Suasana Warung yang Sederhana dan Bikin Betah

Begitu masuk ke area warung, suasananya langsung terasa Jogja banget: sederhana, hangat, dan jauh dari bising jalan raya. Tempatnya memang kecil, tapi justru itu yang menambah kesan rumahan. Pembeli duduk dengan sabar menunggu pesanan sambil menghirup aroma bumbu yang ditumis di atas tungku arang yang bikin kamu bernostalgia.

Penilaian para pengunjung yang datang pun rata-rata positif. Banyak yang memuji keramahan Pak Uun dan pelayanannya yang gesit, meski harus memasak hingga empat wajan sekaligus ketika sedang ramai-ramainya.

Salah satu keunikan Bakmi Pak Uun ada pada proses memasaknya yang tetap mempertahankan cara tradisional. Wajan panas diletakkan di atas tungku arang, lalu minyak dituang untuk menumis bumbu yang harum. Setelah itu baru ditambahkan daging ayam, air, sayuran, dan mie. Untuk nasi goreng, tahapannya hampir sama. Bedanya, setelah bumbu matang, nasi langsung digoreng hingga warnanya merata.

Teknik memasak ini menghasilkan aroma smokey yang lembut, khas masakan Jawa tempo dulu. Kuah bakmi godok-nya cenderung creamy, gurih, dan penuh rasa. Banyak pelanggan menyebut bakmi di sini terasa semakin nikmat karena menggunakan telur bebek. Pantas saja rasanya begitu kaya dan bikin susah lupa.

"Kuahnya creamy, kematangan mi pas, porsinya juga bikin kenyang," ungkap salah seorang pembuat konten kuliner terkemuka di Instagram @dyodoran.

Menu yang paling populer di sini tentu saja bakmi godok. Versi gorengnya juga tidak kalah sedap, cocok buat kamu yang kurang suka makanan berkuah. Ada juga nasi goreng dengan cita rasa klasik ala kampung. Harga per porsinya mulai sekitar Rp17.000 saja, murah untuk ukuran cita rasa yang bikin pelanggan balik lagi berkali-kali.

Beberapa pengunjung punya rekomendasi personal. Ada yang selalu pesan bakmi godok telur bebek, ada pula yang menyarankan minuman jahe serai sebagai pendamping biar tubuh hangat di malam hari. Kalau mau lebih nendang, teh hangat atau kopi juga cocok menemani makanmu.

Bakmi Palbapang Pak Uun bukan sekadar tempat kuliner karena menawarkan pengalaman dari suasana kampung yang tenang sampai aroma arang yang menguar dari dapur kecilnya. Jadi kalau kamu sedang di Bantul atau lagi kangen cita rasa bakmi Jawa yang otentik, warung ini wajib banget kamu sambangi. 

Ingat, datang lebih awal, ya, Gez, biar nggak kehabisan! (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Kalau kamu penyuka bakmi Jawa, nama Bakmi Palbapang Pak Uun rasanya wajib masuk daftar kunjungan. Warung kecil yang tersembunyi di tengah permukiman Bantul ini sudah jadi legenda sejak tahun 2000. Meski lokasinya nyempil di Karasan, Palbapang, banyak orang rela “blusukan” demi seporsi bakmi godok gurih yang konon bikin ketagihan.

Warung Bakmi Pak Uun buka setiap hari mulai pukul 17.00 sampai 22.00 WIB. Tapi jangan tertipu jam tutupnya ya karena sering kali dalam tiga jam saja setelah buka, seluruh menu sudah ludes. Banyak food hunter yang sudah mengingatkan: kalau mau dapat jatah, datanglah sebelum malam benar-benar larut.

Meski buka sejak pukul 17.00 sampai 22.00 WIB, terkadang Bakmi Palbapang Pak Uun sudah kehabisan makanan saking banyaknya pembeli yang datang.

Bakmi Palbapang Pak Uun Bantul, Hidden Gem Kuliner yang Bikin Kangen Suasana Jogja

Salah satu penyebab utama risiko ini datang dari kualitas charger itu sendiri. Banyak charger murah atau palsu yang beredar, dan sayangnya, masih sering kita temui di rumah-rumah.

Charger semacam ini biasanya tidak punya sistem perlindungan arus, panas, atau pemutus otomatis. Jadi saat tetap terhubung ke listrik, ia akan terus bekerja dan menghasilkan panas. Kalau komponennya kurang bagus, panas yang menumpuk bisa memicu kerusakan, bahkan kebakaran.

Selain kualitas, faktor lingkungan juga berpengaruh. Charger yang dibiarkan menancap dan berada di area tertutup, misalnya dekat tumpukan barang atau di belakang furnitur, lebih mudah terperangkap panas. Apalagi kalau ruangan cenderung panas atau lembap, risiko kerusakan pada charger pun semakin tinggi.

Walau jarang terjadi, fluktuasi listrik dan sambaran petir bisa mempengaruhi perangkat yang sedang terhubung ke soket. Charger yang tidak punya pelindung arus bisa rusak seketika saat ada lonjakan tegangan. Dalam kasus ekstrem, korsleting bisa terjadi dan menimbulkan percikan api. Memang bukan sesuatu yang terjadi setiap hari, tapi cukup banyak orang yang baru sadar setelah perangkat mereka gosong duluan.

Peluang Muncul Ledakan Kecil, Tapi Tetap Ada

Tenang, bukan berarti setiap charger yang kamu biarkan menancap bakal “meledak”. Kalau kamu memakai charger asli dari jenama terpercaya, risiko masalah ini jauh lebih kecil. Produk resmi biasanya sudah melewati uji keselamatan dan punya fitur pencegahan panas berlebih. Tapi tetap saja, risiko kecil bukan berarti nol, apalagi kalau chargermu sudah menua, sering jatuh, atau pernah terasa panas berlebihan.

