Suasana Warung yang Sederhana dan Bikin Betah

Begitu masuk ke area warung, suasananya langsung terasa Jogja banget: sederhana, hangat, dan jauh dari bising jalan raya. Tempatnya memang kecil, tapi justru itu yang menambah kesan rumahan. Pembeli duduk dengan sabar menunggu pesanan sambil menghirup aroma bumbu yang ditumis di atas tungku arang yang bikin kamu bernostalgia.

Penilaian para pengunjung yang datang pun rata-rata positif. Banyak yang memuji keramahan Pak Uun dan pelayanannya yang gesit, meski harus memasak hingga empat wajan sekaligus ketika sedang ramai-ramainya.

Salah satu keunikan Bakmi Pak Uun ada pada proses memasaknya yang tetap mempertahankan cara tradisional. Wajan panas diletakkan di atas tungku arang, lalu minyak dituang untuk menumis bumbu yang harum. Setelah itu baru ditambahkan daging ayam, air, sayuran, dan mie. Untuk nasi goreng, tahapannya hampir sama. Bedanya, setelah bumbu matang, nasi langsung digoreng hingga warnanya merata.

Teknik memasak ini menghasilkan aroma smokey yang lembut, khas masakan Jawa tempo dulu. Kuah bakmi godok-nya cenderung creamy, gurih, dan penuh rasa. Banyak pelanggan menyebut bakmi di sini terasa semakin nikmat karena menggunakan telur bebek. Pantas saja rasanya begitu kaya dan bikin susah lupa.

"Kuahnya creamy, kematangan mi pas, porsinya juga bikin kenyang," ungkap salah seorang pembuat konten kuliner terkemuka di Instagram @dyodoran.

Menu yang paling populer di sini tentu saja bakmi godok. Versi gorengnya juga tidak kalah sedap, cocok buat kamu yang kurang suka makanan berkuah. Ada juga nasi goreng dengan cita rasa klasik ala kampung. Harga per porsinya mulai sekitar Rp17.000 saja, murah untuk ukuran cita rasa yang bikin pelanggan balik lagi berkali-kali.

Beberapa pengunjung punya rekomendasi personal. Ada yang selalu pesan bakmi godok telur bebek, ada pula yang menyarankan minuman jahe serai sebagai pendamping biar tubuh hangat di malam hari. Kalau mau lebih nendang, teh hangat atau kopi juga cocok menemani makanmu.

Bakmi Palbapang Pak Uun bukan sekadar tempat kuliner karena menawarkan pengalaman dari suasana kampung yang tenang sampai aroma arang yang menguar dari dapur kecilnya. Jadi kalau kamu sedang di Bantul atau lagi kangen cita rasa bakmi Jawa yang otentik, warung ini wajib banget kamu sambangi. 

Ingat, datang lebih awal, ya, Gez, biar nggak kehabisan! (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Kalau kamu penyuka bakmi Jawa, nama Bakmi Palbapang Pak Uun rasanya wajib masuk daftar kunjungan. Warung kecil yang tersembunyi di tengah permukiman Bantul ini sudah jadi legenda sejak tahun 2000. Meski lokasinya nyempil di Karasan, Palbapang, banyak orang rela “blusukan” demi seporsi bakmi godok gurih yang konon bikin ketagihan.

Warung Bakmi Pak Uun buka setiap hari mulai pukul 17.00 sampai 22.00 WIB. Tapi jangan tertipu jam tutupnya ya karena sering kali dalam tiga jam saja setelah buka, seluruh menu sudah ludes. Banyak food hunter yang sudah mengingatkan: kalau mau dapat jatah, datanglah sebelum malam benar-benar larut.

Meski buka sejak pukul 17.00 sampai 22.00 WIB, terkadang Bakmi Palbapang Pak Uun sudah kehabisan makanan saking banyaknya pembeli yang datang.

Bakmi Palbapang Pak Uun Bantul, Hidden Gem Kuliner yang Bikin Kangen Suasana Jogja

Salah satu penyebab utama risiko ini datang dari kualitas charger itu sendiri. Banyak charger murah atau palsu yang beredar, dan sayangnya, masih sering kita temui di rumah-rumah.

Charger semacam ini biasanya tidak punya sistem perlindungan arus, panas, atau pemutus otomatis. Jadi saat tetap terhubung ke listrik, ia akan terus bekerja dan menghasilkan panas. Kalau komponennya kurang bagus, panas yang menumpuk bisa memicu kerusakan, bahkan kebakaran.

Selain kualitas, faktor lingkungan juga berpengaruh. Charger yang dibiarkan menancap dan berada di area tertutup, misalnya dekat tumpukan barang atau di belakang furnitur, lebih mudah terperangkap panas. Apalagi kalau ruangan cenderung panas atau lembap, risiko kerusakan pada charger pun semakin tinggi.

