Berlokasi di Dusun Cemanggal, Air Terjun Tirto Wening bisa
kamu capai setelah berkendara kurang lebih 1,5 kilometer setelah melalui
perkampungan padat penduduk. Jalanannya memang menanjak cukup ekstrem dan
sempit. 

Tapi, kamu nggak perlu khawatir karena pintu masuk penanda
air terjun ini cukup jelas di pinggir jalan dengan bangunan loket berwarna
cokelat di pinggir jalan. Usai memarkir kendaraan, kamu juga nggak perlu
trekking jauh-jauh untuk mencapai air terjunnya.

“Sayangnya, pas saya ke sana, sepertinya air terjunnya sudah
nggak diurus lagi ya. Jadi beberapa fasilitas seperti musala dan dekorasi
payungnya sudah rusak. Untungnya, air terjunnya bersih dan bagus meski nggak
begitu tinggi,” cerita Beni pada Minggu, (8/6/2025).

Hal lain yang bikin Beni cukup lega adalah toiletnya masih
bisa berfungsi meski sudah terlihat nggak terawat. Ditambah dengan jalur jalan
kakinya yang cenderung masih aman untuk siapa saja, dia pun merasa wisata ke
air terjun ini cukup layak dilakukan.

“Untuk wisata murah meriah dan nggak jauh dari rumah, tentu
saja sudah cukup bikin puas. Apalagi pemandangannya juga cukup asri,” ungkapnya.

Di bawah air terjun, terdapat kolam alami dan beberapa kolam
buatan yang bisa dipakai siapa saja untuk basah-basahan. Aliran airnya nggak
begitu deras sehingga aman untuk digunakan siapa saja, termasuk anak-anak.

Nggak jauh dari Air Terjun Tirto Wening yang segar ini, ada
juga tempat wisata lain yang nggak kalah menarik di Desa Munding, yaitu Bukit
Kembar Cemanggal. Dari bukit ini, terlihat pemandangan perbukitan yang cukup
spektakuler. Tapi, untuk mencapainya, harus berkendara lagi ke atas. Untuk tempat
wisata ini, Beni memilih untuk mengunjunginya lain waktu saja.

“Lain kali saja. Sudah cukup puas kok dengan air terjunnya,”
pungkas Beni.

Hm, jadi pengin melihat sendiri ya, seperti apa keindahan
Air Terjun Tirto Wening yang jarang terjamah wisatawan ini. Kamu sendiri,
apakah juga pengin ke sana, Millens? (Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Hampir setiap hari turun dari Bandungan
ke tempat kerjanya di Kota Semarang, Beni sering penasaran dengan satu gang dengan
gapura khas berwarna abu-abu bertuliskan “Selamat Datang di Desa Munding”. Lokasi
gang tersebut ada di Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang dan berjarak sekitar
200 meter dari SPBU Pakopen di lereng tenggara Gunung Ungaran.

Awalnya, dia mengira jika gang tersebut hanyalah gang menuju
desa pada umumnya. Tapi, dia sempat curiga karena sering banget ada angkutan
umum berhenti di depannya. Banyak pula muda-mudi dengan membawa kendaraan
berpelat luar kota yang masuk ke dalam gang tersebut. Usut punya usut, ternyata
ada beberapa tempat wisata yang menarik di Desa Munding. Salah satunya adalah
Air Terjun Tirto Wening.

Saking jarangnya dikunjungi wisatawan, Air Terjun Tirto Wening kini bahkan nggak lagi diurus dengan serius. Padahal, air terjun ini punya pemandangan yang cukup indah.&nbsp;

Masih Sepi Wisatawan, Air Terjun Tirto Wening Indahnya Kebangetan

Sedikit gambaran, untuk ukuran rata-rata di Indonesia, data center berpendingin air yang mengandalkan menara pendingin memerlukan listrik sebanding 1.000 rumah dan menghabiskan air hingga 26 juta liter per tahun per MW kapasitas .

Ya, di balik layar kecanggihan teknologi AI, terdapat ironi besar dan dampak lingkungan yang tampak menganga: jutaan liter air dan energi diperlukan sebagai tumbal untuk mendinginkan pusat data mereka. Inilah yang acap nggak disadari oleh kita, para pengguna teknologi ini.

Pernahkah kamu iseng menggunakan ChatGPT untuk sekadar lucu-lucuan atau curhat nggak penting, bahkan menambahkan kata "terima kasih" setelah prompt&nbsp;yang kamu berikan mendapatkan respons yang memuaskan? Terlihat sederhana, tapi sejatinya secara nggak langung kamu telah menghamburkan air di bumi.

Perlu kamu tahu bahwa data center AI membutuhkan air dalam volume raksasa. Menurut Investopedia, pelatihan model besar dapat menguapkan hingga 185.000 galon atau sekitar 700.000 liter air per sesi. Angka itu akan lebih besar saat musim panas.