Untuk charger palsu, ceritanya beda. Risiko korsleting atau kebakaran naik berkali-kali lipat karena komponennya nggak dirancang tahan lama. Jadi lebih baik hindari, ya.

Biar nggak waswas, kamu bisa melakukan beberapa langkah sederhana:

Jadi, meski kelihatannya sepele, kebiasaan membiarkan charger tetap menancap tetap punya risiko. Baiknya segera lepas dari stopkontak deh kalau memang sudah nggak dipakai. Setuju, Gez? (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Kita semua pasti pernah melakukan ini: selesai ngecas, ponsel dicabut, tapi kepala chargernya tetap anteng nempel di stopkontak. Kelihatannya sih nggak masalah. Toh nggak lagi dipakai, kan? Tapi ternyata kebiasaan kecil ini bisa menimbulkan risiko yang jarang kita sadari.

Meski jarang terjadi, ada kemungkinan kepala charger yang dibiarkan terus menancap bisa bermasalah. Tapi, jangan keburu membayangkan munculnya ledakan dramatis seperti di film, ya. Masalahnya biasanya jauh lebih sederhana, tapi tetap berbahaya kalau dibiarkan.

Banyak dari kita yang membiarkan kepala charger terus menancap di stop kontak meski sudah nggak lagi dipakai. Apakah hal ini berbahaya jika dibiarkan?

Bahaya Nggak Sih Terus Menancapkan Kepala Charger di Soket Meski Sudah Nggak DIpakai?

Peresmian dilakukan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Drs Agus Andrianto SH MH bersama jajaran pejabat kementerian, pimpinan Undip, dan perwakilan pemerintah daerah.


Dalam sambutannya, Menteri Agus menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas akses layanan keimigrasian. Dia mengatakan, keberadaan titik layanan di kampus menjadikan pelayanan semakin cepat, responsif, dan dekat dengan masyarakat.

"Saya berharap layanan ini bisa menjadi model bagi daerah lain," sebutnya.

Layanan yang dibuka meliputi penerbitan dan penggantian paspor WNI, BAP paspor hilang atau rusak, pelayanan izin tinggal WNA, serta konsultasi dan informasi keimigrasian.


Usai peresmian yang dilakukan dengan memukul gong, Menteri Agus meninjau ruang pelayanan yang telah dilengkapi ruang tunggu kondusif, sistem antrean terintegrasi, serta petugas yang telah dipersiapkan secara khusus.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Imigrasi Jateng Haryono Agus Setiawan menyampaikan, layanan ini merupakan langkah strategis untuk mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.


"Kehadiran layanan ini juga mempermudah mahasiswa asing Undip untuk mengurus izin tinggal, jadi akan mendukung kenyamanan mereka menjalani aktivitas akademik," jelasnya.

Setali tiga uang, Rektor Undip Prof Dr Suharmono SE MSi juga menyambut baik kerja sama tersebut dan menyatakan bahwa Undip siap menyediakan segala fasilitas yang diperlukan agar pelayanan imigrasi dapat berjalan optimal dan mudah diakses.

Campus Immigration Point di Undip diharapkan menjadi percontohan nasional dan mendorong kampus lain menghadirkan layanan publik serupa, terutama di lingkungan perguruan tinggi dengan aktivitas internasional yang tinggi.

Keberadaan layanan ini di kampus menegaskan bahwa Undip memiliki "aktivitas internasional" yang cukup baik. Kampus lain gimana, nih? (Murjangkung/E10)&nbsp;

Inibaru.id - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang meresmikan Campus Immigration Point di Universitas Diponegoro (Undip) pada Senin (1/12/2025) kemarin. Layanan ini menjadi yang pertama di Indonesia, yang memungkinkan pengurusan dokumen keimigrasian langsung di lingkungan kampus.

Dengan hadirnya fasilitas tersebut, mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, di lingkungan Undip bisa mengurus paspor hingga izin tinggal tanpa harus datang ke kantor imigrasi. Hal tersebut juga berlaku untuk masyarakat umum yang bukan merupakan bagian dari Undip.

Layanan Campus Immigration Undip ini menjadi yang pertama di Indonesia dan memungkinkan pengurusan dokumen keimigrasian langsung di lingkungan kampus, sekaligus menegaskan 'aktivitas internasional' yang cukup baik di salah satu kampus terbaik di Kota Semarang ini.

Lebih Mudah Bikin Paspor; Imigrasi Semarang Resmikan 'Campus Immigration' di Undip

Tas rajut buatan tangan dari perempuan kreatif asal Kota Semarang yang sehari-hari berprofesi sebagai ibu rumah tangga tersebut telah menempuh perjalanan jauh: menembus pasar dunia, menguatkan pejuang kanker, dan membuka ruang pemberdayaan bagi warga binaan Lapas Perempuan Semarang.

"Merajut itu awalnya hanya hobi. Karena anak-anak sudah besar, saya mengisi waktu luang dengan merajut. Saya ibu rumah tangga, ikut suami dinas di daerah terpencil, sehingga memilih fokus mengurus anak-anak," ujar Indah saat ditemui Inibaru.id akhir November lalu.

Indah mengaku belajar merajut secara autodidak sejak 2011. Gurunya adalah internet dan Youtube. Awal-awal berkreasi, dia hanya membuat taplak meja dan dompet kecil. Namun, seiring waktu, keterampilannya meningkat hingga bisa membuat tas rajut sendiri.

Sedikit demi sedikit, dunia rajut yang awalnya hanya pengisi waktu luang justru menjadi peluang. Indah merasa bangkit dan berdaya. Sembari melakoni keseharian sebagai ibu rumah tangga, dia mulai bisa melihat betapa besar peluang bisnis yang tersimpan dalam setiap karyanya.