Walau jarang terjadi, fluktuasi listrik dan sambaran petir bisa mempengaruhi perangkat yang sedang terhubung ke soket. Charger yang tidak punya pelindung arus bisa rusak seketika saat ada lonjakan tegangan. Dalam kasus ekstrem, korsleting bisa terjadi dan menimbulkan percikan api. Memang bukan sesuatu yang terjadi setiap hari, tapi cukup banyak orang yang baru sadar setelah perangkat mereka gosong duluan.

Peluang Muncul Ledakan Kecil, Tapi Tetap Ada

Tenang, bukan berarti setiap charger yang kamu biarkan menancap bakal “meledak”. Kalau kamu memakai charger asli dari jenama terpercaya, risiko masalah ini jauh lebih kecil. Produk resmi biasanya sudah melewati uji keselamatan dan punya fitur pencegahan panas berlebih. Tapi tetap saja, risiko kecil bukan berarti nol, apalagi kalau chargermu sudah menua, sering jatuh, atau pernah terasa panas berlebihan.

Untuk charger palsu, ceritanya beda. Risiko korsleting atau kebakaran naik berkali-kali lipat karena komponennya nggak dirancang tahan lama. Jadi lebih baik hindari, ya.

Biar nggak waswas, kamu bisa melakukan beberapa langkah sederhana:

Jadi, meski kelihatannya sepele, kebiasaan membiarkan charger tetap menancap tetap punya risiko. Baiknya segera lepas dari stopkontak deh kalau memang sudah nggak dipakai. Setuju, Gez? (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Kita semua pasti pernah melakukan ini: selesai ngecas, ponsel dicabut, tapi kepala chargernya tetap anteng nempel di stopkontak. Kelihatannya sih nggak masalah. Toh nggak lagi dipakai, kan? Tapi ternyata kebiasaan kecil ini bisa menimbulkan risiko yang jarang kita sadari.

Meski jarang terjadi, ada kemungkinan kepala charger yang dibiarkan terus menancap bisa bermasalah. Tapi, jangan keburu membayangkan munculnya ledakan dramatis seperti di film, ya. Masalahnya biasanya jauh lebih sederhana, tapi tetap berbahaya kalau dibiarkan.

Banyak dari kita yang membiarkan kepala charger terus menancap di stop kontak meski sudah nggak lagi dipakai. Apakah hal ini berbahaya jika dibiarkan?

Bahaya Nggak Sih Terus Menancapkan Kepala Charger di Soket Meski Sudah Nggak DIpakai?

Peresmian dilakukan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Drs Agus Andrianto SH MH bersama jajaran pejabat kementerian, pimpinan Undip, dan perwakilan pemerintah daerah.


Dalam sambutannya, Menteri Agus menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas akses layanan keimigrasian. Dia mengatakan, keberadaan titik layanan di kampus menjadikan pelayanan semakin cepat, responsif, dan dekat dengan masyarakat.

"Saya berharap layanan ini bisa menjadi model bagi daerah lain," sebutnya.

Layanan yang dibuka meliputi penerbitan dan penggantian paspor WNI, BAP paspor hilang atau rusak, pelayanan izin tinggal WNA, serta konsultasi dan informasi keimigrasian.


Usai peresmian yang dilakukan dengan memukul gong, Menteri Agus meninjau ruang pelayanan yang telah dilengkapi ruang tunggu kondusif, sistem antrean terintegrasi, serta petugas yang telah dipersiapkan secara khusus.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Imigrasi Jateng Haryono Agus Setiawan menyampaikan, layanan ini merupakan langkah strategis untuk mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.


"Kehadiran layanan ini juga mempermudah mahasiswa asing Undip untuk mengurus izin tinggal, jadi akan mendukung kenyamanan mereka menjalani aktivitas akademik," jelasnya.

Setali tiga uang, Rektor Undip Prof Dr Suharmono SE MSi juga menyambut baik kerja sama tersebut dan menyatakan bahwa Undip siap menyediakan segala fasilitas yang diperlukan agar pelayanan imigrasi dapat berjalan optimal dan mudah diakses.

Campus Immigration Point di Undip diharapkan menjadi percontohan nasional dan mendorong kampus lain menghadirkan layanan publik serupa, terutama di lingkungan perguruan tinggi dengan aktivitas internasional yang tinggi.

Keberadaan layanan ini di kampus menegaskan bahwa Undip memiliki "aktivitas internasional" yang cukup baik. Kampus lain gimana, nih? (Murjangkung/E10)&nbsp;

Inibaru.id - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang meresmikan Campus Immigration Point di Universitas Diponegoro (Undip) pada Senin (1/12/2025) kemarin. Layanan ini menjadi yang pertama di Indonesia, yang memungkinkan pengurusan dokumen keimigrasian langsung di lingkungan kampus.

