Inibaru.id - Bekerja sama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia (Mafindo) yang tergabung dalam Cekfakta.com, diskusi akan melibatkan pihak-pihak yang bergerak di bidang pendidikan, mulai dari pengampu kebijakan, guru, pengawas sekolah, hingga praktisi pendidikan di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.

Ketua AMSI Jawa Tengah Nur Kholis mengungkapkan, peredaran hoaks di Indonesia memang semakin merajalela. Tidak hanya berbentuk teks, informasi palsu yang banyak beredar di berbagai platform digital seperti media sosial dan grup pesan instan ini juga berbentuk video.

“Tentu saja hal ini tidak bisa terus diabaikan. Selain berdampak pada kualitas informasi publik, hoaks juga akan mempengaruhi pola pikir masyarakat,” ungkap Nur Kholis di kediamannya di Semarang, Rabu (1/6/2022).

Sebagai informasi, riset yang dilakukan Tirto dengan Center for Journalist (ICFJ) pada Februari 2019 menunjukkan, 66,67 persen orang berusia di atas 45 tahun cenderung menyebarkan kembali berita hoaks yang mereka terima. Pada survei Tirto yang lain, sebanyak 41,01 persen responden juga mengaku pernah membagikan informasi palsu dari satu group WhatsApp ke group lainnya.

Nur Kholis mengatakan, kecenderungan membagikan informasi palsu itu dilakukan hampir semua kelompok usia responden survei. Tidak ada perbedaan signifikan antara kelompok usia satu dengan kelompok usia lainnya.

“Itulah kenapa kami (AMSI), AJI, dan komunitas pemeriksa fakta Mafindo yang berkolaborasi dalam Cek Fakta aktif mengampanyekan upaya melawan hoaks ini dalam beberapa tahun terakhir,” akunya.

Lebih lanjut, dia menambahkan, kampanye tersebut dilakukan dengan memberikan pengenalan bentuk informasi palsu, news literacy atau pemahaman bagaimana media bekerja, serta pengetahuan pentingnya pemahaman dua hal tersebut di ranah komunitas kunci.

“Kami memandang perlunya kampanye yang lebih masif di lingkungan pendidikan, khususnya sekolah. Sangat penting memberi pemahaman dis/ misinformasi pada anak-anak sejak dini, agar mereka terbiasa berpikir kritis saat mendapatkan suatu informasi tertentu,” tegas Nur Kholis.

FGD Kurikulum Cek Fakta dan Literasi Berita di Sekolah rencana akan menghadirkan 15 partisipan dari Jawa Tengah dan DI Yogyakarta yang terdiri atas dosen dan pengamat pendidikan, guru dan pengawas sekolah, anggota DPRD dan dinas pendidikan, serta elemen masyarakat lain yang peduli akan pendidikan di Indonesia.

“Dalam FGD, para pihak yang bergerak di bidang pendidikan ini akan menjadi aktor penting untuk mendiskusikan peluang dan langkah yang perlu dilakukan agar Kurikulum Cek Fakta dan News Literacy dapat diadopsi oleh sekolah-sekolah,” pungkasnya. (IB01/E01)