Kakorlantas Polri Irjen Pol Wibowo mengatakan, STNK Digital memiliki kedudukan hukum yang sama dengan dokumen fisik. Masyarakat dapat menggunakannya ketika tidak membawa STNK fisik dalam kondisi tertentu.

“STNK digital adalah mirroring dari STNK fisik yang berlaku saat ini dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan STNK fisik,” ujar Wibowo seperti dikutip dari Media Hub Humas Polri.

Kehadiran STNK Digital memberikan alternatif bagi pemilik kendaraan yang sewaktu-waktu tidak membawa dokumen fisik, misalnya karena tertinggal.

Masyarakat cukup membuka aplikasi Digital Korlantas dan menunjukkan STNK Digital kepada petugas apabila dokumen kendaraan diperlukan saat pemeriksaan.

“Kalau suatu saat ketinggalan atau karena satu faktor atau hal lainnya tidak membawa STNK, cukup menunjukkan kepada petugas STNK digital yang betul-betul diunduh dari aplikasi Digital Korlantas,” katanya.

Selain memudahkan masyarakat, layanan ini juga dirancang untuk mendukung proses verifikasi data kendaraan bermotor. Informasi kendaraan yang tersimpan secara elektronik dapat ditampilkan kepada petugas sehingga proses pemeriksaan menjadi lebih praktis.

Korlantas Polri mengimbau masyarakat memanfaatkan STNK Digital melalui aplikasi resmi Digital Korlantas. Layanan ini menjadi bagian dari pengembangan pelayanan lalu lintas yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat sekaligus perkembangan teknologi digital. (Ike/E01)

Inibaru.id - Korlantas Polri menghadirkan STNK Digital untuk memudahkan masyarakat mengakses dokumen kendaraan secara elektronik. Layanan ini menjadi bagian dari transformasi pelayanan lalu lintas berbasis digital.

STNK Digital diluncurkan dalam rangka Syukuran Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-71 yang digelar di salah satu hotel di Jakarta Selatan, Jumat (25/9/2026).

Layanan tersebut merupakan representasi elektronik dari Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) fisik yang selama ini digunakan masyarakat. Melalui STNK Digital, informasi kendaraan dapat diakses melalui aplikasi Digital Korlantas.

Korlantas Polri meluncurkan STNK Digital yang memiliki kedudukan hukum sama dengan STNK fisik dan dapat ditunjukkan melalui aplikasi Digital Korlantas.

STNK Digital Resmi Diluncurkan, Dokumen Kendaraan Bisa Diakses dari Ponsel

Sebelumnya, pengobatan TBC dapat berlangsung selama enam hingga sembilan bulan. Dalam kondisi tertentu, pasien juga harus mengonsumsi beberapa jenis obat setiap hari.

Menurut Dante, pasien yang menghentikan pengobatan sebelum waktunya berisiko mengalami resistansi obat.

“Kalau putus obat dia resisten, enggak bisa diobati dan menyebabkan kematian,” ujarnya.

Karena itu, pemerintah memanfaatkan hasil penelitian untuk mengembangkan terapi dengan durasi lebih singkat.

“Yang tadinya 6 sampai 9 bulan, kan bosan orang minum obat banyak begitu bisa sampai 9 tablet 1 hari, sekarang 1 bulan saja,” tutur Dante.

Meski demikian, terapi satu bulan tersebut ditujukan untuk regimen tertentu. Artinya, bukan berarti seluruh pasien TBC otomatis dapat menyelesaikan pengobatan hanya dalam waktu satu bulan.

Selain mengembangkan pengobatan dengan durasi lebih singkat, Kemenkes memperkuat penemuan kasus TBC agar pasien dapat segera mendapatkan penanganan.

Skrining diperluas melalui puskesmas, CKG komunitas, CKG swasta, hingga layanan one stop service. Pada layanan tersebut, pemeriksaan seperti rontgen dan pemeriksaan dahak dapat dilakukan di satu tempat, terutama di wilayah yang memiliki kasus TBC tinggi.

Pemerintah juga melakukan investigasi kontak terhadap orang yang tinggal serumah dengan pasien TBC. Anggota keluarga yang berisiko terpapar dapat diberikan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) untuk mengurangi kemungkinan berkembangnya infeksi menjadi penyakit TBC.

Dante mengatakan anggota keluarga yang tinggal bersama pasien TBC dapat menjalani terapi pencegahan selama tiga bulan.

“Jadi kalau orang yang tinggal satu rumah, itu juga harus diobati. Ada lima orang, lima orang diobatin. Selama tiga bulan. Namanya terapi pencegahan tuberkulosis,” ujarnya.

Berbagai upaya tersebut dilakukan di tengah tingginya beban TBC di Indonesia. Dante menyebut Indonesia masih menjadi negara dengan jumlah kasus TBC terbanyak kedua di dunia setelah India.

“Berita tidak baiknya adalah bahwa kita (Indonesia) sekarang nomor dua di seluruh dunia setelah India, angka tuberkulosisnya,” kata Dante.

Berdasarkan estimasi yang disampaikan Dante, jumlah kasus TBC di Indonesia turun dari sekitar 1,09 juta menjadi 1,08 juta pada 2026. Penurunan sekitar 10 ribu kasus tersebut disebut terjadi setelah pemerintah memperluas identifikasi dan pengobatan di berbagai daerah.

Selain skrining dan pengobatan, pemerintah mendorong pembentukan desa dan kelurahan Siaga Tuberkulosis. Program tersebut melibatkan masyarakat dan kader agar pencegahan serta penemuan kasus dapat dilakukan hingga tingkat komunitas.

