Jadi, program ini muncul sebagai cara untuk merayakan Hari
Jadi Kota Semarang yang ke-478. Menurut Kepala Badan Layanan Umum (BLU) Trans Semarang Haris Setyo, layanan BRT gratis ini memiliki kuota terbatas.

Namun, tetap saja, terobosan ini diperkirakan bakal bikin semakin
banyak generasi muda tertarik naik bus yang bisa mengantar kita ke hampir seluruh sudut Kota Atlas ini.&nbsp;

Lantas, gimana caranya ya agar pelajar dan mahasiswa bisa
naik bus Trans Semarang gratis? Kalau soal ini, Haris menyebut mereka bisa
melkaukan pendaftaran secara daring.

“Nantinya melakukan pendaftaran secara online, karena
nggak semua pelajar ataupun mahasiswa naik bus Trans Semarang,” ungkap Haris
pada Jumat (2/5/2025).

Nah, cara mendaftarnya di portal.brtsemarang.com/ecard/registration.
Di tautan ini, kamu tinggal mengisi formulir registrasi. Siapkan foto KTP/KK ya karena akan diunggah pada tautan tersebut.

Setelah mengisinya dengan lengkap, kamu bakal mendapatkan
pesan di aplikasi perpesanan WhatsApp dari Trans Semarang. Isinya adalah QR
Code yang tinggal kamu simpan.

Setelah itu, kamu tingal menunggu proses validasi selesai. Setelah itu, kamu tinggal mengambil kartu yang sudah dipilih di formulir
registrasi sebelumnya. Tempat pengambilannya bisa di halte Balaikota, Simpang
Lima, Elisabeth, dan Terminal Banyumanik.

Dengan kartu Rp0 inilah, pelajar dan mahasiswa bisa naik bus
Trans Semarang secara gratis. Kalau nggak membawanya, bakal tetap dikenakan tarif
Rp.1000, Millens.

Bagaimana jika kamu pelajar atau mahasiswa yang nggak punya
KTP Semarang? Yang ini juga bakal tetap dikenakan tarif Rp.1000.

O ya, kartu Rp0 ini nantinya bakal ada masa berlakunya.
Jadi, pastikan kamu menggunakannya dengan cermat, ya?

Gimana, tertarik untuk membuat kartu yang bisa membuatmu
naik bus Trans Semarang gratis, Millens? Lakukan dulu tahapan-tahapan
yang sudah disebutkan sebelumnya tadi. (Arie Widodo/E10)

Inibaru.id –&nbsp;Bus Rapid Transit (BRT) termasuk salah satu moda darat massal yang cukup diandalkan masyarakat di Kota Semarang. Selain fasilitas yang cukup baik, daya jangkau dan jelajah bus yang lebih dikenal sebagai Trans Semarang ini juga cukup luas.&nbsp;

Trans
Semarang jadi sistem transportasi berbasis bus yang mampu menjangkau hampir seluruh
wilayah Kota Lunpia dengan baik. Tarifnya pun terbilang cukup terjangkau, dengan waktu layanan yang lumayan panjang.&nbsp;

Nah, Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang ternyata masih pengin
menambah jumlah pengguna harian Trans Semarang, Millens. Caranya adalah
dengan membuat mereka yang masih berstatus pelajar dan mahasiswa, yang
sebelumnya dibebani tarif Rp1.000 sekali jalan, bisa naik Trans Semarang
gratis. Yap, kamu nggak salah baca; gratis!

Pelajar dan Mahasiswa bisa naik bus Trans Semarang gratis asalkan melakukan sejumlah cara berikut.

Cara Agar Bisa Naik Bus Trans Semarang Gratis

Nah, ternyata, nggak begitu mempedulikan e-mail ataupun
password bukanlah dilakukan Annisa seorang. Nyatanya, kalau menurut data yang
diungkap Nordpass pada Kamis (1/5/2025), orang Indonesia cenderung
menyepelekan password yang mereka gunakan untuk e-mail atau akun-akun aplikasinya.

Dalam data yang dirangkum dari kebiasaan orang Indonesia
dalam menggunakan internet selama 2024 tersebut, terungkap bahwa password yang
terbanyak dipakai orang Indonesia adalah “123456”! Gampang banget buat ditebak,
bukan?

Password terbanyak kedua yang digunakan pun nggak jauh beda,
yaitu “12345”. Sederhananya, kalau kita mengetik urutan angka tersebut, bisa
saja kita membuka e-mail atau akun orang lain dengan mudah, bukan?

Setelahnya, berturut-turut password seperti “qwerty123”, “12345678”,
“dan “qwerty1” juga banyak dipakai warganet Indonesia. Nggak jauh beda dan
sama-sama mudah ditebak!

Ada sih beberapa password nyeleneh seperti “bismillah”,
“rahasia”, “Indonesia”, hingga “sayang” yang nggak cepat ditebak. Tapi, tetap
saja, karena nggak ada kombinasi angka, huruf, dan kode, password-password itu
mudah dibobol warganet lainnya!

“Aku mungkin nggak memakai password-password yang mudah itu.
Tapi aku memakainya untuk e-mail hingga akun media sosial yang jumlahnya cukup
banyak. Beberapa temanku yang nggak pengin kesulitan masuk ke akun-akun media
sosial alternatifnya, pada akhirnya memilih password yang mudah seperti itu,” ungkap
Adinda.

