Sekretaris Dinas Perhubungan Danang Kurniawan mengatakan, solusi jangka pendek atau yang paling mendesak untuk mengantisipasi kecelakaan di Tanjakan Silayur adalah dengan melakukan pengaturan jam operasional kendaraan berat yang melintas di kawasan Ngaliyan.

Solusi ini, tambahnya, sudah diterapkan dengan menyiapkan petugas gabungan dari Dishub dan kepolisian untuk penjagaan dan patroli pada jam-jam sibuk. Rambu larangan angkutan berat melintas pada pagi hingga sore hari, khususnya pada jam padat, juga sudah dipasang.

"Kami juga sudah melakukan sosialisasi ke perusahaan dan pabrik di kawasan Ngaliyan maupun Mijen, serta bersama kepolisian melakukan penindakan hukum terhadap truk yang melanggar," terang Danang. "Dulu, kendaraan berat dilarang melintas pada pagi dan sore mulai 6.00-9.00 WIB dan 15.00-19.00 WIB. Sekarang diubah, truk boleh melintas pada 23.00-05.00 WIB saja."

Sementara itu, Danang menyebutkan, untuk solusi jangka menengah yang disiapkan adalah dengan menyiapkan jalur penyelamat. Namun, ini hanya bisa menjadi solusi untuk kendaraan yang berada di jalur menurun atau turunan.

"Padahal banyak kejadian truk nggak kuat menanjak dan justru itulah yang rentan menyebabkan kecelakaan," tegasnya.

Menanggapi hal ini, Wakil Wali Kota Iswar&nbsp;Aminuddin mengatakan,&nbsp;pembangunan jalur pengaman sebelumnya juga pernah dicanangkan oleh Pemkot Semarang sebagai solusi. Namun, solusi ini nggak bisa menjadi opsi permanen karena dianggap kurang efisien.

"(Jalur pengamanan) hanya ditujukan bagi kendaraan dengan rem blong. Kurang bisa mengakomodasi semua permasalahan," jelasnya.&nbsp;

Iswar yang berbicara mewakili Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menuturkan, solusi jangka panjang yang dinilai lebih efektif untuk mengantisipasi kecelakaan di Tanjakan Silayur adalah dengan melakukan pelandaian jalan&nbsp;

"Perencanan sudah harus dilakukan tahun ini. Nanti, kami koordinasi dengan Dishub, DPU, dan stakeholder terkait," beber Iswar seusai meninjau lokasi kecelakaan di Silayur, Kamis (27/2).

Melengkapi keterangan Iswar, Danang memastikan bahwa Pemkot telah mengirimkan opsi-opsi yang disebutkan tersebut ke Komite Nasional Keselamatan Transportas (KNKT) pada November lalu agar segera ada kajian lapangan.&nbsp;

Semoga disegerakan, agar nggak ada lagi kasus kecelakaan di lajur yang disebut sebagai "tanjakan maut"-nya Kota Semarang itu. (Murjangkung/E10)

Inibaru.id - Pemerintah Kota Semarang merespons sejumlah kecelakaan di Jalan Prof Hamka atau kawasan Silayur, Kecamatan Ngaliyan; termasuk yang terbaru adalah kecelakaan yang menimpa minibus L300 yang mengangkut belasan anak TK dengan sebuah truk pada Rabu, 26 Februari 2025 lalu.

Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin mengungkapkan, berdasarkan kajian Dinas Perhubungan, ada tiga opsi yang dinilai bisa menjadi solusi agar kecelakaan di Silayur bisa diminimalisasi dan nggak terulang. Solusi tersebut, dia menambahkan, terbagi menjadi tiga, yakni solusi jangka pendek, menengah, dan panjang.

Banyaknya kecelakaan di Tanjakan Silayur membuat Pemerintah Kota Semarang menyiapkan tiga opsi pencegahan.

3 Cara Pemkot Semarang Antisipasi Kecelakaan di Tanjakan Silayur

"Oh, sebagai emak-emak, tentu saya harus bijak memanfaatkan promo semaksimal mungkin, dong!" sebutnya via pesan singkat, Jumat (28/2). "Beli secukupnya saja, semoga cukup untuk sebulan ke depan."