Situasi ini menjadi semakin memprihatinkan jika data center ditempatkan di wilayah yang rawan kekeringan. Virginia, misalnya, tengah menyusun regulasi untuk menuntut estimasi penggunaan air di pusat data karena kekhawatiran tersebut.

Pada 2024 lalu,&nbsp;Times melaporkan, protes dan tekanan hukum sempat muncul Di Texas dan Chile terkait rencana pendirian pusat data sementara krisis air saat itu tengah terjadi. Protes terhadap Google juga sempat dilayangkan oleh para aktivis di Santiago, Ibu Kota Chile, meminta mereka mengubah sistem pendinginan air ke udara.

Pusat data adalah inti dari teknologi digital, termasuk AI; karena di situlah data diproses dan sistem dijalankan. Server di pusat data yang beroperasi terus-menerus bisa membuat suhu ruangan naik. Jika terlalu tinggi, perangkat bisa melambat atau rusak. 

Nah, untuk mencegah overheating,&nbsp;pusat data membutuhkan sistem pendingin yang stabil, efisien, dan beroperasi 24/7. Sistem pendingin ini biasanya menggunakan cooling tower yang berbasis air.&nbsp;Sistem ini bekerja dengan prinsip penguapan.

Air panas dari sistem pendingin server (biasanya berupa cairan yang menyerap panas dari server) dipompa ke bagian atas cooling tower, lalu disiram ke dalam menara melalui nozel hingga menyebar ke area yang lebih luas untuk mendinginkan ruangan.

Karena menguap, air yang digunakan nggak akan sepenuhnya kembali. Maka, pusat data harus terus-menerus menyedot suplai air baru dari sumber-sumber yang ada di sekitar kawasan pusat data. Kebutuhannya pun luar biasa, yang bahkan bisa mengakibatkan kekeringan di wilayah sekitarnya. Inilah yang mengkhawatirkan.

Nggak cuma air, penggunaan listrik dari data center juga menyumbang karbon dioksida (CO₂) yang cukup besar. Perusahaan seperti Amazon, Microsoft, Alphabet, dan Meta mencatat kenaikan emisi nggak langsung hingga 150 persen selama periode 2020–2023, yang diyakini karena meningkatnya aktivitas operasi AI.

Sektor digital, termasuk di dalamnya pusat data, menyumbang 2–4 persen emisi global. Ini belum termasuk emisi dari penggunaan listrik dunia yang tentu saja meningkat. Diperkirakan, emisi AI global akan mencapai 245 juta ton CO₂ per tahun pada 2035.

Lebih jauh dari itu, ekspansi pesat AI berarti perangkat keras seperti chip dan server akan cepat usang. Artinya, akan ada lebih banyak limbah elektronik yang dihasilkan oleh teknologi ini.

Teknologi AI diperkirakan akan menghasilkan 1,2–5 juta ton limbah yang dikenal sebagai e-waste itu pada 2030 atau setara 12 persen dari total e-waste dunia. Ini belum termasuk bahan mentah yang diperlukan dalam proses produksi chip dan perangkat keras lain untuk kebutuhan AI. Wah!

Harus diakui, kecerdasan buatan adalah sebuah lompatan besar dalam dunia teknologi. Namun, perlu dipahami bahwa dalam prosesnya, teknologi ini juga membebani bumi. Menurutmu, adakah hal yang kita bisa lakukan untuk mengurangi beban ini? (Siti Khatijah/E07)

Inibaru.id - Sebuah riset di University of California Riverside menemukan bahwa satu sesi tanya jawab atau sekitar 10-50 pertanyaan dalam platform kecerdasan buatan (AI) nyaris menghabiskan 2 liter air. Kebutuhan air ini digunakan untuk&nbsp;mendinginkan pusat data melalui cooling tower.

Pada 2027, kebutuhan air untuk melepas "dahaga" seluruh teknologi berbasis AI di dunia diperkirakan akan mencapai 4,2-6,6 miliar meter kubik per tahunnya. Kurang lebih ini setara dengan kebutuhan air di Denmark selama empat tahun, menurut penelitian yang dipublikasikan Cornell University.

Tanpa langkah antisipasi yang tepat, miliaran meter kubik air per tahun diperkirakan akan diperlukan sebagai 'tumbal' teknologi AI pada 2027; yang nilainya setara dengan kebutuhan air selama empat tahun di Denmark.

'Tumbal' Teknologi AI: Krisis Air dan Ledakan Emisi

“Ini adalah tindakan yang paling kompleks untuk masyarakat, dan RSUP Dr Hasan Sadikin mampu melakukannya. Saya bangga karena tindakan ini berhasil dengan hasil yang luar biasa,” tuturnya.

Sebagai informasi, sejak 2010, RS Hasan Sadikin sudah menangani 33 kasus kembar siam. Dari jumlah itu, 13 berhasil melalui proses pemisahan. Itu bukan sekadar angka, tapi deretan nyawa yang diberi harapan baru, serta cermin dari kemajuan layanan dan kapasitas rumah sakit rujukan tingkat nasional.