Yap, mengingat password-password tersebut mudah banget untuk
ditebak atau dibobol, ada baiknya nggak kamu gunakan deh. Biar akunmu aman.
Setuju kan, Millens? (Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Meski sudah resign dari sebuah
institusi pendidikan di Kota Semarang sejak akhir 2024 lalu, e-mail dan
password Annisa Kusuma masih nyangkut di kolom login sistem pengawasan
tes di kantor tersebut. Yang lebih mengejutkan, tatkala rekannya yang masih
bekerja di sana, Adinda, pengin membuka e-mailnya sendiri, terlihat juga kalau Annisa
masih menyimpan akun e-mail dan sandinya di aplikasi peramban komputer.

Komputer tersebut adalah komputer pengawasan tes yang bisa
dipegang oleh setidaknya 5 orang. Meski Adinda dan teman-teman kerjanya nggak
akan mengutak-atik e-mail Annisa, tetap saja dia keheranan dengan betapa careless
mantan rekannya itu dalam menjaga keamanan e-mail yang juga dipakai sebagai akun di berbagai aplikasi penting di ponsel tersebut.

“Seingat saya, e-mail itu dulu dia buka untuk keperluan
skripsi. Kalau saya pasti bakal milih membukanya di laman privat dan
passwordnya nggak akan disimpan. Terlalu riskan kalau sampai akhirnya data-data
pribadi di e-mail bisa diambil,” ungkap Adinda saat mengutarakan keheranannya
dengan perilaku mantan rekan kerjanya tersebut.

Ternyata, masih banyak orang Indonesia yang nggak peduli kalau password yang dipakai untuk e-mail atau akun-akun lainnya mudah dibobol, lo!

Password Apa yang Paling Banyak Dipakai Warganet Indonesia?

“Selain jalan-jalan, saya nyari oleh-oleh legendaris khas
Solo yang disukai banget sama ibu saya, yaitu Intip Asli Bu Harno!” ucapnya
penuh semangat pada Jumat (2/5/2025).

Buat kamu yang nggak tahu, intip adalah camilan yang terbuat
dari nasi, tepatnya kerak nasi yang melekat di bagian dasar panci saat nasinya
ditanak. Kerak ini biasanya dijemur dan kemudian digoreng sampai renyah. Biar
rasanya semakin mantap, biasanya diberi tambahan gula jawa, Millens.

Nah, camilan inilah yang sudah dijajakan di Intip Asli Bu
Harno sejak 30 tahun silam. Meski lokasi tempat produksi sekaligus tokonya ada
di dalam gang, karena intip yang diproduksi di sana sangat berkualitas, wajar
jika banyak wisatawan yang datang ke sana setiap hari.

“Lokasinya nggak jauh dari Stasiun Solo Jebres. Masuknya
bisa lewat Jalan Purwopuran Gang 1 atau Gang 2. Tapi kalau bawa mobil, kayaknya
parkirnya harus di Jalan Sindutan atau Jalan Urip Sumoharjo. Dari sana baru
jalan sekitar 100-an meter,” tutur Olivia.

Memangnya, seistimewa apa sih intip yang dibuat di sana?
Konon, kerak ini berasal dari nasi yang dimasak di dalam kendil! Alat masak langka ini diklaim menambah kenikmatan intip.

“Selain itu, gula jawanya asli. Makanya rasa manisnya pas.
Bagiku ini intip terenak di Solo,” tegas Olivia.

Konon, demi menjaga rasa, gula jawanya didatangkan langsung
dari produsen gula jawa terbaik di Wonosobo, Jawa Tengah. Pantas deh
kualitasnya istimewa.

Kalau kamu tertarik untuk mencicipi kelezatan Intip Asli Bu
Harno Solo, nggak usah khawatir. Jam bukanya panjang kok, dari pukul 07.00 WIB
sampai 21.00 WIB. O ya, harga intip di sana juga murah kok. Mulai Rp20 ribuan,
kamu bisa mendapatkan intip dengan ukuran yang besar!

Jadi, kapan nih kita main ke Intip Asli Bu Harno Solo buat belanja
oleh-oleh, Millens? (Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Beberapa bulan belakangan, teman kuliah
saya dulu, Olivia Sukma rajin mengajak anaknya naik kereta ke Solo pada akhir
pekan meski hanya sebulan sekali. Alasannya, dia bisa mengajak anaknya ke kota
yang enak buat jalan-jalan pulang pergi hanya sehari.

Maklum, rumahnya cukup dekat dengan Stasiun Brumbung,
Mranggen, Demak. Dia pun bisa naik kereta ke Solo dengan mudah.

Keistimewaan rasanya berasal dari proses memasak yang tetap tradisional.

Oleh-oleh Legendaris Khas Solo; Intip Asli Bu Harno

Selain mejual tanah kepada B, Tupon juga memberi akses jalan seluas 90 meter persegi dan hibah 54 meter persegi untuk gudang RT. Dari tanah yang semula seluas 2.103 meter persegi, dia memecah sertifikat hingga tersisa 1.655 meter persegi, tempat dia dan anaknya membangun rumah.

Beberapa bulan berselang,&nbsp;B menyarankan Tupon untuk memecah sertifikat yang tersisa itu menjadi empat; satu untuk Tupon, lalu tiga lainnya untuk anak-anaknya. B menawarkan bantuan sekaligus mengatakan akan menanggung biaya pemecahan, karena dirinya masih berhutang sebesar Rp35 juta kepada Tupon.

Tupon setuju, lalu menyerahkan sertifikat itu kepada B. Selanjutnya, dia tempat berbeda, dia sempat diminta menandatangani sejumlah dokumen tanpa didampingi ketiga anaknya. Heri Setiawan, anak sulung Tupon mengatakan, bapaknya nggak mungkin tahu apa yang ditandatangani karena nggak bisa baca-tulis.

