“Anakku sudah masuk SMP, dan dia juga ikut kegiatan di luar
sekolah. Dia tentu ketemu dengan banyak orang dari berbagai kalangan usia.
Semoga saja nggak ada yang punya niatan melakukan child grooming dan anakku tahu menempatkan diri,” ucap Fransiska
pada Jumat (16/1/2025).

Hal yang sama dialami warga Pucanggading, Demak, bernama Heri.
Anaknya yang duduk di kelas 11 SMA sering bermain gim daring dan mengaku sudah
memiliki teman online dari permainan
tersebut. Setelah mengetahui kasus yang dialami Aurelie, dia juga jadi lebih
waspada.

“Saya memang mengizinkan dia bermain game online tapi waktunya terbatas. Soalnya itu kayak pereda stres
buat dia. Nah, pas dia cerita punya kenalan dari game itu, aku jadi lebih
waspada. Untungnya sejauh ini dia selalu jujur temen-temen online-nya itu siapa
saja dan komunikasinya seperti apa. Tapi tetap saja, melihat kasus ini, saya
jadi harus lebih perhatian,” terang Heri.

Sang anak juga aware
dengan kasus Aurelie karena aktif di media sosial. Heri pun jadi punya
kesempatan untuk membahas hal tersebut demi memastikan anaknya nggak mudah
terjerat orang dewasa yang berniat jahat kepadanya.

“Meski dulu menikah muda, saya harus jadi orang tua yang modern,
selalu hadir buat anak-anak saya yang perempuan semua ini. Syukurnya mereka mau
terbuka sama saya, masih mau mendengarkan saya,” lanjut Heri.

Terkait dengan kasus child
grooming, Heri pun sampai mencari tahu tanda-tanda orang yang berpotensi
melakukannya atau semacam itu, dan membeberkannya ke buah hatinya agar mereka
ikut waspada. Sebagai contoh, jika ada yang memberikan perhatian yang berlebihan
atau mencurigakan, memberikan hadiah yang nggak diminta, atau melewati beberapa
batas tertentu, ada baiknya melaporkan hal ini kepadanya.

“Mereka juga saya minta untuk nggak mudah memberikan izin
kontak fisik seperti mengelus kepala, memegang tangan, apalagi sampai
minta pelukan atau ciuman,” terang Heri.

Hal serupa dilakukan Fransiska. Dia mulai memperkenalkan sex education
kepada anaknya demi membuat mereka jadi lebih paham mana yang salah, mana yang
benar, agar nggak jadi korban. Bahkan dia juga memperkenalkan anak-anaknya
tentang lelucon berbau seksual atau porno agar anak-anaknya lebih waspada.

Yap, siapa sangka, buku Broken
Strings dari Aurelie Moeremans ternyata bisa bikin banyak orang tua di
Indonesia jadi lebih waspada akan potensi child
grooming. Semoga saja semakin banyak orang tua yang semakin memahami hal
ini demi memberikan perlindungan terbaik bagi buah hatinya, ya, Gez? (Arie Widodo)

Inibaru.id – Viralnya
buku karya Aurelie Moeremans berjudul Broken
Strings ikut bikin warga Banyumanik, Kota Semarang, bernama Fransiska
penasaran. Maklum, tema dari buku tersebut dianggap relate dengannya yang sedang memiliki anak yang sudah memasuki usia
remaja.

Setelah membaca buku tersebut secara daring, Fransiska jadi
sedikit memahami seperti apa kasus child
grooming yang dialami Aurelie. Masalahnya, dia kemudian jadi khawatir dengan
anak perempuannya.

Keberadaan buku 'Broken Strings' yang diterbitkan Aurelie Moeremans ternyata bikin banyak orang tua jadi lebih menyadari tentang bahaya child grooming.

Viral Buku 'Broken Strings, Begini Tanggapan Orang Tua yang Memiliki Anak Remaja

Nyadran sendiri merupakan tradisi Jawa yang
berakar pada penghormatan kepada leluhur. Biasanya diwujudkan melalui ziarah
makam, membersihkan pusara, doa bersama, dan kenduri. Namun di Dusun Krecek dan
Gletuk, nyadran berkembang menjadi ruang silaturahmi yang inklusif. 

Tema yang diangkat pada gelaran Nyadran Perdamaian tahun ini adalah “Merawat Alam, Menjaga Ibu Bumi” yang terasa relevan dengan situasi hari ini. Maklum, bagi warga
setempat, krisis ekologis bukan isu yang jauh, melainkan sesuatu yang menyentuh
langsung kehidupan sehari-hari. Hubungan dengan alam dijaga melalui pengelolaan
pangan lokal, pelestarian mata air, hingga penghormatan pada ruang-ruang sakral
yang dianggap bagian dari spiritualitas hidup.

“Nyadran bukan sekadar ritual tahunan,” kata
Nanda Dwinta dari The Asian Muslim Network (AMAN) yang ikut terlibat dalam gelaran tradisi ini sebagaimana dinukil dari KRJogja,
Jumat (16/1).