Pemerintah pusat dan daerah juga melakukan pemantauan kasus secara berkala. Evaluasi dilakukan untuk melihat perkembangan kasus sekaligus memastikan berbagai upaya pengendalian TBC berjalan di daerah. (Ike/E01)

Inibaru.id - Pengobatan tuberkulosis (TBC) yang selama ini membutuhkan waktu berbulan-bulan tengah dikembangkan menjadi lebih singkat. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebut terapi selama satu bulan telah dikembangkan untuk regimen tertentu.

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengatakan durasi pengobatan yang panjang menjadi salah satu tantangan dalam penanganan TBC. Pasien harus mengonsumsi obat secara rutin dalam waktu lama sehingga berisiko mengalami kejenuhan dan tidak menyelesaikan terapi.

“Yang menjadi masalah adalah obat TBC itu pengobatannya lama, compliance dan kepatuhan pasiennya itu jelek. Jadi akhirnya pasiennya banyak yang putus obat,” kata Dante dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Kemenkes mengembangkan terapi TBC dengan durasi lebih singkat hingga satu bulan untuk regimen tertentu, sembari memperluas skrining dan terapi pencegahan guna menekan kasus.

Terapi TBC Dikembangkan Lebih Singkat untuk Cegah Putus Obat

“Kios SIM ini adalah sebuah terobosan yang kami lakukan untuk memberikan alternatif cetak SIM secara mandiri kepada masyarakat, khusus untuk perpanjangan SIM A dan C yang menggunakan aplikasi SINAR di Digital Korlantas,” kata Wibowo.

Artinya, layanan tersebut saat ini bukan untuk pemohon yang baru pertama kali membuat SIM. Kios SIM juga baru mencakup SIM A dan SIM C yang diperpanjang melalui aplikasi SINAR.

Penggunaan Kios SIM diawali dengan proses pendaftaran perpanjangan melalui aplikasi SINAR. Setelah menyelesaikan proses yang diperlukan, pemohon akan mendapatkan kode QR.

Kode tersebut kemudian digunakan saat pemohon datang ke Kios SIM. QR code dipindai pada mesin, lalu pemohon diminta melakukan verifikasi data yang muncul di layar.

Jika data sudah sesuai, pemohon dapat memilih menu pencetakan. Mesin kemudian akan mencetak SIM secara mandiri.

“Jadi masyarakat tinggal datang ke anjungan. Setelah mendaftar, akan diberikan sebuah QR code, tinggal di-tap, nanti masyarakat akan memverifikasi data. Kalau sudah cocok, tinggal pencet tombol cetak, sudah, ter-print dengan sendirinya,” jelas Wibowo.

Dengan mekanisme tersebut, masyarakat tidak perlu lagi menunggu petugas mencetak SIM setelah seluruh proses perpanjangan digital selesai. Korlantas berharap inovasi ini dapat mempercepat pelayanan sekaligus mengurangi antrean di Satpas.

“Harapannya adalah bahwa terobosan yang kami lakukan betul-betul bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengurangi antrean yang ada di Satpas-Satpas induk,” ujar Wibowo.

Meski sudah diperkenalkan, Kios SIM saat ini masih diterapkan secara bertahap. Fasilitas tersebut belum tersedia di seluruh wilayah sehingga masyarakat perlu memastikan lokasi Kios SIM sebelum menggunakannya.

Korlantas Polri berencana memperluas penempatan Kios SIM di wilayah Jabodetabek. Sejumlah anjungan juga nantinya akan ditempatkan di mal pelayanan publik agar lebih mudah dijangkau masyarakat.

“Namun demikian, ke depan akan kami lengkapi di seluruh jajaran wilayah Jabodetabek, termasuk penempatan-penempatan anjungan SIM Kios SIM tadi di beberapa mal pelayanan publik,” kata Wibowo.

Dengan demikian, masyarakat yang ingin menggunakan Kios SIM perlu memperhatikan beberapa ketentuan. Layanan ini khusus untuk perpanjangan SIM A dan SIM C melalui aplikasi SINAR, bukan untuk pembuatan SIM baru.

Sementara itu, bagi pemohon SIM baru atau layanan yang belum termasuk dalam cakupan Kios SIM, proses pelayanan tetap mengikuti mekanisme yang berlaku di Satpas. (Ning/E01)

Inibaru.id - Mencetak Surat Izin Mengemudi (SIM) kini bisa dilakukan secara mandiri melalui Kios SIM yang diperkenalkan Korlantas Polri. Meski begitu, layanan ini belum berlaku untuk semua pemohon SIM.

Kios SIM merupakan salah satu inovasi pelayanan yang diluncurkan Korlantas Polri dalam rangka Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-71. Fasilitas tersebut memungkinkan masyarakat mencetak SIM secara mandiri setelah menyelesaikan proses perpanjangan melalui layanan digital.

Kakorlantas Polri Irjen Pol. Wibowo mengatakan Kios SIM disiapkan sebagai alternatif pelayanan bagi masyarakat yang melakukan perpanjangan SIM A dan SIM C melalui aplikasi SINAR pada Digital Korlantas.

Korlantas Polri menghadirkan Kios SIM yang memungkinkan masyarakat mencetak SIM A dan SIM C secara mandiri setelah melakukan perpanjangan melalui aplikasi SINAR.

Kios SIM Hadir, Perpanjang SIM A dan C Bisa Cetak Mandiri

Masuknya Indonesia dalam daftar tersebut menunjukkan adanya penilaian positif terhadap bagaimana masyarakat menerima pendatang dari berbagai negara.

Keramahan menjadi salah satu karakter sosial yang kerap dikaitkan dengan masyarakat Indonesia. Interaksi yang terbuka dan kebiasaan menyambut orang lain juga menjadi bagian dari pengalaman yang dirasakan pendatang ketika berada di Indonesia.

Selain Indonesia, negara-negara Asia Tenggara seperti Filipina, Thailand, dan Vietnam juga masuk dalam daftar. Sementara dari Amerika Latin terdapat Kolombia, Meksiko, Brasil, dan Panama.