Dengan hadirnya fasilitas tersebut, mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, di lingkungan Undip bisa mengurus paspor hingga izin tinggal tanpa harus datang ke kantor imigrasi. Hal tersebut juga berlaku untuk masyarakat umum yang bukan merupakan bagian dari Undip.

Layanan Campus Immigration Undip ini menjadi yang pertama di Indonesia dan memungkinkan pengurusan dokumen keimigrasian langsung di lingkungan kampus, sekaligus menegaskan 'aktivitas internasional' yang cukup baik di salah satu kampus terbaik di Kota Semarang ini.

Lebih Mudah Bikin Paspor; Imigrasi Semarang Resmikan 'Campus Immigration' di Undip

Tas rajut buatan tangan dari perempuan kreatif asal Kota Semarang yang sehari-hari berprofesi sebagai ibu rumah tangga tersebut telah menempuh perjalanan jauh: menembus pasar dunia, menguatkan pejuang kanker, dan membuka ruang pemberdayaan bagi warga binaan Lapas Perempuan Semarang.

"Merajut itu awalnya hanya hobi. Karena anak-anak sudah besar, saya mengisi waktu luang dengan merajut. Saya ibu rumah tangga, ikut suami dinas di daerah terpencil, sehingga memilih fokus mengurus anak-anak," ujar Indah saat ditemui Inibaru.id akhir November lalu.

Indah mengaku belajar merajut secara autodidak sejak 2011. Gurunya adalah internet dan Youtube. Awal-awal berkreasi, dia hanya membuat taplak meja dan dompet kecil. Namun, seiring waktu, keterampilannya meningkat hingga bisa membuat tas rajut sendiri.

Sedikit demi sedikit, dunia rajut yang awalnya hanya pengisi waktu luang justru menjadi peluang. Indah merasa bangkit dan berdaya. Sembari melakoni keseharian sebagai ibu rumah tangga, dia mulai bisa melihat betapa besar peluang bisnis yang tersimpan dalam setiap karyanya.

Pada 2017, ketika sebagian besar pelaku UMKM masih berkutat di pasar lokal, Indah justru sudah merasakan aroma pasar global. Melalui PT Mas di Solo, dia dipercaya mengerjakan produk home decor untuk dikirim ke negara-negara di Eropa.

Sistemnya maklun; perusahaan menyediakan bahan, lalu Indah menangani produksi dan merekrut tenaga kerja yang dia latih sendiri.

Tas rajut buatan Indah merambah hingga Dubai setelah karya-karyanya dua kali lolos kurasi mengikuti pameran BRI UMKM EXPO(RT). Dalam sesi business matching, dia bertemu buyer luar negeri yang kemudian memesan 1.000 tas makram untuk pasar Dubai.

"Semula diminta selesai satu bulan, saya nggak sanggup. Akhirnya dinego jadi lima bulan, per bulan 200 pieces. Saya ngajari orang-orang, mereka ikut mengerjakan," ungkap Indah.&nbsp;

Di antara banyak teknik, tapestri menjadi yang paling dia kuasai karena memungkinkan eksplorasi pola dan gambar. Dari sinilah lahir tas rajut bermotif batik berbahan dasar kulit yang harganya menyentuh angka Rp900 ribu per item.

Namun, di antara deretan pencapaian tersebut, ada satu bab yang paling mengesankan di pikiran Indah, yakni perjalanannya keliling Indonesia mengedukasi cara mengolah plastik menjadi tas rajut, kemudian mendonasikan hasil kegiatannya untuk menguatkan anak-anak penyandang kanker.

"Tahun 2019 itu kan lagi ramainya kampanye pengurangan plastik. Buat saya, plastik itu memang sulit dihilangkan total. Jadi, bagaimana cara mengurangi, bagi saya salah satunya ya diubah jadi tas rajut, karena bisa dipakai selama bertahun-tahun," kata Indah.

Plastik-plastik itu dipotong selebar kurang lebih dua sentimeter, lalu dirajut seperti biasa. Prosesnya memang lebih sulit dibanding merajut benang biasa, tetapi hasilnya kuat dan tahan lama. Namun, karya ini bukanlah produk komersial utama. Dia lebih sering membawanya untuk kampanye reduksi sampah sekali pakai.

Profit memang nggak selalu menjadi tujuan utamanya berkarya. Bahkan, pada pameran ini pun, dia dan temannya sudah sepakat untuk menyumbangkan dana yang terkumpul ke Yayasan Kanker Anak Indonesia sebagai dukungan moral bagi anak-anak yang tengah berjuang melawan penyakit ganas itu.

"Tidak semua hal harus berupa profit. Saya senang kalau apa yang saya kerjakan bisa bermanfaat buat orang lain," lontarnya.

Memberdayakan Warga Binaan Lapas Perempuan

Jiwa sosial Indah terus tumbuh, termasuk dalam berbagi ilmu. Ibu tiga anak itu mengaku akan dengan senang hati membagikannya, termasuk saat mengajari warga binaan di Lapas Perempuan Semarang merajut tanpa meminta bayaran sepeser pun.

