Suasana Warung yang Sederhana dan Bikin Betah

Begitu masuk ke area warung, suasananya langsung terasa Jogja banget: sederhana, hangat, dan jauh dari bising jalan raya. Tempatnya memang kecil, tapi justru itu yang menambah kesan rumahan. Pembeli duduk dengan sabar menunggu pesanan sambil menghirup aroma bumbu yang ditumis di atas tungku arang yang bikin kamu bernostalgia.

Penilaian para pengunjung yang datang pun rata-rata positif. Banyak yang memuji keramahan Pak Uun dan pelayanannya yang gesit, meski harus memasak hingga empat wajan sekaligus ketika sedang ramai-ramainya.

Salah satu keunikan Bakmi Pak Uun ada pada proses memasaknya yang tetap mempertahankan cara tradisional. Wajan panas diletakkan di atas tungku arang, lalu minyak dituang untuk menumis bumbu yang harum. Setelah itu baru ditambahkan daging ayam, air, sayuran, dan mie. Untuk nasi goreng, tahapannya hampir sama. Bedanya, setelah bumbu matang, nasi langsung digoreng hingga warnanya merata.

Teknik memasak ini menghasilkan aroma smokey yang lembut, khas masakan Jawa tempo dulu. Kuah bakmi godok-nya cenderung creamy, gurih, dan penuh rasa. Banyak pelanggan menyebut bakmi di sini terasa semakin nikmat karena menggunakan telur bebek. Pantas saja rasanya begitu kaya dan bikin susah lupa.

"Kuahnya creamy, kematangan mi pas, porsinya juga bikin kenyang," ungkap salah seorang pembuat konten kuliner terkemuka di Instagram @dyodoran.

Menu yang paling populer di sini tentu saja bakmi godok. Versi gorengnya juga tidak kalah sedap, cocok buat kamu yang kurang suka makanan berkuah. Ada juga nasi goreng dengan cita rasa klasik ala kampung. Harga per porsinya mulai sekitar Rp17.000 saja, murah untuk ukuran cita rasa yang bikin pelanggan balik lagi berkali-kali.

Beberapa pengunjung punya rekomendasi personal. Ada yang selalu pesan bakmi godok telur bebek, ada pula yang menyarankan minuman jahe serai sebagai pendamping biar tubuh hangat di malam hari. Kalau mau lebih nendang, teh hangat atau kopi juga cocok menemani makanmu.

Bakmi Palbapang Pak Uun bukan sekadar tempat kuliner karena menawarkan pengalaman dari suasana kampung yang tenang sampai aroma arang yang menguar dari dapur kecilnya. Jadi kalau kamu sedang di Bantul atau lagi kangen cita rasa bakmi Jawa yang otentik, warung ini wajib banget kamu sambangi. 

Ingat, datang lebih awal, ya, Gez, biar nggak kehabisan! (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Kalau kamu penyuka bakmi Jawa, nama Bakmi Palbapang Pak Uun rasanya wajib masuk daftar kunjungan. Warung kecil yang tersembunyi di tengah permukiman Bantul ini sudah jadi legenda sejak tahun 2000. Meski lokasinya nyempil di Karasan, Palbapang, banyak orang rela “blusukan” demi seporsi bakmi godok gurih yang konon bikin ketagihan.

Warung Bakmi Pak Uun buka setiap hari mulai pukul 17.00 sampai 22.00 WIB. Tapi jangan tertipu jam tutupnya ya karena sering kali dalam tiga jam saja setelah buka, seluruh menu sudah ludes. Banyak food hunter yang sudah mengingatkan: kalau mau dapat jatah, datanglah sebelum malam benar-benar larut.

Meski buka sejak pukul 17.00 sampai 22.00 WIB, terkadang Bakmi Palbapang Pak Uun sudah kehabisan makanan saking banyaknya pembeli yang datang.

Bakmi Palbapang Pak Uun Bantul, Hidden Gem Kuliner yang Bikin Kangen Suasana Jogja

Salah satu penyebab utama risiko ini datang dari kualitas charger itu sendiri. Banyak charger murah atau palsu yang beredar, dan sayangnya, masih sering kita temui di rumah-rumah.

Charger semacam ini biasanya tidak punya sistem perlindungan arus, panas, atau pemutus otomatis. Jadi saat tetap terhubung ke listrik, ia akan terus bekerja dan menghasilkan panas. Kalau komponennya kurang bagus, panas yang menumpuk bisa memicu kerusakan, bahkan kebakaran.

Selain kualitas, faktor lingkungan juga berpengaruh. Charger yang dibiarkan menancap dan berada di area tertutup, misalnya dekat tumpukan barang atau di belakang furnitur, lebih mudah terperangkap panas. Apalagi kalau ruangan cenderung panas atau lembap, risiko kerusakan pada charger pun semakin tinggi.

Walau jarang terjadi, fluktuasi listrik dan sambaran petir bisa mempengaruhi perangkat yang sedang terhubung ke soket. Charger yang tidak punya pelindung arus bisa rusak seketika saat ada lonjakan tegangan. Dalam kasus ekstrem, korsleting bisa terjadi dan menimbulkan percikan api. Memang bukan sesuatu yang terjadi setiap hari, tapi cukup banyak orang yang baru sadar setelah perangkat mereka gosong duluan.

Peluang Muncul Ledakan Kecil, Tapi Tetap Ada

Tenang, bukan berarti setiap charger yang kamu biarkan menancap bakal “meledak”. Kalau kamu memakai charger asli dari jenama terpercaya, risiko masalah ini jauh lebih kecil. Produk resmi biasanya sudah melewati uji keselamatan dan punya fitur pencegahan panas berlebih. Tapi tetap saja, risiko kecil bukan berarti nol, apalagi kalau chargermu sudah menua, sering jatuh, atau pernah terasa panas berlebihan.

Untuk charger palsu, ceritanya beda. Risiko korsleting atau kebakaran naik berkali-kali lipat karena komponennya nggak dirancang tahan lama. Jadi lebih baik hindari, ya.

Biar nggak waswas, kamu bisa melakukan beberapa langkah sederhana:

Jadi, meski kelihatannya sepele, kebiasaan membiarkan charger tetap menancap tetap punya risiko. Baiknya segera lepas dari stopkontak deh kalau memang sudah nggak dipakai. Setuju, Gez? (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Kita semua pasti pernah melakukan ini: selesai ngecas, ponsel dicabut, tapi kepala chargernya tetap anteng nempel di stopkontak. Kelihatannya sih nggak masalah. Toh nggak lagi dipakai, kan? Tapi ternyata kebiasaan kecil ini bisa menimbulkan risiko yang jarang kita sadari.