Keberadaan negara-negara tersebut memperlihatkan bahwa kawasan Asia Tenggara dan Amerika Latin cukup dominan dalam daftar negara yang dinilai ramah terhadap pendatang.

Bagi Indonesia, predikat ini menjadi gambaran lain mengenai karakter masyarakat yang dikenal mudah berinteraksi dan menerima kehadiran orang dari latar belakang berbeda.

Budaya gotong royong dan kebiasaan membangun hubungan sosial secara terbuka pun menjadi bagian dari karakter yang turut membentuk kesan tersebut. (Ning/E01)

Inibaru.id - Indonesia masuk dalam daftar negara yang dinilai paling ramah terhadap pendatang di dunia menurut laporan The Expat Insider 2025 Survey. Posisi tersebut menempatkan Indonesia di atas sejumlah negara dari kawasan Amerika Latin, Asia, Timur Tengah, hingga Afrika.

Dalam daftar tersebut, Kolombia berada di peringkat kedua, disusul Meksiko di posisi ketiga. Filipina menempati peringkat keempat, sedangkan Brasil melengkapi lima besar.

Posisi keenam ditempati Panama, kemudian Oman di peringkat ketujuh dan Thailand di posisi kedelapan. Kenya berada di peringkat kesembilan, sementara Vietnam menutup daftar 10 besar.

Indonesia menempati posisi teratas dalam daftar negara yang dinilai paling ramah terhadap pendatang, mengungguli sejumlah negara di Asia, Amerika Latin, Timur Tengah, dan Afrika.

Indonesia Dinobatkan sebagai Negara Paling Ramah di Dunia

Sebaliknya, dua penendang terakhir Thailand, Sarach Yooyen dan Nattapong Sayriya, gagal menaklukkan Emil Audero. Indonesia pun menang 4-2 dalam adu penalti dan mengangkat trofi FIFA ASEAN Cup 2026.

Kemenangan tersebut terasa istimewa karena Indonesia akhirnya memutus catatan panjang tanpa kemenangan atas Thailand.

Sebelum final 2026, Indonesia tercatat tidak pernah mengalahkan Thailand dalam pertemuan selama satu dekade terakhir. Dalam periode tersebut, Thailand membukukan empat kemenangan dan tujuh hasil imbang atas skuad Garuda.

Kemenangan terakhir Indonesia atas Thailand terjadi pada leg pertama final Piala AFF 2016. Saat itu, Indonesia menang 1-0 di Stadion Pakansari.

Sepuluh tahun kemudian, Indonesia kembali bertemu Thailand di partai final. Kali ini, kemenangan bukan hanya mengakhiri penantian panjang, tetapi juga membawa pulang trofi. Gelar ini sekaligus mengakhiri catatan kurang menyenangkan Indonesia di partai final turnamen Asia Tenggara.

Sebelum menjadi juara pada 2026, Indonesia sudah enam kali mencapai final Piala AFF, tetapi selalu gagal membawa pulang trofi. Empat di antaranya bahkan mempertemukan Indonesia dengan Thailand, yakni pada final edisi 2000, 2002, 2016, dan 2020.

Indonesia akhirnya berhasil melewati salah satu lawan yang selama ini paling sulit ditaklukkan sekaligus mengakhiri penantian panjang untuk menjadi juara.

Ada catatan sejarah lain yang membuat kemenangan ini semakin spesial. Indonesia akhirnya kembali mengangkat trofi di SUGBK setelah hampir empat dekade.

Kali terakhir skuad Garuda menjadi juara di stadion tersebut adalah pada SEA Games 1987. Ketika itu, Indonesia mengalahkan Malaysia di partai final.

Setelahnya, SUGBK beberapa kali menjadi saksi kegagalan Indonesia di partai puncak. Pada SEA Games 1997, Indonesia kalah dari Thailand melalui adu penalti. Lima tahun kemudian, Thailand kembali mengalahkan Indonesia melalui adu penalti pada final Piala Tiger 2002.

Indonesia juga gagal menjadi juara saat menghadapi Malaysia pada final Piala AFF 2010 dan final SEA Games 2011.

Kini, catatan tersebut akhirnya berubah. Di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri, Indonesia bukan hanya berhasil mengalahkan Thailand, tetapi juga mengangkat trofi di SUGBK.

Gelar FIFA ASEAN Cup 2026 pun menjadi gelar perdana Indonesia di level Asia Tenggara, sekaligus menandai babak baru bagi skuad Garuda di bawah asuhan John Herdman. (Ike/E01)

Inibaru.id - Timnas Indonesia akhirnya menorehkan sejarah baru setelah menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026. Skuad Garuda mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti pada final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2026) malam.

Pertandingan berlangsung sengit hingga 120 menit. Indonesia dan Thailand bermain imbang 1-1 pada waktu normal, sebelum kembali berbagi skor 2-2 hingga akhir babak tambahan.

Indonesia akhirnya memastikan kemenangan setelah seluruh penendangnya sukses menjalankan tugas dalam adu penalti. Empat eksekutor Garuda, yaitu Kevin Diks, Dean James, Elkan Baggott, dan Shayne Pattynama, berhasil mencetak gol.

Timnas Indonesia akhirnya menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand lewat adu penalti sekaligus memutus dua catatan panjang yang menghantui skuad Garuda.

Penantian Panjang Berakhir, Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026

Meski Bipih ditetapkan Rp54,65 juta, jumlah yang harus dilunasi jemaah tidak sebesar angka tersebut. Pelunasan memperhitungkan setoran awal Rp25 juta, rata-rata saldo nilai manfaat pada rekening virtual sebesar Rp3,4 juta, serta dukungan pemerintah sekitar Rp3,2 juta per jemaah untuk komponen biaya haji di dalam negeri.