"Di Lapas Perempuan itu saya nggak dibayar sama sekali. Murni untuk berbagi ilmu. Kalau ada yang benar-benar tertarik, saya kasih alatnya, saya kasih benangnya. Biar nanti kalau mereka keluar (bebas), bisa melanjutkan yang dia bisa," paparnya.

Warga binaan yang telah diajari Indah juga diberdayakan untuk membantu produksi. Bahan dan desain berasal darinya, lalu mereka mengerjakan sesuai kemampuan dan waktu. Setiap pekerjaan mereka tetap dibayar sebagai tambahan penghasilan dari dalam penjara.&nbsp;

Bagi Indah, menguatkan penyandang kanker dan berbagi ilmu dengan warga binaan adalah dua wajah dari misi yang sama, yakni untuk memanusiakan manusia lewat keterampilan. Merajut baginya bukan lagi sekadar aktivitas tangan, melainkan cara menyalurkan empati.

Saat ini Indah hanya dibantu satu karyawan tetap yang menjaga tokonya di kawasan Sambiroto. Proses produksi sehari-harinya masih dikerjakan sendiri, tetapi jika pesanan membludak, barulah dia melibatkan orang lain.

"Saya nggak menyangka bisa sejauh ini. Saat pandemi Covid-19, saya sempat kena saraf terjepit. Suami menyarankan untuk berhenti dan menjual seluruh benang. Namun, meski sudah didiskon, benang-benang itu nggak laku. Artinya, saya disuruh untuk terus merajut," tukas Indah, lalu tertawa ringan.&nbsp;

Nggak hanya menghasilkan profit, keterampilan merajut Indah juga telah menjalin asa untuk para penyandang kanker dan warga binaan di lapas. Panjang umur ya, Bu Indah! (Sundara/E10)

Inibaru.id - Di bawah tenda pameran UMKM di halaman Balai Kota Semarang, Indah Prihatiningsih, pemilik Ekkyta Collection duduk dengan tenang, tapi jemarinya lincah menari di atas gulungan benang, menuntaskan seutas tali tas yang belum selesai.

Sesekali, perempuan 60 tahun itu juga terlihat mengangkat wajah, menyapa pengunjung yang mampir, sebelum kembali pada ritme rajutannya.

Belajar merajut secara autodidak pada 2011, pemilik Ekkyta Collection, Indah Prihatiningsih, konsisten menyisihkan sebagian keuntungannya untuk anak-anak penyandang kanker; sekaligus mengajari warga lapas perempuan Semarang untuk belajar membuat tas rajut berkelas yang membuat Indah menjelajah pasar global.

Sumbang Penyandang Kanker dan Beri Asa Warga Lapas dengan Tas Rajut Bekelas

Sebaliknya, kebun sawit adalah kawasan monokultur. Satu jenis tanaman mendominasi, lantai tanah sering terbuka, dan lapisan ekosistemnya sangat sederhana. Studi yang dikutip The Jakarta Post menegaskan, perkebunan sawit hanya mampu mendukung sebagian kecil spesies hutan. Riset lain yang dipublikasikan ScienceDaily menunjukkan hal serupa. Kebun sawit bukan habitat setara hutan tropis dan sebagian besar spesies nggak mampu beradaptasi di dalamnya.

Hasilnya sudah terlihat di banyak desa sekitar hutan. Semakin sedikit pepohonan asli, semakin sering satwa liar turun ke permukiman mencari makan. Mereka nggak “menyerang”, mereka hanya kehilangan ruang hidup.

Stok Karbon: Hutan Menyimpan, Sawit Membuang

Banyak klaim menyebut sawit “lebih efisien menyerap karbon,” namun para ilmuwan mengingatkan bahwa klaim itu menyesatkan. Menurut Profesor William Laurance yang dikutip Eco-Business, meski sawit tumbuh cepat, total karbon yang disimpan selama daur hidupnya jauh lebih rendah dibanding hutan primer.

Ketika hutan ditebang, karbon yang terkunci selama ratusan tahun terlepas ke atmosfer. Mongabay mencatat, konversi hutan ke sawit terutama di lahan gambut melepaskan emisi dalam jumlah masif. Sawit nggak mampu mengimbangi kehilangan itu, bahkan bisa menjadi sumber emisi baru ketika tanaman tua ditebang dan tanah kehilangan karbon.

Hutan tropis adalah bank karbon raksasa. Sawit hanyalah buku tabungan kecil.

Fungsi ekologis hutan juga nggak berhenti pada keanekaragaman hayati dan karbon. Hutan menjaga kesuburan tanah melalui siklus organik mulai daun gugur membentuk humus, mikroorganisme mengolah nutrisi, dan akar pohon menahan air. Tanah yang sehat membuat debit air stabil, sungai terjaga, dan wilayah terlindungi dari erosi.