“Ini cara warga merawat hubungan dengan leluhur, sesama manusia, dan alam.
Menjaga bumi berarti sekaligus menjaga perdamaian,” lanjutnya.

Di sisi lain, Bupati Agus Setyawan menilai
nyadran sebagai bukti bahwa masyarakat desa mampu menjaga harmoni di tengah
perbedaan. “Yang hadir di sini berasal dari berbagai macam keyakinan, semuanya bersatu,”
ujarnya.

Yang lebih menarik, nyadran kali ini juga dirangkai dengan penanaman pohon
sebagai simbol kepedulian lingkungan. Momen simbolik lainnya terjadi ketika
Agus menyerahkan bibit pohon kepada Sukoyo, peraih penghargaan Kalpataru 2024. 

Sukoyo menyebut Nyadran Perdamaian lebih dari sekadar scara menjaga warisan leluhur,
tetapi juga cara menjaga alam yang harus lestari untuk anak cucu. “Tradisi ini
digelar sebagai cara untuk mengingat leluhur yang mewariskan kekayaan alam
kepada kami. Kini, gantian kami yang harus menjaganya untuk generasi berikutnya,”
ujarnya.

Di Dusun Krecek dan Gletuk, nyadran diwujudkan sebagai tradisi lokal yang nggak terlihat usang. Ini justru menjadi cara luhur untuk menjawab tantangan keberagaman,
krisis ekologi, dan ketidakadilan sosial. Lewat doa, makanan, dan kebersamaan,
warga Temanggung merawat alam sekaligus meneguhkan perdamaian dengan cara yang
sederhana, tapi penuh makna, 

Keren banget ya tradisi Nyadran Perdamaian yang masih terjaga di Temanggung,
ya, Gez? (Arie Widodo)

Inibaru.id – Pada Jumat (16/1/2026),
warga Dusun Krecek dan Dusun Getuk di Desa Getas, Kecamatan Kaloran, Kabupaten
Temanggung menggelar tradisi yang unik namun sarat makna. Nama tradisinya
adalah Nyadran Perdamaian yang dilakukan sebagai wujud ikhtiar
bersama untuk merawat alam sekaligus merajut kerukunan lintas iman.

Sejak pagi, warga dari berbagai latar belakang
keyakinan seperti Islam, Buddha, hingga Kristen berkumpul membawa tenong berisi makanan dari rumah masing-masing. Semua
berjalan beriringan menuju area permakaman Dusun Gletuk yang menjadi pusat
prosesi. Tak ada jarak antara pejabat dan warga. Bupati Temanggung, Agus
Setyawan, bahkan ikut memikul tenong, duduk lesehan, dan menyatu dalam suasana nglemprah khas desa.

Warga dari berbagai keyakinan seperti Islam, Buddha, dan Kristen bersama-sama meramaikan Nyadran Perdamaian di Kabupaten Temanggung. Seperti apa ya keseruan tradisi ini?

Lebih dari Merajut Kerukunan, Tradisi Nyadran Perdamaian di Temanggung Digelar Demi Menjaga Alam

"Jika dirinci berdasarkan jenisnya, cerai gugat yang diajukan istri (tahun 2025) paling banyak, yakni 2.363 kasus. Sementara, cerai talak dari pihak suami hanya 663 perkara," ujar Edwar saat ditemui Inibaru.id di kantornya, Kamis (15/1/2026).

Edwar menuturkan bahwa faktor ekonomi masih menjadi alasan utama istri mengajukan gugatan cerai dari tahun ke tahun. Selain itu, persoalan perselingkuhan dan judi online (judol) kini juga menjadi "tren" baru pemicu perceraian di Kota Semarang.

"Kasus judol ini ujung-ujungnya tetap berdampak ke ekonomi keluarga. Trennya naik terus," kata dia. "Masalah judol juga sepertinya belum dibasmi secara maksimal oleh pihak berwajib, ditambah kondisi ekonomi nasional juga sedang sulit."

Edwar membeberkan, ada sejumlah faktor atau&nbsp;pertimbangan bagi hakim untuk memutuskan perkara perceraian yang perlu diketahui publik. Salah satu faktor yang krusial untuk menjadi pertimbangan hakim adalah jika pasangan istri-suami telah lama berpisah.&nbsp;

"Jika pasangan terbukti sudah pisah lebih dari enam bulan dan selama itu terjadi pertengkaran terus-menerus, biasanya gugatan akan dikabulkan hakim," jelasnya.

Akan tetapi, dia menegaskan bahwa proses persidangan setiap perkara bisa berbeda, tergantung kondisi kasusnya. Jika kedua pihak hadir pada sidang pertama, Pengadilan Agama wajib melakukan mediasi dulu sebelum perkara diputus.

"Mediasi sebelum perkara diputus ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016," tandasnya.

Perceraian menandakan ada nilai yang nggak sejalan lagi dalam pernikahan. Tingginya perkara cerai gugat lantaran faktor ekonomi seharusnya menjadi perhatian kita bersama. Bisa jadi, kegagalan negara memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya turut andil di sini, kan? (Sundara/E10)

Inibaru.id - Dibanding tahun sebelumnya, angka perceraian di Kota Semarang menunjukkan peningkatan pada 2025. Data Pengadilan Agama (PA) Semarang mencatat, istri gugat suami masih mendominasi perkara cerai tersebut.