Pada 2017, ketika sebagian besar pelaku UMKM masih berkutat di pasar lokal, Indah justru sudah merasakan aroma pasar global. Melalui PT Mas di Solo, dia dipercaya mengerjakan produk home decor untuk dikirim ke negara-negara di Eropa.

Sistemnya maklun; perusahaan menyediakan bahan, lalu Indah menangani produksi dan merekrut tenaga kerja yang dia latih sendiri.

Tas rajut buatan Indah merambah hingga Dubai setelah karya-karyanya dua kali lolos kurasi mengikuti pameran BRI UMKM EXPO(RT). Dalam sesi business matching, dia bertemu buyer luar negeri yang kemudian memesan 1.000 tas makram untuk pasar Dubai.

"Semula diminta selesai satu bulan, saya nggak sanggup. Akhirnya dinego jadi lima bulan, per bulan 200 pieces. Saya ngajari orang-orang, mereka ikut mengerjakan," ungkap Indah.&nbsp;

Di antara banyak teknik, tapestri menjadi yang paling dia kuasai karena memungkinkan eksplorasi pola dan gambar. Dari sinilah lahir tas rajut bermotif batik berbahan dasar kulit yang harganya menyentuh angka Rp900 ribu per item.

Namun, di antara deretan pencapaian tersebut, ada satu bab yang paling mengesankan di pikiran Indah, yakni perjalanannya keliling Indonesia mengedukasi cara mengolah plastik menjadi tas rajut, kemudian mendonasikan hasil kegiatannya untuk menguatkan anak-anak penyandang kanker.

"Tahun 2019 itu kan lagi ramainya kampanye pengurangan plastik. Buat saya, plastik itu memang sulit dihilangkan total. Jadi, bagaimana cara mengurangi, bagi saya salah satunya ya diubah jadi tas rajut, karena bisa dipakai selama bertahun-tahun," kata Indah.

Plastik-plastik itu dipotong selebar kurang lebih dua sentimeter, lalu dirajut seperti biasa. Prosesnya memang lebih sulit dibanding merajut benang biasa, tetapi hasilnya kuat dan tahan lama. Namun, karya ini bukanlah produk komersial utama. Dia lebih sering membawanya untuk kampanye reduksi sampah sekali pakai.

Profit memang nggak selalu menjadi tujuan utamanya berkarya. Bahkan, pada pameran ini pun, dia dan temannya sudah sepakat untuk menyumbangkan dana yang terkumpul ke Yayasan Kanker Anak Indonesia sebagai dukungan moral bagi anak-anak yang tengah berjuang melawan penyakit ganas itu.

"Tidak semua hal harus berupa profit. Saya senang kalau apa yang saya kerjakan bisa bermanfaat buat orang lain," lontarnya.

Memberdayakan Warga Binaan Lapas Perempuan

Jiwa sosial Indah terus tumbuh, termasuk dalam berbagi ilmu. Ibu tiga anak itu mengaku akan dengan senang hati membagikannya, termasuk saat mengajari warga binaan di Lapas Perempuan Semarang merajut tanpa meminta bayaran sepeser pun.

"Di Lapas Perempuan itu saya nggak dibayar sama sekali. Murni untuk berbagi ilmu. Kalau ada yang benar-benar tertarik, saya kasih alatnya, saya kasih benangnya. Biar nanti kalau mereka keluar (bebas), bisa melanjutkan yang dia bisa," paparnya.

Warga binaan yang telah diajari Indah juga diberdayakan untuk membantu produksi. Bahan dan desain berasal darinya, lalu mereka mengerjakan sesuai kemampuan dan waktu. Setiap pekerjaan mereka tetap dibayar sebagai tambahan penghasilan dari dalam penjara.&nbsp;

Bagi Indah, menguatkan penyandang kanker dan berbagi ilmu dengan warga binaan adalah dua wajah dari misi yang sama, yakni untuk memanusiakan manusia lewat keterampilan. Merajut baginya bukan lagi sekadar aktivitas tangan, melainkan cara menyalurkan empati.

Saat ini Indah hanya dibantu satu karyawan tetap yang menjaga tokonya di kawasan Sambiroto. Proses produksi sehari-harinya masih dikerjakan sendiri, tetapi jika pesanan membludak, barulah dia melibatkan orang lain.

"Saya nggak menyangka bisa sejauh ini. Saat pandemi Covid-19, saya sempat kena saraf terjepit. Suami menyarankan untuk berhenti dan menjual seluruh benang. Namun, meski sudah didiskon, benang-benang itu nggak laku. Artinya, saya disuruh untuk terus merajut," tukas Indah, lalu tertawa ringan.&nbsp;

Nggak hanya menghasilkan profit, keterampilan merajut Indah juga telah menjalin asa untuk para penyandang kanker dan warga binaan di lapas. Panjang umur ya, Bu Indah! (Sundara/E10)

Inibaru.id - Di bawah tenda pameran UMKM di halaman Balai Kota Semarang, Indah Prihatiningsih, pemilik Ekkyta Collection duduk dengan tenang, tapi jemarinya lincah menari di atas gulungan benang, menuntaskan seutas tali tas yang belum selesai.

Sesekali, perempuan 60 tahun itu juga terlihat mengangkat wajah, menyapa pengunjung yang mampir, sebelum kembali pada ritme rajutannya.

Belajar merajut secara autodidak pada 2011, pemilik Ekkyta Collection, Indah Prihatiningsih, konsisten menyisihkan sebagian keuntungannya untuk anak-anak penyandang kanker; sekaligus mengajari warga lapas perempuan Semarang untuk belajar membuat tas rajut berkelas yang membuat Indah menjelajah pasar global.