Pada Maret 2924, Tupon dan keluarga dikagetkan oleh kedatangan&nbsp;petugas bank membawa fotokopi sertifikat tanah seluas 1.655 meter persegi milik Tupon yang telah beralih nama menjadi orang yang sama sekali nggak dikenal Tupon.

Petugas itu mengatakan, tanah yang dihuni Tupon sekeluarga itu menjadi agunan pinjaman ke bank senilai Rp1,5 miliar yang macet sehingga sedang dalam proses lelang oleh bank. Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul memastikan bahwa berkas peralihan hak milik itu lengkap secara administrasi.

Dugaan adanya campur tangan mafia tanah dalam kasus ini pun mencuat. Saat ini, kasus tersebut telah dilaporkan ke Kepolisian Daerah DIY dan masih dalam proses penyelidikan.

Mafia tanah merujuk pada kelompok atau individu yang secara ilegal mengambil alih hak atas tanah milik orang lain. Modus operandi mereka beragam, mulai dari pemalsuan dokumen hingga kolusi dengan oknum pejabat.

Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono, pada tahun 2024 terdapat 98 kasus mafia tanah yang menjadi target operasi, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp41 triliun.

Keberadaan media sosial dalam kasus Mbah Tupon sebetulnya cukup menarik karena membuat kasus tersebut kini ditangani dengan serius oleh berbagai pihak. Dengan teknologi yang kita miliki sekarang, siapa pun juga jadi bisa mengecek keabsahan sertifikat tanah melalui layanan resmi.

Selain itu, media sosial juga terbukti ampuh sebagai media edukasi untuk masyarakat terkait keberadaan mafia tanah yang bisa mengintai siapa saja ini.&nbsp;

Punya tanah bukan jaminan aman. Di Indonesia, sertifikat yang sah pun bisa digugat dan hilang karena praktik mafia tanah. Lalu, gimana cara mencegahnya? Berbasis data, teknologi, dan pengalaman nyata, berikut adalah beberapa tips yang bisa kamu lakukan agar nggak terjebak praktik mafia tanah:

Mbah Tupon kehilangan lahannya karena belum bersertifikat dan mafia tanah masuk lewat celah itu. Tanah girik, letter C, atau akta jual beli tetap rentan tanpa sertifikat resmi dari BPN.

2. Cek keaslian sertifikat secara digital

Kementerian ATR/BPN kini menyediakan aplikasi Sentuh Tanahku. Kamu bisa memeriksa status dan data sertifikat tanah melalui ponsel. Ini penting agar tahu apakah ada sengketa atau penggandaan.

Jangan hanya simpan sertifikat fisik, simpan juga salinan digitalnya di tempat aman seperti cloud storage yang terenkripsi.

Secara hukum, tanah yang tidak ditandai rawan diakui pihak lain. Mafia tanah memanfaatkan lahan kosong yang terlihat “tak bertuan”. Jadi, kamu bisa pasang patok beton dan papan nama dengan info kepemilikan; bisa pula ditambahkan QR code yang mengarah ke bukti kepemilikan digital.

4. Simpan dokumen lengkap dan terstruktur

Menurut pengamat agraria dari UGM, lemahnya arsip pribadi jadi celah mafia untuk menggugat kepemilikan. Banyak warga menyimpan dokumen sembarangan, bahkan hilang saat pindahan atau kebakaran.

Maka, usahakan untuk selalu mengarsipkan dokumen secara rapi, buat salinan digital, dan beri akses ke ahli waris jika perlu.

5. Update data kepemilikan jika ada perubahan

Banyak kasus mafia tanah bermula dari data lama, yakni nama pemilik belum diperbarui meski sudah diwariskan atau dijual. Ini bisa dimanfaatkan oknum untuk menggugat. Maka, setelah transaksi atau pembagian warisan, segera balik nama di BPN dan perbarui di sistem elektronik.

6. Laporkan aktivitas mencurigakan sejak dini

Jika ada orang nggak dikenal yang mengukur, mengklaim, atau menawarkan jual beli lahan milikmu, jangan anggap sepele. Dokumentasikan aktivitas mencurigakan dengan video atau foto, lalu laporkan ke kelurahan, BPN, atau Satgas Antimafia Tanah melalui hotline resmi.

Demikianlah beberapa tips yang bisa kamu coba untuk menghindari adanya kemungkinan kamu terjebak dalam lingkaran mafia tanah. Dari Mbah Tupon kita belajar bahwa tipu daya mafia tanah itu nyata dan bisa saja datang dari orang-orang yang semula kita kenal baik. Bagaimana menurutmu? (Siti Khatijah/E07)

Inibaru.id - Tipu daya para mafia tanah kembali menjadi perhatian publik setelah kasus Mbah Tupon, petani asal Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, viral di media sosial. Dalam kasus tersebut, kakek&nbsp;68 tahun ini terancam kehilangan rumah dan tanah kepunyaannya.&nbsp;

Bermula saat korban bermaksud menjual tanah seluas 298 meter persegi kepada B pada 2020, dia malah terancam kehilangan keseluruhan lahan yang mencapai ribuan meter persegi.

Dari kasus Mbah Tupon, kita jadi tahu bahwa tipu daya mafia tanah adalah nyata dan bisa menimpa siapa saja, yang kebanyakan masuk melalui celah 'tanah yang belum bersertifikat'.