Meski jarang terjadi, ada kemungkinan kepala charger yang dibiarkan terus menancap bisa bermasalah. Tapi, jangan keburu membayangkan munculnya ledakan dramatis seperti di film, ya. Masalahnya biasanya jauh lebih sederhana, tapi tetap berbahaya kalau dibiarkan.

Banyak dari kita yang membiarkan kepala charger terus menancap di stop kontak meski sudah nggak lagi dipakai. Apakah hal ini berbahaya jika dibiarkan?

Bahaya Nggak Sih Terus Menancapkan Kepala Charger di Soket Meski Sudah Nggak DIpakai?

Peresmian dilakukan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Drs Agus Andrianto SH MH bersama jajaran pejabat kementerian, pimpinan Undip, dan perwakilan pemerintah daerah.


Dalam sambutannya, Menteri Agus menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas akses layanan keimigrasian. Dia mengatakan, keberadaan titik layanan di kampus menjadikan pelayanan semakin cepat, responsif, dan dekat dengan masyarakat.

"Saya berharap layanan ini bisa menjadi model bagi daerah lain," sebutnya.

Layanan yang dibuka meliputi penerbitan dan penggantian paspor WNI, BAP paspor hilang atau rusak, pelayanan izin tinggal WNA, serta konsultasi dan informasi keimigrasian.


Usai peresmian yang dilakukan dengan memukul gong, Menteri Agus meninjau ruang pelayanan yang telah dilengkapi ruang tunggu kondusif, sistem antrean terintegrasi, serta petugas yang telah dipersiapkan secara khusus.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Imigrasi Jateng Haryono Agus Setiawan menyampaikan, layanan ini merupakan langkah strategis untuk mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.


"Kehadiran layanan ini juga mempermudah mahasiswa asing Undip untuk mengurus izin tinggal, jadi akan mendukung kenyamanan mereka menjalani aktivitas akademik," jelasnya.

Setali tiga uang, Rektor Undip Prof Dr Suharmono SE MSi juga menyambut baik kerja sama tersebut dan menyatakan bahwa Undip siap menyediakan segala fasilitas yang diperlukan agar pelayanan imigrasi dapat berjalan optimal dan mudah diakses.

Campus Immigration Point di Undip diharapkan menjadi percontohan nasional dan mendorong kampus lain menghadirkan layanan publik serupa, terutama di lingkungan perguruan tinggi dengan aktivitas internasional yang tinggi.

Keberadaan layanan ini di kampus menegaskan bahwa Undip memiliki "aktivitas internasional" yang cukup baik. Kampus lain gimana, nih? (Murjangkung/E10)&nbsp;

Inibaru.id - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang meresmikan Campus Immigration Point di Universitas Diponegoro (Undip) pada Senin (1/12/2025) kemarin. Layanan ini menjadi yang pertama di Indonesia, yang memungkinkan pengurusan dokumen keimigrasian langsung di lingkungan kampus.

Dengan hadirnya fasilitas tersebut, mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, di lingkungan Undip bisa mengurus paspor hingga izin tinggal tanpa harus datang ke kantor imigrasi. Hal tersebut juga berlaku untuk masyarakat umum yang bukan merupakan bagian dari Undip.

Layanan Campus Immigration Undip ini menjadi yang pertama di Indonesia dan memungkinkan pengurusan dokumen keimigrasian langsung di lingkungan kampus, sekaligus menegaskan 'aktivitas internasional' yang cukup baik di salah satu kampus terbaik di Kota Semarang ini.

Lebih Mudah Bikin Paspor; Imigrasi Semarang Resmikan 'Campus Immigration' di Undip

Tas rajut buatan tangan dari perempuan kreatif asal Kota Semarang yang sehari-hari berprofesi sebagai ibu rumah tangga tersebut telah menempuh perjalanan jauh: menembus pasar dunia, menguatkan pejuang kanker, dan membuka ruang pemberdayaan bagi warga binaan Lapas Perempuan Semarang.

"Merajut itu awalnya hanya hobi. Karena anak-anak sudah besar, saya mengisi waktu luang dengan merajut. Saya ibu rumah tangga, ikut suami dinas di daerah terpencil, sehingga memilih fokus mengurus anak-anak," ujar Indah saat ditemui Inibaru.id akhir November lalu.

Indah mengaku belajar merajut secara autodidak sejak 2011. Gurunya adalah internet dan Youtube. Awal-awal berkreasi, dia hanya membuat taplak meja dan dompet kecil. Namun, seiring waktu, keterampilannya meningkat hingga bisa membuat tas rajut sendiri.

Sedikit demi sedikit, dunia rajut yang awalnya hanya pengisi waktu luang justru menjadi peluang. Indah merasa bangkit dan berdaya. Sembari melakoni keseharian sebagai ibu rumah tangga, dia mulai bisa melihat betapa besar peluang bisnis yang tersimpan dalam setiap karyanya.

Pada 2017, ketika sebagian besar pelaku UMKM masih berkutat di pasar lokal, Indah justru sudah merasakan aroma pasar global. Melalui PT Mas di Solo, dia dipercaya mengerjakan produk home decor untuk dikirim ke negara-negara di Eropa.

Sistemnya maklun; perusahaan menyediakan bahan, lalu Indah menangani produksi dan merekrut tenaga kerja yang dia latih sendiri.

Tas rajut buatan Indah merambah hingga Dubai setelah karya-karyanya dua kali lolos kurasi mengikuti pameran BRI UMKM EXPO(RT). Dalam sesi business matching, dia bertemu buyer luar negeri yang kemudian memesan 1.000 tas makram untuk pasar Dubai.

"Semula diminta selesai satu bulan, saya nggak sanggup. Akhirnya dinego jadi lima bulan, per bulan 200 pieces. Saya ngajari orang-orang, mereka ikut mengerjakan," ungkap Indah.&nbsp;

Di antara banyak teknik, tapestri menjadi yang paling dia kuasai karena memungkinkan eksplorasi pola dan gambar. Dari sinilah lahir tas rajut bermotif batik berbahan dasar kulit yang harganya menyentuh angka Rp900 ribu per item.