Begitu hutan digantikan sawit, siklus itu terputus. Lahan menjadi lebih kering, tanah cepat padat, dan kebutuhan pupuk serta pestisida meningkat. Debit air menurun, longsor dan banjir menjadi lebih sering terjadi, dan suhu kawasan meningkat karena hilangnya kanopi yang meneduhkan.

Di banyak tempat, mata air mati bukan karena kemarau panjang, tetapi karena hilangnya pepohonan hutan.

Beberapa penelitian, seperti yang dirilis University of York, menemukan bahwa menyisakan sekitar 10 persen hutan asli dalam lanskap perkebunan dapat membantu menjaga sebagian kecil karbon dan biodiversitas. Namun angka itu tetap terlalu kecil untuk menggantikan kehilangan ekosistem hutan yang jauh lebih luas. Fragmentasi tetap terjadi, dan fungsi ekologis hutan tetap menurun drastis.

Hutan adalah satu kesatuan. Memisahkannya menjadi potongan-potongan kecil nggak akan membuat ekosistem bekerja seperti sediakala.

Hutan memberikan manfaat yang nggak bisa dihitung hanya dengan angka ekonomi. Ia menjaga air, menopang tanah, menstabilkan iklim, menyediakan habitat satwa, hingga menjadi benteng terakhir keanekaragaman hayati. Sementara perkebunan baik sawit, kopi, maupun karet memberi manfaat ekonomi jangka pendek yang penting bagi masyarakat, tetapi nggak dapat menggantikan kehidupan yang diberikan hutan.

Ketika hutan hilang, yang hilang bukan hanya pepohonan. Kita kehilangan penyangga kehidupan.

Karena itulah, setiap wacana mengganti hutan dengan kebun monokultur harus dilihat sebagai lebih dari sekadar keputusan tata guna lahan. Itu keputusan tentang masa depan, apakah kita ingin lingkungan yang stabil, atau ladang luas yang perlahan mengering. (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id - Di sejumlah daerah, barisan sawit yang rapi dan menghijau sering dianggap sebagai “pengganti” hutan. Dari kejauhan, pemandangannya tampak meyakinkan bahwa pohon-pohon tumbuh tinggi, daun lebat di kanan–kiri jalan, dan hamparan hijau sejauh mata memandang. Namun, poster edukasi lingkungan yang banyak beredar akhir-akhir ini sebenarnya memberi petunjuk penting hutan bukan sekadar deretan pohon. Ia adalah sistem kehidupan yang jauh lebih kompleks, sesuatu yang nggak dapat ditiru oleh kebun monokultur apa pun, termasuk sawit.

Hutan alami menyimpan biodiversitas yang luar biasa. Di dalamnya ada pepohonan raksasa, semak belukar, lumut, jamur, hingga organisme mikro yang hidup berdampingan dalam jaringan ekologis berlapis yaitu kanopi, bawah tajuk, hingga lantai hutan. Satwa liar seperti burung, primata, mamalia kecil, reptil, serangga penyerbuk menjadikannya rumah.

Hutan nggak bisa digantikan oleh kebun sawit atau tanaman monokultur lainnya. Di balik hamparan hijau yang tampak serupa, hutan menyimpan fungsi ekologis yang jauh lebih kompleks mulai dari biodiversitas, penyimpanan karbon, hingga penjaga tanah dan air yang nggak mampu ditiru perkebunan.

Mengapa Kebun Sawit Nggak Akan Pernah Bisa Menggantikan Fungsi Hutan?

Komisioner Komnas HAM bidang&nbsp;pengaduan, Hari Kurniawan menyatakan,&nbsp;konflik agraria&nbsp;dan penanganan kasus terkait pelanggaran HAM oleh pihak kepolisian mendominasi pengaduan masyarakat secara nasional.

“Secara real time hari ini ada sekitar 1.965 pengaduan ke Komnas HAM. Kasus terbanyak kedua yang paling sering dilaporkan adalah isu agraria sebanyak 408 aduan. Kemudian isu ketidakprofesionalan aparat kepolisian masih menempati peringkat pertama berjumlah 442 aduan,” jelasnya.&nbsp;

Selain itu, lanjut Hari, pelaporan dugaan pelanggaran HAM juga didominasi oleh isu pengabaian hak-hak kelompok rentan sebanyak 158, diikuti isu penyimpangan ketenagakerjaan sebanyak 122 aduan.

“Jika ditelaah, lembaga yang paling banyak diadukan adalah kepolisian. Dan sampai hari ini, Jakarta menjadi provinsi tertinggi terkait pelaporan pelanggaran HAM, disusul Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah,” ujarnya.

Instansi kepolisian nggak hanya di tahun ini menempati posisi pertama sebagai lembaga yang paling banyak terjadi kasus pelanggaran HAM. Setidaknya setahun sebelumnya, kondisinya nggak jauh beda.