Namun, Menkes juga menyentil soal pembiayaan yang kerap jadi tantangan tersendiri. Dia menegaskan bahwa rumah sakit ke depan harus bisa menjalankan model subsidi silang agar layanan semacam ini tetap bisa diberikan tanpa membebani masyarakat.

“Karena itu saya bilang, rumah sakit harus punya model yang bisa subsidi silang, supaya kasus-kasus seperti ini tetap bisa ditangani dan masyarakat tidak terbebani,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Utama RS Hasan Sadikin dr Rachim Dinata Marsidi menekankan bahwa keberhasilan ini lahir dari kerja tim yang sangat solid. Mulai dari dokter berbagai spesialisasi, perawat, farmasi, ahli gizi, radiologi, psikolog, hingga tim manajemen rumah sakit, semuanya punya andil besar.

“Kami menjalankan pendekatan tiga tahap—praoperatif, intraoperatif, dan pascaoperatif—dengan perencanaan matang, simulasi berulang, teknologi terkini, dan pemantauan intensif di masa kritis,” jelasnya.

Tapi, lebih dari sekadar keberhasilan medis, dr Rachim mengingatkan bahwa kisah Nadia dan Nadira adalah alarm bagi pentingnya akses kehamilan yang berkualitas, edukasi yang menyeluruh, serta deteksi dini terhadap kondisi kehamilan khusus.

“Keberhasilan ini adalah simbol bahwa sistem rujukan nasional kita mampu menjawab tantangan medis kompleks dengan hasil optimal,” tambahnya.

Kisah dua bayi ini bukan cuma catatan medis. Ini adalah gambaran nyata bahwa setiap anak Indonesia berhak mendapatkan kesempatan untuk hidup dan tumbuh, apapun kondisi yang mereka bawa sejak lahir.

“Kami berharap kisah Nadia dan Nadira menjadi inspirasi dan harapan bagi banyak keluarga di seluruh Indonesia. Seiring akan dikembalikannya Nadia dan Nadira ke pangkuan keluarga tercinta, kami juga melepaskan harapan bahwa setiap anak Indonesia, betapapun kompleks kondisi medisnya, memiliki kesempatan yang adil untuk hidup, tumbuh, dan berkembang,” pungkas dr Rachim.

Terharu banget ya, Millens? Jika kamu percaya bahwa harapan bisa lahir dari ruang operasi, kisah Nadia dan Nadira adalah buktinya. Bahwa di tengah tantangan, selalu ada secercah cahaya yang mungkin akan terlihat. (Siti Zumrokhatun/E10)&nbsp;

Inibaru.id - Bandung kembali mencatatkan kisah yang menggetarkan hati dari ruang bedah. Bayi kembar siam asal Jawa Barat, Nadia dan Nadira, akhirnya bisa menatap dunia sebagai dua individu yang terpisah, berkat tangan-tangan hebat di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Hasan Sadikin, Bandung.

Bukan perkara mudah. Pemisahan bayi kembar siam adalah salah satu prosedur medis paling kompleks dalam layanan kesehatan ibu dan anak. Tapi tim medis RS Hasan Sadikin membuktikan bahwa Indonesia bisa. Operasi berjalan sukses, dan kini kedua bayi mungil itu tengah menjalani masa pemulihan dalam kondisi stabil.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin pun memberi apresiasi tinggi. Dalam sambutannya pada acara Kick Off Intervensi Pencegahan dan Penurunan Kematian Ibu dan Bayi, Selasa (10/6), Menkes menegaskan betapa krusialnya capaian ini dalam dunia kesehatan nasional.

Operasi pemisahan bayi kembar siam di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung nggak hanya menyelamatkan nyawa, tapi juga menegaskan kemajuan layanan medis Indonesia. Kisah Nadia dan Nadira pun jadi simbol harapan baru bagi banyak keluarga.&nbsp;

Kemajuan di Ruang Bedah; Nadia dan Nadira Kini Punya Tubuh Sendiri-Sendiri

Dwi bukanlah satu-satunya UMKM yang mengalami masalah ini. Banyak pelaku UMKM lainnya juga. Satu sisi mereka ingin adil terhadap karyawan, tapi di sisi lain, realitas usaha kecil nggak semulus yang dibayangkan.

"Mereka ada keluarga yang harus dibiayai; saya juga. Sementara, penghasilan nggak tetap. Sulit," keluhnya.

Layaknya keluhan Dwi terkait dengan menurunnya penjualan, sebenarnya dia nggak diwajibkan untuk memberikan upah UMR bagi karyawannya. Nggak percaya? Dalam Undang-undang Cipta Kerja Pasal 90B, ada ketentuan yang memungkinkan pelaku UMKM untuk memberikan upah di bawah upah minimum dalam kondisi tertentu. Regulasi ini memang menuai pro-kontra, namun dimaksudkan untuk memberi kelonggaran bagi pelaku UMKM agar tetap bisa bertahan.

Syaratnya, UMKM harus mempertimbangkan kemampuan usaha dan harus ada kesepakatan dengan pekerja. Jadi, bukan serta-merta menggaji rendah tanpa persetujuan.