Dari Kasus Mbah Tupon, Kita Belajar tentang Tipu Daya Mafia Tanah

Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Mohammed Ali Berawi menyatakan bahwa pengembalian kereta adalah hasil dari evaluasi Proof-of-Concept (PoC).

“Hasil dari penilaian PoC ditemukan bahwa sistem autonomous dari trem otonom (Autonomous Rail Transit IKN) belum dapat berfungsi dengan baik," ujar Ali, Sabtu (3/5).

Kelemahan lain yang ditemukan adalah ketidakmampuan sistem pengereman otonom mendeteksi dan merespons rintangan atau objek yang melintas di depannya.

ART nggak dapat memperlambat atau berhenti secara otomatis, meningkatkan risiko kecelakaan dan bertentangan dengan standar keselamatan tinggi yang diterapkan di IKN.

Berbeda dengan kondisi di Tiongkok, di mana ART beroperasi di jalur khusus dengan infrastruktur yang telah siap sepenuhnya, IKN menghadirkan tantangan yang lebih kompleks.

Teknologi yang diimpor perlu menjalani proses adaptasi lokal yang ketat, mulai dari pengujian di iklim tropis, medan yang belum stabil, hingga integrasi dengan lalu lintas campuran.

ART awalnya diharapkan menjadi simbol kemajuan transportasi ramah lingkungan di IKN, dengan sistem berbasis baterai dan pengoperasian tanpa masinis. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kesiapan teknologi belum sebanding dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah IKN.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan bahwa pengembalian ini nggak menimbulkan kerugian pada negara. 

“Terkait uji coba ini yang melakukan MoU adalah otoritas IKN dengan vendor yaitu Norinco dengan partisipasi dari CRRC Qindao Sifang. Oleh karena itu, pihak yang melakukan evaluasi apakah ART ini layak dan cocok dengan kebutuhan IKN adalah Otoritas IKN,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Budi Rahardjo melansir Kompas,&nbsp;Sabtu (3/5).

Sebagai informasi, ART di IKN ini mulai menjalani uji coba sejak 10 Agustus 2024. Menurut Direktur Jenderal Perkeretaapian, Risal Wasal, uji coba awal dilakukan pada jalur pendek yang mengelilingi Gedung Kemenko 3 menuju Gedung Kemenko 2, lalu kembali lagi ke Gedung Kemenko 3, yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Pada fase uji coba ini berlangsung sekitar dua bulan dan mencakup uji coba dinamis untuk menguji kemampuan operasional ART. Setelah itu, trem otonom ini diperkenalkan kepada publik dalam masa pameran mulai 10 Oktober hingga 31 Desember 2024. Selama periode tersebut, masyarakat dapat mencoba layanan ART secara gratis.

Nggak hanya diuji coba dan dipamerkan, Kumparan (30/4) mencacat ART juga sempat digunakan sebagai kendaraan pengumpan (feeder) untuk mendukung pergerakan peserta dalam upacara Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia yang digelar di IKN. Presiden ke-7 RI Joko Widodo juga sudah menjajalnya saat itu, lo.

Meski demikian, belum ada keputusan apakah pemerintah akan kembali mendatangkan ART dari Tiongkok atau mencari alternatif lain. Semua opsi masih dalam tahap evaluasi sambil menanti solusi teknologi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi IKN.

Hm, menurutmu bagaimana, Millens? Lanjut kerjasama bareng Tiongkok atau cari yang lain? (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id -&nbsp;Mimpi memiliki kereta tanpa rel atau Autonomous Rail Transit (ART) yang bakal beroperasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) tampaknya harus tertunda. Pasalnya, kereta yang didatangkan dari CRRC Qingdao Sifang, Tiongkok itu dinyatakan belum mampu beroperasi secara otonom sesuai rencana.

Alhasil, ART harus diretur ke produsen untuk perbaikan teknologi. Masalah utama terletak pada sistem otonom yang belum siap beroperasi di lingkungan mixed traffic IKN, di mana jalur uji coba masih digunakan bersama kendaraan lain dan kondisi infrastrukturnya belum sepenuhnya matang.

Sensor dan kecerdasan buatan (AI) yang menjadi otak kendaraan ini belum mampu menyesuaikan diri dengan situasi jalan yang nggak rata serta gangguan dari kendaraan konstruksi.

Kereta tanpa rel IKN gagal beroperasi secara otomatis dalam uji coba. Sistem otonomnya nggak mampu beradaptasi dengan kondisi jalan IKN, sehingga kereta dikembalikan ke Tiongkok untuk perbaikan teknologi.

Gagal Berfungsi Otonom, Kereta Tanpa Rel IKN Dikembalikan ke Tiongkok

Layaknya pada awal tahun-tahun ajaran baru sebelumnya,
masalah sistem zonasi pasti viral dan jadi pembahasan publik. Kebanyakan
didominasi orang tua yang nggak puas karena anaknya nggak masuk ke sekolah yang
diinginkan, padahal jarak tempat tinggalnya dekat dengan rumah tersebut. Ada
yang menuding anak-anak dari tempat tinggal yang lebih jauh justru diterima
sehingga memicu debat dengan pihak sekolah.

Masalah ini ternyata nggak dianggap angin lalu oleh wakil
rakyat kita. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih bahkan mengungkap
kekecewaannya atas hal ini.

“Kita seperti terus jatuh di lubang yang sama, diskusi
(terkait dengan PPDB) nggak pernah berubah,” keluhnya dalam keterangan resmi
yang diungkap Media Indonesia, Kamis
(11/7).

