Inibaru.id – DPRD Jawa Tengah nggak mau sekadar "stempel" laporan tahunan. Ketua DPRD Jateng, Sumanto, punya misi khusus saat membuka workshop peningkatan kapasitas anggota dewan di Surakarta, Jumat (10/4/2026). Ia pengin bedah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2025 nggak cuma berakhir jadi tumpukan kertas normatif.

Sumanto menegaskan kalau hasil dari pembahasan LKPJ ini harus punya "taji" alias bisa langsung dieksekusi oleh pihak eksekutif maupun legislatif di masa depan.

“Rekomendasi yang dihasilkan harus konkret, memiliki skala prioritas, serta terukur agar dapat diikuti oleh eksekutif dan DPRD ke depan,” tegasnya.

Bukan Sekadar Main Angka

Bagi politikus PDI Perjuangan ini, LKPJ adalah cermin dari kerja nyata pemerintah selama setahun. Jadi, para anggota dewan punya PR buat menguliti satu-satu mana program yang jalan dan mana yang mandek.

Sumanto juga mewanti-wanti rekan-rekannya supaya jangan cuma silau dengan angka realisasi anggaran yang terserap banyak, tapi lihat juga indikator kinerjanya.

“Yang tidak kalah penting adalah mengidentifikasi akar persoalan, baik dari sisi kelembagaan, regulasi, maupun sumber daya yang menjadi penghambat pembangunan,” ujarnya.

Data Adalah Kunci

Biar nggak asal kritik, Sumanto menekankan pentingnya penggunaan data yang valid. Kalau datanya akurat, otomatis rekomendasi yang dihasilkan bakal lebih "nggigit" dan bisa dipertanggungjawabkan secara objektif.

Di akhir sambutannya, ia berharap workshop ini jadi wadah diskusi yang panas tapi produktif. Tujuannya biar kualitas pelayanan publik di Jawa Tengah makin oke dan pembangunan makin merata.

“Melalui forum ini, saya harapkan lahir rekomendasi yang mampu memperkuat akuntabilitas pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pembangunan yang lebih merata di Jawa Tengah,” pungkasnya.

Nah, kalau menurut kamu, program Pemprov Jateng mana nih yang paling butuh dievaluasi, Gez? (Ike P/E01)