Lebih dari itu, mereka harus memenuhi syarat sebagai UMKM sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

Nah, berikut adalah klasifikasi UMKM dibagi berdasarkan jumlah kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan.

"Kalau dari aturan itu, saya hitungannya masuk usaha mikro," ungkap Dwi.

Sejauh ini, karyawannya mengerti alasan mengapa dia hanya bisa menggaji mereka dengan upah di bawah UMR. Apalagi, keduanya sama-sama tahu sebanyak apa pemasukan bulanan dari lapak es durian yang mereka gelar.

"Karyawan saya ngerti kok kondisinya. Tapi ya tetap saja, rasanya berat bagi saya. Penginnya ya penjualan melimpah dan mereka bisa saya gaji dengan layak," pungkasnya.

Harapan Dwi juga jadi harapan semua pelaku UMKM di seluruh negeri. Semoga kondisi ekonomi Tanah Air membaik sehingga pelaku UMKM dan karyawannya bisa sejahtera. Setuju, Millens? (Arie Widodo/E10)

Inibaru.id - Sudah sekitar satu 8 tahun Dwi Kurnianto berjualan es durian di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Tapi, dalam tiga tahun belakangan, bisnisnya semakin berat untuk dijalani, seiring dengan semakin lesunya roda ekonomi.

Makanya, pas ada perdebatan sengit di media sosial terkait gaji karyawan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang masih di bawah upah minimum regional (UMR) dia bingung menanggapinya.

“Saya ini sebenarnya pengin banget ngegaji anak-anak sesuai UMR. Tapi ya gimana, penjualan makin sepi. Terkadang buat nutup modal saja ngos-ngosan. Tahun ini lapak saya bahkan hanya nyisa 2. Jadi penghasilan satu lapak buat karyawan, sisanya buat saya,” ucap laki-laki berusia 40 tahun tersebut pada Jumat (13/6/2025).

Sudah jadi rahasia umum kalau banyak karyawan UMKM nggak digaji setara UMR. Apakah berarti mereka melanggar aturan? Yuk simak sejumlah fakta-faktanya.

Dilema Pelaku UMKM; Pengin Menggaji Karyawan sesuai UMR, tapi Omzet Mepet

Tapi, apa sih yang dimaksud dengan transit bebas visa?

Jadi begini, semisal kamu bepergian dengan pesawat ke suatu negara yang dalam perjalanannya transit dulu di Tiongkok, kamu diperbolehkan keluar bandara untuk sekadar jalan-jalan, berwisata kuliner, atau melakukan hal lain di negeri tersebut untuk sementara sebelum melanjutkan perjalanan ke negara tujuan.

Saat transit, kamu nggak perlu mengurus visa lagi, dengan batas maksimal 10 hari. Namun, karena sifatnya adalah hanya bebas visa transit, kamu harus memastikan diri untuk melanjutkan perjalanan ke negara tujuan alih-alih kembali ke Tanah Air.&nbsp;

Lebih dari itu, hal ini juga hanya berlaku kalau kamu memasuki Tiongkok lewat 60 pelabuhan laut ataupun bandara yang memang masuk dalam program ini. Kalau soal di mana saja daftarnya, bisa kamu cari kok di internet.

Kalau kamu pengin mencoba menggunakan program transit bebas visa di Tiongkok, pastikan dulu memenuhi persyaratan berikut ini ya. Simak baik-baik!

Kalau semua persyaratan sudah siap, petugas imigrasi bakal memperbolehkanmu masuk ke Tiongkok dan melakukan aktivitas apa pun baik itu jalan-jalan, bisnis ringan, hingga mengunjungi rekan atau keluarga.

"Sebagai orang yang sering ada urusan bisnis ke luar negeri, kabar ini bagus buat saya karena berarti saya punya kesempatan jalan-jalan ke Tiongkok sembari transit di sana. Sudah lama saya pengin main ke Shanghai atau Beijing," ucap salah seorang pebisnis furniture dari Kota Semarang, Wisnu, menanggapi program baru ini pada Kamis (12/6/2025).

Yap, program transit bebas visa di Tiongkok ini memang cukup menarik, ya, meski baru bisa didapat kalau kita transit di sana sebelum ke negara lain. Tapi, kepikiran nggak untuk mencobanya agar bisa jalan-jalan di sana, Millens? (Arie Widodo/E10)

Inibaru.id - Mulai Kamis, 12 Juni 2025 kemarin, pemerintah Tiongkok resmi memasukkan Indonesia dalam daftar negara yang mendapatkan fasilitas transit bebas visa selama maksimal 240 jam (10 hari).