Panitera Muda Hukum PA Semarang Mohamad Edwar menjelaskan,&nbsp;jumlah perkara perceraian yang ditangani sepanjang 2025 lalu menunjukkan peningkatan menjadi 3.026 perkara dibandingkan tahun sebelumnya yang "hanya" 2.883 perkara, baik untuk cerai talak maupun cerai gugat.

Kasus perceraian di Kota Semarang cenderung&nbsp;meningkat pada 2025, dengan cerai gugat oleh istri mendominasi dan dipicu persoalan ekonomi, perselingkuhan, serta judi online.

Perselingkuhan dan Judol, Pemicu Ribuan Istri Gugat Cerai Suami di Semarang

Nah, kebijakan teranyar,&nbsp;pemerintah baru saja mengumumkan standardisasi baru ejaan nama-nama negara asing dalam bahasa Indonesia. Kebijakan tersebut bahkan telah diumumkan melalui forum internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Tujuan utama aturan baru ini adalah untuk menyesuaikan penulisan nama negara asing dengan kaidah pelafalan dan tata tulis bahasa Indonesia, sekaligus memperkuat konsistensi penamaan geografis, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Revisi eksonim untuk sejumlah nama negara asing tersebut telah disampaikan dalam dokumen bernomor GEGN.2/2025/122/CRP.122 pada sidang United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN) yang digelar di New York, Amerika Serikat, pada 28 April–2 Mei 2025 lalu.

Melalui dokumen tersebut, Indonesia menetapkan penyesuaian ejaan sejumlah nama negara agar lebih selaras dengan sistem bunyi dan kaidah ejaan bahasa Indonesia, tanpa menyimpang dari ketetapan resmi PBB. 

Beberapa nama negara yang selama ini lazim digunakan dalam bentuk serapan bahasa Inggris atau bahasa asing lain disesuaikan dengan prinsip fonologi dan ortografi bahasa Indonesia. Hasilnya, beberapa nama mengalami perubahan yang cukup "asing" di telinga kita.

Beberapa contoh perubahan ejaan yang disepakati antara lain Thailand menjadi Tailan, Paraguay menjadi Paraguai, Afghanistan menjadi Afganistan, Bangladesh menjadi Banglades, serta Swiss menjadi Swis.

Standardisasi ejaan ini bukan kebijakan yang muncul secara tiba-tiba. Upaya tersebut merupakan hasil inisiatif jangka panjang delegasi Indonesia yang telah dimulai sejak 2019. Kala itu, Indonesia mengajukan daftar komprehensif nama-nama negara dan ibu kota dunia dalam sesi perdana UNGEGN.

Langkah tersebut terdokumentasi dalam berkas UNGEGN berjudul Updated world country names: short and formal names, Submitted by Indonesia tertanggal 10 Maret 2025. Proses ini kemudian diperkuat kembali pada 2024 melalui penyempurnaan ejaan agar semakin akurat secara fonologis dan ortografis.

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), Hafidz Muksin membenarkan adanya perubahan ejaan sejumlah nama negara dalam bahasa Indonesia tersebut.

"Namun begitu, kewenangan utama penetapan dan pemadanan ejaan baku nama negara asing berada di tangan Badan Informasi Geospasial (BIG)," sebutnya, dikutip dari Kompas, Jumat (16/1/2026).

Dalam pelaksanaannya, Hafidz mengungkapkan, BIG bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Badan Bahasa, Kementerian Luar Negeri, perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia, serta para pakar linguistik melalui Sidang Komisi Istilah.

“BIG merupakan lembaga otoritas utama penamaan geografis nasional Indonesia, termasuk standardisasi nama-nama geografis asing seperti nama negara, pulau, dan sungai, agar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia,” ujarnya.

Menurut Hafidz, penyesuaian ejaan seperti Thailand menjadi Tailan dan Paraguay menjadi Paraguai dilakukan berdasarkan pertimbangan ilmiah, khususnya kesesuaian bunyi dan sistem ejaan bahasa Indonesia. Pembaruan ejaan nama negara ini telah disampaikan secara resmi ke forum UNGEGN sekitar 2025.

"Setelah memperoleh pengakuan dan penetapan secara internasional, ejaan baru itu akan dimasukkan ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pada edisi pemutakhiran berikutnya," jelasnya.

Sementara itu, Hafidz menambahkan, Badan Bahasa akan tetap menjalankan tugas utamanya dalam pembinaan bahasa Indonesia secara umum, mulai dari pengindonesiaan kata asing, pemadanan istilah, hingga pengayaan kosakata nasional.

Oya, perlu kamu tahu bahwa dalam dokumen UNGEGN tersebut tercantum 194 nama negara di dunia yang telah distandarisasi penyebutannya dalam bahasa Indonesia, mencakup nama formal dan nama singkat.