Dengan perhitungan tersebut, rata-rata pelunasan yang masih harus dibayarkan jemaah haji pada 2027 menjadi sekitar Rp23.248.825. Angka ini turun dibandingkan pelunasan haji 2026 yang rata-rata mencapai sekitar Rp26.433.806.

Artinya, beban pelunasan jemaah pada 2027 berkurang sekitar Rp3,18 juta atau Rp3,2 juta per jemaah.

Sementara itu, sebesar Rp43.817.526,35 per jemaah atau 44,50 persen dari total BPIH bersumber dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji.

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang juga menyampaikan bahwa pemerintah telah menyepakati mekanisme pembiayaan apabila terjadi perubahan situasi yang menyebabkan biaya penyelenggaraan haji meningkat.

“Laporan yang disampaikan bahwa pimpinan DPR telah berkomunikasi dengan Presiden, Presiden tidak berkeberatan andaikan terjadi biaya tambahan dengan situasi yang berubah,” kata Marwan.

Dengan demikian, total BPIH haji 2027 ditetapkan rata-rata Rp98,47 juta per jemaah, dengan 55,50 persen berasal dari Bipih jemaah dan 44,50 persen dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji. (Ike/E01)

Inibaru.id – Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M disepakati sebesar Rp98.466.351,35 per jemaah. Dari jumlah tersebut, biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang menjadi tanggungan jemaah ditetapkan sebesar Rp54.648.825 atau 55,50 persen dari total BPIH.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam pembahasan Panitia Kerja (Panja) BPIH Komisi VIII DPR RI bersama Panja Pemerintah. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, struktur pembiayaan itu tetap mempertimbangkan kemampuan jemaah sekaligus keberlanjutan pengelolaan dana haji.

“Panja Komisi VIII DPR RI dan Panja Pemerintah mengenai BPIH sepakat bahwa BPIH tahun 1448 Hijriah 2027, per jemaah rata-rata sebesar Rp98.466.351,35,” kata Dasco saat memimpin rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2026).

BPIH 1448 H/2027 M disepakati rata-rata Rp98,46 juta per jemaah, dengan rata-rata pelunasan yang harus dibayarkan jemaah sekitar Rp23,24 juta.

Biaya Haji 2027 Ditetapkan Rp98,4 Juta, Jemaah Menanggung Sekitar Rp54,6 Juta

Direktur Bina Haji Kemenag, Arsad Hidayat menjelaskan bahwa
Kemenag telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh Kepala Kantor
Kementerian Agama di kabupaten/kota di seluruh Indonesia. 

"Kami sudah menerbitkan surat edaran dari Direktorat
Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah ke seluruh kanwil provinsi seluruh
Indonesia. Kami menyampaikan tiap kepala Kemenag kabupaten/kota untuk mencetak
sertifikat tersebut berdasarkan asal domisili jamaah tersebut," kata
Arsad, Minggu, 16 Juli 2023.

Pengambilan sertifikat dapat dilakukan dengan menunjukkan
kartu identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), tidak perlu menggunakan
paspor.

Arsad juga menegaskan bahwa jemaah haji tidak akan dikenakan biaya
apapun untuk mendapatkan sertifikat haji ini.

Selain itu, bagi jemaah yang wafat atau sakit keras dan
diwakilkan atau dibadalkan dalam melaksanakan wukuf atau seluruh rukun haji,
mereka akan diberikan dua sertifikat. Sertifikat pertama adalah sertifikat
haji, sementara sertifikat kedua adalah sertifikat badal haji.

“Jadi kalau nanti yang badal haji di samping mereka
mendapatkan sertifikat bahwa mereka dibadalhajikan juga mendapatkan sertifikat
haji. Jadi, dua sertifikatnya," tambahnya.

Langkah ini diambil sebagai upaya untuk memberikan pengakuan
resmi kepada jemaah haji atas pelaksanaan ibadah haji mereka. Dengan adanya
sertifikat haji ini, jemaah dapat memiliki bukti konkret dan mengabadikan momen
berharga dalam hidup mereka. (Siti Zumrokhatun/E10)

Artikel ini telah terbit di Medcom dengan judul Perdana!
Kemenag akan Berikan Sertifikat Haji 2023 Gratis, Khusus Jemaah Badal Dapat 2
Jenis.

Inibaru.id - Pemerintah Indonesia akan memberikan
sertifikat haji kepada jemaah haji yang telah diberangkatkan ke Tanah Suci
dalam musim haji tahun 1444 H/2023. Ini merupakan kali pertama sertifikat haji
diberikan sepanjang sejarah penyelenggaraan haji di Indonesia.

Sertifikat tersebut akan diterbitkan oleh Kementerian Agama
(Kemenag) dan diberikan dalam bentuk cetak melalui Kantor Wilayah Kemenag di
kabupaten/kota asal jemaah.

Pemerintah melalui Kementerian Agama bakal memberikan sertifikat haji kepada para jemaah tahun 2023. Sertifikat ini dapat diperoleh secara cuma-cuma.

Jemaah Haji 2023 Bakal Dapat Sertifikat Gratis

Pada tahun ini, Subandi telah membuat 106.179 gelang haji, terdiri dari 97.453 gelang untuk haji reguler, 7.226 gelang untuk jemaah haji plus, dan 1.400 gelang untuk petugas haji. 

"Untuk yang tambahan 8.000 belum ada informasi," kata Subandi.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, waktu produksi kali ini kurang dari satu bulan. Dalam dua pekan, Subandi telah menyelesaikan 50 persen dari gelang haji tersebut. Dia menargetkan dapat menyelesaikan sisanya dalam sepuluh hari.

"Kalau dulu-dulu waktunya (pengerjaan), setidaknya 1,5 sampai 2 bulan. Tapi ini waktunya nggak ada segitu. Jadi ya harus dikerjakan siang malam biar bisa selesai tepat waktu,"  jelas Subandi.