Abdul menyebut ada alasan mengapa banyak orang tua ingin
anaknya bisa masuk ke satu sekolah yang diinginkan, yaitu karena menganggap
sekolah tersebut favorit dan bisa menjamin anaknya mendapatkan pendidikan
berkualitas tinggi. Alasannya dua, yaitu kualitas guru dan tenaga pendidikan
dan fasilitas serta sarana prasarana sekolah yang nggak merata.

“Masalah utamanya kan itu, belum ada upaya pemerataan
kualitas guru seperti misalnya guru terbaik disebar ke berbagai sekolah. Selain
itu jumlah sekolah yang unggul secara sarana dan prasarana juga terbatas
sehingga daya tampung muridnya sedikit jika dibandingkan dengan peminatnya,”
lanjutnya.

Mengingat dalam tujuh tahun pelaksanaan sistem zonasi dalam
PPDB sekolah selalu timbul masalah yang itu-itu saja, Abdul pun menyebut
keinginan pemerintah untuk menghapus stigma adanya sekolah favorit masih belum tercapai.
Pemerataan kualitas pendidikan juga bisa dikatakan belum berhasil.

Hal serupa diungkap Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf.
Selain mengritik terus munculnya masalah serupa setiap kali PPDB
dilangsungkan, dia menyarankan sejumlah hal yang diharapkan bisa meredam
masalah-masalah tersebut.

“Ada tiga opsi yang saya tawarkan. Pertama adalah
pembangunan sekolah baru. Tapi, tentu akan membutuhkan dana besar, waktu, dan
hal-hal lainnya. Kedua adalah memberdayakan sekolah swasta dalam proses PPDB
sehingga semua siswa baru bisa tertampung. Tapi, tentu saja pemerintah harus
memberikan dukungan agar sekolah swasta juga punya kualitas yang baik,”
sarannya.

Yang terakhir, Dede menyarankan perubahan pada sistem PPDB
jika memang sistem zonasi ini masih banyak menyebabkan masalah. Meski begitu,
untuk mengubah sistem, tentu memerlukan kajian mendalam agar sistem yang baru
bisa lebih baik, lebih adil, dan mengakomodasi semua siswa baru agar bisa
mendapatkan sekolah yang menyediakan pendidikan terbaik.

Kalau menurut kamu sendiri, PPDB sistem zonasi ini dipertahankan atau diganti saja? (Arie Widodo/E10)

Inibaru.id –
Jadwal siswa kembali masuk sekolah memang nggak sama di setiap daerah. Ada yang
sudah masuk dalam seminggu belakangan, ada yang baru akan memulainya pada Senin
(15/7/2024) depan, ada pula yang baru masuk seminggu setelahnya.

Tapi, di balik
tingginya semangat anak kembali ke sekolah, ada hal lain yang selalu jadi
pembicaraan, yaitu sistem zonasi PPBD (Penerimaan Peserta Didik Baru) sekolah
yang selalu bermasalah.

Dalam beberapa pekan terakhir, berita tentang masalah dalam sistem zonasi PPDB cukup banyak muncul di media. Apakah memang sistem ini bermasalah dan perlu diubah?

Sistem Zonasi PPDB Terus Bermasalah, Perlukah Diubah?

“Kami P2G menilai PPDB kini sudah melenceng jauh dari
relnya. Kemendikbudristek sebaiknya melakukan evaluasi menyeluruh," ucap
Koordinator Nasional P2G Satriawan Salim sebagaimana dilansir dari Kompas, Senin (10/7/2023).

Lantas, apa saja sih berbagai hal yang dipermasalahkan dalam
PPDB sistem zonasi yang terjadi pada tahun ini? Berikut adalah beberapa di
antaranya.

1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Pindahnya Domisili Murid Baru

Kalau yang ini sudah jadi rahasia umum. Banyak murid baru
yang dititipkan di kartu keluarga (KK) keluarga, rekan, atau pihak lain yang
tinggal di dekat sekolah. Saking banyaknya orang yang melakukan hal ini, murid
yang sebenarnya berasal dari lingkungan dekat dengan sekolah tersebut justru
nggak lolos.

“Masih banyak orang tua menganggap sebuah sekolah lebih
favorit dari sekolah lainnya. Mereka lalu mengincar sekolah tersebut dengan
memindahkan domisili anaknya ke keluarga dengan KK yang dekat dengan lokasi
sekolah,” cerita Salim.

Dampaknya fatal, banyak murid yang berasal dari kalangan
nggak mampu justru tidak bisa masuk sekolah di lokasi yang seharusnya dekat
dengan rumahnya. Padahal, dengan jarak lokasi yang dekat, mereka seharusnya
nggak lagi kesulitan memikirkan biaya tansportasi ke rumahnya.

“Kalau begitu, sistem zonasi justru gagal mengakomodasi
mereka. Seharusnya sistem ini memprioritaskan anak miskin di zona dekat dengan
sekolah negeri tersebut,” keluh Salim.

2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Muncul Praktik Pungli

P2G juga menuding sistem zonasi memunculkan praktik pungli
di sejumlah sekolah. Kasus ini terjadi di beberapa daerah seperti Bengkulu, Depok,
Bandung, Tangerang, hingga Bali.

“Modusnya menitipkan nama siswa agar bisa masuk ke sekolah
tertentu atas nama pejabat. Ini curang namanya,” kata salim.

3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Kuota Siswa Baru Nggak Merata

Sistem zonasi membuat banyak sekolah negeri, khususnya yang
ada di kawasan perkotaan kelebihan calon peserta didik baru. Karena daya
tampungnya sedikit, pada akhirnya banyak murid baru yang nggak diterima. Pada
akhirnya, mereka yang nggak diterima tersebut mau nggak mau harus belajar di
sekolah swasta yang lebih mahal.