Namun, hal ini sepertinya nggak berlaku untuk Indah Wuri. Berbeda dengan Ariesta, perempuan asal Temanggung tersebut justru takut sisa kWh di meteran listriknya akan hangus atau nggak valid lagi setelah&nbsp;program diskon dari PLN itu berakhir.

"Ini (sisa kWh) masih sedikit. Paling-paling cukup sampai dua hari. Tapi aku nggak beli dulu deh, takutnya besok hangus. Diskon yang kemarin menurutku sudah cukup," ucapnya, Jumat (28/2)

Sejak awal tahun, pelanggan listrik di Indonesia memang telah menikmati program diskon tarif listrik sebesar 50 persen dari PT PLN. Pelanggan pascabayar mendapatkan potongan separuh harga saat pembayaran, sedangkan pelanggan prabayar memperoleh penambahan daya secara otomatis saat pembelian.

Tanpa perlu melakukan registrasi tambahan, para pelanggan dengan daya di bawah 2.200 volt-ampere (VA) bisa menikmati diskon tarif tersebut. Sayangnya, program diskon ini akan resmi berakhir hari ini, 28 Februari 2025.&nbsp;

Bagi pelanggan pascabayar, pembayaran listrik untuk Maret masih dipotong separuh. Namun, para pelanggan prabayar harus menyelesaikan transaksi hari ini untuk bisa menikmati penambahan daya saat pembelian token. 

Namun, seperti yang dipertanyakan Indah, apakah sisa kWh di meteran listrik kita akan tetap valid setelah program ini berakhir ataukah bakal hangus esok hari?

Sisa token yang belum terpakai selama pembelian periode diskon nggak bakal hangus dan masih bisa dipakai meski program tersebut telah berakhir pada 28 Februari ini. Token yang tersisa dapat terus dipakai hingga bulan-bulan berikutnya.

Hal itu telah dikonfirmasi Executive Vice President Komunikasi Korporat &amp; TJSL PLN Gregorius Adi Trianto. Dia sekaligus menegaskan bahwa nomor token yang dimasukkan ke meteran listrik prabayar nggak akan hilang dan tetap dapat digunakan meski periode diskon sudah berakhir.

"Pembelian token listrik selama periode diskon tidak memiliki batas waktu penggunaan, tapi bisa menjadi tidak valid jika tidak digunakan dalam 50 transaksi pembelian berikutnya," terangnya. "Potongan 50 persen untuk token listrik berlaku untuk penggunaan maksimal 720 jam."

Sedikit informasi, maksud dari pernyataan itu adalah bahwa pelanggan prabayar bisa membeli token listrik dengan tarif diskon maksimal setara dengan 720 jam. Misalnya, pemilik daya 450 VA bisa membeli token maksimal 324 kWh, daya&nbsp;900 VA maksimal 648 kWh, dan daya 1.300 VA maksimal 936 kWh.

Jadi, buat kamu pelanggan prabayar, nggak perlu khawatir token listrik yang tersisa bakal hangus atau nggak valid lagi setelah promo diskon PLN ini berakhir ya! (Siti Khatijah/E07)

Inibaru.id - Mentari belum juga muncul, keluarganya pun masih terlelap. Namun, Ariesta Sawitri telah disibukkan dengan ponsel pintarnya setelah teringat bahwa hari ini, Jumat (28/2/2025) merupakan batas akhir program diskon 50 persen tarif listrik dari PLN.

Sisa kWh di meteran listrik di rumah perempuan satu anak tersebut sebetulnya masih tersisa separuh dari pembelian sebelumnya, yang biasanya cukup hingga beberapa minggu ke depan, tapi dia merasa harus segera membeli token mengingat diskon akan berakhir hari ini.

Diskon tarif listrik PLN yang berakhir hari ini membuat publik bertanya-tanya, apakah token yang tersisa akan tetap valid dan nggak akan hangus?

Diskon Listrik Prabayar Berakhir Hari Ini, Akankah Sisa Token Hangus?

Jika sebuah warung sudah berdiri sampai empat dekade, pastilah ada
alasan yang bikin mereka terus bertahan. Begitulah yang ada dalam pikiran saya.
Sayangnya, meski sudah berkali-kali pengin mencobanya, ujung-ujungnya saya mengurungkan niat karena malas menembus kemacetan yang selalu terjadi di situ saat saya pulang kerja.