Meski begitu, dia mengaku nggak mengalami kendala yang berarti selama proses produksi. Adapun masalah yang cukup menghambat produksi gelang ini adalah cuaca mendung. Ini karena  pengeringan cat pada gelang menjadi terhambat. Subandi hanya mengandalkan sinar matahari untuk mengeringkan cat tersebut.

Sebagai penanda jemaah haji dari Indonesia, Subandi menggunakan bahan baku pilihan. Gelang tersebut terbuat dari stainless steel jenis 3042b dengan ketebalan 1,2 milimeter, yang merupakan produk Jepang.

Subandi menekankan bahwa kualitas gelang selalu dijaga dan dia berkomitmen untuk menyelesaikan produksi tepat waktu. Dia yakin dapat menyelesaikan produksi sesuai target yang ditentukan.

"Untuk kualitas kami selalu jaga. Juga komitmen pada ketepatan waktu. Kami yakin akan selesai sesuai target," pungkasnya.

Wah, nggak nyangka ya kalau gelang penanda jemaah haji ini ditempa di Jepara, Millens? (Siti Zumrokhatun/E10)

Artikel ini telah terbit di Medcom dengan judul&nbsp;Gelang Penanda Jemaah Haji Indonesia Hasil Tangan Terampil Subandi.

Inibaru.id - Salah satu perlengkapan yang diterima jemaah haji adalah gelang haji. Asal kamu tahu, gelang penanda jemaah haji dari Indonesia ini diproduksi di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Nama pengrajin itu adalah Subandi.

Sejak 2009, lelaki berusia 50 tahun dari Desa Bakalan, Kecamatan Kalinyamatan itu telah membuat gelang haji dalam jumlah yang besar setiap tahun.

Agar mudah diidentifikasi, jemaah haji asal Indonesia memakai gelang khusus yang terbuat dari stainless steel. Semua gelang yang memiliki barcode ini dibuat di Jepara, Jawa Tengah.

Gelang Jemaah Haji Dibikin di Jepara

Bambang
memprediksi akan butuh waktu sekitar lima bulan untuk mencapai Makkah.
Sementara itu, saat pulang nantinya, dia prediksi akan membutuhkan waktu tujuh
bulan karena dia ingin mampir ke beberapa tempat sebelum pulang.

Awalnya,
Bambang akan melakukan perjalanan dari Cimahi ke Medan. Setelah mengurus izin
di Konsulat Jenderal Malaysia, dia akan menyeberang ke Negeri Jiran. Setelahnya,
dia akan melalui Thailand, Myanmar, India, Pakistan, Iran, Iraq, UEA, Yordania,
Arab Saudi, serta Mesir.

Masalahnya,
karena sekarang di sebagian besar dunia ada pandemi Covid-19, mau nggak mau
Bambang juga harus mematuhi protokol kesehatan di setiap negara, yakni selalu
menjalani karantina 14 hari setiap kali sampai di sebuah negara.

“Karena
harus selalu karantina 14 hari di tiap negara, biayanya pasti akan membengkak. Tapi
mudah-mudahan perjalanan ini jadi lancar. Saya juga sudah minta izin ke ibu
untuk diberi kelancaran hingga ke Tanah Suci,” beber Bambang.

Bambang
sebenarnya adalah PNS yang bekerja di Kementerian Pertahanan. Belakangan diketahui, dia
memutukan untuk pensiun dini. Nggak hanya untuk beribadah haji, dia memutuskan
untuk ke Tanah Suci demi mendoakan ibunya yang sudah sakit selama delapan tahun
terakhir. Perjalanannya juga ditujukan untuk promosi wisata Indonesia selain
Bali.

Wah,
sungguh niatan yang mulia, ya Millens.
Semoga saja perjalanan Bambang lancar hingga ke Makkah.&nbsp;(Det/IB09/E05)

Inibaru.id – Kebanyakan orang di Indonesia berangkat haji
dengan mengikuti prosedur yang diberikan oleh pemerintah. Meski harus menunggu
hingga puluhan tahun, mereka rela menunggu demi bisa menikmati syahdunya
beribadah ke Tanah Suci. Tapi, seorang laki-laki berusia 44 tahun dari Cimahi, Jawa
Barat bernama Bambang Sukmana ternyata punya ide lain. Dia ingin segera
beribadah haji ke Makkah dengan cara naik sepeda motor dari kota tempat
tinggalnya!

Dia memang
belum berangkat ke sana. Namun, Bambang sudah tahu harus lewat mana saja rute
perjalanan jarak jauhnya seorang diri. Rencananya, pada Kamis (24/12/2020),
Bambang akan memakai sepeda motor kuning 200 cc miliknya dan memulai
perjalanannya.

Bambang Sukmana akan melakukan perjalanan selama lima bulan dari Cimahi, Jawa Barat menuju Makkah untuk menunaikan haji. Seperti apa ya rencana perjalanan panjang ini?&nbsp;

Keren, Lelaki Ini Berangkat Haji Naik Motor dari Cimahi ke Tanah Suci

Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumal, menyatakan telah menerima rilis resmi dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Menurutnya, pembatasan jumlah jemaah ini diberlakukan supaya manasik dapat dilakukan dengan tetap mematuhi prosedur keselamatan sehingga mampu mencegah penularan virus Covid-19.

"Keputusan ini berasal dari kepedulian Khadimul Haramain terhadap keamanan dan keselamatan para pengunjung kedua Masjid Suci," kata Endang.

Keputusan Arab Saudi sejalan dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang telah diumumkan 2 Juni 2020 lalu. Demi keselamatan para jemaah, pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk membatalkan keberangkatan jemaah haji tahun ini.

"Atas nama pemerintah, saya selaku Menteri Agama mengapresiasi keputusan Saudi yang mengedepankan keselamatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 1441 H/ 2020 M," ungkap Menteri Agama, Fachrul Razi.