Ironisnya, praktik kecurangan yang terjadi pada sistem
zonasi ini juga membuat banyak sekolah negeri yang dianggap nggak favorit jadi kekurangan
murid baru. Sebagai contoh, ada 12 SMP negeri di Jepara, Jawa Tengah yang masih
kekurangan murid baru.

Semoga saja sistem zonasi dalam penerimaan murid baru di
sekolah segera dievaluasi agar nggak lagi bermasalah sebagaimana yang terjadi
pada tahun ini, ya, Millens? (Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Dalam
beberapa hari belakangan, media sosial di Indonesia dipenuhi dengan protes dari
orang tua siswa yang merasa sistem zonasi yang diterapkan dalam Penerimaan
Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah-sekolah Indonesia bermasalah. Saking
besarnya masalah sistem yang sudah dipakai sejak 2017 itu, banyak pihak yang
mengeluarkan kritik, termasuk dari para pendidik.

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) bahkan secara
terang-terangan meminta Kemendikbudristek melakukan evaluasi total atas
kebijakan ini karena justru merugikan banyak orang, khususnya siswa-siswa
berprestasi atau yang berasal dari kalangan tidak mampu yang justru kesulitan
masuk ke sekolah negeri.

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) sekolah negeri tahun ini masih tetap memakai sistem zonasi. Masalahnya, banyak praktik kecurangan yang membuatnya jadi sangat kacau dan nggak adil.

Sistem Zonasi PPDB Sekolah Bemasalah, P2G: Evaluasi Total!

“Hari pertama belum mulai pembelajaran baru perkenalan
sekolah. Perkenalan bapak ibu guru terus baru berkenalan anaknya sendiri. Tadi
diselingi membuat kartu nama lalu menyanyi lagu ‘Pergi Belajar’,” jelas Diyan.

Menariknya, Azzam nggak masalah jadi satu-satunya murid baru
di sekolah tersebut. Dia tetap bersemangat. Sang guru juga melihat Azzam tetap
ceria dan mau berkomunikasi dengannya sehingga aktivitas belajar mengajar bisa
berlangsung dengan baik.

Untungnya sih, Azzam nggak bakal sendirian. Soalnya, ada
satu murid dari tahun ajaran sebelumnya yang nggak naik kelas. Tapi, karena
bangun kesiangan dan belum mau berangkat sekolah, jadilah Azzam sendirian di
hari pertamanya.

Ternyata, bukan kali ini saja SDN Sriwedari 197 Solo
kekurangan murid. Diyan sebelumnya juga hanya mengajar 5 siswa sekelas. 

“Sebelumnya kebetulan 5 siswa. Jadi sudah terbiasa dan
beradaptasi. Kesulitannya mungkin kalau ada kegiatan berkelompok. Tapi, kami
akan memodifikasi pembelajaran atau memakai model yang lain,” lanjut Diyan.

SDN Sriwedari 197 adalah satu dari setidaknya 152 sekolah
yang mengalami kekurangan murid baru di Solo untuk tahun ajaran 2022/2023.
Padahal, kapasitas kelas I yang disediakan adalah 28 kursi.

Jumlah murid kelas lain juga nggak banyak. Kelas II hanya
diisi tiga siswa, kelas III hanya lima, dan kelas IV hanya delapan. Sementara
itu, kelas V diisi 17 siswa dan kelas VI ada 19 siswa.

Ada alasan yang membuat sekolah ini kurang diminati murid.
Soalnya, di sekitar sekolah, banyak warga yang pindah ke daerah lain akibat
pembangunan gedung olahraga, gedung perkantoran, dan hotel. 

“Di sini penduduknya sudah berkurang dan apalagi ada sistem
zonasi. Kelurahan Sriwedari bagian utara itu sebenarnya masuk Sriwedari. Tapi
banyak orang tua yang tidak mau ke sini karena takut menyeberang jalan (Slamet
Riyadi),” jelas Kepala Sekolah Bambang Suryoriyadi, Kamis (30/6).

Bukannya ke SDN Sriwedari 197, sebagian besar orang tua di
sekitar sekolah justru memasukkan anaknya ke SDN Tumenggungan dan SDN Kestalan.
Selain itu, ada juga yang memasukkan anaknya ke sekolah swasta favorit meski
biayanya lebih mahal.

Di tempatmu, apakah juga ada sekolah yang kekurangan siswa baru, Millens? (Kom/IB09/E05)

Inibaru.id – Sistem
zonasi dalam penerimaan peserta didik membuat sejumlah sekolah kekurangan murid
baru. Salah satunya adalah SDN Sriwedari 197 di Solo, Jawa Tengah. Hanya satu
murid baru di sekolah tersebut untuk tahun ajaran 2022/2023, yaitu Azzam.

Pada Senin (11/7/2022), anak berusia 6 tahun itu hanya
ditemani oleh Diyan Alfian, guru berusia 26 tahun di dalam ruang kelas. Meski berada di sekolah, aktivitas belajar mengajar di kelas I itupun terkesan seperti homeschooling.

Sistem zonasi penerimaan peserta didik tahun ajaran 2022/2023 menyisakan banyak sekolah yang kekurangan murid baru. Salah satunya adalah SDN Sriwedari 197 Solo. Hanya Azzam, satu-satunya murid baru di sekolah tersebut.

