pemda). Nggak berhenti di situ, BPJS bakal memberikan laporan rutin soal program ini ke Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).
Nah, begitu kira-kira alurnya ya, Millens. Jika kamu mempunyai saudara atau teman yang masih bingung memikirkan biaya persalinan, nggak ada salahnya menyampaikan informasi ini. Kita semua berharap program baik ini bisa berjalan tepat sasaran, mudah aksesnya, dan nggak ada penyelewengan. (Cnb, Kom/IB09/E10)