Namun, di antara deretan pencapaian tersebut, ada satu bab yang paling mengesankan di pikiran Indah, yakni perjalanannya keliling Indonesia mengedukasi cara mengolah plastik menjadi tas rajut, kemudian mendonasikan hasil kegiatannya untuk menguatkan anak-anak penyandang kanker.

"Tahun 2019 itu kan lagi ramainya kampanye pengurangan plastik. Buat saya, plastik itu memang sulit dihilangkan total. Jadi, bagaimana cara mengurangi, bagi saya salah satunya ya diubah jadi tas rajut, karena bisa dipakai selama bertahun-tahun," kata Indah.

Plastik-plastik itu dipotong selebar kurang lebih dua sentimeter, lalu dirajut seperti biasa. Prosesnya memang lebih sulit dibanding merajut benang biasa, tetapi hasilnya kuat dan tahan lama. Namun, karya ini bukanlah produk komersial utama. Dia lebih sering membawanya untuk kampanye reduksi sampah sekali pakai.

Profit memang nggak selalu menjadi tujuan utamanya berkarya. Bahkan, pada pameran ini pun, dia dan temannya sudah sepakat untuk menyumbangkan dana yang terkumpul ke Yayasan Kanker Anak Indonesia sebagai dukungan moral bagi anak-anak yang tengah berjuang melawan penyakit ganas itu.

"Tidak semua hal harus berupa profit. Saya senang kalau apa yang saya kerjakan bisa bermanfaat buat orang lain," lontarnya.

Memberdayakan Warga Binaan Lapas Perempuan

Jiwa sosial Indah terus tumbuh, termasuk dalam berbagi ilmu. Ibu tiga anak itu mengaku akan dengan senang hati membagikannya, termasuk saat mengajari warga binaan di Lapas Perempuan Semarang merajut tanpa meminta bayaran sepeser pun.

"Di Lapas Perempuan itu saya nggak dibayar sama sekali. Murni untuk berbagi ilmu. Kalau ada yang benar-benar tertarik, saya kasih alatnya, saya kasih benangnya. Biar nanti kalau mereka keluar (bebas), bisa melanjutkan yang dia bisa," paparnya.

Warga binaan yang telah diajari Indah juga diberdayakan untuk membantu produksi. Bahan dan desain berasal darinya, lalu mereka mengerjakan sesuai kemampuan dan waktu. Setiap pekerjaan mereka tetap dibayar sebagai tambahan penghasilan dari dalam penjara.&nbsp;

Bagi Indah, menguatkan penyandang kanker dan berbagi ilmu dengan warga binaan adalah dua wajah dari misi yang sama, yakni untuk memanusiakan manusia lewat keterampilan. Merajut baginya bukan lagi sekadar aktivitas tangan, melainkan cara menyalurkan empati.

Saat ini Indah hanya dibantu satu karyawan tetap yang menjaga tokonya di kawasan Sambiroto. Proses produksi sehari-harinya masih dikerjakan sendiri, tetapi jika pesanan membludak, barulah dia melibatkan orang lain.

"Saya nggak menyangka bisa sejauh ini. Saat pandemi Covid-19, saya sempat kena saraf terjepit. Suami menyarankan untuk berhenti dan menjual seluruh benang. Namun, meski sudah didiskon, benang-benang itu nggak laku. Artinya, saya disuruh untuk terus merajut," tukas Indah, lalu tertawa ringan.&nbsp;

Nggak hanya menghasilkan profit, keterampilan merajut Indah juga telah menjalin asa untuk para penyandang kanker dan warga binaan di lapas. Panjang umur ya, Bu Indah! (Sundara/E10)

Inibaru.id - Di bawah tenda pameran UMKM di halaman Balai Kota Semarang, Indah Prihatiningsih, pemilik Ekkyta Collection duduk dengan tenang, tapi jemarinya lincah menari di atas gulungan benang, menuntaskan seutas tali tas yang belum selesai.

Sesekali, perempuan 60 tahun itu juga terlihat mengangkat wajah, menyapa pengunjung yang mampir, sebelum kembali pada ritme rajutannya.

Belajar merajut secara autodidak pada 2011, pemilik Ekkyta Collection, Indah Prihatiningsih, konsisten menyisihkan sebagian keuntungannya untuk anak-anak penyandang kanker; sekaligus mengajari warga lapas perempuan Semarang untuk belajar membuat tas rajut berkelas yang membuat Indah menjelajah pasar global.

Sumbang Penyandang Kanker dan Beri Asa Warga Lapas dengan Tas Rajut Bekelas

Sebaliknya, kebun sawit adalah kawasan monokultur. Satu jenis tanaman mendominasi, lantai tanah sering terbuka, dan lapisan ekosistemnya sangat sederhana. Studi yang dikutip The Jakarta Post menegaskan, perkebunan sawit hanya mampu mendukung sebagian kecil spesies hutan. Riset lain yang dipublikasikan ScienceDaily menunjukkan hal serupa. Kebun sawit bukan habitat setara hutan tropis dan sebagian besar spesies nggak mampu beradaptasi di dalamnya.

Hasilnya sudah terlihat di banyak desa sekitar hutan. Semakin sedikit pepohonan asli, semakin sering satwa liar turun ke permukiman mencari makan. Mereka nggak “menyerang”, mereka hanya kehilangan ruang hidup.

Stok Karbon: Hutan Menyimpan, Sawit Membuang

Banyak klaim menyebut sawit “lebih efisien menyerap karbon,” namun para ilmuwan mengingatkan bahwa klaim itu menyesatkan. Menurut Profesor William Laurance yang dikutip Eco-Business, meski sawit tumbuh cepat, total karbon yang disimpan selama daur hidupnya jauh lebih rendah dibanding hutan primer.

Ketika hutan ditebang, karbon yang terkunci selama ratusan tahun terlepas ke atmosfer. Mongabay mencatat, konversi hutan ke sawit terutama di lahan gambut melepaskan emisi dalam jumlah masif. Sawit nggak mampu mengimbangi kehilangan itu, bahkan bisa menjadi sumber emisi baru ketika tanaman tua ditebang dan tanah kehilangan karbon.

Hutan tropis adalah bank karbon raksasa. Sawit hanyalah buku tabungan kecil.

Fungsi ekologis hutan juga nggak berhenti pada keanekaragaman hayati dan karbon. Hutan menjaga kesuburan tanah melalui siklus organik mulai daun gugur membentuk humus, mikroorganisme mengolah nutrisi, dan akar pohon menahan air. Tanah yang sehat membuat debit air stabil, sungai terjaga, dan wilayah terlindungi dari erosi.