Sumbang Penyandang Kanker dan Beri Asa Warga Lapas dengan Tas Rajut Bekelas

Sebaliknya, kebun sawit adalah kawasan monokultur. Satu jenis tanaman mendominasi, lantai tanah sering terbuka, dan lapisan ekosistemnya sangat sederhana. Studi yang dikutip The Jakarta Post menegaskan, perkebunan sawit hanya mampu mendukung sebagian kecil spesies hutan. Riset lain yang dipublikasikan ScienceDaily menunjukkan hal serupa. Kebun sawit bukan habitat setara hutan tropis dan sebagian besar spesies nggak mampu beradaptasi di dalamnya.

Hasilnya sudah terlihat di banyak desa sekitar hutan. Semakin sedikit pepohonan asli, semakin sering satwa liar turun ke permukiman mencari makan. Mereka nggak “menyerang”, mereka hanya kehilangan ruang hidup.

Stok Karbon: Hutan Menyimpan, Sawit Membuang

Banyak klaim menyebut sawit “lebih efisien menyerap karbon,” namun para ilmuwan mengingatkan bahwa klaim itu menyesatkan. Menurut Profesor William Laurance yang dikutip Eco-Business, meski sawit tumbuh cepat, total karbon yang disimpan selama daur hidupnya jauh lebih rendah dibanding hutan primer.

Ketika hutan ditebang, karbon yang terkunci selama ratusan tahun terlepas ke atmosfer. Mongabay mencatat, konversi hutan ke sawit terutama di lahan gambut melepaskan emisi dalam jumlah masif. Sawit nggak mampu mengimbangi kehilangan itu, bahkan bisa menjadi sumber emisi baru ketika tanaman tua ditebang dan tanah kehilangan karbon.

Hutan tropis adalah bank karbon raksasa. Sawit hanyalah buku tabungan kecil.

Fungsi ekologis hutan juga nggak berhenti pada keanekaragaman hayati dan karbon. Hutan menjaga kesuburan tanah melalui siklus organik mulai daun gugur membentuk humus, mikroorganisme mengolah nutrisi, dan akar pohon menahan air. Tanah yang sehat membuat debit air stabil, sungai terjaga, dan wilayah terlindungi dari erosi.

Begitu hutan digantikan sawit, siklus itu terputus. Lahan menjadi lebih kering, tanah cepat padat, dan kebutuhan pupuk serta pestisida meningkat. Debit air menurun, longsor dan banjir menjadi lebih sering terjadi, dan suhu kawasan meningkat karena hilangnya kanopi yang meneduhkan.

Di banyak tempat, mata air mati bukan karena kemarau panjang, tetapi karena hilangnya pepohonan hutan.

Beberapa penelitian, seperti yang dirilis University of York, menemukan bahwa menyisakan sekitar 10 persen hutan asli dalam lanskap perkebunan dapat membantu menjaga sebagian kecil karbon dan biodiversitas. Namun angka itu tetap terlalu kecil untuk menggantikan kehilangan ekosistem hutan yang jauh lebih luas. Fragmentasi tetap terjadi, dan fungsi ekologis hutan tetap menurun drastis.

Hutan adalah satu kesatuan. Memisahkannya menjadi potongan-potongan kecil nggak akan membuat ekosistem bekerja seperti sediakala.

Hutan memberikan manfaat yang nggak bisa dihitung hanya dengan angka ekonomi. Ia menjaga air, menopang tanah, menstabilkan iklim, menyediakan habitat satwa, hingga menjadi benteng terakhir keanekaragaman hayati. Sementara perkebunan baik sawit, kopi, maupun karet memberi manfaat ekonomi jangka pendek yang penting bagi masyarakat, tetapi nggak dapat menggantikan kehidupan yang diberikan hutan.

Ketika hutan hilang, yang hilang bukan hanya pepohonan. Kita kehilangan penyangga kehidupan.

Karena itulah, setiap wacana mengganti hutan dengan kebun monokultur harus dilihat sebagai lebih dari sekadar keputusan tata guna lahan. Itu keputusan tentang masa depan, apakah kita ingin lingkungan yang stabil, atau ladang luas yang perlahan mengering. (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id - Di sejumlah daerah, barisan sawit yang rapi dan menghijau sering dianggap sebagai “pengganti” hutan. Dari kejauhan, pemandangannya tampak meyakinkan bahwa pohon-pohon tumbuh tinggi, daun lebat di kanan–kiri jalan, dan hamparan hijau sejauh mata memandang. Namun, poster edukasi lingkungan yang banyak beredar akhir-akhir ini sebenarnya memberi petunjuk penting hutan bukan sekadar deretan pohon. Ia adalah sistem kehidupan yang jauh lebih kompleks, sesuatu yang nggak dapat ditiru oleh kebun monokultur apa pun, termasuk sawit.

Hutan alami menyimpan biodiversitas yang luar biasa. Di dalamnya ada pepohonan raksasa, semak belukar, lumut, jamur, hingga organisme mikro yang hidup berdampingan dalam jaringan ekologis berlapis yaitu kanopi, bawah tajuk, hingga lantai hutan. Satwa liar seperti burung, primata, mamalia kecil, reptil, serangga penyerbuk menjadikannya rumah.

Hutan nggak bisa digantikan oleh kebun sawit atau tanaman monokultur lainnya. Di balik hamparan hijau yang tampak serupa, hutan menyimpan fungsi ekologis yang jauh lebih kompleks mulai dari biodiversitas, penyimpanan karbon, hingga penjaga tanah dan air yang nggak mampu ditiru perkebunan.

Mengapa Kebun Sawit Nggak Akan Pernah Bisa Menggantikan Fungsi Hutan?