Aturan baru ini berlaku di 60 pelabuhan laut dan bandara di 24 provinsi Negeri Tirai Bambu, termasuk Beijing, Shanghai, Yunnan, Sichuan, dan provinsi strategis lainnya.&nbsp;

Menurut kantor berita setempat,&nbsp;Xinhua, kebijakan ini didukung oleh National Immigration Administration (NIA) Tiongkok dan bertujuan untuk meningkatkan arus turis, budaya, serta mempererat hubungan antarnegara.&nbsp;

Kalau kebetulan penerbanganmu transit di Tiongkok, kamu bisa lo memaksimalkan transit bebas visa di negara tersebut dan jalan-jalan di sana sampai 10 hari. Bagaimana cara agar bisa mendapatkannya, ya?

Begini Cara Mendapatkan Transit Bebas Visa ke Tiongkok

Hal ini bikin Indonesia yang masuk dalam kategori negara berpendapatan menengah, memiliki standar garis kemiskinan per orang di angka
8,30 Dollar AS per hari, naik signifikan dari 6,85 Dollar AS per hari.

Standar ini jauh lebih tinggi dari standar garis kemiskinan
untuk kategori negara dengan pendapatan menengah bawah yang jadi 4,20 Dollar AS
(sebelumnya 3,65 Dollar AS) per hari, dan kategori negara dengan pendapatan
rendah, yaitu 3 Dollar AS (sebelumnya 2,15 Dollar AS) per hari.

Peningkatan standar garis kemiskinan ini bikin Bank Dunia menganggap
194,4 juta penduduk Indonesia sebagai orang miskin. Angka ini setara dengan
68,91 persen dari total populasi Indonesia yang kini di kisaran 285 juta jiwa.

Angka ini kontras dengan data yang diungkap Badan Pusat
Statistik melalui laporan yang dikeluarkan pada September 2024 lalu. Dalam
laporan ini, BPS menyebut jumlah orang miskin di Tanah Air hanyalah 8,57 persen
dari total populasi dengan angka 24,06 juta jiwa.

Jumlah ini terungkap dari standar kemiskinan yang dipatok
BPS, yaitu di angka Rp595.243 per orang per bulan. Dengan rata-rata rumah
tangga miskin punya anggota keluarga sebanyak 4,71, maka batas kemiskinan satu
keluarga miskin adalah yang punya pendapatan Rp2,8 juta per bulan. Hm, banyak
UMR di daerah yang jauh lebih rendah dari angka ini, ya?

“Kalau dirata-rata, standar kemiskinan per hari BPS itu kurang
dari Rp19 ribu per hari, per orang. Tapi kalau standar kemiskinan dari
Bank Dunia, setelah dirupiahkan jadi Rp135 ribuan per hari. Tentu saja sangat
kontras,” pendapat salah seorang petani millenial dari Kabupaten Semarang
bernama Alfian yang merasa standar BPS terlalu rendah, tapi standar Bank Dunia
juga terlalu tinggi pada Senin, (10/6/2025).

Yang pasti, baik itu BPS ataupun Bank Dunia punya acuan masing-masing. Jadi, alih-alih berdebat soal siapa yang benar, bukankah lebih baik jika pemangku
kebijakan berusaha sebaik mungkin menerapkan program-program terbaik untuk
mengentaskan kemiskinan? Setuju, Millens? (Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Dalam beberapa bulan terakhir, perbedaan
standar garis kemiskinan internasional yang ditetapkan Bank Dunia dan Badan
Pusat Statistik (BPS) Indonesia jadi perdebatan banyak pihak. Maklum, hal ini
bikin data jumlah penduduk miskin di Indonesia sangat berbeda.

Baru-baru ini, Bank Dunia kembali mengubah standar purchasing
power parity dari yang semula standarnya adalah PPP 2017 menjadi PPP 2021.
Hal ini terungkap dalam laporan Update to the Poverty and Inequality Platform
yang dirilis Bank Dunia pada Senin (9/6/2025) lalu.

Standar garis kemiskinan Bank Dunia untuk Indonesia yang masuk negara berpendapatan menengah naik dari 6,85 Dollar AS per orang per hari jadi 8,35 Dollar AS per orang per hari.

Standar Bank Dunia Naik, Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Jadi 194,4 Juta

Nah, berdasarkan gambar tersebut, berikut adalah rincian
desil pendapatan per kapita per bulan orang Indonesia dan seperti apa
kategorinya.

·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Desil 1 adalah warga dengan pendapatan per kapita
per bulan kurang dari Rp800rb yang masuk kategori ‘sangat miskin’.

·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Desil 2 adalah warga dengan pendapatan per
kapita per bulan di antara Rp800 ribu dan Rp1,2 juta yang masuk kategori ‘miskin’.

·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Desil 3 adalah warga dengan pendapatan per
kapita per bulan di antara Rp1,2 juta sampai Rp1,8 juta yang masuk kategori ‘rentan
miskin’.

·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Desil 4 berupa pendapatan di antara Rp1,8 juta –
Rp2,5 juta yang masuk kategori ‘menengah bawah’.

·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Desil 5 berupa pendapatan di antara Rp2,5 juta –
Rp3,5 juta yang bisa digolongkan kelas ‘menengah’.