Menurut Fachrul, keselamatan jemaah patut diprioritaskan di tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. Terlebih, Islam juga mengajarkan bahwa mencegah kerusakan harus dikedepankan daripada meraih kemanfaatan. Maka dari itu, berikhtiar untuk menjaga keselamatan jemaah adalah hal utama.

Meski demikian, Pemerintah Arab Saudi belum secara rinci menyebutkan jumlah pasti jemaah yang akan diizinkan mengikuti ibadah haji. Kriteria dan pembagian jumlah jemaah Saudi dan non-Saudi pun belum diberitahukan. Terkait hal tersebut, pihak berwenang Saudi mengatakan kementerian haji akan mengadakan konferensi pers sesegera mungkin.

Semoga tahun depan para calon jemaah haji dari seluruh dunia sudah bisa kembali menjalankan ibadah haji, ya, Millens.(Cnb/MG27/E07)

Inibaru.id - Pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk tetap menyelenggarakan ibadah haji tahun 2020 dengan jemaah yang terbatas. Keputusan ini membuat para calon jemaah haji dari luar negeri nggak bisa melaksanakan rukun islam kelimanya tahun ini.

Untuk kali pertama dalam sejarah modern, Arab Saudi  melarang kedatangan jemaah dari luar negeri. Meski begitu, jika jemaah memang sudah berada di Saudi, masih diperbolehkan untuk berhaji.

"Keputusan ini diambil untuk memastikan haji dilakukan dengan cara yang aman dari perspektif kesehatan masyarakat dan sesuai dengan ajaran Islam," kata pemerintah Saudi pada Senin (22/6/2020).

Pemerintah Arab Saudi secara resmi memutuskan unuk tetap menyelenggarakan ibadah haji untuh tahun 2020. Hanya, ibadah haji tahun ini diselenggarakan dengan jemaah yang terbatas. Berapa jumlah jemaah dan siapa saja yang boleh mengikutinya?

Ibadah Haji 2020 Tetap Digelar, Jemaah Hanya Boleh dari Arab Saudi

Usulan ini disampaikan oleh Muhammad Fadhil, anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Aceh pada Senin (15/6/2020). Menurutnya, faktor kedekatan antara dua wilayah ini di masa lalu menjadi alasan kuat mengapa Aceh layak mendapatkan kuota khusus.

“Bicara tentang Aceh (dan Arab Saudi) sudah tak asing. Yang perlu sekarang adalah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait di Aceh. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Pemerintah Aceh, Pasal 16 poin 2 huruf E,” ujar Fadhil pada Senin, (15/6). Pasal yang dirujuk Fadhil memang menyebutkan bahwa Pemerintah Aceh berhak mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji bagi warganya.

Menilik sejarahnya, pada 1922 Hijriyah atau sekitar tahun 1800 Masehi, seorang ulama Aceh bernama Habib Bugak Asyi membeli tanah di daerah Qusyasyiah. Dikarenakan adanya pembangunan untuk memperluas kawasan Masjidil Haram, tanah itu kemudian digusur pemerintah dan Habib Bugak Asyi juga menerima ganti rugi. Oleh Badan Wakaf Baitul Asyi, uang itu kemudian digunakan untuk membeli dua tanah seluas 500 meter dan 700 meter di daerah Ajyad.

Di
dua tanah tersebut, dibangunlah dua hotel bintang lima yang masih dikelola oleh badan
wakaf yang sama. Dari hasil bisnis hotel, keuntungannya kemudian digunakan
untuk membangun pemondokan khusus jemaah asal Aceh. Dari hasil keuntungan badan
wakaf itu pula, pemerintah Aceh juga menerima dana sebesar Rp 14,54 miliar pada 2008 lalu.

Hm,
kamu sepakat nggak kalau Aceh pantas mendapatkan kuota khusus haji, Millens? Atau,
jangan-jangan, ini malah bakal menimbulkan kecemburuan sosial bagi calon jamaah haji
dari provinsi lain? (Oke/IB15/E07)

Inibaru.id
– Beberapa waktu lalu, pemerintah Indonesia memastikan nggak akan mengirim jemaah haji untuk tahun 2020. Hal ini dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang masih sulit dikendalikan. Hanya, keputusan ini membuat banyak orang kecewa, khususnya yang seharusnya diberangkatkan tahun ini.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh rupanya nggak tinggal diam melihat hal ini. Mereka berencana melobi
Kerajaan Arab Saudi untuk memberikan kuota khusus haji untuk jemaah dari provinsi paling barat di Indonesia ini.
Dengan lobi ini, Aceh berharap bisa mendapatkan keistimewaan berupa bisa memberangkatkan warganya
lebih cepat dibandingkan warga dari provinsi lain.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh berencana melakukan lobi kepada pemerintah Arab Saudi supaya jemaah haji dari provinsi ini bisa menunaikan ibadah lebih cepat daripada provinsi lain. Usulan ini diungkapkan lantaran mempertimbangkan faktor sejarah kedekatan dua wilayah ini melalui Habib Bugak Asyi.

Pemprov Aceh Berencana Lobi Sendiri Arab Saudi untuk Minta Kuota Khusus Haji

Akan ada biaya administrasi yang harus ditanggung apabila calon jemaah haji membatalkan pendaftaran dan memilih untuk menarik dana haji (refund).

Namun, jika memang tetap memutuskan untuk menarik dana haji,&nbsp;para calon jemaah harus memenuhi persyaratan dan mematuhi tata cara pengembalian dana haji. Berikut adalah langkah-langkahnya.

1. Calon jemaah harus meminta pencairan dana ke Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dengan surat pernyataannya pembatalan yang dilengkapi dengan materai Rp 6.000.