Untuk kawasan Asia Tenggara, penyebutan nama singkat yang ditetapkan antara lain Brunei Darusalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Tailan, Vietnam, serta Timor Leste. Nah, jangan sampai lupa, ya!

Dengan standardisasi ini, pemerintah berharap penggunaan nama negara asing dalam bahasa Indonesia menjadi lebih konsisten, mudah dilafalkan, serta sejalan dengan jati diri dan sistem kebahasaan nasional, tanpa mengabaikan kesepakatan internasional.

Bangsa yang baik adalah yang mengenal dan mencintai bahasanya sendiri. Begitu katanya! Menurutnya, perubahan ejaan nama negara ini akan memengaruhi sektor apa saja ya, Gez? (Siti Khatijah/E10)&nbsp;

Inibaru.id - Setelah kemunculan kata "kapitil" untuk menyebut huruf non-kapital yang cukup menghebohkan jagat maya, pemerintah kembali membuat gebrakan baru di dunia kebahasaan dengan mengumumkan telah memperbarui eksonim sejumlah negara asing.

Sedikit informasi, dalam dunia linguistik, eksonim berarti bentuk asing untuk nama geografis. Misalnya, penyebutan resmi dalam bahasa Indonesia untuk Pulau Pinang di Malaysia adalah "Penang". Sementara, Deutschland diterjemahkan sebagai Jerman di Indonesia.

Indonesia resmi perbarui eksonim dengan melakukan revisi penulisan nama sejumlah negara asing dengan kaidah pelafalan dan tata tulis bahasa Indonesia; di antaranya Thailand menjadi Tailan, Paraguay menjadi Paraguai, Afghanistan menjadi Afganistan, Bangladesh menjadi Banglades, serta Swiss menjadi Swis.

Perbarui Eksonim, Indonesia Revisi Penulisan Nama Sejumlah Negara Asing

Sylvi menjelaskan kalau grooming itu semacam "pemanasan" buat pelaku sebelum melancarkan aksi jahatnya.

“Grooming ini biasanya adalah langkah awal dari para pelaku untuk bisa melancarkan aksinya, seperti kekerasan seksual, eksploitasi dan juga scamming (memalak atau meminta uang),” kata Sylvi.

Menurutnya, pelaku sering banget mengincar anak yang punya pandangan negatif terhadap dirinya sendiri. Efeknya ngeri, korban jadi merasa sangat terikat secara emosional dan nggak bisa menilai situasi secara jernih.

“Lebih dari bucin. Sangat percaya tidak ada orang lain yang lebih bisa diandalkan,” paparnya.

Kalau kamu punya teman atau adik yang tiba-tiba berubah, coba lebih peka ya, Gez. Sylvi menyebutkan kalau korban biasanya jadi lebih labil, sering cemas, dan yang paling mencolok adalah menarik diri dari lingkungan.

Selain itu, ada perubahan perilaku, biasanya menjadi labil emosinya, cemas, sensitif dan yang paling sering menarik diri. Seringkali korban merasa bahwa pelaku adalah ‘orang yang paling mengerti korban.

Sayangnya, kasus yang terlapor ke KPAID baru fenomena gunung es saja. Mayoritas korbannya adalah remaja awal di bangku SMP dan SMA.

Konselor Hukum LSM Rifka Annisa, Nurul Kurniati, juga membagikan data yang nggak kalah bikin merinding. Dalam tiga tahun terakhir, ada kasus ngeri yang berawal dari komunikasi di game online.

“(Kasus 2025) Pelaku komunikasi intens sampai korban mengirimkan video porno ke pelaku dan pelaku menyampaikan kalau dengan video ini kamu bisa menjualnya jadi ada unsur eksploitasi seksual,” kata Nurul.

Nurul menambahkan kalau banyak korban terlambat sadar karena mereka nggak paham gimana batasan relasi yang sehat itu.

Biar nggak makin banyak korban berjatuhan, Nurul menyarankan orang tua dan lingkungan sekolah buat lebih intens membangun kedekatan dengan anak, terutama soal penggunaan gadget.

“Melalui dari orang tua membangun kedekatan dengan anak baik secara emosional dan komunikasi yang intens terutama dalam penggunaan gadget ataupun bermedia sosial dengan cara edukasi ke anak tentang batasan-batasan, komunikasi terbuka, memantau aktivitas online anak, kenali lingkungan anak atau pertemanan dan membangun kepercayaan diri kepada anak,” tutupnya.

Pada akhirnya, memutus rantai grooming bukan cuma tugas satu orang, melainkan tanggung jawab kita semua mulai dari orang tua, sekolah, hingga masyarakat. Yuk, beri anak-anak kita perhatian yang layak mereka dapatkan biar nggak ada celah dimasuki orang jahat. (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id - Istilah child grooming lagi jadi topik hangat di media sosial setelah Aurelie Moeremans merilis buku "Broken Strings" yang menceritakan pengalaman pribadinya. Tapi tahu nggak sih, Gez, kalau di Yogyakarta sendiri kasus ini juga nyata terjadi dan polanya sangat halus?

