Mengapa Aparat Hukum yang Paham Aturan Justru Melanggar dan Main Hakim Sendiri?

Inibaru.id - Akhir-akhir ini, kasus-kasus aparat penegak hukum yang terlibat dalam tindak main hakim sendiri dan bahkan melakukan kekerasan semakin sering muncul ke permukaan. Ironisnya, tindakan semacam ini dilakukan oleh mereka yang seharusnya mengayomi dan melindungi masyarakat, serta menjadi contoh dalam menegakkan hukum.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar: mengapa aparat yang paham hukum justru melanggarnya dengan mudah?

1. Penyalahgunaan Kekuasaan

Salah satu alasan utama di balik fenomena ini adalah penyalahgunaan kekuasaan. Aparat hukum memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan dalam situasi tertentu, tetapi sering kali kewenangan tersebut disalahgunakan untuk menegaskan dominasi mereka.

Hal ini mengakibatkan beberapa oknum merasa “di atas hukum” atau tidak akan mendapat sanksi yang berat jika melanggar aturan. Kondisi ini membuat mereka merasa bebas melakukan tindakan kekerasan atau main hakim sendiri, seolah mereka nggak tersentuh oleh hukum.

2. Kurangnya Pengawasan dan Akuntabilitas

Dibutuhkan pengawasan dan evauasi kerja yang transparan dan objektif untuk memberi hukum yang adil. (Antara/Rahmad)

Ketiadaan pengawasan yang ketat dan kurangnya akuntabilitas turut memperburuk situasi. Dalam beberapa kasus, kurangnya kontrol dari institusi yang lebih tinggi terhadap perilaku aparat hukum menciptakan ruang abu-abu di mana tindakan main hakim sendiri kerap terjadi. Jika sistem pengawasan dan evaluasi kerja yang objektif dan transparan nggak diterapkan dengan baik, aparat yang melakukan pelanggaran hukum cenderung merasa aman dari konsekuensi.

3. Budaya Kekerasan dalam Institusi Hukum

Dalam beberapa institusi hukum, masih ada budaya kekerasan yang mengakar, baik dalam proses latihan maupun dalam penerapan tugas sehari-hari. Budaya ini dapat membentuk mentalitas kekerasan pada sebagian aparat, di mana mereka melihat kekerasan sebagai cara yang efektif untuk menangani permasalahan, meskipun hal tersebut tidak sesuai dengan hukum.

Budaya seperti ini akhirnya menjauhkan mereka dari nilai-nilai yang seharusnya dijunjung, seperti keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

4. Rendahnya Kualitas Pelatihan Etika dan Hukum

Meskipun aparat hukum menerima pelatihan hukum, materi tentang etika sering kali nggak ditekankan dengan cukup serius. Rendahnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip etika dalam penegakan hukum membuat beberapa aparat lebih fokus pada prosedur teknis, sementara nilai-nilai moral dan etika menjadi kurang diutamakan.

Pelatihan etika yang baik sebenarnya dapat membantu aparat untuk mengendalikan emosi dan bertindak sesuai dengan batas-batas hukum, bahkan dalam situasi yang sulit.

5. Tekanan dan Beban Psikologis

Sebagian besar aparat hukum menghadapi tekanan psikologis dan beban pekerjaan yang tinggi, terutama di wilayah dengan tingkat kriminalitas tinggi atau konflik. Tekanan ini bisa memicu stres berlebih, yang terkadang mengarah pada tindakan agresif atau emosional. Jika aparat nggak dibekali dengan teknik pengendalian stres yang baik, mereka bisa meledak dalam situasi tertentu, yang berujung pada tindakan main hakim sendiri atau kekerasan fisik.

6. Sikap Apatis dan Ketidakpercayaan Publik terhadap Aparat Hukum

Maraknya tindakan main hakim sendiri oleh aparat hukum menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum. Ketidakpercayaan ini menjadi lingkaran setan, di mana aparat yang merasa kurang dihormati bisa merasa perlu menunjukkan “kekuasaan” mereka melalui kekerasan.

Ketika masyarakat menunjukkan sikap apatis atau bahkan melawan aparat, hal ini sering kali memperburuk konflik dan menimbulkan lebih banyak kasus kekerasan.

Dampak bagi Masyarakat dan Institusi

Tindakan main hakim sendiri oleh aparat hukum memiliki dampak yang sangat serius. Masyarakat yang merasa nggak aman dan nggak terlindungi oleh aparat akan semakin rentan terhadap konflik. Selain itu, tindakan ini merusak citra institusi hukum dan membuat orang kehilangan harapan terhadap keadilan yang seharusnya diberikan oleh negara. Jika terus dibiarkan, hal ini akan menggerus legitimasi hukum dan melemahkan sistem penegakan hukum di Indonesia.

Solusi dan Perbaikan

Untuk menangani masalah ini, perlu adanya perbaikan dari sisi institusi penegak hukum. Di antaranya, meningkatkan pengawasan internal dan ekternal terhadap perilaku aparat, memperketat rekrutmen, dan menyelenggarakan pelatihan etika dan pengendalian emosi yang lebih intensif. Di sisi lain, masyarakat juga harus didorong untuk melaporkan tindakan pelanggaran aparat dan mendukung proses hukum yang transparan.

Institusi penegak hukum perlu menunjukkan bahwa tidak ada yang berada di atas hukum, bahkan bagi aparat sekalipun. Membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan aparat yang mengayomi adalah langkah yang harus diambil, agar negara benar-benar bisa melindungi setiap warganya tanpa kecuali.

Prihatin banget ya kalau ada kasus aparat main hakim sendiri? Semoga para aparat paham dan menjunjung tinggi tugasnya sebagai pelindung masyarakat ya, Millens. (Siti Zumrokhatun/E05)