·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Desil 6 berupa warga dengan pendapatan di antara
Rp3,5 juta – Rp4,8 juta yang masuk dalam kategori ‘menengah atas’.

·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Desil 7 yaitu warga dengan pendapatan Rp4,8 juta
– Rp6,5 juta yang masuk kategori ‘mapan’.

·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Desil 8 yang berarti pendapatan per kapita per
bulan Rp6,5 juta – Rp10 juta yang masuk kategori ‘kaya’.

·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Desil 9 yang bermakna pendapatan per kapita per
bulan Rp10 juta – Rp20 juta yang masuk dalam golongan ‘sangat kaya’.

·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Desil 10 yang bermakna pendapatan per kapita per
bulan lebih dari Rp20 juta yang bisa disebut sebagai golongan ‘super kaya’.

Belum ada kejelasan resmi terkait dengan dari mana data ini
berasal. Tapi, banyak warganet yang menduga jika data ini berasal dari BPS. Yang
pasti, banyak pula orang yang salah tangkap dalam membaca data ini dan
mengiranya jika data ini berarti pemasukan satu keluarga per bulan. Padahal,
jelas-jelas di judulnya ada tulisan per-kapita per bulan yanga artinya adalah
pendapatan satu orang saja.

Jadi, kalau ada satu keluarga berisi 4 orang dan sumber
pemasukannya hanya 1 dengan pendapatan Rp4 juta per bulan, maka pendapatan per
kapita per bulannya tinggal dibagi anggota jumlah keluarga tersebut jadi berupa
Rp1 juta saja per bulan. Sudah masuk kategori miskin, bukan?

Beda cerita kalau kamu single tanpa tanggungan dan
punya pendapatan Rp3 juta per bulan. Masuknya kelas ‘menengah’ dalam data
tersebut, deh.

Meski begitu, kalau kita memakai standar garis kemiskinan
Bank Dunia yang menetapkan Purchasing Power Parity 2017 di angka 6,85 USD per
hari atau sekitar Rp111.700 per hari, maka orang single dengan gaji Rp3
juta per bulan langsung masuk kategori miskin. Artinya, dari data itu saja,
bisa dikatakan 168 juta orang atau lebih dari 59 persen populasi Indonesia
masuk kategori miskin.

Angka ini tentu kontras dengan data BPS per September 2024
yang menyebut populasi orang miskin di Indonesia mencapai 24,06 juta orang atau
8,57 persen dari populasi saja. Persentase ini bahkan terendah sejak BPS mulai
menghitung data kemiskinan sejak 1960.

Hm, kalau soal memperdebatkan seperti apa batas garis kemiskinan, bakal nggak selesai-selesai pastinya karena standarnya berbeda-beda. Omong-omong, kalau menurut data di atas, kamu masuk
golongan mana nih, Millens,? (Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Belakangan ini di media sosial X (dulu
Twitter), viral foto yang menunjukkan desil (pengkategorian suatu topik menjadi
10 golongan) pendapatan perkapita Indonesia. Banyak warganet yang mengaku cukup
tercengang dengan penggolongan tersebut.

Selain di akun-akun x menfess dan akun shitposting dengan
jumlah pengikut cukup banyak, gambar desil pendapatan per kapita Indonesia ini
juga diunggah oleh akun @tsetiady pada Senin (10/2/2025) kemarin.

Kalau dalam desil pendapatan per kapita per bulan orang Indonesia yang viral di media sosial X, pendapatan Rp3,5 juta Rp4,8 juta masuk kategori 'menengah atas'.

Viral Desil Pendapatan Per Kapita Per Bulan Indonesia, Kamu Masuk Golongan Apa?

“Kadang kalau saking malasnya beli makanan, saya beli nasi rames
bungkus 3 sekaligus di penjual jajanan untuk dimakan sehari total Rp18 ribu. Saya
juga jarang ngemil. Tapi, uang segitu sudah habis untuk makan saja, bukan? Itu
nasi bungkus murah banget dan isinya lauk sederhana, lo. Kebutuhan lain-lain seperti
tiket bus, pulsa, air minum, biaya kos, dan lain-lain belum dihitung,” ucap
Arhan di tempat kerjanya, Jumat (17/1/2025).

Ironisnya, Garis Kemiskinan Nasional terkini itu sebenarnya
sudah naik dari batas yang ditentukan pada Maret 2024 lalu, yaitu Rp582.932 per
kapita per bulan.

“Garis Kemiskinan di kawasan perkotaan naik 2,52 persen dari
Maret 2024. Kalau Garis Kemiskinan di pedesaan naik 1,7 persen,” jelas
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti pada Rabu (15/1).

Beda dengan Garis Kemiskinan Nasional per kapita, kalau kita
menilik Garis Kemiskinan per rumah tangga per 2024, angkanya ada di Rp2.803.590
dengan jumlah anggota rumah tangga rata-rata 4,71 orang. Hm, jika ditelaah,
ternyata malah lebih tinggi dari upah minimum regional (UMR) di sebagian
wilayah di Indonesia, ya?