Layaknya pada awal tahun-tahun ajaran baru sebelumnya,
masalah sistem zonasi pasti viral dan jadi pembahasan publik. Kebanyakan
didominasi orang tua yang nggak puas karena anaknya nggak masuk ke sekolah yang
diinginkan, padahal jarak tempat tinggalnya dekat dengan rumah tersebut. Ada
yang menuding anak-anak dari tempat tinggal yang lebih jauh justru diterima
sehingga memicu debat dengan pihak sekolah.

Masalah ini ternyata nggak dianggap angin lalu oleh wakil
rakyat kita. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih bahkan mengungkap
kekecewaannya atas hal ini.

“Kita seperti terus jatuh di lubang yang sama, diskusi
(terkait dengan PPDB) nggak pernah berubah,” keluhnya dalam keterangan resmi
yang diungkap Media Indonesia, Kamis
(11/7).

Abdul menyebut ada alasan mengapa banyak orang tua ingin
anaknya bisa masuk ke satu sekolah yang diinginkan, yaitu karena menganggap
sekolah tersebut favorit dan bisa menjamin anaknya mendapatkan pendidikan
berkualitas tinggi. Alasannya dua, yaitu kualitas guru dan tenaga pendidikan
dan fasilitas serta sarana prasarana sekolah yang nggak merata.

“Masalah utamanya kan itu, belum ada upaya pemerataan
kualitas guru seperti misalnya guru terbaik disebar ke berbagai sekolah. Selain
itu jumlah sekolah yang unggul secara sarana dan prasarana juga terbatas
sehingga daya tampung muridnya sedikit jika dibandingkan dengan peminatnya,”
lanjutnya.

Mengingat dalam tujuh tahun pelaksanaan sistem zonasi dalam
PPDB sekolah selalu timbul masalah yang itu-itu saja, Abdul pun menyebut
keinginan pemerintah untuk menghapus stigma adanya sekolah favorit masih belum tercapai.
Pemerataan kualitas pendidikan juga bisa dikatakan belum berhasil.

Hal serupa diungkap Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf.
Selain mengritik terus munculnya masalah serupa setiap kali PPDB
dilangsungkan, dia menyarankan sejumlah hal yang diharapkan bisa meredam
masalah-masalah tersebut.

“Ada tiga opsi yang saya tawarkan. Pertama adalah
pembangunan sekolah baru. Tapi, tentu akan membutuhkan dana besar, waktu, dan
hal-hal lainnya. Kedua adalah memberdayakan sekolah swasta dalam proses PPDB
sehingga semua siswa baru bisa tertampung. Tapi, tentu saja pemerintah harus
memberikan dukungan agar sekolah swasta juga punya kualitas yang baik,”
sarannya.

Yang terakhir, Dede menyarankan perubahan pada sistem PPDB
jika memang sistem zonasi ini masih banyak menyebabkan masalah. Meski begitu,
untuk mengubah sistem, tentu memerlukan kajian mendalam agar sistem yang baru
bisa lebih baik, lebih adil, dan mengakomodasi semua siswa baru agar bisa
mendapatkan sekolah yang menyediakan pendidikan terbaik.

Kalau menurut kamu sendiri, PPDB sistem zonasi ini dipertahankan atau diganti saja? (Arie Widodo/E10)

Inibaru.id –
Jadwal siswa kembali masuk sekolah memang nggak sama di setiap daerah. Ada yang
sudah masuk dalam seminggu belakangan, ada yang baru akan memulainya pada Senin
(15/7/2024) depan, ada pula yang baru masuk seminggu setelahnya.

Tapi, di balik
tingginya semangat anak kembali ke sekolah, ada hal lain yang selalu jadi
pembicaraan, yaitu sistem zonasi PPBD (Penerimaan Peserta Didik Baru) sekolah
yang selalu bermasalah.

Dalam beberapa pekan terakhir, berita tentang masalah dalam sistem zonasi PPDB cukup banyak muncul di media. Apakah memang sistem ini bermasalah dan perlu diubah?

Sistem Zonasi PPDB Terus Bermasalah, Perlukah Diubah?

“Kami P2G menilai PPDB kini sudah melenceng jauh dari
relnya. Kemendikbudristek sebaiknya melakukan evaluasi menyeluruh," ucap
Koordinator Nasional P2G Satriawan Salim sebagaimana dilansir dari Kompas, Senin (10/7/2023).

Lantas, apa saja sih berbagai hal yang dipermasalahkan dalam
PPDB sistem zonasi yang terjadi pada tahun ini? Berikut adalah beberapa di
antaranya.

1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Pindahnya Domisili Murid Baru

Kalau yang ini sudah jadi rahasia umum. Banyak murid baru
yang dititipkan di kartu keluarga (KK) keluarga, rekan, atau pihak lain yang
tinggal di dekat sekolah. Saking banyaknya orang yang melakukan hal ini, murid
yang sebenarnya berasal dari lingkungan dekat dengan sekolah tersebut justru
nggak lolos.

“Masih banyak orang tua menganggap sebuah sekolah lebih
favorit dari sekolah lainnya. Mereka lalu mengincar sekolah tersebut dengan
memindahkan domisili anaknya ke keluarga dengan KK yang dekat dengan lokasi
sekolah,” cerita Salim.

Dampaknya fatal, banyak murid yang berasal dari kalangan
nggak mampu justru tidak bisa masuk sekolah di lokasi yang seharusnya dekat
dengan rumahnya. Padahal, dengan jarak lokasi yang dekat, mereka seharusnya
nggak lagi kesulitan memikirkan biaya tansportasi ke rumahnya.

“Kalau begitu, sistem zonasi justru gagal mengakomodasi
mereka. Seharusnya sistem ini memprioritaskan anak miskin di zona dekat dengan
sekolah negeri tersebut,” keluh Salim.