Untungnya, ada satu teman saya yang rumahnya nggak sampai
200 meter jaraknya dari kedai satai legendaris tersebut. Hartanto namanya. Dengan begitu, saya
jadi bisa mencari tahu bagaimana kelezatan satai di sana.

“Nggak sering beli di sana karena untuk ke sana saya harus
jalan kaki melewati jembatan. Tapi memang rasanya enak sih. Daging ayamnya
tebal dan terlihat masih segar. Bumbu kacangnya merasuk dan enak,” ungkapnya, yang mengaku sudah lebih dari 10 kali membeli satai di warung tersebut,
Kamis (27/2/2025).

Hartanto menyebut, nggak hanya satai, ada menu lain yang bisa dia beli di
sana seperti balungan sambal kacang, satai kulit, satai jeroan, hingga lontong
sambal. Semua menu itu sudah pernah dicobanya, kecuali yang terakhir.

Jarak 200 meter menuju kedai satai itu sebetulnya cukup jauh untuk ditempuh dengan berjalan kaki, tapi Hartanto memilih melakukannya alih-alih mengendarai sepeda motor karena tempat parkirnya cukup sempit, muat beberapa sepeda motor saja, itu pun yang datang dari arah timur.

"Apalagi mobil, hampir nggak mungkin bisa parkir dan pasti bakal bikin kemacetan parah," serunya. “Jadi, saya sarankan kalau dari jauh naik sepeda
motor saja.”

Oya, masih kata Hartanto, harga makanan di Sate Ayam Jembatan Mrican cukup variatif, mulai dari Rp10 ribuan sampai Rp30 ribuan, tergantung menu makanan yang dipilih dan ukuranya. Di sana, tersedia juga
minuman seperti es teh, es jeruk, hingga kopi dengan harga termurah sekitar Rp5.000.

Hm, jadi penasaran ya seperti apa rasa satai di Satai Ayam
Jembatan Mrican Kota Semarang ini. Yuk kapan kita wisata kuliner malam ke sana,
Millens? (Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Setiap kali berangkat kerja, perhatian
saya ke jalan selalu teralihkan dengan sebuah pelang penunjuk terbuat dari bahan
logam di dekat dengan Jembatan Mrican, tepatnya di seberang Pasar Mrican, Jalan Tentara Pelajar, Kota Semarang.

Di
lokasi yang selalu mengalami kemacetan pada jam berangkat dan pulang kerja
tersebut, pelang petunjuk dengan desain klasik yang sudah terlihat karatan itu bertuliskan “Sate Ayam Jembatan Mrican, Sejak Tahun 1983”.

Saya pun kemudian melirik ke bagian kiri untuk mengetahui
seperti apa warung yang sudah berdiri sejak 40 tahun silam tersebut. Namun, yang
terlihat hanyalah warung kecil persis di pinggir Sungai Mrican yang masih
tutup. Di depan warung itu tertulis nomor telepon Bu Darni sebagai
pemilik dan jam bukanya, yaitu 17.30 WIB.

Selain satai ayam, ada menu lain yang bisa kamu cicipi di Satai Ayam Jembatan Mrican Kota Semarang seperti balungan sambal kacang, satai jeroan, satai kulit, serta lontong sambal. Semuanya enak!

Menembus Kemacetan demi Kuliner Legendaris Semarang: Sate Ayam Jembatan Mrican

Nah, gara-gara tagar #KaburAjaDulu pula, banyak orang Indonesia
yang kepikiran untuk kerja di Jepang. Meski punya perbedaan budaya, iklim, makanan,
hingga bahasa dan aksara, nyatanya hal ini nggak mengurangi tingginya minat orang
Indonesia, khususnya dari kalangan generasi muda untuk datang ke sana.


Menariknya, hal ini juga disambut informasi yang beredar di media sosial yang
menyebut Jepang butuh pekerja dari Indonesia.

Mengingat jumlah tenaga kerja Indonesia sangat kecil jika
dibandingkan jumlah total angkatan kerja di Jepang, apakah memang benar tenaga
kerja kita semakin dibutuhkan di sana seperti yang diungkap dalam berbagai
media?