Begitu hutan digantikan sawit, siklus itu terputus. Lahan menjadi lebih kering, tanah cepat padat, dan kebutuhan pupuk serta pestisida meningkat. Debit air menurun, longsor dan banjir menjadi lebih sering terjadi, dan suhu kawasan meningkat karena hilangnya kanopi yang meneduhkan.

Di banyak tempat, mata air mati bukan karena kemarau panjang, tetapi karena hilangnya pepohonan hutan.

Beberapa penelitian, seperti yang dirilis University of York, menemukan bahwa menyisakan sekitar 10 persen hutan asli dalam lanskap perkebunan dapat membantu menjaga sebagian kecil karbon dan biodiversitas. Namun angka itu tetap terlalu kecil untuk menggantikan kehilangan ekosistem hutan yang jauh lebih luas. Fragmentasi tetap terjadi, dan fungsi ekologis hutan tetap menurun drastis.

Hutan adalah satu kesatuan. Memisahkannya menjadi potongan-potongan kecil nggak akan membuat ekosistem bekerja seperti sediakala.

Hutan memberikan manfaat yang nggak bisa dihitung hanya dengan angka ekonomi. Ia menjaga air, menopang tanah, menstabilkan iklim, menyediakan habitat satwa, hingga menjadi benteng terakhir keanekaragaman hayati. Sementara perkebunan baik sawit, kopi, maupun karet memberi manfaat ekonomi jangka pendek yang penting bagi masyarakat, tetapi nggak dapat menggantikan kehidupan yang diberikan hutan.

Ketika hutan hilang, yang hilang bukan hanya pepohonan. Kita kehilangan penyangga kehidupan.

Karena itulah, setiap wacana mengganti hutan dengan kebun monokultur harus dilihat sebagai lebih dari sekadar keputusan tata guna lahan. Itu keputusan tentang masa depan, apakah kita ingin lingkungan yang stabil, atau ladang luas yang perlahan mengering. (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id - Di sejumlah daerah, barisan sawit yang rapi dan menghijau sering dianggap sebagai “pengganti” hutan. Dari kejauhan, pemandangannya tampak meyakinkan bahwa pohon-pohon tumbuh tinggi, daun lebat di kanan–kiri jalan, dan hamparan hijau sejauh mata memandang. Namun, poster edukasi lingkungan yang banyak beredar akhir-akhir ini sebenarnya memberi petunjuk penting hutan bukan sekadar deretan pohon. Ia adalah sistem kehidupan yang jauh lebih kompleks, sesuatu yang nggak dapat ditiru oleh kebun monokultur apa pun, termasuk sawit.

Hutan alami menyimpan biodiversitas yang luar biasa. Di dalamnya ada pepohonan raksasa, semak belukar, lumut, jamur, hingga organisme mikro yang hidup berdampingan dalam jaringan ekologis berlapis yaitu kanopi, bawah tajuk, hingga lantai hutan. Satwa liar seperti burung, primata, mamalia kecil, reptil, serangga penyerbuk menjadikannya rumah.

Hutan nggak bisa digantikan oleh kebun sawit atau tanaman monokultur lainnya. Di balik hamparan hijau yang tampak serupa, hutan menyimpan fungsi ekologis yang jauh lebih kompleks mulai dari biodiversitas, penyimpanan karbon, hingga penjaga tanah dan air yang nggak mampu ditiru perkebunan.

Mengapa Kebun Sawit Nggak Akan Pernah Bisa Menggantikan Fungsi Hutan?

Daniel Tangkilisan, aktivis pertama yang berurusan dengan pihak kepolisian. Pada tanggal 8 Februari 2023, dia dilaporkan ke Polres Jepara oleh warga Karimunjawa gegara komentarnya di sosial media.


"Yang dipermasalahkan itu komentar dari komentar. Jadi saya bikin postingan di Facebook pas tanggal 12 November 2022. Saya mengkritik pencemaran pantai Cemara. Intinya setelah 10 hari dibersihkan oleh DLH Jepara, (pantai Cemara) kotor lagi," kata Daniel Tangkilisan beberapa waktu lalu.

Sejurus kemudian, postingan lelaki yang akrab disapa Daniel tersebut rupanya mengundang perhatian masyarakat Karimunjawa. Daniel pun tak ragu untuk membalas komentar yang membanjiri postingannya.


Salah satu balasan komentar yang ditulis Daniel yakni, "Masyarakat otak udang menikmati makan gratis sambil dimakan petambak.&nbsp;Intine sih&nbsp;masyarakat otak udang itu kaya ternak udang itu sendiri.&nbsp;Dipakani&nbsp;enak, banyak, dan teratur untuk&nbsp;dipangan”.

Setelah dilaporkan akibat komentar di atas, Daniel sempat memenuhi undangan Polres Jepara untuk dimintai keterangan. Sampai akhirnya pada tanggal 16 Juni 2023 dia ditetapkan tersangka oleh Polres Jepara. Lalu kasusnya mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Jepara.


"Terdakwa Daniel sudah mengikuti sidang sebanyak delapan kali. Terakhir hari Selasa, Rabu, dan Kamis minggu kemarin," ujar Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jepara Irvan Surya saat dikonfirmasi Inibaru.id, pada hari Jumat (8/3/2024).

Irvan menuturkan sidang Daniel berikutnya masih melanjutkan pemeriksaan saksi yang meringankan dan ahli yang meringankan. Sebab dari tujuh saksi yang dihadirkan, hanya empat orang yang datang. Sehingga persidangan minggu kemarin ditunda.


Tim Advokasi Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) turut mendampingi jalannya persidangan Daniel sejak awal. Mereka menemukan banyak kejanggalan dan pelanggaran selama menangani proses hukum yang menjerat aktivis lingkungan tersebut.


Koordinator Humas dan Media Tim Advokasi ILUNI UI, Yaswin Ibensina memaparkan proses Pelimpahan II dari Reskrim Unit I Polres Jepara ke Kejaksaan Negeri Jepara yang kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jepara dilakukan secara singkat. Tidak lebih dari 24 jam, registrasi dan jadwal persidangan sudah keluar.


"Ini mengagetkan tim penasehat hukum Daniel. Pada waktu yang bersamaan, tim hukum sedang mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan ke Kejaksaan Negeri Jepara," ucap lelaki yang akrab disapa Yasmin tersebut.