Ketua KPAID Kota Yogyakarta, Sylvi Dewajani, membeberkan kalau grooming adalah taktik awal predator sebelum melakukan kejahatan yang lebih parah. Yuk, kita bedah polanya biar makin waspada!

Kasus child grooming di Jogja ternyata punya pola yang sangat halus dan manipulatif buat menjerat korbannya. Mulai dari PDKT lewat game online sampai bikin korban merasa "si paling dimengerti", yuk kenali tanda-tandanya sebelum terlambat.

Begini Pola Pelaku Child Grooming di DIY Menguasai Korbannya

Di Kota Semarang, imbauan tersebut mengemuka disertai Surat Edaran Nomor: B/6711/400.3.1/XII/2025 tentang Gerakan Ayah Mengambil Rapor Anak ke Sekolah (Gemar).

Sementara itu, di tingkat nasional, kebijakan ini tertera dalam&nbsp;Surat Edaran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN RI Nomor 14 Tahun 2025, serta Surat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah Nomor B-1600/PK.02.01/J12/2025 tertanggal 15 Desember 2025.

Rangkaian kebijakan ini menandakan bahwa Gemar seharusnya merupakan bagian dari strategi pembangunan keluarga, bukan kebijakan spontan tanpa kerangka.

Latar belakang utama lahirnya Gemar adalah meningkatnya perhatian terhadap minimnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak. Istilah fatherless—terlepas dari perdebatan statistiknya—kini menjadi isu sosial yang semakin disadari dampaknya.

Berdasarkan berbagai riset, ketiadaan peran ayah dalam pengasuhan berdampak terhadap perkembangan emosional, karakter, dan keberlanjutan pendidikan anak. Dalam konteks ini, kehadiran ayah nggak lagi dipahami sebatas pemenuhan ekonomi, tapi juga keterlibatan langsung dalam proses pendidikan.

Kritik yang kerap muncul terhadap Gemar berfokus pada efektivitas kebijakan. Apakah kehadiran ayah yang bersifat insidental, misalnya mengambil rapor, cukup untuk mendorong perubahan pola pengasuhan yang lebih setara?

Pertanyaan ini valid. Namun, dalam kerangka kebijakan publik, perubahan perilaku sosial jarang lahir dari intervensi besar sekaligus. Ia sering dimulai dari langkah-langkah kecil yang berfungsi sebagai pemicu kesadaran.

Gemar dapat dipahami sebagai kebijakan pintu masuk (entry point policy) yang bertujuan untuk menormalisasi kehadiran ayah dalam ruang pendidikan anak. Kehadiran ayah di sekolah, meskipun terbatas pada momen tertentu, berpotensi membuka relasi baru antara ayah, guru, dan institusi pendidikan.

Dari relasi inilah kesadaran peran dapat tumbuh, yang dalam jangka panjang diharapkan mampu memengaruhi praktik pengasuhan di rumah.

Kelompok yang menolak Gemar umumnya mengangkat isu inklusivitas, terutama bagi anak yatim, anak dari keluarga bercerai, atau keluarga dengan kondisi kerja jarak jauh. Dari sudut pandang ini, nggak salah jika ada yang mengatakan bahwa kebijakan ini kurang inklusif.

Pendapat itu nggak terbantahkan. Kekhawatiran terhadap potensi dampak psikologis pada anak ini juga patut dihargai. Namun, menempatkan isu ini sebagai alasan utama penolakan kebijakan tersebut justru berisiko mengaburkan tujuan awal Gemar.

Secara kebijakan, Gemar ditujukan bagi keluarga yang masih memiliki figur ayah dan ibu. Ini bukan bentuk pengabaian terhadap keluarga non-ideal, melainkan penetapan sasaran kebijakan yang jelas.

Justru dengan adanya Gemar, sekolah dan orang dewasa didorong untuk lebih peka terhadap keragaman kondisi keluarga sekaligus membuka ruang dialog dengan anak-anak tentang situasi hidup mereka; sesuatu yang selama ini kerap terlewatkan.

Alih-alih meniadakan kebijakan karena dianggap nggak mencakup semua kondisi, pendekatan yang lebih produktif adalah memperkuat kebijakan pendampingan bagi anak-anak dengan latar keluarga khusus. Dengan begitu, ia justru berjalan berdampingan dengan kebijakan perlindungan dan penguatan psikososial anak, kan?

Dalam praktik pendidikan, keterlibatan ayah sejatinya bukan konsep baru. Sejumlah institusi pendidikan telah lama menempatkan ayah sebagai aktor utama dalam pendidikan keluarga, bahkan menjadikannya syarat dalam momen-momen evaluasi belajar anak.

Praktik ini menunjukkan bahwa ketika kebijakan pendidikan dan pengasuhan berjalan beriringan, peran ayah dapat diperkuat secara struktural, bukan hanya moral.