Melihat hal ini, sudah seharusnya Kepolisian Indonesia (Polri) melakukan pembenahan agar citranya nggak melulu buruk.&nbsp;Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, polisi harus mengutamakan tindakan pencegahan (soft approach).

Ketua Komnas HAM periode 2017-2022 Ahmad Taufan Damanik pernah menjelaskan bahwa prinsip-prinsip hak asasi manusia yang harus dipegang teguh Kepolisian dalam bertugas yaitu menghormati martabat dan HAM setiap orang, bertindak secara adil dan nggak diskriminatif, berperilaku sopan, menghormati norma agama, etika, dan susila; serta menghormati budaya lokal sepanjang nggak bertentangan dengan hukum dan HAM.

“Kepolisian berperan penting dalam membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat,&nbsp; serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan,” kata Taufan dalam sebuah acara edukasi kepolisian di tahun 2021.

Ya, polisi belakangan memang dipandang sinis oleh masyarakat lantaran ulah sebagian oknumnya. Dengan terus berbenah, semoga kepolisian RI bisa kembali menjadi lembaga yang membanggakan negara dan masyarakat Indonesia, ya! (Siti Khatijah/E07)

Inibaru.id - Istilah Hak Asasi Manusia (HAM) tentu sudah nggak asing di telinga kita. Tiap manusia pasti memiliki hak-hak dasar dalam kehidupan yang sudah melekat sejak lahir dan diakui secara universal. Hak dasar itulah yang disebut HAM. Dengan adanya HAM, tiap manusia mempunyai perlindungan secara moral dan hukum, sehingga ia terlindungi dari berbagai macam tindak kekerasan, perampasan, penganiayaan, dan sebagainya.

Lalu, apa kabar HAM di Indonesia, Millens? Apakah tiap warga Indonesia memiliki kesadaran yang baik dalam menjunjung tinggi HAM? Jika ingin tahu jawabannya, kita bisa menilik dari laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait berbagai&nbsp;kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang ditangani selama 2024.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melaporkan&nbsp;berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang ditangani selama 2024. Kepolisian menjadi lembaga yang paling banyak diadukan oleh masyarakat.

Catatan Komnas HAM 2024: Kepolisian Paling Banyak Diadukan Masyarakat

Nggak cukup
hanya mengecam, Komnas HAM juga meminta aparat penegak hukum untuk segera
menangkap para pelaku.

“(Itu)
adalah kejahatan yang keji dan melanggar hukum di RI ini. Oleh karena itu,
aparat hukum berwenang 100 persen menindak mereka,” tambah Amiruddin.

Komnas HAM
juga mengaku siap untu memantau proses penanganan kasus ini oleh aparat penegak
hukum. Selain itu, dia juga berpesan kepada aparat untuk melindungi HAM setiap
warga negara.

Ikatan Dokter
Indonesia (IDI) Papua nggak mau ketinggalan ikut mengecam aksi biadab darI KKB.
Mereka juga menuntut pemerintah untuk menjamin keamanan sekaligus keselamatan
para tenaga kesehatan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Papua.

“Kami meminta
kepada pemerintah daerah Provinsi Papua beserta TNI-Polri untuk menjamin
keamanan dan keselamatan tenaga kesehatan yang bertugas di seluruh wilayah
Papua,” terang Ketua IDI Papua dr Donald Aronggear, SpB (K), Jumat (17/9).

Kalau
sampai keamanan para nakes ini nggak terjamin, bisa jadi jumlah nakes bakal
berkurang dan banyak nakes dari luar daerah enggan ke sana. Padahal, masyarakat
Papua sangat membutuhkan layanan kesehatan.

“Kami juga
meminta kepada pemerintah Provinsi Papua melakukan koordinasi dengan Pemerintah
Kotamadya/Kabupaten, para tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat untuk
ikut terlibat dalam menjaga keamanan para tenaga kesehatan dalam menjalankan
tugas. Kami berharap kejadian serupa nggak lagi terulang sehingga para nakes
bisa bertugas tanpa rasa takut,” lanjut dr Donald.

Pada Kamis
(16/9), IDI Papua dan sekitar 250 nakes melakukan aksi long march di jalan protokol Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang.
Mereka membawa pita hitam sekaligus menyalakan seribu lilin di jalanan sebagai
tanda bahwa mereka sedang berduka sekaligus memberikan penghormatan kepada
mendiang Gabriella Meilani.

Semoga saja
kasus kekerasan di Papua nggak lagi terulang, ya Millens. (Det/IB09/E05)

Inibaru.id – Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) membunuh
tenaga kesehatan (nakes) di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Selain itu,
sejumlah fasilitas umum seperti SD serta Puskesmas juga dibakar. Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pun mengecam tindakan biadab ini.