Di persidangan berikutnya sampai putusan nanti pihaknya akan sekuat tenaga mendampingi agar Daniel terbebas dari jeratan UU ITE. Dia menilai seseorang yang menyuarakan maupun memperjuangkan kelestarian lingkungan di lindungi oleh UU.


Sebagai aktivis lingkungan, Daniel sering turun langsung dan mengamati kondisi lingkungan Karimunjawa selepas masifnya pendirian tambak udang. Dia pun tak segan mengkritik pencemaran lingkungan limbah tambak udang di sosial media.


"Ke depannya kami tidak ingin ada pasal-pasal yang menjerat aktivis lingkungan. Memperjuangkan lingkungan yang sehat adalah hak. Bukan tindakan kriminal," papar Yasmin.


Datang Abdul Rachim, Hasanudin, dan Rofiun secara bersamaan dilaporkan ke Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jateng pada 28 November 2023. Mereka dilaporkan atas konten unggahan video yang dirasa merugikan dan pencemaran nama baik petambak udang.


"Masih tahap penyelidikan. Sudah ada beberapa saksi dan ahli bahasa yang kita mintai keterangan," ujar Direktur Reskrimsus Polda Jateng Komisaris Besar Dwi Subagio.


Dwi menuturkan dalam waktu dekat ini pihaknya akan kembali memanggil tiga aktivis tersebut untuk dimintai keterangan. Sebelumnya, mereka bertiga mangkir dari pemanggilan pertama.


"Terakhir ada permintaan dari terlapor untuk diperiksa di Karimunjawa. Sedang kita persiapkan," imbuhnya.


Kuasa hukum ketiga aktivis Karimunjawa tersebut yakni Muhammad Taufiq membeberkan kliennya tidak memenuhi panggilan Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jateng lantaran proses pelaporan terhadap kliennya tidak sesuai prosedur.


"Yang bikin kita kaget, pelapor bukan warga yang dirugikan malah seorang pengacara (tambak). Makanya kami waktu itu kirim surat keberatan, pelapor tidak punya legal standing," ungkapnya.

Berkaca dari kasus yang menimpa Daniel, Taufiq akan sangat berhati-hati agarnya tidak ditetapkan tersangka. Pada tanggal 14 Maret 2024, pihak kepolisian sudah menjadwalkan pemanggilan kembali ketiga aktivis tersebut.


"Saya punya pengalaman menangani kasus ITE dan UU itu tidak semua orang bisa melapor. Saya belajar dari kasus Daniel, harus jelas dulu pas disuruh datang untuk keperluan apa. Takutnya tiba-tiba kasusnya naik," paparnya.


Kejadian yang menimpa empat aktivis lingkungan Karimunjawa itu dinilai sebagai upaya kriminalisasi. Bahkan dalam 10 tahun terakhir banyak pejuang lingkungan di Tanah Air mengalami nasib serupa.


Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jateng Fahmi Bastian menyayangkan tindakan kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan. Padahal mereka dijamin serta dilindungan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.


"Walhi saat ini sedang membuat kajian dan catatan-catatan seberapa banyak kasus kriminalisasi aktivis lingkungan di seluruh Indonesia untuk kami sampaikan baik ke tingkat kementerian maupun di bawahnya," cetus Fahmi.


Untuk mencegah kasus kriminalisasi terhadap aktivis, pihaknya sudah mengagendakan untuk mengedukasi masyarakat bagaimana cara dalam menghadapi persoalan kerusakkan lingkungan.


"Nanti kami akan bekerja sama dan berbagi tugas dengan pihak lain. Peran Walhi intinya memberi masukkan pada masyarakat terkait kampanye maupun mobilisasi jaringan semisal terjadi kasus kriminalisasi," tandasnya.

Kriminalisasi aktivis lingkungan ini memang sangat disayangkan ya, Millens? Semoga pihak berwajib bisa menangani kasus ini dengan adil, nggak memihak, dan selalu berpedoman pada kepentingan masyarakat dan lingkungan, bukannya kepentingan pihak tertentu. (Fitroh Nur Ikhsan/E10)

Inibaru.id - Aktivis pejuang lingkungan di Karimunjawa, Kabupaten Jepara terjerat kasus hukum. Bahkan satu dari empat orang yang dilaporkan sudah masuk meja hijau. Mereka diduga melanggar Undang-udang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Para aktivis pejuang lingkungan Karimunjawa yang dilaporkan di antaranya Daniel Tangkilisan, Datang Abdul Rachim, Hasanudin, dan Rofiun. Keempatnya merupakan sosok aktivis yang getol dalam menyuarakan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah tambak udang.


Empat aktivis pejuang lingkungan Karimunjawa sedang berhadapan kasus hukum UU ITE. Seperti apa kronologi dan perkembangan kasusnya?

Empat Aktivis Karimunjawa dalam Bayang-bayang Jerat UU ITE

"Sejak tahun 2017 pulau kami hancur. Dimana kalian? Kami tidak punya tempat untuk mengadu," ungkap Bang Jak.


Mulanya sebagai warga Karimumjawa yang terdampak pencemaran, Bang Jak tidak diundang dalam acara Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Kantor BPN Jawa Tengah, Kota Semarang. Sementara perwakilan pemilik tambak udang diundang secara resmi.

Namun Bang Jak berhasil menerobos sekat-sekat yang menghalangi untuk berbicara langsung di depan anggota DPR RI. Di momentum itulah dia menumpahkan semua keresahan masyarakat Karimunjawa yang terdampak pencemaran.


"Petani rumput laut, pelaku wisata, nelayan tepi, nelayan tengah, nelayan jauh, petani karamba dan lainnya terdampak pencemaran limbah," ujarnya. "Dulu kami memotong satu pohon mangrove saja dipenjara. Lah ini banyak pencemaran kok dibiarkan."


Sayangnya, pembahasan persoalan tambak udang selama dua jam lebih itu buntu. Tidak ada titik tengah yang dapat melerai maupun menguntungkan kedua belah pihak.


Kedua kubu sama-sama mempertahankan argumentasinya. Di tengah tekanan dan sempitnya waktu, perwakilan DPR RI Komisi II saat itu tidak bisa memutuskan.
Persoalan pelik itu akan dibawa ke Senayan untuk dibahas lebih dalam bersama para legislatif lain, sebelum nantinya diputuskan apakah tambak udang di Karimunjawa tetap beroperasi atau ditutup permanen.


