Inibaru.id – Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, menyoroti adanya dugaan maraknya kredit macet dan kredit fiktif pada sejumlah lembaga perbankan daerah, terutama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov. Menurutnya, kondisi ini terjadi karena adanya praktik kejar target dan lemahnya pengawasan.
Hal tersebut diungkapkan Sumanto saat menjadi narasumber talkshow "Optimalisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk Mewujudkan Jawa Tengah yang Berintegritas dan Kolaboratif" di Gedung Gradhika Bhakti Praja, yang digelar dalam rangka Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia).
Sumanto menyebut Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Badan Kredit Kecamatan (BKK) menjadi lembaga perbankan yang paling rawan kredit macet. Dia menjelaskan, lembaga ini seringkali menjadi pilihan terakhir bagi kreditur setelah pinjaman mereka ditolak oleh Bank BUMN dan bank pelat merah milik Pemda (seperti Bank Jateng).
"Orang mencari kredit itu yang pertama mengajukan ke Bank BUMN, kalau ditolak, akan turun levelnya ke Bank Jateng misalnya. Kalau ditolak lagi baru ke BKK. Nah BKK ini sudah level tiga. Ini harus hati-hati, karena ini krediturnya kelas tiga," katanya.
Dia menambahkan, tren kredit macet sering terjadi karena pihak perbankan mengejar target pengajuan pinjaman.
"Trennya kredit macet karena masalah kejar target. Apalagi bulan Desember ini. Kalau tidak diberi kredit targetnya kurang, tapi kalau dikasih risiko," ujarnya, menjelaskan bahwa kejar target ini berakibat pada berkurangnya pengawasan dan longgarnya syarat pinjaman.
Contoh nyata pernah terjadi di Jateng, yakni kasus kredit macet di BKK Pringsurat, Kabupaten Temanggung, yang mencapai Rp37 miliar, bahkan nilai kreditnya lebih besar dari nilai aset.
Modus Kredit Fiktif dan Gali Lubang Tutup Lubang
Di sisi penegakan hukum, AKBP Heru Antariksa Cahya, Kasubdit 3 Tipidkor Polda Jateng, membenarkan bahwa potensi korupsi yang banyak dilaporkan ke pihaknya adalah penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa, serta pelanggaran kredit perbankan. Dia menyoroti banyaknya laporan terkait pemberian kredit fiktif dan kredit topengan.
Heru menjelaskan modus-modus yang biasa dilakukan pelaku, termasuk praktik gali lubang tutup lubang.
"Kalau dari sisi bisnis mereka kejar target. Padahal pada sisi lain ada ketentuan yang harus dilewati, jika tak sesuai mekanisme yang baik, yang terjadi kredit macet dan ternyata agunan tidak sesuai, tak bisa mengcover (jaminan). Lalu berusaha buka lagi kredit berikutnya supaya NPL (Non-Performing Loan) tidak tinggi. Ini modus yang digunakan, gali lubang tutup lubang, karena kalau NPL tinggi akan pengaruh ke kinerja," tandas Heru.
Untuk mengatasi hal ini, Sumanto berharap BKK di Jateng meningkatkan pengawasan dan kualitas lembaganya. Tujuannya agar BUMD tidak lagi menjadi pilihan terakhir bagi kreditur.
"Harus ada peningkatan kualitas perbankan sehingga masuk ke level yang lebih tinggi, meski levelnya bukan bank nasional. Karena BKK ini kalau merger asetnya lebih besar dari Bank Jateng," tutupnya. (Ike P/E01)