Diduga, KKB
yang melakukan aksi keji pada Senin (13/9/2021) ini adalah yang dipimpin oleh
Lamek Tablo. Seorang dokter berusia 28 tahun bernama Geral Sukoi dikabarkan
masih hilang. Sementara itu, seorang perawat bernama Gabriella Meilan yang baru
berusia 22 tahun ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan dan penuh dengan
luka parah. Lima orang nakes lainnya juga ditemukan dalam kondisi terluka.

“Kami turut
berduka cita secara mendalam atas terjadinya di Kiwirok ini,” terang Wakil
Ketua Eksternal Komnas HAM Amiruddin Al-Rahab, Sabtu (18/9).

Nakes Gabriella Meilani menjadi korban tewas akibat aksi kekerasan yang dilakukan KKB di Pegunungan Bintang, Papua. Komnas HAM dan IDI pun mengecam kekejian ini.

Kasus KKB Bunuh Nakes di Pegunungan Bintang Papua, Komas HAM Mengecam

Inibaru.id - Polemik pembangunan Gereja Baptis Indonesia (GBI) di Tlogosari, Semarang tak kunjung menemui titik temu. Hal ini membuat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia &ndash; Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI-LBH) memutuskan untuk mengadukan Pemkot Semarang ke Komnas HAM.
CNN Indonesia, Selasa (4/2/20) menulis, perwakilan YLBHI-LBH Semarang, Naufal Sebastian menganggap Pemkot Semarang gagal melakukan mediasi antara pihak gereja dan kelompok yang menolak pembangunan gereja tersebut.
&ldquo;Setiap proses mediasi, arahnya justru meminta pihak gereja untuk mengalah dengan memindahkan lokasi dimana akan difasilitasi oleh Pemkot Semarang. Ini kan sama saja upaya untuk mendelegitimasi izin pembangunan rumah ibadah yang telah dimiliki secara sah oleh GBI Tlogosari,&rdquo; terang Naufal.
Nggak hanya Pemkot, YLBHI-LBH juga menyebut Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) bentukan Pemkot juga gagal menyelesaikan konflik ini.
&ldquo;FKUB-nya juga mandul. Tidak ada menawarkan solusi kongkret menyelesaikan polemik. FKUB seharusnya memberikan pemahaman mengenai hak keberagaman dan hak kemerdekaan beragama dan berkeyakinan kepada kelompok intoleran,&rdquo; lanjut Naufal.
YLBHI-LBH menyebut Pemkot Semarang gagal menegakkan HAM, khususnya dalam hal memberikan perlindungan dan rasa aman kepada jemaat GBI Tlogosari. Mereka juga menyesalkan sikap aparat kepolisian dan TNI yang&nbsp;ikut mengintervensi pembangunan rumah ibadah ini.
Diketahui, sejak 1998, GBI Tlogosari sudah mengantongi Izin Prinsip serta Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemkot Semarang. Hanya saja, saat gereja mulai dibangun, sekelompok orang menyampaikan penolakan. Pada 1 Agustus 2019 lalu, gereja bahkan diserang oleh beberapa orang. Tak hanya merusak beberapa benda, lokasi gereja yang masih dibangun ini disegel dengan rantai dan gembok.
Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi sempat memanggil beberapa orang, temasuk perwakilan gereja, kelompok yang menolak pembangunan gereja, FKUB, dan TNI &ndash; Polri untuk melakukan mediasi pada 6 Agustus 2019, namun hingga saat ini polemik ini nggak kunjung selesai.
Semoga polemik ini segera selesai dan semua umat beragama bisa beribadah dengan tenang ya, Millens!&nbsp;(IB09/E06)
Baca juga:&nbsp; <a href="https://www.inibaru.id/tradisinesia/berusia-seabad-rumah-kuno-di-semarang-ini-dihuni-70-keluarga">Berusia Seabad, Rumah Kuno di Semarang Ini Dihuni 70 Keluarga</a> <a href="https://www.inibaru.id/hits/mengulik-senang-susah-tinggal-seatap-dengan-70-keluarga">Mengulik Senang-Susah Tinggal Seatap dengan 70 Keluarga</a>

Dianggap nggak kunjung menyelesaikan polemik pembangunan Gereja Baptis Indonesia (GBI) Tlogosari yang ditolak sekelompok orang, Pemkot Semarang diadukan ke Komnas HAM oleh YLBHI-LBH.