"Kita akan perhitungkan semua aspek dan regulasinya. Paling penting dari persoalan itu adalah kerukunan, kedamaian, keamanan, dan ketertiban," kata Wakil Komisi II DPR RI, Yanuar Prihatin.


Dia menjamin pada pembahasan nanti, jajarannya akan sangat hati-hati serta objektif agar tidak merugikan salah satu pihak. Yanuar juga akan mengundang seluruh pihak untuk terlibat membahas persoalan tambak udang.


Disinggung soal Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (Perda RTRW) Kabupaten Jepara tahun 2023-2043 yang baru disahkan, Komisi II DPR RI tidak bisa mengintervensi karena itu wewenang pemerintah daerah setempat.


"Setelah Perda (RTRW) diputuskan, ya otomatis berlaku. Nggak ada siapapun yang bisa menghentikan. Kami (komisi II) pun gak bisa," tandasnya.


Dengan adanya atensi dari anggota DPR RI Komisi II, semoga persoalan tambak udang di Karimunjawa tidak berlarut-larut dan segera ada solusi yang menguntungkan kedua belah pihak, ya! (Fitroh Nurikhsan/E10)

Inibaru.id - "Rumput laut yang dulu kami jadikan sandaran, hancur. Ikan teri yang sebelumnya melimpah, semakin sulit dicari. Ini semua karena limbah," seru warga Karimunjawa, Bambang Zakaria di hadapan anggota Komisi II DPR RI, pada akhir September lalu.

Suara lelaki yang akrab disapa Bang Jak semakin tak terbendung. Dia seolah sedang mengekspresikan kemarahannya terhadapan pencemaran di Karimunjawa yang diakibatkan limbah tambak udang.


Persoalan tambak udang di Karimunjawa sempat dibahas anggota DPR RI Komisi II saat berkunjung ke Kota Semarang. Lalu bagaimana hasilnya?

Belum Ada Titik Temu, Persoalan Tambak Udang Karimunjawa Dibawa ke Senayan

"Perlu kalian tahu secara historis, tambak udang di Karimunjawa sudah ada sejak zaman dulu. Ini suatu kearifan lokal yang harus kami teruskan," kata Teguh Santoso saat ditemui Inibaru.id di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Tengah di Kota Semarang, belum lama ini.

Teguh, begitu dia disapa, mengatakan munculnya lumut hitam, pohon mangrove mati, perairan pantai mendadak berubah jadi hitam pekat dan lain-lainnya bisa saja karena faktor alam. Bukan mencari kambing hitam dengan menyalahkan petani tambak.


"Tanpa diminta, secara berkala saya selalu melakukan uji lab. Karena keberhasilan dari usaha ini adalah faktor air," ucapnya.&nbsp;"Kalau kami tidak memiliki kesadaran dari hulu sampai hilir dalam mengelola tambak, sama saja kita bunuh diri".


Teguh menilai, Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (Perda RTRW) Kabupaten Jepara tahun 2023-2043 yang isinya melarang aktivitas tambak udang di Karimunjawa itu tidak adil untuk petani tambak. Dampak ekonominya akan besar.

Jika tambak udang ditutup secara total, ada banyak masyarakat yang kehilangan rezeki dan mata pencaharian. Oleh karena itu, dia memohon pemerintah mengkaji ulang soal Perda RTRW tersebut.


"Bisa kita hitung dari 33 titik, rata-rata satu titik ada 10 (pekerja). Jadi ada sekitar 330 jiwa yang akan terdampak jika tambak udang tidak lagi diperbolehkan," risaunya.


Dirinya berharap pemerintah punya solusi lain ketimbang menutup. Misalnya dengan memberikan pendampingan tentang masalah Instalasi Pengelohan Air Limbah (IPAL) secara teknis.

Alih-alih menutup, menurut Kuasa Hukum Petambak Karimunjawa, Ahmad Gunawan, tambak udang bisa diharmonisasikan dengan pariwisata. Dengan begitu, semua pihak tidak ada yang dirugikan.


"Ini yang belum terpikiran oleh pemerintah. Selain menawarkan wisata alam, Karimunjawa juga bisa menawarkan pendidikan edukasi soal pengelolaan tambak," ungkap lelaki yang akrab disapa Gunawan.


Sedangkan alasan DPRD Jepara menerbitkan Perda RTRW adalah untuk menjaga Karimunjawa sebagai wilayah konservasi. Perda tersebut juga sudah digodok melalui proses yang panjang.


"Pada akhir tahun 2022 saya sengaja sidak ke salah satu pemilik usaha tambak. Di sana sudah memiliki IPAL, tapi sepertinya kurang maksimal dalam membendung limbah," ucap anggota DPRD Jepara, Haizul Ma'arif.


Dia menegaskan selama ini pihaknya menilai persoalan tambak udang secara objektif. Tidak asal memutuskan sepihak tanpa kajian mendalam.


"Bahkan untuk memutuskan (Perda RTRW) sempat tertunda-tunda. Karena kami ingin seobjektif mungkin memutuskan dari beberapa sisi," tukasnya.


Apapun nanti keputusannya, semoga semua pihak mau legowo menerima demi kelestarian Karimunjawa sebagai wilayah konservasi, ya! (Fitroh Nurikhsan/E10)

Inibaru.id - Keberadaan tambak udang di Pulau Karimunjawa memicu pro kontra. Kubu kontra mengklaim aktivitas tambak udang telah mencemari lingkungan karena limbahnya langsung dibuang ke laut.

Di sisi lain, nggak sedikit masyarakat yang menyandarkan kehidupan dengan menjadi petani tambak udang. Lalu bagaimana mereka menanggapi isu pencemaran lingkungan tersebut?


Ketua Persatuan Petambak Karimunjawa, Teguh Santoso merasa keberatan dengan tudingan tersebut. Menurutnya, belum ada hasil riset yang menyatakan aktivitas tambak udang di Karimunjawa merusak lingkungan.


Isu pencemaran lingkungan di Karimunjawa dinilai akibat limbah dari tambak udang yang dibuang langsung ke laut. Merasa dikambinghitamkan, para petambak menyatakan dengan yakin kerusakan tersebut bukan karena keberadaan tambak.

Kerusakan Lingkungan di Karimunjawa, Petambak Udang: Jangan Kambinghitamkan Kami!