“Padahal kan kebutuhan rumah tangga besar banget, apalagi
kalau masih harus membayar cicilan rumah atau kendaraan, dan tagihan lainnya. Biaya
pendidikan dan kesehatan juga nggak murah,” ucap rekan Arhan, Ranto yang
kebetulan sudah berkeluarga dan untungnya punya pendapatan lebih besar dari
Garis Kemiskinan rumah tangga tersebut.

Jika dibandingkan dengan garis kemiskinan rumah tangga di
Malaysia, ternyata garis kemiskinan rumah tangga di Indonesia jaraknya sangat
jauh, lo. Di sana, batasnya ada di angka 2.589 Ringgit per keluarga per bulan
alias lebih dari Rp9.4 juta. 

Menilik kata Arhan sebelumnya, garis kemiskinan kita hanyalah sebatas tiga bungkus nasi dengan lauk sederhana. Tambah kebutuhan primer lain seperti biaya transportasi ke tempat kerja saja, kita sudah nggak dianggap orang miskin, lo!

Menurutmu, batas garis kemiskinan yang sekarang ini sudah sesuai atau terlalu rendah,&nbsp;Millens?
(Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Arhan, salah seorang pekerja &nbsp;di salah satu lembaga pendidikan asing di Kota
Semarang sedikit tercengang dengan standar Garis Kemiskinan Nasional yang
ditetapkan Badan Pusat Statistik pada September 2024, yaitu Rp595.242 per kapita
per bulan. Artinya, kalau pengeluaran per orang dalam sehari lebih dari Rp19.841,
dia nggak masuk dalam golongan orang miskin, Millens.

Meski sudah berstatus pekerja kantoran dengan gaji tetap dan
mampu menabung, statusnya yang masih jomlo membuatnya terkadang nggak
mengeluarkan uang lebih dari standar tersebut dalam sehari. Tapi, dia menyadari
betul kalau standar tersebut cukup rendah.

Kalau menurut BPS, jika kamu mengeluarkan uang lebih dari Rp20 per hari, sudah nggak masuk golongan orang miskin. Kira-kira, uang segitu habis untuk apa saja ya dalam sehari?

BPS: Pengeluaran Harian Lebih dari Rp20 Ribu Nggak Tergolong Orang Miskin

Menurut sejarawan Heri Priyatmoko
dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, tiwul muncul pada masa penjajahan
Jepang. 

“Tiwul yang berbahan baku
singkong dijadikan pengganti nasi ketika beras tidak terbeli oleh masyarakat
pada era penjajahan Jepang,” ujar Heri.

Pada musim kemarau di wilayah yang tandus dan sulit ditanami padi, penganan ini dijadikan
makanan pokok. Dusun Kalisonggo, Kecamatan Weru, Kabupaten
Sukoharjo, adalah salah satu wilayah dengan kondisi seperti itu dan warganya menyantap tiwul sepanjang tahun.

Seorang warga Dusun Kalisonggo, Sumiarsih menceritakan bahwa masyarakat di sekitarnya biasa menyimpan tiwul untuk kebutuhan satu tahun.&nbsp;

Dusun Kalisonggo memang dikenal
tandus sehingga hanya bisa ditanami palawija seperti jagung, kedelai, kacang
tanah, serta singkong. Khusus untuk singkong, biasanya ditanam saat musim kemarau
untuk kemudian diolah menjadi tiwul.

“Dengan adanya tiwul, kami bisa
menghemat pengeluaran sebab tidak perlu masak beras banyak. Tiwul bisa dicampur
beras dengan perbandingan satu banding dua,” kata warga lain, Marjinten.

Meski identik dengan penganan
orang miskin, bukan berarti nilai gizi tiwul rendah, ya Millens. Kepala Program Studi Agribisnis Pascasarjana Universitas
Sebelas Maret Surakarta Kusnandar memastikan kalau kandungan karbohidrat tiwul
ternyata nggak jauh beda dari beras.&nbsp;

“Tidak selalu harus makan nasi.
Bisa diganti dengan singkong (bahan utama tiwul) dan jagung,” ungkap Kusnandar.

Tiwul biasanya disajikan sebagai
camilan dengan tambahan parutan kelapa serta siraman gula merah agar rasanya
jadi lebih gurih dan manis. Tapi, saat menjadi&nbsp; makanan pokok, biasanya tiwul dimakan bareng sayuran atau lauk-pauk seperti halnya saat kamu makan nasi. 

So, biar nggak melulu makan nasi, sekali-kali cobalah makan tiwul, Millens! Rasanya nggak kalah nikmat dan mengenyangkan, kok.&nbsp;(Kom/IB09/E10)

Inibaru.id – Tiwul dikenal sebagai salah satu jajan pasar khas Jawa.
Kamu bisa menemukannya di pasar tradisional bersamaan dengan lupis, gatot, atau
cenil. Tapi, kamu tahu nggak kalau tiwul sebenarnya adalah makanan yang muncul pada kondisi ekonomi yang sulit?