Pertanyaan ini kemudian dijawab oleh Koordinator Fungsi Penerangan dan
Sosial Budaya Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo Muhammad Al Aula.

Muhammad Al Aula mengungkapkan, memang benar Jepang semakin membutuhkan tenaga kerja dari luar negeri. Salah satunya
Indonesia. Alasannya adalah karena menurunnya populasi di Jepang secara masif
dalam beberapa tahun belakangan. Dampaknya adalah, negara ini memang kekurangan
tenaga kerja.

“Tenaga Kerja Indonesia termasuk yang dibutuhkan di pasar
kerja Jepang,” terang Al Aula, Rabu
(26/2/205).

Dia pun memastikan bahwa sampai beberapa tahun ke depan,
kebutuhan tenaga kerja asing di Jepang masih tinggi. Makanya, kalau ada orang
Indonesia yang tertarik untuk bekerja di Jepang, nggak ada salahnya untuk
segera melakukan berbagai langkah yang dibutuhkan agar bisa mewujudkan
keinginan tersebut.

Nah, salah satu jenis skema kerja yang bisa dimanfaatkan orang
Indonesia yang pengin bekerja di Jepang adalah Specialized Skilled Worker
(SSW). Di skema ini, kamu bisa mendapatkan pekerjaan di Jepang di bidang-bidang
berikut ini.

“Yang pasti, pihak KBRI Tokyo mengimbau calon pekerja
Indonesia yang pengin ke Jepang untuk mempelajari pekerjaan yang ditawarkan
serta kontraknya dengan saksama. Pastikan juga sudah menguasai Bahasa Jepang
agar bisa hidup dan bekerja dengan aman dan nyaman di sini,” lanjut Al Aula.

Wah, ternyata Jepang beneran butuh pekerja Indonesia.
Kepikiran untuk #KaburAjaDulu ke sana, Millens? (Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Riuhnya tagar #KaburAjaDulu dari
Indonesia bikin banyak orang terpikir untuk belajar, bekerja, atau bahkan tinggal
di luar negeri. Nah, salah satu negara yang acap menjadi destinasi impian orang Indonesia adalah
Jepang.

Berdasarkan data Nikkei Asia pada
awal 2025 ini, terdapat lebih dari 121.507 pekerja migran Indonesia di Jepang di berbagai macam sektor selama 2024. Angka ini tentu sangat kontras dibanding total tenaga
kerja yang ada di Jepang yang mencapai 69,6 juta orang.

Belakangan ini muncul narasi yang menyebut Jepang membutuhkan tenaga kerja Indonesia. Apakah memang narasi ini sesuai dengan fakta?

Benarkah Jepang Butuh Tenaga Kerja dari Indonesia?

Nah, per analisis terbaru pada hari ini, posisi bulan yang dilihat
dari Aceh sudah bisa memenuhi kriteria halal yang ditetapkan oleh menteri agama
dari Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS).

“Kalau di Aceh kondisinya begini, maka awal Ramadan adalah 1
Maret 2025. Tapi ada kemungkinan cuaca mendung sehingga gagal rukyat. Kalau
sudah begitu, potensi Ramadan bakal ditetapkan pada 2 Maret 2025,” lanjut
Thomas.

Menanggapi adanya potensi awal puasa nantinya berbeda di
antara Muhammadiyah dan pemerintah, Ketua Majelis Ulama Indonesia di Bidang
Dakwah Cholil Nafis menganggapnya sebagai hal yang wajar. 

“Kalau menurut kriteria MABIMS, pada Jumat (28/2), imkanur rukyat
di Indonesia hanya bisa terpenuhi di Aceh. Besar kemungkinan hal ini nggak
terlihat di Jawa Timur atau area Indonesia yang lebih timur lagi,” ungkap
Cholil di akun X (dulu Twitter) pada Jumat (28/2).

Tapi, tetap saja, layaknya yang diungkap BRIN, meski ada
kemungkinan awal puasa nantinya berbeda dengan yang sudah ditetapkan
Muhammadiyah, penentuannya tetap pada sidang isbat yang digelar nanti malam.

Yang pasti, meski awal puasa bakal berbeda, nantinya
Idulfitri 1446 Hijriah sudah disepakati bakal jatuh di tanggal yang sama.

“Mulai puasa mungkin potensinya berbeda. Tapi untuk Lebaran,
sepakat bersama,” lanjut Cholil.