Di titik inilah Gemar perlu dibaca secara lebih strategis. Kebijakan itu nggak akan pernah cukup kalau hanya berhenti pada seremonial kehadiran ayah di sekolah. Ia harus diikuti dengan narasi kebijakan yang konsisten, dukungan institusional dari sekolah, serta literasi pengasuhan yang menempatkan ayah dan ibu sebagai mitra setara dalam pendidikan anak.

Mengambil rapor anak seharusnya dimaknai sebagai momen refleksi bersama antara orang tua dan sekolah tentang proses belajar, perkembangan karakter, dan kualitas pendampingan di rumah. Bukan sekadar evaluasi nilai akademik, tetapi juga ekosistem pengasuhan.

Dengan segala keterbatasannya, Gemar membuka ruang penting bagi transformasi budaya pengasuhan di Indonesia. Tantangannya bukan pada ada atau tiadanya kebijakan, melainkan pada keberanian negara dan masyarakat untuk menjadikannya sebagai pintu masuk perubahan yang lebih substansial.

Jika kebijakan itu bisa menjadi batu pijakan untuk bertolak dari pola pengasuhan yang timpang menuju keterlibatan orang tua yang lebih adil, sadar, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak, kenapa tidak? (Marita Ningtyas/E10)

Inibaru.id - Gerakan Ayah Mengambil Rapor Anak (Gemar) belakangan menjadi perbincangan luas di ruang publik. Kebijakan ini memantik pro dan kontra, terutama terkait efektivitasnya serta potensi dampaknya bagi anak-anak dari keluarga dengan kondisi "non-ideal".

Namun di balik polemik tersebut, Gemar sejatinya membuka diskursus penting tentang arah kebijakan pengasuhan dan pendidikan keluarga di Indonesia, asalkan sifatnya nggak sekadar imbauan normatif dan simbolik.

Dianggap sekadar seremonial dan kurang inklusif, Gerakan Ayah Mengambil Rapor Anak ke Sekolah (Gemar) memantik kritik dari berbagai pihak. Padahal, dengan sejumlah catatan, kebijakan nasional dan daerah ini seharusnya bisa menjadi pintu masuk menuju keterlibatan ayah dalam pendidikan anak.

Kebijakan 'Gemar' dan Tantangan Keterlibatan Ayah dalam Pendidikan Anak

Awal pekan lalu, lelaki bersahaja ini yang baru saja menerima penghargaan berkat kontribusinya dalam upaya menghentikan abrasi yang menggerus abrasi. Setelah tahun lalu menerima Kalpataru dari Menteri Lingkungan Hidup, tahun ini Sururi diganjar anugerah People of the Year 2025 untuk kategori Pelopor Tanggap Bencana.

Lelaki paruh baya yang dijuluki "Kiai Mangrove" ini menerima penghargaan prestisius tersebut dari Metro TV berkat konsistensinya melindungi garis pantai di desa dan wilayah sekitarnya dari ancaman abrasi dan banjir rob selama lebih dari tiga dekade.

Sosok inspiratif berikutnya adalah dari Komunitas Keluarga Kita yang baru saja menggelar program Main Sama Bapak di Kota Semarang sebagai peringatan Hari Ayah sekaligus upaya untuk mengajak para ayah terlibat aktif dalam pengasuhan.

Berkolaborasi dengan program Cilukba dari Bunda Paud Jawa Tengah, program yang melibatkan lebih dari 100 pasangan ayah-anak ini digelar untuk mengikis fenomena fatherless yang menghantui kita. Siapa mereka dan bagaimana keseruan acara tersebut? Silakan buka tautan berikut ini:

Selanjutnya, ada cerita tentang komunitas Muslimah Swimming Squad (MSS) yang mengajak puluhan "ibu ojol" untuk berbelanja gratis di Aeon DP Mall Semarang dalam memperingati Hari Ibu.

Aksi sosial yang digelar sebagai bentuk dukungan untuk para perempuan yang sebagian besar adalah ibu tunggal sekaligus tulang punggung keluarga ini menghadirkan momen mengharukan saat para pekerja di sektor informal tersebut akhirnya bisa membeli kebutuhan pokok yang sebelumnya harus tertunda karena hasil narik yang seringkali hanya cukup untuk makan sehari-hari.

Last but not least, ada cerita tentang kedai di bilangan kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Kota Semarang, yang membuat program makan gratis untuk korban terdampak bencana Sumatra. Namanya Warmah Semarang.

Dion Edyson sang empunya kedai mengatakan, para mahasiswa rantau yang kesulitan keuangan karena belum ada transferan dari keluarga yang terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar, boleh pilih menu apa saja di kedainya yang berlokasi di Jalan Tirto Agung.

Aksi sosial "warga bantu warga" yang juga dilakukan di berbagai sudut di Indonesia tersebut bisa dicek di tautan berikut:

Kisah-kisah inspiratif ini menjadi pengingat bahwa di tengah banyaknya orang yang menumpur (membinasakan) sisi kemanusiaan, masih ada yang bertempur untuk mempertahankan kewarasan dengan sesamanya. (Tim&nbsp;Redaksi)

Inibaru.id - Di tengah komentar blunder yang terus-menerus dilontarkan para pembuat kebijakan dalam menyikapi bencana Sumatra, yang belum juga ditetapkan sebagai Bencana Nasional kendati telah menelan korban begitu masif, Inibaru.id menemukan beberapa cerita mengharukan sepekan terakhir.