Awalnya, tiwul populer di
Gunungkidul, DIY, dan Wonogiri, Jawa Tengah. Selain di kedua wilayah tersebut,
warga Pacitan, Wonosobo, dan Blitar juga terbiasa mengonsumsinya.

Saat harga beras mahal, mereka makan tiwul agar perut kenyang. Hal ini sesuai dengan sejarah tiwul yang tercipta saat krisis
pangan melanda Nusantara.

Tiwul identik dengan penganan orang miskin. Kenapa bisa begitu?&nbsp;

Tiwul, Makanan Bergizi Kaum Pribumi Pengganti Beras

<div id="detikdetailtext" class="detail_text">    Jakarta - Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan posisi soal keadilan bagi warga Ibu Kota. Pasangan cawagub Djarot Saiful Hidayat ini menegaskan program kerja keadilan sosial. "Ketika Anda mau mewujudkan keadilan sosial, Anda harus cakap administrasi. Jadi sebetulnya hari ini orang Jakarta diawali mau nggak memilih orang yang cakap menjadi administrator dalam rangka mengadministrasi keadilan sosial tadi. Artinya kami tidak bela orang miskin saja, tidak bela orang kaya, bukan. Kami berbicara keadilan, kami tidak berpihak dengan siapa pun selama dia melanggar aturan," kata Ahok dalam jumpa pers usai debat ketiga di Hotel Bidakara, Jl. Jend. Gatot Subroto, Pancoran, Jaksel, Jumat (10/2/2017). Keadilan sosial ditekankan Ahok dan Djarot karena kepala daerah merupakan administrator dari berkembangnya pembangunan dan peningkatan kualitas kehidupan warga. Program kerja ini juga dilaksanakan sesuai dengan aturan. <iframe src="https://tv.detik.com/20detik/embed/170210053/" width="420" height="236" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe> "Kami harus bisa mengadministrasi dengan baik sehingga semua orang merasakan keuntungan memilih kami menjadi administrator. Tentu administrator syarat utamanya tidak boleh terima suap, tidak boleh memihak (melainkan) hanya ikut pada konstitusi sehingga tercapailah keadilan sosial yang sesuai dengan cita-cita proklamasi," tuturnya. Soal administrasi keadilan sosial ini disebut Djarot sebagai tanggung jawab dan kewajiban gubernur/wagub DKI Jakarta. Seluruh warga sambung Djarot punya hak yang sama dalam keadilan sosial. "Inilah amanat konstitusi, amanat UUD 1945 dan untuk apa ada pilkada? Adalah untuk memilih kita-kita ini yang punya tanggung jawab dan kita akan mengadministrasi keadilan itu semuanya tanpa diskriminasi, tanpa memandang-mandang orang. Tapi yang jelas kami tetap berpihak pada wong cilik karena kami melakukan proses subsidi silang, yang tidak mampu dibantu yang lebih mampu. Supaya mereka-mereka yang tak mampu ini juga merasakan terwujudnya keadilan sosial," tegas Djarot. Ahok Bicara soal 'Serangan' Sylviana Ahok bicara soal 'serangan' dalam debat pamungkas bertemakan "Kependudukan dan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Jakarta". Dia menanggapi pertanyaan cawagub DKI nomor urut 1 Sylviana Murni yang mempertanyakan kekerasan verbal yang disebut Slyvi ditunjukkan Ahok. "Saya bilang orang kalau saya menyerang perempuan, dia bilang kaum perempuan, buktinya kaum perempuan seneng foto-foto sama saya," ujar Ahok. "Saya kasih perumpamaan yang lebih gampang dicerna, orang tua di rumah itu ada aturan. Anak-anak semua itu ada aturan. Semua itu ada aturan lihat anaknya berhasil, sehat. Tapi jangan om tante datang lalu merusak aturan, lalu mengiming-imingi anak-anak kita, itu boleh ini itu. Rusak dong aturan kita padahal bentuk seorang anak itu butuh waktu," tegas Ahok. Soal istilah 'om-tante' dicontohkan Ahok dalam program relokasi warga dari bantaran kali ke rumah susun. Ahok menunjukkan program kerjanya bersama Djarot ketika melakukan normalisasi sungai. "Kamu kalau tinggal di kawasan kumuh, bantaran sungai, anakmu bisa mati tenggelam loh. Jadi kita jangan ajarin boleh tinggal di kawasan kumuh rawan banjir terus anaknya meninggal diam-diam semua. Makanya saya beri masukan, kamu jangan merusak sistem. Jadi gubernur, jadi gubernur aja deh. Tapi jangan merusak aturan. Orang kalau tinggal di bantaran kali, salah ya salah," tegas Ahok. (fdn/imk) 
<div class="news_tag" style="margin-top: 50px;">&nbsp;</div>
<div id="bx_polong">&nbsp;</div>
</div>

Jakarta - Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan posisi soal keadilan bagi warga Ibu Kota. Pasangan cawagub Djarot Saiful Hidayat ini menegaskan program kerja keadilan sosial.