2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Muncul Praktik Pungli

P2G juga menuding sistem zonasi memunculkan praktik pungli
di sejumlah sekolah. Kasus ini terjadi di beberapa daerah seperti Bengkulu, Depok,
Bandung, Tangerang, hingga Bali.

“Modusnya menitipkan nama siswa agar bisa masuk ke sekolah
tertentu atas nama pejabat. Ini curang namanya,” kata salim.

3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Kuota Siswa Baru Nggak Merata

Sistem zonasi membuat banyak sekolah negeri, khususnya yang
ada di kawasan perkotaan kelebihan calon peserta didik baru. Karena daya
tampungnya sedikit, pada akhirnya banyak murid baru yang nggak diterima. Pada
akhirnya, mereka yang nggak diterima tersebut mau nggak mau harus belajar di
sekolah swasta yang lebih mahal.

Ironisnya, praktik kecurangan yang terjadi pada sistem
zonasi ini juga membuat banyak sekolah negeri yang dianggap nggak favorit jadi kekurangan
murid baru. Sebagai contoh, ada 12 SMP negeri di Jepara, Jawa Tengah yang masih
kekurangan murid baru.

Semoga saja sistem zonasi dalam penerimaan murid baru di
sekolah segera dievaluasi agar nggak lagi bermasalah sebagaimana yang terjadi
pada tahun ini, ya, Millens? (Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Dalam
beberapa hari belakangan, media sosial di Indonesia dipenuhi dengan protes dari
orang tua siswa yang merasa sistem zonasi yang diterapkan dalam Penerimaan
Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah-sekolah Indonesia bermasalah. Saking
besarnya masalah sistem yang sudah dipakai sejak 2017 itu, banyak pihak yang
mengeluarkan kritik, termasuk dari para pendidik.

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) bahkan secara
terang-terangan meminta Kemendikbudristek melakukan evaluasi total atas
kebijakan ini karena justru merugikan banyak orang, khususnya siswa-siswa
berprestasi atau yang berasal dari kalangan tidak mampu yang justru kesulitan
masuk ke sekolah negeri.

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) sekolah negeri tahun ini masih tetap memakai sistem zonasi. Masalahnya, banyak praktik kecurangan yang membuatnya jadi sangat kacau dan nggak adil.

Sistem Zonasi PPDB Sekolah Bemasalah, P2G: Evaluasi Total!

“Hari pertama belum mulai pembelajaran baru perkenalan
sekolah. Perkenalan bapak ibu guru terus baru berkenalan anaknya sendiri. Tadi
diselingi membuat kartu nama lalu menyanyi lagu ‘Pergi Belajar’,” jelas Diyan.

Menariknya, Azzam nggak masalah jadi satu-satunya murid baru
di sekolah tersebut. Dia tetap bersemangat. Sang guru juga melihat Azzam tetap
ceria dan mau berkomunikasi dengannya sehingga aktivitas belajar mengajar bisa
berlangsung dengan baik.

Untungnya sih, Azzam nggak bakal sendirian. Soalnya, ada
satu murid dari tahun ajaran sebelumnya yang nggak naik kelas. Tapi, karena
bangun kesiangan dan belum mau berangkat sekolah, jadilah Azzam sendirian di
hari pertamanya.

Ternyata, bukan kali ini saja SDN Sriwedari 197 Solo
kekurangan murid. Diyan sebelumnya juga hanya mengajar 5 siswa sekelas. 

“Sebelumnya kebetulan 5 siswa. Jadi sudah terbiasa dan
beradaptasi. Kesulitannya mungkin kalau ada kegiatan berkelompok. Tapi, kami
akan memodifikasi pembelajaran atau memakai model yang lain,” lanjut Diyan.

SDN Sriwedari 197 adalah satu dari setidaknya 152 sekolah
yang mengalami kekurangan murid baru di Solo untuk tahun ajaran 2022/2023.
Padahal, kapasitas kelas I yang disediakan adalah 28 kursi.

Jumlah murid kelas lain juga nggak banyak. Kelas II hanya
diisi tiga siswa, kelas III hanya lima, dan kelas IV hanya delapan. Sementara
itu, kelas V diisi 17 siswa dan kelas VI ada 19 siswa.

Ada alasan yang membuat sekolah ini kurang diminati murid.
Soalnya, di sekitar sekolah, banyak warga yang pindah ke daerah lain akibat
pembangunan gedung olahraga, gedung perkantoran, dan hotel. 

“Di sini penduduknya sudah berkurang dan apalagi ada sistem
zonasi. Kelurahan Sriwedari bagian utara itu sebenarnya masuk Sriwedari. Tapi
banyak orang tua yang tidak mau ke sini karena takut menyeberang jalan (Slamet
Riyadi),” jelas Kepala Sekolah Bambang Suryoriyadi, Kamis (30/6).

Bukannya ke SDN Sriwedari 197, sebagian besar orang tua di
sekitar sekolah justru memasukkan anaknya ke SDN Tumenggungan dan SDN Kestalan.
Selain itu, ada juga yang memasukkan anaknya ke sekolah swasta favorit meski
biayanya lebih mahal.

Di tempatmu, apakah juga ada sekolah yang kekurangan siswa baru, Millens? (Kom/IB09/E05)

Inibaru.id – Sistem
zonasi dalam penerimaan peserta didik membuat sejumlah sekolah kekurangan murid
baru. Salah satunya adalah SDN Sriwedari 197 di Solo, Jawa Tengah. Hanya satu
murid baru di sekolah tersebut untuk tahun ajaran 2022/2023, yaitu Azzam.

Pada Senin (11/7/2022), anak berusia 6 tahun itu hanya
ditemani oleh Diyan Alfian, guru berusia 26 tahun di dalam ruang kelas. Meski berada di sekolah, aktivitas belajar mengajar di kelas I itupun terkesan seperti homeschooling.