2. Melengkapi dokumen seperti fotokopi KTP, KK, dan surat nikah.

3. Setelah dokumen lengkap, calon jemaah juga harus menyertakan nomor rekening bank. Syam Resfiadi menyebut uang yang akan ditransfer ke rekening orang yang menarik dana haji berupa mata uang asing, tepatnya Dolar AS.

4. PIHK nantinya akan mengirim surat permohonan ke Kementerian Agama untuk dibuatkan surat keterangan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Surat inilah yang akan digunakan untuk mencairkan dana pembatalan haji dari calon jemaah ke PIHK.

5. Setelah uang disalurkan dari BPKH ke PIHK, maka PIHK segera mengirimkan uang dana haji. Hanya, uang ini nggak akan genap karena sudah dipotong beberapa biaya tertentu.

Syam juga menjelaskan bahwa keseluruhan proses penarikan dana haji harus dilakukan secara luring (offline). Artinya, calon jemaah yang melakukan pembatalan haji harus mendatangi langsung tempat travel atau PIHK yang menyelenggarakan haji dan umrah.

Kalau menurut kamu, lebih baik mengajukan penarikan dana haji atau sebaiknya menunggu giliran tahun depan saja, Millens? (Kom/MG27/E07)

Inibaru.id - Menteri Agama Fachrul Razi telah memastikan bahwa keberangkatan jemaah haji tahun 2020 dibatalkan. Kebijakan ini diambil karena pemerintah harus mengutamakan keselamatan jemaah di tengah pandemi virus corona.

Keputusan ini menyebabkan pro dan kontra di masyarakat. Ada yang mendukung karena menganggap hal ini diperlukan di tengah masa pandemi, namun ada juga yang menganggap keputusan ini merugikan, khususnya bagi jemaah yag seharusnya berangkat tahun ini.

Syam Resfiadi, Ketua Umum Asosiasi Serikat Penyelenggaraan Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) sekaligus Direktur PT Patuna Mekar Jaya (Patuna Travel) telah mengimbau para calon jemaah haji agar nggak membatalkan keikutsertaan haji untuk tahun-tahun berikutnya.

Keputusan pembatalan ibadah haji 2020 menyebabkan pro dan kontra masyarakat. Ada sebagan orang yang bahkan menyerukan penarikan dana haji. Hanya, mungkinkah dana haji bisa ditarik lagi? Berikut adalah mekanismenya.

Tahun 2020 Penyelenggaraannya Ditiadakan, Bisakah Tarik Dana Haji?

"Pernyataan tersebut adalah bagian dari ucapan
silaturahmi secara online kepala
Badan Pelaksana (BP) Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kepada Gubernur dan
jajaran Deputi Gubernur BI," isi pernyataan tertulis tersebut.

Dalam acara tersebut, Abimanyu sebenarnya melaporkan&nbsp;update terbaru terkait Dana Haji.
Termasuk dalam hal Dana Kelolaan, Investasi dan Dana Valuta asing, pengelolaan Valuta
Asing, rencana Cashless Living Cost Haji dan Umrah, serta kerjasama BI-BPKH
terkait kantor di Bidakara.

Dalam pernyataan itu, Anggito nggak memberikan
pernyataan resmi apapun terkait Pembatalan Haji 2020 dan dana haji sebesar 600 juta Dolar AS. Dia hanya menyebut dana itu tersimpan di rekening BPKH. Jika nggak dipergunakan
untuk penyelenggaraan ibadah haji, dana tersebut akan dikonversi ke mata uang Rupiah di
bawah pengelolaan BPKH.

“Dana konversi rupiah itu sendiri nantinya tetap akan tersedia
dalam rekening BPKH yang aman dan dipergunakan dalam menunjang penyelenggaraan
ibadah haji,” tulis pernyataan itu.

Di lain kesempatan, Anggito memastikan bahwa seluruh dana haji sebesar Rp 135 triliun per Mei 2020 masih dikelola sesuai instrumen syariah
secara profesional dan aman.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, pada Selasa (2/6), Menteri Agama Fachrul Razi mengumumkan pembatalan penyelenggaraan ibadah haji 2020. Keberangkatan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci pun dipastikan nggak akan dilakukan tahun ini karena pemerintah nggak lagi punya pilihan.

"Keputusan ini diambil dikarenakan Arab Saudi tak
kunjung membuka akses bagi jemaah haji dari negara manapun, akibatnya
pemerintah tidak mungkin lagi memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan
utamanya dalam pelayanan dan perlindungan jemaat," kata Fachrul.

Kalau menurut, kamu, pembatalan penyelenggaraan ibadah haji 2020 ini keputusan yang bijak nggak, Millens?&nbsp;(Lip/MG26/E07)

Inibaru.id – Badan
Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengeluarkan klarifikasi perihal dana haji sebanyak 600 juta Dolar
AS dan pembatalan haji 2020. Berdasarkan keterangan tertulis BPKH yang terbit
Selasa (2/5/2020), isu yang viral di media sosial yang menyebut penggunaan dana haji untuk membantu memperkuat rupiah nggak
benar.

Pernyataan tentang keputusan pembatalan haji 2020 disebabkan oleh penggunaan dana sebanyak 600 juta Dolar AS untuk memperkuat rupiah mulai dibahas warganet karena adanya pernyataan yang muncul pada Selasa (26/5). Saat itu, Kepala BP BPKH Anggito Abimanyu mengucapkan
Selamat Idul Fitri 1441 H di depan Gubernur dan Deputi Gubernur BI dalam acara internal Halal Bihalal Indonesia.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) membantah telah memberikan pernyataan terkait Pembatalan Haji 2020, khususnya dalam hal penggunaan dana haji 600 juta Dolar AS untuk memperkuat Rupiah.

