Inibaru.id – Setelah bikin geger dan mendapatkan kritik dari pihak pekerja ataupun para pengusaha, Ketua Komite Badan Pengelola (BP) Tapera Basuki Hadimuljono mengaku sudah berdiskusi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) untuk membuat implementasi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) ditunda.
Hal ini ditegaskan oleh laki-laki yang juga menjabat sebagai Menteri Pekerjaan dan Perumahan Rakyat (PUPR) tersebut saat berada di Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) pada Kamis (6/6/2024) malam.
“Juga ada usulan dari DPR atau Ketua MPR untuk diundur (Tapera). Saya juga sudah berkomunikasi dengan Bu Menteri Keuangan, dan kita bakal mengikuti arahan tersebut,” ungkapnya sebagaimana dilansir dari Liputan6, Kamis (6/6).
Basuki mengaku menyesal karena rencana implementasi Tapera yang sudah diketuk palu menjadi Undang-Undang sejak 2016, tepatnya pada UU Nomor 14 Tahun 2016 memancing kemarahan banyak pihak, termasuk dari masyarakat, kaum pekerja swasta, dan pengusaha.
“Dengan semua kemarahan ini, saya menyesal betul, nggak legawa. Kalau menurut saya pribadi, jika memang implementasi Tapera ini belum siap, kenapa harus tergesa-gesa,” lanjutnya.
Memang, menurut UU yang disebutkan sebelumnya, usai BP Tapera dibentuk pada 2020, implementasi Tapera bakal diperluas usai badan tersebut berusia 7 tahun. Artinya, selambat-lambatnya implementasinya harus dilakukan pada 2027. Tapi, menurut Basuki, bisa saja pemberlakukannya diundur demi memberikan kesempatan bagi BP Tapera untuk memupuk kredibilitas sekaligus meraup kepercayaan masyarakat.
Lantas, apakah aturan Tapera sendiri akan direvisi di masa depan? Kalau menurut Direktur Ekonomi Cellos Nallul Huda, ada kemungkinan hal tersebut terjadi. Tapi, hal tersebut sangat bergantung pada DPR dan pemerintahan baru.
“Memang ada peluang untuk direvisi. Harusnya sih sifatnya diubah jadi sukarela dengan cara membawanya ke Mahkamah Agung. Tapi ya tergantung seperti apa nanti keinginan pemerintah dan DPR yang baru,” ungkapnya sebagaimana dinukil dari Cnnindonesia, Jumat (7/6/2024).
Selain sifat iuran, Nallul juga meminta pemerintah dan DPR untuk memperhatikan hal lainnya, yaitu sifat dari iuran Tapera yang dikumpulkan nantinya dan transparansi penggunaan iuran tersebut dengan jelas ke masyarakat, khususnya ke peserta Tapera.
Apalagi, banyak pihak yang menuding keberadaan program Tapera nggak memberikan kejelasan tentang solusi masalah sulitnya masyarakat mendapatkan hunian karena harganya yang terus merangkak naik. Ditambah dengan inflasi, belum tentu dana iuran selama puluhan tahun tersebut cukup untuk digunakan untuk membeli rumah.
“Ada waktu sampai 2027 itu untuk mendalami dan mendesain ulang Tapera agar lebih bisa diterima publik, lebih menjangkau semua kalangan, dan nggak membebani pesertanya,” saran analis dari Indonesia Strategic dan Economic Action Institution Ronny Sasmita.
Yap, semoga saja dengan ditundanya Tapera ini bakal ditemukan solusi terbaik dalam masalah hunian di Indonesia ya, Millens? (Arie Widodo/E10)