Kasus Pembangunan Gereja di Tlogosari, Pemkot Semarang Diadukan ke Komnas HAM

Inibaru.id &ndash; Kabar duka menyelimuti Indonesia. Ketua Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2002-2007 Abdul Hakim Garuda Nusantara meninggal dunia pada Jumat (4/5/2018). Abdul tutup usia setelah sekian lama mengidap penyakit stroke.
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik membenarkan kabar tersebut.
&ldquo;Ya, berdasarkan info yang saya dapat, beliau meninggal,&rdquo; ujar Taufan seperti ditulis Detik.com (4/5).
Abdul Hakim disemayamkan di rumah duka di Kemang Pratama, Jalan Kumala 1, Bekasi, Jawa Barat. Jenazah akan dimakamkan Jumat (4/5) siang sekitar pukul 13.00 WIB di pemakaman Kober Kemang Pratama 3, seperti ditulis&nbsp;Kompas.com&nbsp;(4/5).
Laki-laki kelahiran Pekalongan, 12 Desember 1954 ini berasal dari keluarga pedagang batik. Dia merupakan anak ketujuh dari 14 bersaudara, seperti ditulis Wikipedia.com. Tumbuh dalam keluarga yang menaruh minat pada informasi politik dan sosial menjadikan Abdul Hakim aktif di berbagai kegiatan sosial.
Dia mengawali kariernya sebagai relawan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sejak masih kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Abdul Hakim yang pernah menjadi advokat aktif membahas isu hak asasi manusia.
Dia juga tercatat pernah aktif di sejumlah lembaga masyarakat sipil, seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam). Alumnus spesialisasi Hukum Perdata Internasional di Universitas Washington itu juga sempat menjadi advokat dan direktur di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
Meskipun telah tiada, sosok yang berpengaruh besar bagi geliat hak asasi manusia di Indonesia ini akan selalu dikenang. Selamat jalan, Abdul Hakim Garuda Nusantara. (IB08/E04)

Mantan Ketua Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Abdul Hakim Garuda Nusantara tutup usia. Pejuang HAM itu meninggal pada Jumat (4/5/2018).

Abdul Hakim Garuda Nusantara Tutup Usia

Inibaru.id - Kasus HAM yang terjadi di Indonesia terbilang masih tinggi nih, Millens. Bila dirata-rata, setiap tahun ada enam ribu lebih kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan ke Komnas HAM. Jumlah fantastis itu baru yang terdata lo, masih banyak juga kasus yang nggak terdata karena korban enggan melapor.
Berdasarkan aduan yang diterima Komnas HAM pada 2016, pihak yang diduga paling banyak melakukan pelanggaran HAM adalah oknum kepolisian. Sebanyak 2.290 berkas aduan dari total 7.188 berkas diduga dilakukan oleh aparat berseragam itu.
Baca juga: <a href="/infografik/e-commerce-yang-semakin-komersial" target="_blank">E-commerce yang Semakin Bertumbuh</a> <a href="/infografik/kekerasan-terhadap-perempuan-masih-menjadi-catatan-besar-akhir-tahun" target="_blank">Kekerasan terhadap Perempuan (Masih) Jadi Catatan Besar Akhir Tahun</a>
Beberapa peristiwa pelanggaran HAM pada tahun itu yang perlu digarisbawahi di antaranya, kekerasan di Senggang, Manokwari, Papua, penggusuran infrastruktur, kerusuhan berbau SARA di Tanjung Balai, Sumatera Utara, hingga diskriminasi terhadap penyandang disabilitas pada pelayanan transportasi.
Substansi dugaan pelanggaran yang dilakukan polisi didominasi pada proses penyidikan atau penyelidikan. Sementara, penangkapan tidak sesuai ketentuan dan disertai kekerasan masing-masing ada di posisi kedua dan ketiga. Intimidasi dan tindak kekerasan juga menjadi substansi pelanggaran yang dilakukan polisi.
Pada 2017, lagi-lagi oknum kepolisian kembali menjadi pihak yang disinyalir paling banyak diadukan. Selama Agustus saja ada 215 berkas pengaduan yang melibatkan pihak kepolisian. Selain itu, pihak-pihak seperti pemerintah pusat hingga lembaga pendidikan pun tak luput menjadi pihak yang diadukan.
Baca juga: <a href="/infografik/urbanisasi-akar-masalah-picu-lonjakan-mudik" target="_blank">Urbanisasi Akar Masalah Picu Lonjakan Mudik</a> <a href="/hits/tentang-sengketa-palestina-melly-goeslaw-turun-tangan" target="_blank">Ketika Melly Goeslaw Bertemu Anak-anak Palestina</a>
Kasus HAM memang tidak ada hentinya, Millens. Kasus yang dulu-dulu belum selesai, ada lagi kasus yang baru. Untuk itu, Tim Inibaru.id mengajak sobat Millens agar tidak melakukan pelanggaran HAM karena kita semua punya hak dan kewajiban masing-masing yang harus dihormati. Semoga pelapor dapat segera mendapat keadilan ya!
*Sumber data: 1. Laporan Tahunan Komnas HAM Tahun 2016 2. Laporan Bulanan Sidang Parpurna Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan Bulan Januari-Agustus 2017
(IF)

Setiap tahun Komnas HAM menerima ribuan aduan pelanggaran HAM. Banyak pihak yang dilaporkan, salah satunya aparat kepolisian.