Azzam Jadi Satu-Satunya Murid Baru di SDN Sriwedari 197 Solo

Sistem ini juga berlaku di Kota Semarang.&nbsp;Lantas, seperti apa pembagian zonasi SMA negeri di Kota Lunpia untuk
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2022 ini?

Akhir Mei lalu,&nbsp;Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng Suyanto mengatakan, tahun ini selain keluarga miskin dan tenaga kesehatan, jalur afirmasi juga diperuntukkan bagi anak yang kedua orang tuanya meninggal karena Covid-19.&nbsp;

“Ada tambahan untuk anak yatim
piatu yang orang tuanya meninggal karena Covid-19," ujar Suyanto, Senin (30/5). "Yang lainnya, sama!”

Sementara itu, Peraturan Gubernur
(Pergub) Jateng No 12/2022 tentang Perubahan atas Pergub Jateng no 7/2021
tentang PPDB SMA/SMK, dan SLB menyebutkan, kuota untuk jalur zonasi adalah 55 persen
dari total kuota yang disediakan sekolah. Ini menjadi yang paling banyak.

Setelah seleksi zonasi, selanjunya adalah jalur
afirmasi yang minimal tersedia 20 persen, kemudian jalur prestasi sebesar-besarnya 20
persen. Terakhir barulah jalur perpindahan orang tua atau wali yang hanya diberi porsi lima persen.

Sebagai salah satu kota yang memiliki sejumlah sekolah kenamaan, Kota Semarang tentu saja menjadi buruan bagi orang tua yang pengin memberikan pendidikan terbaik untuk buah hatinya, termasuk melalui seleksi zonasi. Kamu termasuk di dalamnya, Millens?

Kalau kamu juga tengah mencari sekolah negeri terbaik di Kota ATLAS, perlu kamu tahu bahwa ibukota Jawa Tengah ini memiliki 16 SMA negeri yang tersebar di seluruh penjuru kota. Inilah pembagian zonasinya:

SMA Negeri 1 Semarang menerima siswa dari
Kecamatan Semarang Tengah, Semarang Barat, Semarang Selatan, Gajahmungkur,
serta Candisari.

SMA Negeri 2 Semarang menerima siswa dari
Kecamatan Pedurungan, Gayamsari, Tembalang, Semarang Selatan, dan Genuk.

SMA Negeri 3 Semarang menerima siswa dari
Kecamatan Semarang Tengah, Semarang Barat, Semarang Utara, Semarang Selatan,
dan Gajahmungkur.

SMA Negeri 4 Semarang menerima siswa dari
Kecamatan Banyumanik, Candisari, dan Kecamatan Tembalang.

SMA Negeri 5 Semarang menerima siswa dari Kecamatan
Semarang Tengah, Semarang Barat, Semarang Utara, Semarang Selatan, dan
Gajahmungkur.

SMA Negeri 6 Semarang menerima siswa dari Kecamatan
Semarang Barat, Semarang Selatan, Semarang Tengah, Semarang Utara, dan Tugu.

SMA Negeri 7 Semarang menerima siswa dari
Kecamatan Ngaliyan, Semarang Barat, Mijen, Tugu, Gunungpati, dan Gajahmungkur.

SMA Negeri 8 Semarang menerima siswa dari
Kecamatan Mijen, Ngaliyan, Semarang Barat, serta Tugu.

SMA Negeri 9 Semarang menerima siswa dari
Kecamatan Banyumanik, Candisari, dan Tembalang.

SMA Negeri 10 Semarang menerima siswa dari Kecamatan
Genuk, Pedurungan, Gayamsari, dan Semarang Timur, serta menerima siswa dari dua
kecamatan dari Kabupaten Demak, yaitu Mranggen dan Sayung.

SMA Negeri 11 Semarang menerima siswa dari Kecamatan
Semarang Selatan, Gayamsari, Tembalang, Semarang Timur, dan Pedurungan.

SMA Negeri 12 Semarang menerima siswa dari Kecamatan
Gunungpati, Banyumanik, Mijen, serta Kecamatan Ungaran Barat dari Kabupaten
Semarang dan Kecamatan Boja dari Kabupaten Kendal.

SMA Negeri 13 Semarang menerima siswa dari Kecamatan
Mijen, Ngaliyan, dan Gunungpati, serta Kecamatan Boja dari Kabupaten Kendal.

SMA Negeri 14 Semarang menerima siswa dari Kecamatan
Semarang Utara, Semarang Tengah, Semarang Barat, dan Genuk.

SMA Negeri 15 Semarang menerima siswa dari Kecamatan
Tembalang, Pedurungan, dan Banyumanik.

SMA Negeri 16 Semarang menerima siswa dari Kecamatan
Mijen, Ngaliyan, dan Gunungpati, sertai Kecamatan Boja dari Kabupaten Kendal.

Nah, saatnya lihat alamat rumah ya, Millens. Ehm, kalau pakai sistem zonasi begini, kemungkinan satu sekolah sama doi yang tinggal di kampung sebelah jadi semakin besar dong? Ha-ha. (Jat, Sol/IB09/E03)

Inibaru.id – Kalau dulu kita mengenal istilah sekolah favorit, sekarang ada istilah daerah favorit. Yap, karena aturan seleksi zonasi sekolah, nggak semua orang bisa memburu sekolah terbaik seenaknya, kecuali yang berada di wilayah tempat tinggal kita. Inilah yang membuat wilayah tertentu dianggap sebagai daerah terbaik.

Oya, seleksi zonasi memang bukan satu-satunya cara agar kita bisa diterima di sekolah tertentu. Ada jenis seleksi lain seperti afirmasi, prestasi, dan perpindahan orang tua. Namun demikian, kesamaan lokasi tetaplah menjadi salah satu kriteria yang paling menentukan.