Terkait Pembatalan Haji 2020, BPKH Bantah Dana Haji untuk Perkuat Rupiah

Inibaru.id &ndash; Sebuah kisah mengharukan muncul dari ibadah haji tahun ini. Kakek Mahmud Sopamena nggak mau berpisah dengan istrinya, Kalsum Litiloli saat berada di Tanah Suci. Hal ini didasari pada rasa cinta yang sangat dalam dari sang kakek kepada istrinya.
Laman Kompas, Jumat (19/7/2019) menulis, kakek berusia 87 tahun ini sama sekali nggak mau berpisah sejengkal pun dari istrinya yang berusia 12 tahun lebih muda. Petugas Kelompok Terbang (Kloter) 13 Calon Haji, Jusman Rivay sampai harus bersabar menangani pasangan ini saat menunaikan ibadah haji.
&ldquo;Saat sampai di Madinah, kami harus menurunkan keduanya dengan kursi roda. Tapi keduanya nggak mau dipisahkan. Saat Mak Cum (Panggilan akrab Kalsum) jauh, Pak Mahmud langsung marah. Ya akhirnya Mak Cum kita panggil lagi agar mereka bisa bersama,&rdquo; ungkap Jusman.
Sejak berangkat dari Makassar, Mahmud memang terlihat nggak bisa jauh dari istrinya. Bahkan, meskipun sama-sama berada di atas kursi roda, Kakek Mahmud terus memaksa agar bisa menggandeng istrinya.
&ldquo;Sang kakek cemburu. Nggak boleh kita mendorong Mak Cum. Maunya Mak Cum didorong tapi sambil dipegang tangannya sama Pak Mahmud. Nggak hanya pegang tangan. Dielus-elus tangan, paha, dan kakinya. Kita juga harus memastikan keduanya nggak jauh-jauh biar bisa terus berpegangan,&rdquo; lanjut Jusman.
Kerepotan Jusman dan petugas lainnya bahkan semakin bertambah saat Mak Cum harus menggunakan toilet. Mereka dengan sabar harus menenangkan Mahmud.
&ldquo;Kita bawa mereka tapi nggak bisa dipisahkan. Dari saat memakai ambulans hingga ke pesawat Mak Cum harus di sisi Pak Mahmud. Kalau sampai kepisah Pak Mahmud pasti akan marah-marah lagi,&rdquo; katanya.
Wah, kisah cinta yang sangat luar biasa di antara Kakek Mahmud dan Mak Cum ya Millens. Semoga saja ibadah keduanya berjalan dengan lancar di Tanah Suci. Hayo, siapa yang pengin mesra sampai tua dengan pasangan seperti Kakek Mahmud dan Mak Cum? (IB09/E04)

Kakeh Mahmud dan istrinya, Mak Cum harus selalu bergandengan tangan meskipun didorong dengan kursi roda saat menjalankan ibadah haji. Pasangan kakek nenek ini mengaku nggak mau berjauhan.

Kisah Kakek Mahmud yang Nggak Mau Jauh dari Istrinya Saat Ibadah Haji

Inibaru.id &ndash; Setiap jemaah haji pasti berharap menjadi haji mabrur. Mabrur berarti semua ibadahnya diterima oleh Allah. Nah, menurut Rasulullah, ada 3 ciri seorang hamba yang diterima ibadah hajinya.
<code><img src="https://static.viva.co.id/thumbs3/2016/09/19/57df699953963-cerita-kepulangan-jemaah-haji-indonesia_665_374.jpg" alt="" /></code>
<code>Jemaah haji melakukan sujud syukur. (viva.co.id)</code>
 1. Santun Dalam Bertutur Kata
Pertama, ciri yang diberikan Rasulullah SAW adalah kesantunan dalam berbicara. Hal ini dapat dilihat dari kutipan Imam Badrudin Al-Aini dalam Umdatul Qari-nya.
سئل النبي ما بر الحج قال إطعام الطعام وطيب الكلام وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه
Artinya, &ldquo;Rasulullah SAW ditanya tentang haji mabrur. Rasulullah kemudian berkata, "Memberikan makanan dan santun dalam berkata." Al-Hakim berkata bahwa hadits ini sahih sanadnya meskipun bukan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.&rdquo;
 2. Menebarkan Kedamaian
Kemudian, menurut Rasululah SAW, haji mabrur adalah seseorang yang suka menebar kedamaian di sekitarnya. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad-nya.
قالوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ؟ قال: "إِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ
Artinya: Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, apa itu haji mabrur?" Rasulullah menjawab, "Memberikan makanan dan menebarkan kedamaian.&rdquo;
 3. Memiliki Kepedulian Sosial
Ciri ketiga haji mabrur seperti yang ditulis dalam dua kutipan di atas adalah kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Seseorang harus memiliki kepedulian sosial dengan memberikan makanan pada orang yang membutuhkan.
<code><img src="http://cdn2.tstatic.net/wartakota/foto/bank/images/20150623-buka-puasa-tionghoa_20150623_133532.jpg" alt="" /></code> <code>Umat muslim bersantap bersama. (wartakota.tribunnews.com)</code>
Dari ketiga ciri di atas, maka nggak heran ya kalau ganjaran haji mabrur adalah surga. Sebagaimana hadist yang diriwayatkan Bukhari:
 الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ
Artinya, &ldquo;Tidak ada balasan (yang pantas diberikan) bagi haji mabrur kecuali surga,&rdquo; (HR Bukhari).
 Meskipun ciri-ciri di atas disampaikan oleh Rasul, namun pada akhirnya semua kembali pada Allah. Yang harus disadari setiap muslim adalah punya gelar haji atau nggak, kita seharusnya harus selalu bertutur sopan, menebar kedamaian, dan memiliki kepedualian sosial. Betul nggak? (MG13/E05)

Meskipun hanya Allah yang tahu pasti siapa saja jemaah haji yang diberi gelar mabrur, tapi seenggaknya ada tiga ciri yang "dibocorkan" oleh Rasulullah. Penasaran? 