Cerita itu berasal dari sejumlah sosok inspiratif yang kontribusinya begitu nyata untuk masyarakat. Yang pertama adalah cerita tentang Sururi, seorang petani mangrove asal Mangunharjo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang.

Selama sepekan, Inibaru.id mencuplik empat kisah inspiratif dari sosok-sosok dan komunitas yang enggan menumpur kemanusiaan dengan terus bertempur untuk mempertahankan kewarasan untuk sesamanya.

Inspirasi Sepekan; dari Kiai Mangrove hingga Aksi 'Warga Bantu Warga' di Kota Lunpia

Harus diakui, pendidikan adalah salah satu cara untuk mengakselerasi kualitas suatu bangsa, baik kualitas ekonomi, hidup, maupun budaya. Hakikat pendidikan adalah ilmu, dan buku adalah salah satu sumber ilmu, sehingga wajar jika Millan Kundera menyebutkan buku sebagai kunci untuk menjatuhkan sebuah bangsa. Dengan kata lain, menilai kekuatan dan kualitas suatu bangsa dapat dilakukan dengan melihat kualitas pendidikan di negara tersebut. Sebut saja negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia menurut The Social Progress Imperative; Korea Selatan, Jepang, Finlandia, Inggris, Kanada. Kelimanya masuk dalam negara OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), artinya memiliki standar ekonomi yang mapan yang dibuktikan oleh tingginya Indeks Pembangunan Manusia di negara tersebut.
Sayangnya, yang terjadi di Indonesia adalah sebaliknya. Pengurangan dana pendidikan dan transfer dana daerah sebesar 20 persen dari APBN tahun 2017 silam menjadi salah satu bukti bahwa aktivitas pembangunan di Indonesia tidak disertai oleh peningkatan kualitas manusia, terutama manusia di daerah. Sedangkan saat semua orang sibuk berbicara tentang pembangunan, maka sebetulnya yang menjadi kunci keberhasilannya adalah bagaimana dampak dari pembangunan tersebut terhadap &ldquo;manusianya&rdquo;.
Ketimpangan Pendidikan di Indonesia
Indonesia boleh berbangga mencetak prestasi masuk dalam negara G-20, namun juga harus intropeksi karena menurut UNICEF masih ada sekitar 2,5 juta anak yang tidak dapat menikmati pendidikan lanjutan, yakni 600 ribu anak usia sekolah dasar (SD) dan 1,9 juta anak usia Sekolah Menangah Pertama (SMP). Begitupun data statistik yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa di tingkat provinsi dan kabupaten, lebih dari 2 juta anak yang berasal dari keluarga miskin tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Sebuah fakta yang miris jika melihat pembangunan besar-besaran di ibu kota. Tak hanya itu, data jumlah persebaran anak yang dapat melanjutkan sekolah ternyata masih terpusat di wilayah Jawa dan kota besar di luar pulau Jawa, seperti Medan, Padang, Palembang, Makassar, dan Pontianak. Hal ini semakin memperlebar jurang ketimpangan pendidikan di Indonesia, baik sarana-prasarana, guru, maupun infrastruktur pendukung seperti akses jalan menuju sekolah. Lantas, bagaimana kabarnya saudara kita di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) yang untuk mengenyam pendidikan, mereka harus bertaruh keselamatan bahkan nyawa. Apa iya ini hanya sebatas faktor ekonomi atau sistem yang tidak berpihak pada mereka?
Kondisi akses mobilitas menuju sekolah yang cukup memprihatinkan ini didukung dengan kondisi fasilitas gedung, jumlah tenaga dan gaji guru, buku dan perpustakaan yang sangat sederhana. Salah satu media cetak lokal mewartakan warga Desa Purwojiwo, Kecamatan Kalikajar, Wonosobo yang berjumlah sekitar 3000 jiwa mayoritas hanya tamat Sekolah Dasar (SD) dan berprofesi sebagai petani. Selain tidak mampu menyekolahkan anak ke jenjang menengah, fasilitas sekolah yang minim, dan akses jalan yang sulit membuat mereka lebih menyarankan anak-anaknya untuk kerja di sawah.
Potret gambaran ketimpangan tersebut kiranya bisa menjadi bahan intropeksi bagi pemerintah untuk melihat masalah hingga ke akar-rumput. Program Indonesia Pintar (PIP) yang telah berjalan sejak tahun 2015 memang telah membantu lebih dari 17,9 juta anak usia sekolah dari keluarga miskin dan rentan miskin di seluruh Indonesia, namun ada baiknya pemerintah juga melihat sisi lain yang bisa dimaksimalkan, yaitu budaya lokal. Penyamarataan perilaku atau standar pendidikan antara pusat dan daerah adalah sebuah kebijakan menegasikan potensi lokal dan hal ini jelas tidak sesuai dengan slogan nasional &ldquo;kebhinekaan&rdquo; Indonesia. Setidaknya ada dua penyebab utama, kenapa penyamarataan standar justru akan memperbesar jurang ketimpangan pendidikan di Indonesia.
