Opsen PKB Berlaku pada 2025, Tagihan Pajak Kendaraan Bakal Naik?

Inibaru.id – Opsen atau pungutan tambahan pajak untuk kendaraan bermotor akan mulai berlaku awal tahun depan. Per 5 Januari 2025, pemilik kendaraan bermotor berpotensi dikenai dua biaya tambahan, yakni opsen pajak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Perlu kamu tahu, saat ini sudah ada lima komponen pajak yang harus dibayar untuk memiliki kendaraan bermotor baru, antara lain PKB, BBNKB, SWDKLLJ, Biaya Adm STNK, dan biaya admin TNKB. Dengan ketentuan baru tersebut, artinya akan ada dua biaya tambahan, yakni Opsen PKB dan Opsen BBNKB.

Terkait kebijakan yang bertumpu pada amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) tersebut, muncul pertanyaan di kalangan khalayak, apakah tagihan pajak kendaraan bermotor tahun depan bakal meningkat?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya kamu mencari tahu lebih detail dulu ya, Millens! Kita kupas satu per satu, yuk!

Mengenal Opsen

Ilustrasi: Opsen PKB dan BBNKB adalah tambahan pajak dalam persentase tertentu untuk kepentingan kas pemerintah daerah. (Uzone)

Sedikit informasi, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), opsen adalah tambahan pajak menurut persentase tertentu, yang biasanya diperuntukkan bagi kepentingan kas pemerintah daerah. Artinya, Opsen PKB dan Opsen BBNKB juga setali tiga uang.

Keduanya tertuang dalam UU No 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Dalam beleid tersebut, Pemerintah Provinsi bisa memungut opsen dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLBB), sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota dari PKB dan BBNKB.

Opsen untuk kendaraan bermotor yang ditetapkan pemkab atau pemkot adalah sebesar 66 persen dari PKB dan BBNKB yang diterima pemprov. Namun, Kementerian Keuangan menegaskan, pemberlakuan opsen pajak pada 2025 itu nggak akan menambah beban masyarakat atau wajib pajak.

“Opsen bukan beban tambahan; bukan pungutan yang ditambahkan. Tidak!” tegas Direktur Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Lydia Kurniawati Christyana belum lama ini.

Penurunan Tarif PKB dan BBNKB

Menurut Lydia, UU HKPD juga mengatur, pemberlakuan opsen akan dibarengi dengan penurunan tarif PKB dan BBNKB. Misalnya, tarif PKB yang sebelumnya 2 persen diturunkan hingga maksimal 1,2 persen agar bisa menerapkan opsen 66 persen dari pajak terhutang.

“Jadi, kurang tepat jika disebut pungutan tambahan, karena beban Wajib Pajak sekarang turun dari ketika (masih menerapkan) mazhab Undang-Undang 28/2009," papar dia.

Undang-undang yang dimaksud Lydia adalah UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah. Dalam aturan tersebut, PKB dipungut oleh kantor pelayanan pajak, lalu disetorkan ke kas pemprov untuk diteruskan sebesar 30 persen ke pemkab/pemkot alias sistem bagi hasil.

“Mekanisme bagi hasil tidak diberlakukan lagi dalam UU HKPD, karena tujuan opsen adalah memberikan kepastian penerimaan untuk kabupaten atau kota atas penerimaan PKB dan BBNKB, tanpa perlu menunggu provinsi membagikan hasilnya,” tutupnya.

Nah, gimana, sudah paham kan? Intinya, penambahan opsen ini nggak memperbesar tagihan pajak kendaraan bermotormu tahun depan. Jangan salah paham lagi ya, Millens! (Siti Khatijah/E07)