"Sekarang sudah kelihatan dampak buruknya. Dari bau, ombaknya kelihatan hitam pekat seperti comberan. Wajar jika masyarakat banyak yang protes," ucap Sri saat ditemui Inibaru.id di kantornya.

Selain itu, dia mengkhawatirkan pengambilan air tanah secara berlebihan. Karena sistem pengairan tambak udang intensif membutuhkan banyak air tanah sebagai campuran air laut guna menurunkan kadar garam.


"Dampak pengambilan air tanah juga bahaya, bisa menurunkan permukaan tanah. Masyarakat bisa kebanjiran seperti di Dukuh Timbulsloko dan deritanya tak kunjung padam," ucapnya.


Profesor yang fokus meneliti di bidang Budidaya Berkelanjutan ini kemudian membeberkan pengelolaan limbah tambak udang ramah lingkungan. Caranya dengan menggunakan sistem integrated multitrofic aquaculture.

"Jadi limbahnya nanti masuk ke petak sedimentasi dan biofilter. Sistem ini juga bisa ditanami rumput laut jenis gracilaria, ikan bandeng, nila maupun kekerangan," paparnya.


Jika ingin menggunakan sistem ini, para petambak harus merelakan lahan untuk tempat penampungan tandon yang ukurannya besar. Di dalam tandon tersebut nantinya ikan-ikan yang akan menyaring cairan limbah.


"Ini akan menghemat air tawar yang akan dipakai dan dampak pencemar sudah dimininalisir oleh biota ekstraktif yang ada di sini. Jadi masuk laut sudah relatif bersih. Tapi ini belum dimanfaatkan," tuturnya.

Soal biaya, pengelolaan limbah ramah lingkungan menurut Sri tidak terlalu mahal. Apalagi hasil ikan, rumput laut, kerang yang ditanam disana bisa dijual.


"Murah sekali (pembuatannya) dan wajib hukumnya dalam budidaya di pantai menyediakan satu lahan untuk tandon," ucapnya. "Tapi banyak yang menyepelekan dan menganggap itu tidak bermanfaat".


Namun saran Sri, sebaiknya Karimunjawa tetap dijadikan daerah pariwisata berbasis lingkungan. Dia khawatir, manusia semakin tidak terkendali jika tambak udang terus-menerus beroperasi.


"Luas tandon harus sama dengan lahan tambak. Kalau (limbah) langsung dibuang ke laut, Karimunjawa akan habis dan untuk pulihnya tidak akan mudah," tegasnya.

Meski dampak buruk sudah terlihat di sekitar Karimunjawa, tapi belum terlambat bagi pengusaha tambak untuk bisa memperbaiki sistem pembuangan limbah ke lautan. Jangan sampai terlambat penanganan sehingga Karimunjawa bernasib sama dengan Dukuh Timbulsloko, Demak. (Fitroh Nurikhsan/E10)

Inibaru.id - Keberadaan tambak udang di Pulau Karimunjawa bak pisau bermata dua. Di satu sisi dapat menggerakan roda ekonomi, disisi lain adanya tambak udang bisa mengancam ekosistem laut jika pengelolaan limbahnya tidak ramah lingkungan.

Menurut Pakar Akuakultur Universitas Diponegoro (Undip) Sri Rejeki, dampak pendirian tambak udang di pesisir memang berpotensi merusak ekosistem serta kehidupan masyarakat pesisir.


Perempuan yang akrab disapa Sri itu melanjutkan dampak buruk pembuangan limbah tambak udang ke laut diantaranya dapat menghambat pertumbuhan karang, rumput laut, kerang dan biota lainnya. Sehingga, dikhawatirkan secara perlahan akan merusakan ekosistem laut.


Limbah tambak udang di laut Karimunjawa telah memberikan dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Agar hal tersebut tidak terus berlanjut, Pakar Akuakultur Undip, Sri Rejeki memberikan rekomendasi pengelolaan limbah tambak udang ramah lingkungan.

Tambak Udang di Karimunjawa Ganggu Lingkungan, Bagaimana Solusinya?

Petualangan saya dimulai dari pantai Bunga Jabe. Saya bersama puluhan orang yang terdiri dari masyarakat, pegiat lingkungan, dan para pewarta lain mendayung kayak (perahu kecil) untuk melihat secara langsung kondisi pantai maupun kawasan mangrove yang terdampak pencemaran tersebut.


Setelah mendayung beberapa kilometer, mata saya tertuju pada kondisi pantai Hadirin dan Cemara. Perairan sampai daratan kedua pantai tersebut dihiasi lumut-lumut hitam.


Menurut warga Dusun Gonipah, Desa Kemujan, Surohim, lumut-lumut hitam itu berasal dari limbah tambak udang. Perairan yang tercemar lumut hitam itu juga menyebabkan gatal-gatal pada kulit.


Lelaki berusia 43 tahun itu mengatakan, semenjak masifnya pendirian tambak udang, para nelayan termasuk dirinya turut terdampak. Ikan hasil tangkapan menjadi berkurang. Para ibu yang biasa mencari kerang di pinggir-pinggir pantai juga mengeluhkan hal sama.


"Sebelum tercemar limbah, ibu-ibu cari kerang setengah hari sangat mudah dapat 2-3 kilogram," kata Surohim. "Tapi mulai tahun 2020 sampai sekarang mengeluh karena kerang-kerang susah dicari, mungkin terlanda limbah".


Tidak hanya para pencari kerang, petani rumput laut juga acap kali gigit jari lantaran gagal panen. Banyak dari mereka berpendapat limbah tambak udang biang keroknya.


Warga lainnya, Bambang Zakaria mempunyai keluhan lain lagi. Karena limbah tambak udang, dia khawatir ketersediaan air bersih terancam dan pohon-pohon mangrove seluas 100 meter persegi mati.


Lalu kami diajak Bang Jak, sapaan akrabnya, untuk menengok ke kawasan mangrove yang terdampak pencemaran. Setibanya di sana, saya cukup terkejut melihat banyak pohon mangrove yang tinggal akar dan batangnya.


Di kawasan tersebut ternyata terdapat pipa pembuangan limbah berukuran besar membentang dari area tambak ke lautan. Air yang keruh dan bau tak sedap tercium di kawasan mangrove yang kebetulan dekat dengan bekas tambak udang yang sudah tidak beroperasi sebulan lalu.