Yap, kita tunggu saja ya seperti apa hasil sidang isbat
nanti malam. Kalau prediksi kamu sendiri, kira-kira kapan nih awal puasa yang
akan ditentukan pemerintah, Millens? (Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Beda dengan Muhammadiyah yang sudah
memastikan bahwa puasa Ramadan 2025 bakal dimulai pada Sabtu (1/3/2025), Badan
Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) justru memprediksi awal puasa pada hari
berikutnya, yaitu Minggu (2/3). Apa alasan dari perbedaan ini, ya?

Salah satu peneliti dari badan tersebut, Thomas Djamaludin
menyebut penentuan kapan puasa Ramadan 2025 dimulai memang bakal dilakukan pada
Sidang Isbat yang akan digelar pada hari ini Jumat (28/2) malam. Tapi, bukan hal
yang salah jika pihaknya memberikan prediksi awal puasa yang berbeda dari
anggapan banyak orang sebelumnya.

“Ada dua metode untuk menentukan awal puasa, yaitu ilmu
astronomi dan metode rukyat untuk menentukan hilal. Khusus untuk yang terakhir,
ilmu astronomi dipakai untuk menghitung posisi bulan, tinggi hilal, hingga
jarak bulan dari matahari. Dari perhitungan itulah, bisa diprediksi apakah
hilal akan teramati atau nggak,” cerita Thomas sebagaimana dinukil dari situs
resmi BRIN pada Jumat (28/2).

Ternyata, ada potensi awal puasa Ramadan 2025 berbeda, lo. Jika Muhammadiyah sudah memastikan besok Sabtu (1/3) mulai puasa, BRIN justru menyebut bisa jadi awal puasa bakal jatuh pada Minggu (2/3).

BRIN: Ada Potensi Awal Puasa 2025 Berbeda, Tapi Lebaran Bersama

“Persyaratannya
adalah, harus berstatus warga negara Indonesia (WNI), bukan Pegawai Negeri
Sipil (PNS), datanya sudah ada di PD Dikti dan Dapodik, serta penghasilannya
kurang dari Rp 5 juta. Juga sedang nggak menerima bantuan subsidi dari
Kemenaker serta bantuan Kartu Prakerja karena itu kan artinya sudah dibantu
pemerintah pusat,” lanjut Nadiem.

Menurut
Nadiem, Kemendikbud memperjuangkan anggaran ini agar para dosen dan guru di
Indonesia tetap semangat untuk berjuang di dunia pendidikan selama masa sulit
seperti sekarang ini.

“Dari awal
saya menjabat, Kemendikbud selalu berkomitmen untuk mengayomi semua sekolah dan
guru, bukan hanya guru dan sekolah negeri,” tuturnya.

Selain soal
bantuan bagi tenaga pendidik non-PNS, Kemendikbud mengaku sudah konsisten
membantu guru honorer. Misal, Kemendikbud memutuskan untuk merelaksasi
dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar bisa dipakai tanpa batas, sehingga
dapat dipakai untuk membayar upah guru honorer.

Kemendikbud
juga sudah memindahkan BOS Afirmasi dan Kinerja agar nggak hanya bisa dipakai
di sekolah negeri, melainkan juga untuk sekolah-sekolah swasta yang banyak
mempekerjakan guru honorer.

Dalam siaran IG TV tersebut, Nadiem juga
mengungkapkan rencana Kemendikbud pada 2021. Mereka mengaku ingin menyediakan sarana dan
menyelenggarakan seleksi bagi guru honorer agar bisa menjadi PPPK. Hal ini
diharapkan bisa semakin meningkatkan kesejahteraan guru honorer di Indonesia.

Nah, setuju nggak
dengan pernyataan Mas Menteri untuk memberi bantuan
subsidi upah bagi para guru honorer ini? (IB09/E03)

Inibaru.id – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem
Makarim memberikan kabar bahagia bagi tenaga pendidik non-PNS, baik guru
honorer, dosen, atau tenaga pendidik lainnya. Setidaknya, dua juta tenaga
pendidik "honorer" itu akan mendapatkan bantuan Rp 1,8 juta per bulan.