Pertama, setiap daerah dan wilayah memiliki keunikannya masing-masing. Jika mayoritas masyarakat Wonosobo mata pencahariannya adalah petani, maka kenapa sekolah tidak dikhususkan untuk mendidik anak-anak agar kreatif dan inovatif dalam mengembangkan wilayahnya di sektor pertanian. Jika Kalimantan Tengah merupakan produsen hutan tropis yang menjadi paru-paru dunia dengan luas wilayah mencapai 10 juta hektar, maka kenapa sekolah-sekolah di Kalimantan tidak dikhususkan untuk menciptakan bibit-bibit, manusia unggul yang mampu menciptakan peluang melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam bidang kehutanan. Lain lagi dengan wilayah Sulawesi yang dikenal dengan keindahan dan keragaman biota lautnya. Bukankah masing-masing wilayah memiliki potensi yang berbeda? Lantas kenapa semua harus disandarkan pada sebuah aturan yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan setempat? Jangan salahkan manusia lokal yang tertinggal, namun periksa lagi, apa yang salah dengan sistem yang ada. Menciptakan sistem sesuai dengan kebutuhan dan potensi alam dan budaya yang ada di wilayah setempat merupakan cara yang ditempuh oleh Finlandia, Belanda, Irlandia, Jepang dan Korea Selatan dalam menciptakan manusia-manusia unggul melalui jalur pendidikan.
Jika pemerintah mampu melihat akar permasalahan ini dan mengadopsi solusi berdasarkan potensi wilayah, maka masalah kedua, yaitu &ldquo;local mind-set&rdquo; (pemikiran kedaerahan) justru akan berbalik menjadi kekuatan, bukan kekurangan. Karena masyarakat daerah cenderung berpikir &ldquo;lebih baik saya bekerja dan menghasilkan uang, daripada belajar tidak sesuai dengan apa yang saya butuhkan&rdquo;. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengakselerasi kemampuan non-akademik (soft-skill) mereka untuk memaksimalkan potensi wilayah masing-masing. Bukankah gabungan dari setiap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia daerah justru akan memberikan dampak akumulatif yang signifikan dalam segala hal, termasuk pembangunan ekonomi yang berkualitas dan merata. Sehingga perlahan tapi pasti, masalah penyerapan tenaga kerja daerah dengan sendirinya akan terminimalisir.
Melihat dua masalah tersebut, maka setidaknya terdapat dua solusi yang bisa dilakukan pemerintah. Pertama, digitalisasi pendidikan. Penggunaan teknologi dalam berbagai sendi kehidupan adalah sebuah keniscayaan yang tak dapat terelakkan. Masyarakat, dimana pun mereka berada senang dengan segala sesuatu yang cepat dan praktis. Disini teknologi memainkan perannya sebagai &ldquo;pemangkas&rdquo; administrasi, kebijakan, bahkan dana. Pendidikan berbasis digital sekarang menjadi salah satu langkah disrupsi yang dilakukakn oleh generasi milenial melalui perangkat teknologi, sehingga penyebarannya tak terbatas ruang dan waktu. Inovasi ini terbukti berhasil diterima baik oleh teman-teman di daerah karena hampir setiap mereka menggunakan perangkat teknologi. Karena faktanya hanya akan ada 2 pihak, yaitu yang mendisrupsi dan terdisrupsi, maka jika tidak ingin menjadi pihak yang tereliminasi, pemerintah sebaiknya mengadopsi dan berkolaborasi dengan para distruptor yang tengah berinovasi dengan konsep digitalisasi pendidikan. Selain itu, upaya ini juga dapat meminimalisir dana dan memaksimalkan kemerataan
Kedua, pendidikan berbasis budaya lokal. Indonesia memiliki 34 provinsi dengan lebih dari 300 etnik dan 1300 suku yang berbeda. Tak hanya itu, karakteristik wilayah, alam dan keunikan lokal pun berbeda. Maka keberagaman potensi ini dapat dilihat sebagai modal dasar dalam membentuk kualitas kemampuan non-akademik (soft skill) manusia. Batas dan standar umum boleh saja ditetapkan oleh pusat, namun menyamaratakan potensi manusia Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah sebuah kebijakan yang patut dikaji ulang keefektifannya dalam penyerapan tenaga kerja lokal. Perbedaan potensi alam dan wilayah hakikatnya adalah modal besar Indonesia untuk meningkatkan kearifan budaya lokal. Dengan merajut setiap keunikan di masing-masing wilayah melalui jalur pendidikan, maka sejatinya pemerintah tengah menyatukan kepingan mozaik Indonesia dengan membangun manusianya.
(Artikel ini ditulis oleh : Sherly Annavita)

“Jika ingin menghancurkan sebuah bangsa dan peradaban, hancurkan buku-bukunya; maka pastilah bangsa itu akan musnah” – Millan Kundera