"Sekarang banyak sumur-sumur yang terkontaminasi air laut. Hutan bakau mati. Lumpur ini bau busuk sekali. Ini bukan lumpur Karimunjawa. Ini limbah dari tambak udang," ungkap Bang Jak.


Menurut Bang Jak, Pemerintah setempat seolah membiarkan pencemaran tersebut. Belum ada tindakan serius dalam menangani persoalan pelik yang dapat mengancam banyak sektor.


"Paling tidak dapat teguran, karena pipa pembuangan limbah kan melewati wilayah Balai Taman Nasional Karimunjawa. Kami sering berteriak-teriak, tapi mereka malah diam dan sengaja melakukan pembiaran," terangnya dengan nada kesal.

Salah satu pelaku wisata, Datang Abdul Rachim berpendapat bahwa tambak udang di Karimunjawa tidak ramah terhadap lingkungan. Daerah yang memiliki luas 45,62 kilometer persegi itu merupakan daerah resapan, Di sana terdapat sumber mata air, lahan pertanian, dan pengikat air tawar.


"Jadi kalau dijadikan tambak udang, kehidupan kita teracam. Karena terjadi intrusi air laut, limbah tambak atau sebaliknya. Kekhawatiran kami terjadi sekarang. Air sumur asin dan tanaman banyak yang mati," imbuh lelaki yang akrab disapa Datang.


Pemilik penangkaran ikan hiu ini meminta ketegasan pemerintah setempat untuk segera merealisasikan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang dan Wilayah (Perda RTWR) tahun 2023-2043 yang isinya melarang semua aktivitas tambak di Karimunjawa.


"Semua tambak sekarang ilegal. Kami sedang menunggu eksekusi dari pemerintah. Karena Perda RTRW sudah ditandatangani dan diundangkan sejak bulan Mei lalu," terang Datang.


Segala keresahan masyarakat Karimunjawa tersebut mendapat perhatian dari Pakar Budidaya Berkelanjutan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Sri Rejeki. Dia mengaku mendapat kiriman video yang memperlihatkan kondisi Pantai Bobby. Air lautnya hitam pekat, diduga tercemar limbah tambak udang.


Perempuan yang akrab disapa Sri ini sebenarnya sudah mewanti-wanti sejak tahun 1980 agar daerah Karimunjawa tidak boleh sampai terjamah tambak udang. Sebab dampak kerusakan lingkungannya&nbsp; berkepanjangan dan sulit untuk pulih seperti sedia kala.


"Contoh sederhananya gini, kalau lokasi tambak itu jauh dari sumber air tawar, otomatis mereka akan mengambil air tanah. Jika pengambilan air tanah terus-menerus, bisa mengakibatkan terjadinya land subsidence atau penurunan muka tanah," ungkap Sri.

Selain penurunan muka tanah, sebenarnya banyak sekali dampak buruk dari pendirian tambak udang. Seharusnya Karimunjawa tetap dijadikan daerah konservasi saja untuk merawat terumbu karang, padang lamun, pasir putih, dan biouta laut lainnya.


"Secara kasat mata walau pun hasil labotaroium belum keluar, air hitam pekat di Pantai Bobby itu karena tercemar limbah. Dulu sebelum ada tambak, Pantai Bobby nggak pernah seperti itu," kata Sri.


Sebelum kerusakkan semakin parah, Sri menyarakan pemerintah setempat untuk menutup tambak udang. Lalu bekas tambaknya diperuntukkan untuk restorasi mangrove.


"Di tambak itu pergantian air sehari bisa 15-20 persen. Ada laporan dari mahasiswa saya, tempat pengendapan dan pembuangan limbah luasnya tidak proposional dengan petakkan tambak untuk budidaya," paparnya.


Berdasarkan pengakuan kuasa hukum petani tambak Karimunjawa, Ahmad Gunawan, para petani sudah mengantongi izin dan rekomendasi dalam mendirikan tambak udang dari Balai Taman Nasional Karimunjawa.


Dia menyebut, tambak udang di Karimunjawa saat ini terdapat 33 titik. Lelaki yang akrab disapa Gunawan itu juga sering mengimbau petani tambak untuk mengorbankan satu petak lahan untuk IPAL.


Untuk pencemaran lingkungan yang selama ini diresahkan warga, menurut Gunawan harus dibuktikan dengan hasil laboratorium, bukan hanya sekadar opini yang malah jadi saling menuduh.


"Usaha yang dilakukan oleh rakyat dilindungi undang-undang. Bisa saja air laut tercemar, ada unsur sabotase. Tapi kita tidak mau asal tuduh," jelasnya.


Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha Balai Taman Nasional Karimunjawa, Dyah Sulistyari menyangkal soal pemberian izin pendirian tambak udang merupakan kewenangan dari pihaknya. Berdasarkan instruksi, pihaknya hanya bertugas menjaga kawasan Karimunjawa saja.


Dia juga mengakui ada salah satu limbah milik penambak yang melebihi batas normal. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pihaknya sudah bersurat ke Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.


"Kami tidak bisa menutup, karena pemberian izin dan lainnya kewenangan Pemerintah Kabupaten Jepara. Kami sudah meminta para petani tambak untuk mengolah limbahnya terlebih dahulu sebelum dibuang ke laut," ucap perempuan yang akrab disapa Dyah tersebut.


Disinggung soal banyaknya pohon mangrove yang mati karena limbah, Dyah enggan berkomentar panjang lantaran belum adanya kajian secara ilmiah.


"Yang mati (pohon mangrove) hanya satu lokasi. Kecuali pada semua tambak, mangrovenya mati. Kita tidak bisa menyimpulkan air dari limbah tambak mengakibatkan mangrove mati karena belum ada laporan dari lokasi tambak lainnya," cetusnya.


Meski sudah ada Perda RTRW 2023-2043, nyatanya Pemerintah Kabupaten Jepara tidak berani memutuskan untuk menutup kegiatan operasional tambak udang. Mereka harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Invenstasi Indonesia.


"Kami tidak tinggal diam, karena Karimunjawa salah satu objek wisata berskala nasional. Jadi kami tidak bisa secara sepihak untuk memutuskan," tandas Sekretariat&nbsp;Daerah (Sekda) Kabupaten Jepara, Edy Sujatmiko. 


Seberapa besar dampak pencemaran lingkungan akibat adanya tambak udang di Karimunjawa? Untuk mengetahui, yuk simak cerita dan pengalaman saya selama tiga hari menetap di daerah paling pojok di Kabupaten Jepara itu!