“Hal ini
adalah kabar yang sangat menggembirakan. Kami, Kemendikbud berhasil memperjuangkan
anggaran sebesar Rp 3,6 triliun untuk memberikan bantuan subsidi upah bagi para
tenaga pendidik non-PNS,” ucap Nadiem dalam akun Instagram-nya, @nadiemmakarim, pada Selasa (18/11/2020).

Meski
begitu, tenaga pendidik yang ingin mendapatkan subsidi ini harus memenuhi
persyaratan seperti sebagai berikut.

Mendikbud Nadiem Makarim menyebut guru honorer kini akan mendapatkan bantuan subsidi upah Rp 1,8 juta per bulan. Apa saja persyaratannya, ya?

Mendikbud Nadiem: Dosen dan Guru Honorer Dapat Subsidi Upah Rp 1,8 Juta!

“Kalau soal
jumlah formasi CPNS yang dibuka untuk tahun 2021, kami perkirakan memang akan
lebih banyak jika dibandingkan dengan formasi tahun 2019,” ungkap Kepala Biro
Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan-RB Andi Rahadian pada Kamis
(29/10/2020).

Alasan
utama mengapa formasi yang dibutuhkan lebih banyak adalah karena pada 2020,
nggak ada rekrutmen CPNS. Kebutuhan formasi tambahan pun diakumulasikan pada
seleksi CPNS 2021.

Tapi, Andi
belum bisa membeberkan seberapa banyak jumlah formasi CPNS yang nantinya akan
dibuka ataupun jenis formasinya. Menurutnya, hal ini masih dalam proses
penyusunan internal. Andi juga belum bisa memastikan kapan tanggap pembukaan
seleksi CPNS 2021.

“Jadi
begini, prosesnya masih di tahap penyusunan jenis formasi, jumlah formasi, dan
berbagai hal terkait persiapan lainnya. Pemerintah sekarang sedang fokus
menyelesaikan rangkaian penerimaan CPNS 2021. Setelahnya, baru dibahas waktu
dan bulan yang tepat untuk mengumumkan penerimaan CPNS dan PPPK beserta
formasinya,” lanjut Andi.

Berdasarkan
keterangan tersebut, pemerintah berarti juga akan membuka pendaftaran Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2021. FYI, pemerintah sebelumnya nggak membuka seleksinya lagi sejak
2019. Alasannya, rekrutmen PPPK terganjal anggaran masing-masing daerah.

Selain kabar
tentang pembukaan lowongan CPNS 2021, Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga
menyebut pada hari ini, Jumat (30/10), bakal dirilis pengumuman CPNS 2020. Bagi
peserta yang lulus, harus menyiapkan sejumlah dokumen untuk keperluan
pemberkasan.

Gimana, Millens, lebih deg-degan nunggu
pengumuman CPNS 2020 atau malah sudah bersiap-siap untuk mendaftar CPNS 2021,
nih? (Det/IB09/E05)

Inibaru.id – Pandemi Covid-19 yang masih cukup parah di
Indonesia membuat banyak orang bertanya-tanya tentang lowongan Calon Pegawai
Negeri Sipil (CPNS), khususnya pada tahun 2021. Nah, belakangan ada kabar yang
menyebut lowongan CPNS 2021 bakal jauh lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya.
Apakah kabar ini memang benar?

Jadi gini, Millens, soal seleksi CPNS, Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) memang
sudah memastikan akan membuka kembali seleksi CPNS pada tahun depan.
Diperkirakan, formasi yang dibuka pada 2021 memang lebih banyak.

Gagal seleksi CPNS 2020 bukanlah akhir segalanya. Pemerintah menyebut formasi CPNS yang bakal dibuka 2021 ternyata lebih banyak. Seperti apa ya detailnya?