Sedang mengincar atau mencarikan SMA negeri di Kota Semarang? Biar nggak salah pilih, cari tahu pembagian zonasi sekolah di Semarang untuk PPDB Jateng 2022 dulu, yuk!

Pembagian Zonasi SMA Negeri di Semarang untuk PPDB Jateng 2022

Inibaru.id &ndash; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengaku telah melakukan revisi kuota penerimaan peserta didik baru (PPDB) khusus jalur prestasi. Jika sebelumnya hanya 5 persen, kini kuotanya bisa mencapai 15 persen.
Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi menyebut revisi ini sesuai dengan arahan presiden.
&ldquo;Keputusan untuk memberikan fleksibilitas kuota jalur prestasi atau yang berada di luar zona ini didasari arahan Presiden. Kami akhirnya putuskan kuota jalur prestasi bisa di antara 5 hingga 15 persen,&rdquo; ungkap Didik seperti ditulis laman Antaranews, Kamis (20/6/2019).
Penambahan kuota untuk jalur prestasi ini diharapkan bisa menampung siswa berprestasi tinggi yang ingin bersekolah di luar zonanya. Revisi pun dilakukan untuk Permendikbud nomor 51 tahun 2018 yang mengatur tentang hal ini.
Revisi ini telah dibawa ke Kemenkumham. Diperkirakan, revisi tersebut selesai pada Jumat (21/6). Setelah itu, Kemendikbud akan mengirim surat edaran ke dinas-dinas pendidikan di daerah agar bisa segera menerapkannya.
&ldquo;Hanya saja, khusus untuk daerah yang PPDB-nya nggak mengalami masalah, nggak harus mengikuti revisi ini,&rdquo; lanjutnya.
Sebagaimana diketahui, sistem zonasi dalam PPDB tahun ini membuat banyak orang tua yang kecewa karena anaknya nggak bisa masuk ke "sekolah favorit" meski memiliki prestasi. Didik pun menyebut sistem zonasi ini diberlakukan berdasarkan pertimbangan yang matang.
Sistem zonasi ini sebenarnya ditujukan agar pilihan sekolah favorit menjadi lebih banyak sehingga akan membuat lebih banyak siswa yang bisa ditampung. Sekolah favorit semestinya bukan karena siswanya yang berprestasi, tapi karena proses belajar-mengajar sekolah yang bisa memproduksi murid-murid berkualitas.
&ldquo;Saya harap semua pihak mendukung sistem zonasi ini, apalagi ini kan peraturan untuk sekolah publik yang tidak membeda-bedakan siapapaun. Nggak hanya anak pintar, anak yang memiliki prestasi biasa saja juga harus bisa ditampung sehingga tidak ada diskriminasi,&rdquo; kata Didik.
Sobat Millens setuju nggak dengan sistem zonasi di PPDB tahun ini? (IB09/E04)

Siswa yang hendak masuk lewat jalur prestasi di luar zona rumahnya berpeluang lebih besar. Ini karena pemerintah menaikkan kuota jalur prestasi hingga 15 persen.

Kuota PPDB Direvisi, Jalur Prestasi Dapat 15 Persen

Inibaru.id &ndash; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menetapkan peraturan baru No 14 Tahun 2018 mengenai sistem zonasi bagi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018. Dengan pemberlakuan sistem zonasi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy berharap pendidikan di Indonesia bisa merata.
Sistem zonasi ini lebih menekankan pada radius jarak antara domisili siswa dengan sekolah. Bagi sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90 persen dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Domisili calon peserta didik harus berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
Nggak hanya itu, radius zona terdekat ditetapkan pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan ketersediaan anak usia sekolah di daerah dan jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing sekolah. Hal yang perlu diperhatikan selanjutnya yakni dalam menetapkan radius zona, pemerintah daerah melibatkan musyawarah/kelompok kerja kepala sekolah.
Sementara itu, pada poin kelima, bagi sekolah yang berada provinsi/kabupaten/kota, di daerah ketentuan perbatasan persentase dan radius zona terdekat dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antarpemerintah daerah yang saling berbatasan. Selanjutnya, sekolah yang diselengarakan pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui berbagai ketentuan seperti berikut.
<ol>
<li>Jalur prestasi yang berdomisili di luar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak lima persen dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.</li>
<li>Jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial sebanyak lima persen dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.</li>
</ol>
Kini, Kemdikbud mengupayakan pembentukan jarak khusus untuk PPDB. Menurut Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud Hamid Muhammad, di daerah reguler itu biasanya SD maksimal sampai 3 kilometer, sedangkan SMP 5-7 kilometer, dan SMA-SMK sampai 9-10 km.
Terkait hal itu, sistem zonasi tersebut memang memicu pro dan kontra. Para orang tua yang anaknya mau masuk sekolah pun turut resah. Salah satu orang tua yang resah yakni Joko Susilo, warga Kelurahan Joyotakan, Surakarata.
&ldquo;Di zonasi saya, SMP 6 ini yang paling bagus. Sebenarnya kalau tidak ada zonasi ya pengin daftar ke SMP 1 atau SMP 5 yang kualitasnya lebih bagus," ujar Joyo.
Hm, kalau kamu setuju nggak sih dengan sistem zonasi seperti ini? (IB11/E04)

Berbeda dari PPDB tahun-tahun sebelumnya, Kemdikbud menetapkan peraturan sistem zonasi pada PPDB tahun ini. Begini Peraturannya. 