Sistem zonasi penerimaan peserta didik tahun ajaran 2022/2023 menyisakan banyak sekolah yang kekurangan murid baru. Salah satunya adalah SDN Sriwedari 197 Solo. Hanya Azzam, satu-satunya murid baru di sekolah tersebut.

Azzam Jadi Satu-Satunya Murid Baru di SDN Sriwedari 197 Solo

Sistem ini juga berlaku di Kota Semarang.&nbsp;Lantas, seperti apa pembagian zonasi SMA negeri di Kota Lunpia untuk
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2022 ini?

Akhir Mei lalu,&nbsp;Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng Suyanto mengatakan, tahun ini selain keluarga miskin dan tenaga kesehatan, jalur afirmasi juga diperuntukkan bagi anak yang kedua orang tuanya meninggal karena Covid-19.&nbsp;

“Ada tambahan untuk anak yatim
piatu yang orang tuanya meninggal karena Covid-19," ujar Suyanto, Senin (30/5). "Yang lainnya, sama!”

Sementara itu, Peraturan Gubernur
(Pergub) Jateng No 12/2022 tentang Perubahan atas Pergub Jateng no 7/2021
tentang PPDB SMA/SMK, dan SLB menyebutkan, kuota untuk jalur zonasi adalah 55 persen
dari total kuota yang disediakan sekolah. Ini menjadi yang paling banyak.

Setelah seleksi zonasi, selanjunya adalah jalur
afirmasi yang minimal tersedia 20 persen, kemudian jalur prestasi sebesar-besarnya 20
persen. Terakhir barulah jalur perpindahan orang tua atau wali yang hanya diberi porsi lima persen.

Sebagai salah satu kota yang memiliki sejumlah sekolah kenamaan, Kota Semarang tentu saja menjadi buruan bagi orang tua yang pengin memberikan pendidikan terbaik untuk buah hatinya, termasuk melalui seleksi zonasi. Kamu termasuk di dalamnya, Millens?

Kalau kamu juga tengah mencari sekolah negeri terbaik di Kota ATLAS, perlu kamu tahu bahwa ibukota Jawa Tengah ini memiliki 16 SMA negeri yang tersebar di seluruh penjuru kota. Inilah pembagian zonasinya:

SMA Negeri 1 Semarang menerima siswa dari
Kecamatan Semarang Tengah, Semarang Barat, Semarang Selatan, Gajahmungkur,
serta Candisari.

SMA Negeri 2 Semarang menerima siswa dari
Kecamatan Pedurungan, Gayamsari, Tembalang, Semarang Selatan, dan Genuk.

SMA Negeri 3 Semarang menerima siswa dari
Kecamatan Semarang Tengah, Semarang Barat, Semarang Utara, Semarang Selatan,
dan Gajahmungkur.

SMA Negeri 4 Semarang menerima siswa dari
Kecamatan Banyumanik, Candisari, dan Kecamatan Tembalang.

SMA Negeri 5 Semarang menerima siswa dari Kecamatan
Semarang Tengah, Semarang Barat, Semarang Utara, Semarang Selatan, dan
Gajahmungkur.

SMA Negeri 6 Semarang menerima siswa dari Kecamatan
Semarang Barat, Semarang Selatan, Semarang Tengah, Semarang Utara, dan Tugu.

SMA Negeri 7 Semarang menerima siswa dari
Kecamatan Ngaliyan, Semarang Barat, Mijen, Tugu, Gunungpati, dan Gajahmungkur.

SMA Negeri 8 Semarang menerima siswa dari
Kecamatan Mijen, Ngaliyan, Semarang Barat, serta Tugu.

SMA Negeri 9 Semarang menerima siswa dari
Kecamatan Banyumanik, Candisari, dan Tembalang.

SMA Negeri 10 Semarang menerima siswa dari Kecamatan
Genuk, Pedurungan, Gayamsari, dan Semarang Timur, serta menerima siswa dari dua
kecamatan dari Kabupaten Demak, yaitu Mranggen dan Sayung.

SMA Negeri 11 Semarang menerima siswa dari Kecamatan
Semarang Selatan, Gayamsari, Tembalang, Semarang Timur, dan Pedurungan.

SMA Negeri 12 Semarang menerima siswa dari Kecamatan
Gunungpati, Banyumanik, Mijen, serta Kecamatan Ungaran Barat dari Kabupaten
Semarang dan Kecamatan Boja dari Kabupaten Kendal.

SMA Negeri 13 Semarang menerima siswa dari Kecamatan
Mijen, Ngaliyan, dan Gunungpati, serta Kecamatan Boja dari Kabupaten Kendal.

SMA Negeri 14 Semarang menerima siswa dari Kecamatan
Semarang Utara, Semarang Tengah, Semarang Barat, dan Genuk.

SMA Negeri 15 Semarang menerima siswa dari Kecamatan
Tembalang, Pedurungan, dan Banyumanik.

SMA Negeri 16 Semarang menerima siswa dari Kecamatan
Mijen, Ngaliyan, dan Gunungpati, sertai Kecamatan Boja dari Kabupaten Kendal.

Nah, saatnya lihat alamat rumah ya, Millens. Ehm, kalau pakai sistem zonasi begini, kemungkinan satu sekolah sama doi yang tinggal di kampung sebelah jadi semakin besar dong? Ha-ha. (Jat, Sol/IB09/E03)

Inibaru.id – Kalau dulu kita mengenal istilah sekolah favorit, sekarang ada istilah daerah favorit. Yap, karena aturan seleksi zonasi sekolah, nggak semua orang bisa memburu sekolah terbaik seenaknya, kecuali yang berada di wilayah tempat tinggal kita. Inilah yang membuat wilayah tertentu dianggap sebagai daerah terbaik.