Gagal CPNS 2020? Tenang, Formasi Seleksi CPNS 2021 Bakal Lebih Banyak

Inibaru.id &ndash; Kementerian PAN-RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Komisi II DPR sepakat untuk menghapus tenaga honorer secara bertahap. Kesepakatan ini didapatkan dari rapat yang dilakukan di ruang rapat Komisi II Gedung DPR RI pada Senin (20/1/20).
Kompas, Selasa (21/1) menulis, Wakil Ketua Komisi II DPR, Arif Wibowo menyebut keputusan ini didasari oleh tidak perlunya lagi pegawai yang jenisnya tidak diatur oleh undang-undang. Undang-undang tersebut adalah UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Isi dari UU tersebut hanya menyebut dua jenis kepegawaian, yakni PNS dan PPPK.
&ldquo;Sementara, saat ini masih ada bahkan di daerah-daerah masih mengangkat pegawai-pegawai yang kontrak tapi kontraknya seperti apa kita tidak tahu,&rdquo; ucap Arif.
Para pegawai honorer ini juga digaji dari anggaran yang seharusnya untuk barang dan jasa, bukannya untuk pembiayaan SDM. Hal ini dianggap nggak sesuai dengan UU.
&ldquo;Untuk tenaga kesehatan, pendidikan, dan penyuluhan yang non-ASN, pemerintah sudah setuju akan masuk ke skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) karena usia mereka sudah di atas 35 tahun, kami akan segera menyusun ini,&rdquo; terang pihak Kementerian PAN-RB.
Khusus untuk sistem penggajian pegawai PPPK, akan segera diatur pihak Kementerian PAN-RB agar kesejahteraan mereka bisa dijamin. Hanya saja, menurut anggota Fraksi PDI-P, Endro, banyak Pemerintah Daerah yang bingung untuk menentukan besaran anggaran gaji PPPK dalam APBD-nya. Anggota Fraksi Demokrat, M. Muraz bahkan menyarankan pekerja honorer diangkat menjadi PNS saja.
&ldquo;Payung hukum ini perlu secepatnya supaya mereka tidak honorer lagi,&rdquo; ucap Endro.
Hanya saja, anggota Fraksi PAN, Mitra F, menyebut pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS bisa menyebabkan masalah baru, khususnya dalam hal kebutuhan daerah pada kuota tenaga PNS.
&ldquo;Ini kendala daerah karena kekurangan tenaga PNS sehingga yang bekerja jadinya tenaga honorer. Saya sepakat penting untuk memperhatikan pegawai K-2, upgrade status honorer menjadi PNS,&rdquo; saran Mitra.
Semoga saja ada solusi terbaik agar para tenaga honorer ini bisa mendapatkan status dan kesejahteraan yang lebih baik, ya Millens! (IB09/E06)

Tenaga honorer ternyata nggak memiliki payung hukum apapun. Hal ini membuat pemerintah dan DPR akan menghapusnya. Lantas, bagaimana nasib para tenaga honorer di masa depan?

Pemerintah dan DPR Setuju Menghapus Tenaga Honorer, Gimana Nasib Mereka Selanjutnya?

Inibaru.id &ndash; Portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) memang sudah dibuka, namun tenaga honorer yang ingin mendaftar sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 belum bisa mendaftar. Apa alasannya?
Merdeka.com, Selasa (13/2/2019) menulis, Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan menyebut pendaftaran PPPK lewat situs <a href="https://sscasn.bkn.go.id">https://sscasn.bkn.go.id</a> dibuka dari tanggal 10 Februari 2019 hingga 16 Februari 2019. Tes pertama adalah seleksi administrasi sehingga peminat diminta untuk segera memindai dokumen-dokumen yang diperlukan.
Selain itu, peminat juga harus memperhatikan asal domisilinya mengingat penerimaan PPPK ini akan disesuaikan dengan domisili.
&ldquo;Kalau ada K2 guru dari Gorontalo mau mengajar di kota lain ya tidak bisa karena tidak akan bisa terdaftar di sistem,&rdquo; terang Ridwan.
Meski sudah dibuka, pendaftaran belum bisa dilakukan
Hanya saja, proses pendaftaran di situs SSCASN belum bisa dilakukan hingga saat ini. Hal ini disebabkan oleh BKN yang ternyata masih menunggu penerbitan Peraturan Menteri (Permen) PAN-RB. Hal ini membuat mereka mematikan link situs pendaftaran PPPK.
&ldquo;Hingga saat ini kami masih mematikan link situs pendaftaran PPK. Kalau Permen PAN-RB sudah keluar, situs ini akan kami aktifkan lagi,&rdquo; jelas Ridwan.
Soal tes tak akan sesulit tes CPNS pada umumnya
Ridwan menyebut calon PPPK nggak akan melalui Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Hanya saja, mereka tetap akan melakukan tes berbasis Computer Assisted Test (CAT). Tes ini nggak akan sesulit sebagaimana tes SKD yang dilakukan pada seleksi CPNS pada umumnya.
&ldquo;Soalnya nggak susah kok. Kalau guru misalnya, ya tesnya soal kegiatan mengajar sehari-hari mereka,&rdquo; ucapnya.
Setiap wilayah membuka pendaftaran PPPK sesuai anggaran 
Meski dilakukan serentak di 530 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, penerimaan PPK ini tergantung pada anggaran setiap wilayah masing-masing.
&ldquo;Tidak semua wilayah akan membukanya. Tergantung apakah setiap kabupaten atau kota ini memiliki anggaran yang cukup atau tidak,&rdquo; kata Ridwan.
Guru lebih diprioritaskan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin menyebut tes PPPK lebih diprioritaskan pada tenaga honorer yang berprofesi sebagai guru. Hal ini disebabkan oleh banyaknya guru honorer yang nggak bisa lagi mendaftar CPNS karena usianya yang sudah melewati batas.
&ldquo;Guru honorer lebih diprioritaskan karena banyak yang sudah berumur jadi nggak bisa ikut tes CPNS. Kalau tes PPPK kan tidak mensyaratkan umur,&rdquo; ucap Syafruddin.
Wah, semoga saja banyak tenaga honorer yang bisa diterima sebagai PPPK sehingga kesejahteraannya terjamin, ya Millens? (IB09/E05)

