Inibaru.id – Jadwal siswa kembali masuk sekolah memang nggak sama di setiap daerah. Ada yang sudah masuk dalam seminggu belakangan, ada yang baru akan memulainya pada Senin (15/7/2024) depan, ada pula yang baru masuk seminggu setelahnya.

Tapi, di balik tingginya semangat anak kembali ke sekolah, ada hal lain yang selalu jadi pembicaraan, yaitu sistem zonasi PPBD (Penerimaan Peserta Didik Baru) sekolah yang selalu bermasalah.

Layaknya pada awal tahun-tahun ajaran baru sebelumnya, masalah sistem zonasi pasti viral dan jadi pembahasan publik. Kebanyakan didominasi orang tua yang nggak puas karena anaknya nggak masuk ke sekolah yang diinginkan, padahal jarak tempat tinggalnya dekat dengan rumah tersebut. Ada yang menuding anak-anak dari tempat tinggal yang lebih jauh justru diterima sehingga memicu debat dengan pihak sekolah.

Masalah ini ternyata nggak dianggap angin lalu oleh wakil rakyat kita. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih bahkan mengungkap kekecewaannya atas hal ini.

“Kita seperti terus jatuh di lubang yang sama, diskusi (terkait dengan PPDB) nggak pernah berubah,” keluhnya dalam keterangan resmi yang diungkap Media Indonesia, Kamis (11/7).

Abdul menyebut ada alasan mengapa banyak orang tua ingin anaknya bisa masuk ke satu sekolah yang diinginkan, yaitu karena menganggap sekolah tersebut favorit dan bisa menjamin anaknya mendapatkan pendidikan berkualitas tinggi. Alasannya dua, yaitu kualitas guru dan tenaga pendidikan dan fasilitas serta sarana prasarana sekolah yang nggak merata.

“Masalah utamanya kan itu, belum ada upaya pemerataan kualitas guru seperti misalnya guru terbaik disebar ke berbagai sekolah. Selain itu jumlah sekolah yang unggul secara sarana dan prasarana juga terbatas sehingga daya tampung muridnya sedikit jika dibandingkan dengan peminatnya,” lanjutnya.

Mengingat dalam tujuh tahun pelaksanaan sistem zonasi dalam PPDB sekolah selalu timbul masalah yang itu-itu saja, Abdul pun menyebut keinginan pemerintah untuk menghapus stigma adanya sekolah favorit masih belum tercapai. Pemerataan kualitas pendidikan juga bisa dikatakan belum berhasil.

Hal serupa diungkap Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf. Selain mengritik terus munculnya masalah serupa setiap kali PPDB dilangsungkan, dia menyarankan sejumlah hal yang diharapkan bisa meredam masalah-masalah tersebut.

“Ada tiga opsi yang saya tawarkan. Pertama adalah pembangunan sekolah baru. Tapi, tentu akan membutuhkan dana besar, waktu, dan hal-hal lainnya. Kedua adalah memberdayakan sekolah swasta dalam proses PPDB sehingga semua siswa baru bisa tertampung. Tapi, tentu saja pemerintah harus memberikan dukungan agar sekolah swasta juga punya kualitas yang baik,” sarannya.

Yang terakhir, Dede menyarankan perubahan pada sistem PPDB jika memang sistem zonasi ini masih banyak menyebabkan masalah. Meski begitu, untuk mengubah sistem, tentu memerlukan kajian mendalam agar sistem yang baru bisa lebih baik, lebih adil, dan mengakomodasi semua siswa baru agar bisa mendapatkan sekolah yang menyediakan pendidikan terbaik.

Kalau menurut kamu sendiri, PPDB sistem zonasi ini dipertahankan atau diganti saja? (Arie Widodo/E10)