Oya, seleksi zonasi memang bukan satu-satunya cara agar kita bisa diterima di sekolah tertentu. Ada jenis seleksi lain seperti afirmasi, prestasi, dan perpindahan orang tua. Namun demikian, kesamaan lokasi tetaplah menjadi salah satu kriteria yang paling menentukan.

Sedang mengincar atau mencarikan SMA negeri di Kota Semarang? Biar nggak salah pilih, cari tahu pembagian zonasi sekolah di Semarang untuk PPDB Jateng 2022 dulu, yuk!

Pembagian Zonasi SMA Negeri di Semarang untuk PPDB Jateng 2022

Inibaru.id &ndash; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengaku telah melakukan revisi kuota penerimaan peserta didik baru (PPDB) khusus jalur prestasi. Jika sebelumnya hanya 5 persen, kini kuotanya bisa mencapai 15 persen.
Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi menyebut revisi ini sesuai dengan arahan presiden.
&ldquo;Keputusan untuk memberikan fleksibilitas kuota jalur prestasi atau yang berada di luar zona ini didasari arahan Presiden. Kami akhirnya putuskan kuota jalur prestasi bisa di antara 5 hingga 15 persen,&rdquo; ungkap Didik seperti ditulis laman Antaranews, Kamis (20/6/2019).
Penambahan kuota untuk jalur prestasi ini diharapkan bisa menampung siswa berprestasi tinggi yang ingin bersekolah di luar zonanya. Revisi pun dilakukan untuk Permendikbud nomor 51 tahun 2018 yang mengatur tentang hal ini.
Revisi ini telah dibawa ke Kemenkumham. Diperkirakan, revisi tersebut selesai pada Jumat (21/6). Setelah itu, Kemendikbud akan mengirim surat edaran ke dinas-dinas pendidikan di daerah agar bisa segera menerapkannya.
&ldquo;Hanya saja, khusus untuk daerah yang PPDB-nya nggak mengalami masalah, nggak harus mengikuti revisi ini,&rdquo; lanjutnya.
Sebagaimana diketahui, sistem zonasi dalam PPDB tahun ini membuat banyak orang tua yang kecewa karena anaknya nggak bisa masuk ke "sekolah favorit" meski memiliki prestasi. Didik pun menyebut sistem zonasi ini diberlakukan berdasarkan pertimbangan yang matang.
Sistem zonasi ini sebenarnya ditujukan agar pilihan sekolah favorit menjadi lebih banyak sehingga akan membuat lebih banyak siswa yang bisa ditampung. Sekolah favorit semestinya bukan karena siswanya yang berprestasi, tapi karena proses belajar-mengajar sekolah yang bisa memproduksi murid-murid berkualitas.
&ldquo;Saya harap semua pihak mendukung sistem zonasi ini, apalagi ini kan peraturan untuk sekolah publik yang tidak membeda-bedakan siapapaun. Nggak hanya anak pintar, anak yang memiliki prestasi biasa saja juga harus bisa ditampung sehingga tidak ada diskriminasi,&rdquo; kata Didik.
Sobat Millens setuju nggak dengan sistem zonasi di PPDB tahun ini? (IB09/E04)

Siswa yang hendak masuk lewat jalur prestasi di luar zona rumahnya berpeluang lebih besar. Ini karena pemerintah menaikkan kuota jalur prestasi hingga 15 persen.

Kuota PPDB Direvisi, Jalur Prestasi Dapat 15 Persen

Inibaru.id &ndash; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menetapkan peraturan baru No 14 Tahun 2018 mengenai sistem zonasi bagi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018. Dengan pemberlakuan sistem zonasi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy berharap pendidikan di Indonesia bisa merata.
Sistem zonasi ini lebih menekankan pada radius jarak antara domisili siswa dengan sekolah. Bagi sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90 persen dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Domisili calon peserta didik harus berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
Nggak hanya itu, radius zona terdekat ditetapkan pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan ketersediaan anak usia sekolah di daerah dan jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing sekolah. Hal yang perlu diperhatikan selanjutnya yakni dalam menetapkan radius zona, pemerintah daerah melibatkan musyawarah/kelompok kerja kepala sekolah.
Sementara itu, pada poin kelima, bagi sekolah yang berada provinsi/kabupaten/kota, di daerah ketentuan perbatasan persentase dan radius zona terdekat dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antarpemerintah daerah yang saling berbatasan. Selanjutnya, sekolah yang diselengarakan pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui berbagai ketentuan seperti berikut.
<ol>
<li>Jalur prestasi yang berdomisili di luar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak lima persen dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.</li>
<li>Jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial sebanyak lima persen dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.</li>
</ol>
Kini, Kemdikbud mengupayakan pembentukan jarak khusus untuk PPDB. Menurut Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud Hamid Muhammad, di daerah reguler itu biasanya SD maksimal sampai 3 kilometer, sedangkan SMP 5-7 kilometer, dan SMA-SMK sampai 9-10 km.
Terkait hal itu, sistem zonasi tersebut memang memicu pro dan kontra. Para orang tua yang anaknya mau masuk sekolah pun turut resah. Salah satu orang tua yang resah yakni Joko Susilo, warga Kelurahan Joyotakan, Surakarata.
&ldquo;Di zonasi saya, SMP 6 ini yang paling bagus. Sebenarnya kalau tidak ada zonasi ya pengin daftar ke SMP 1 atau SMP 5 yang kualitasnya lebih bagus," ujar Joyo.
Hm, kalau kamu setuju nggak sih dengan sistem zonasi seperti ini? (IB11/E04)

Berbeda dari PPDB tahun-tahun sebelumnya, Kemdikbud menetapkan peraturan sistem zonasi pada PPDB tahun ini. Begini Peraturannya. 