Tenaga honorer di berbagai instansi bisa mendaftar sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Penerimaannya sudah dibuka sejak 10 Februari 2019.

Beberapa Fakta Penerimaan PPPK 2019

Inibaru.id &ndash; Pendaftaran rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I akan dibuka sore ini, Jumat (8/2/2019). Pendaftaran yang dibuka mulai pukul 16.00 WIB ini akan dilakukan secara terintegrasi melalui portal nasional Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara via laman sscasn.bkn.go.id.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin&nbsp;mengatakan pemerintah akan merekrut 150 ribu orang dalam rekrutmen PPPK ini. Formasi PPPK kali ini diutamakan bagi pelamar yang terganjal masalah usia untuk mendaftar calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Dilansir dari Medcom.id, Jumat (8/2), P3K tahap I ini diutamakan untuk tenaga honorer dan tenaga teknis lain. Dalam akun Twitter-nya @BKNgoid menuliskan, pendaftaran hanya untuk tenaga guru dari eks tenaga honorer K-II, tenaga kesehatan dari eks tenaga honorer K-II, tenaga harian lepas (THL) penyuluh pertanian, dan dosen perguruan tinggi negeri (PTN) baru.
Adapun beberapa persyaratan pada rekrutmen PPPK Tahap I, yaitu:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Jabatan Guru di lingkungan Pemerintah Daerah mempunyai kualifikasi pendidikan minimal S-1 dan masih aktif mengajar sampai saat ini (dapat dicek di http://info.gtk.kemdikbud.go.id ).</li>
<li>Tenaga Kesehatan mempunyai kualifikasi pendidikan minimal D-III bidang Kesehatan dan mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi) yang masih berlaku (bukan STR internship), kecuali untuk Epidemiolog, Entomolog, Administrator Kesehatan, dan Pranata Laboratorium Kesehatan mempunyai kualifikasi pendidikan D-III/S-1 Kimia/Biologi.</li>
<li>Penyuluh Pertanian mempunyai kualifikasi pendidikan minimal SMK bidang Pertanian atau SLTA plus sertifikasi di bidang pertanian.</li>
</ol>
Proses rekrutmen mulai dari pendaftaran, tes, hingga pengumuman akan berlangsung pada 8-23 Februari 2019. Sementara P3K untuk kategori umum, baru dibuka pada Juli 2019 bersamaan dengan CPNS. Dalam tahap kedua, totalnya ada 100 ribu formasi yang dibuka.
Nah, kalau kenalan atau keluargamu ada yang memenuhi kriteria di atas, bisa banget kamu kasih tahu informasi ini, Millens. (IB07/E05)

Pemerintah membuka pedaftaran rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tahap 1 sore ini di laman sscasn.bkn.go,id pukul 16.00 WIB. 