Inibaru.id - Digitalisasi ijazah menjadi salah satu kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang akan mulai diterapkan mulai tahun ini. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan akses bagi penerima ijazah.
Direktur Sekolah Menengah Atas (SMA) Winner Jihad Akbar mengatakan, inisiatif penerbitan ijazah elektronik diambil untuk mendorong agar distribusi ijazah lebih efisien sekaligus menanggulangi adanya pemalsuan.
"Melalui digitalisasi ini, kami berharap proses penerbitan dan distribusi dokumen kelulusan menjadi lebih cepat, akurat, serta mengurangi risiko pemalsuan," paparnya dalam keterangan tertulis yang diterima Inibaru.id pekan lalu.
Selain penerbitan ijazah elektronik, Winner juga menyebutkan bahwa mulai tahun ini sekolah yang telah terakreditasi bisa melakukan pencetakan ijazah secara mandiri. Namun begitu, pencetakan harus memenuhi tiga prinsip utama, yaitu validitas, akurasi, dan legalitas.
Memiliki Status Hukum yang Kuat
Pernyataan Winner yang juga dimuat di kanal Youtube Direktorat SMA pada 5 Februari 2025 dengan tajuk "Sosialisasi Ijazah SMA Tahun Ajaran 2024/2025" di kanal itu merujuk Permendikbudristek No 58 Tahun 2024 tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
Secara terpisah, hal serupa juga sempat dinyatakan Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan PAUD Kemendidasmen Xarisman Wijaya Simanjuntak. Dia mengatakan, ketetapan penerbitan ijazah oleh sekolah itu telah memiliki status hukum yang kuat.
Xarisman menjelaskan, dengan menganut tiga prinsip utama yakni validitas, akurasi, dan legalitas, ijazah yang diterbitkan sekolah nantinya memiliki keabsahan hukum yang kuat dan mampu meminimalisasi risiko kesalahan administrasi.
"Permen sebelumnya (Permendikbud No 14 Tahun 2017) belum secara eksplisit mengatur prinsip umum penerbitan ijazah. Namun, regulasi terbaru ini sudah (mensyaratkan prinsip validitas, akurasi, dan legalitas," terangnya.
Spesifikasi Kertas Ijazah
Seperti dijelaskan sebelumnya, sekolah terakreditasi diperbolehkan mencetak ijazah secara mandiri. Namun, bagaimana spesifikasi kertas ijazah yang diperbolehkan? Terkait hal ini, Xarisman menyebut, masyarakat perlu terlebih dulu mengubah paradigma terkait ijazah elektronik.
"Sebelum ini, ijazah dicetak dalam blangko khusus memakai security printing dengan pengamanan yang banyak dan cukup kompleks. Titik pengamanan ijazah terletak pada kertas. Namun, sekarang titik pengamanannya berbeda, yakni pada data," kata dia.
Maka, Xarisman melanjutkan, digitalisasi membuat kertas ijazah nggak lagi bernilai sama dengan blangko ijazah, tapi keabsahan dilihat berdasarkan validitas data yang tercatat secara digital. Namun demikian, pihak kementerian nantinya akan tetap membuat petunjuk teknisnya.
"Nanti, kami berencana mengeluarkan panduan untuk satuan pendidikan agar bisa melihat lebih detail ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan, termasuk jenis atau spesifikasi kertasnya yang dipakai (untuk mencetak ijazah)," terang Xarisman.
Digitalisasi ijazah ini tentu menjadi langkah baik yang memang sudah seharusnya diterapkan, dengan catatan bisa terus memastikan adanya keamanan dan kesesuaian data. Paling tidak, dengan begini nggak bakal ada lagi kasus ijazah ditahan sekolah gara-gara belum bayar sekolah, kan? (Siti Khatijah/E07)
