Inibaru.id - Sudah sering kita mendengar kabar tentang pejuang lingkungan bukannya mendapat dukungan justru dikriminalisasi oleh suatu pihak. Pada bulan April 2024 misalnya, aktivis lingkungan Karimunjawa Daniel Frits Maurits Tangkilisan divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Jepara, Jateng karena terjerat pasal UU ITE.
Daniel mengkritisi adanya tambak udang di Karimunjawa yang berimplikasi pada pencemaran limbah. Dia justru dijerat dan dibungkam dengan Pasal 45A ayat (2) UU ITE. Fakta ini tentu bikin kita merasa prihatin karena negara lebih memilih memenjarakan aktivis yang memperjuangkan hak asasi manusia, yaitu hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Untungnya, kini kita seperti sedang mendapat angin segar, Millens. Sebab, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian KLHK) menerbitkan Peraturan Menteri LHK Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perlindungan Hukum terhadap Orang yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat.
Aturan baru yang diteken Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar pada 30 Agustus bulan lalu tersebut melindungi pejuang lingkungan dari tuntutan hukum secara pidana maupun perdata.
“Orang yang memperjuangkan lingkungan hidup tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata,” demikian bunyi Pasal 2 ayat 1 beleid itu, dikutip pada Selasa (10/9/2024).
Pejuang lingkungan hidup baik perorangan maupun kelompok juga nggak bisa dibalas oleh pihak yang mereka kritisi. Aturan itu juga merinci bentuk pembalasan yang mungkin dilakukan terlapor atau terduga pelaku pencemaran lingkungan hidup terhadap pejuang lingkungan hidup.
Bantuan Hukum dari Kementerian LHK
Seperti apa bentuk kriminalisasi dan kekerasan fisik yang dimaksud pada Pasal 5 tersebut?
- Tindakan Pembalasan terhadap Orang yang Memperjuangkan Lingkungan Hidup berupa (1) pelemahan perjuangan dan partisipasi publik; (2) proses pidana
- Pelemahan perjuangan dan partisipasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk: (1) kriminalisasi; (2) kekerasan fisik atau psikis yang membahayakan diri, jiwa, dan harta termasuk keluarganya.
Kementerian LHK akan memberikan bantuan hukum kepada para pejuang lingkungan hidup yang menghadapi proses hukum. Untuk mendapatkan itu, pejuang lingkungan hidup dapat mengajukan permohonan kepada Menteri LHK. Hal itu sebagaimana ketentuan yang termaktub dalam Pasal 9 aturan tersebut.
Permohonan disampaikan secara tertulis oleh: (1) pemohon pelindungan hukum sendiri, keluarga inti, atau yang diberikan kuasa mewakili; (2) penasihat hukum pemohon pelindungan hukum; (3) perseorangan yang diberikan kuasa mewakili dalam hal permohonan diajukan oleh masyarakat; (4) pimpinan badan usaha atau organisasi lingkungan hidup; atau akademisi/ahli.
“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diajukan oleh kementerian/lembaga atau instansi daerah berdasarkan permintaan pemohon,” tulis ayat 3 pada Pasal 9 aturan dimaksud.
Semoga dengan adanya aturan ini, para pejuang lingkungan mendapat perlindungan terhadap hak berpendapat, berorganisasi, dan beraksi damai dalam membela kelestarian lingkungan, ya! (Siti Khatijah/E07)
