inibaru indonesia logo
Beranda
Hits
Jelang Pemilu 2024, Koalisi Masyarakat Sipil Dorong Moderasi Konten
Sabtu, 18 Feb 2023 10:00
Penulis:
Siti Khatijah
Siti Khatijah
Bagikan:
Para narasumber diskusi Countering Hate Speech and Disinformation Online in the Context of the 2024 Elections: Challenges and Opportunities, Kamis (16/2) di Jakarta.

Para narasumber diskusi Countering Hate Speech and Disinformation Online in the Context of the 2024 Elections: Challenges and Opportunities, Kamis (16/2) di Jakarta.

Konten yang beredar di dunia maya sangat banyak dan sulit dikontrol. Menjelang tahun Pemilu pastinya konten hoaks dan ujaran kebencian juga makin banyak. Oleh karena itu koalisi Damai yang terdiri dari masyarakat sipil meminta pihak-pihak berwenang melakukan moderasi konten.

Inibaru.id - Dunia digital bergulir cepat dan sangat dinamis. Di dalamnya ada banyak sisi positif dan negatif. Jika nggak bisa menjadi pribadi yang bijaksana dalam menyikapi setiap konten yang ada, maka kita bisa termakan hoaks atau kabar bohong.

Apalagi, tahun politik 2024 sudah kian dekat. Tentu saja konten yang berkaitan dengan pergantian Presiden RI semakin banyak dan nggak terkendali. Alangkah baiknya jika konten yang beredar bisa dimoderasi beberapa pihak yang berwenang.

Atas dasar itu, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) dengan dukungan program UNESCO-EU Project #SocialMedia4Peace menggelar diskusi dengan tajuk Countering Hate Speech and Disinformation Online in the Context of the 2024 Elections: Challenges and Opportunities, Kamis (16/2) di Jakarta.

Pembicara dalam diskusi yang diikuti oleh 150 peserta daring dan luring itu adalah Ketua Presidium Koalisi Damai Wijayanto, Head of Government Affairs and Public Policy YouTube Indonesia Danny Ardianto, Head of Communication and Information Unit, UNESCO Jakarta Ana Lomtadze, Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi Semuel Abrijani Pangerapan, dan Pemimpin Redaksi KBR.id Citra Dyah Prastuti sebagai moderator.

Koalisi Damai

Peluncuran Koalisi Demokratisasi dan Moderasi Ruang Digital Indonesia melibatkan 12 organisasi masyarakat sipi berlangsung di Jakarta, 16 Februari 2023.
Peluncuran Koalisi Demokratisasi dan Moderasi Ruang Digital Indonesia melibatkan 12 organisasi masyarakat sipi berlangsung di Jakarta, 16 Februari 2023.

Sebelum diskusi berlangsung, 12 organisasi masyarakat sipil meluncurkan Koalisi Damai, yaitu Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Jaringan Gusdurian, ICT Watch, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Center for Digital Society (CfDS) Universitas Gajah Mada, ECPAT Indonesia, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Yayasan Tifa, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Damai merupakan kependekan dari Demokratisasi dan Moderasi Ruang Digital Indonesia. Koalisi tersebut akan mendorong pemerintah dan platform digital, termasuk media sosial menerapkan moderasi konten digital dengan memperhatikan konteks lokal dan menghormati standar internasional tentang hak asasi manusia serta kebebasan berekspresi. Upaya ini penting dilakukan untuk melawan disinformasi dan ujaran kebencian yang beredar di ranah digital, terutama menghadapi Pemilu 2024.

Koalisi akan menyiapkan rekomendasi konkret menghadapi Pemilihan Umum 2024 ke depan untuk mendorong praktik moderasi konten yang merujuk pada hak asasi manusia.

“Di berbagai negara, disinformasi dan misinformasi telah terbukti melahirkan polarisasi politik, mengancam perdamaian, dan bahkan dapat berujung pada kekerasan fisik yang nyata. Untuk itu, memastikan ruang publik berisi informasi yang benar melalui praktik penyaringan atau moderasi konten adalah satu keharusan dengan tetap menghormati standar HAM dan kebebasan berekspresi serta memperhatikan konteks lokal,” kata Wijayanto, Ketua Presidium Koalisi Damai.

Moderasi Konten Masih Jadi Tantangan

Melihat harapan dari Koalisi Damai, bagaimana respons dari Kominfo, platform Youtube, dan UNESCO? Semuel mewakili Kominfo menyatakan, moderasi konten masih menjadi tantangan bagi pemerintah terutama dalam menyelaraskan standar komunitas platform digital dan regulasi lokal.

“Saya setuju, algoritma moderasi konten harus memperhatikan konteks lokal,” katanya.

Sedangkan Danny Ardianto menambahkan sebagai salah satu platform digital, Youtube telah berupaya membatasi sebaran konten berbahaya karena menyadari sebaran masif disinformasi dan ujaran kebencian. Meski demikian, dia menyampaikan mengalami tantangan memahami konteks lokal dalam praktik moderasi konten.

Ana Lomtadze dari UNESCO mendorong praktik moderasi konten dapat dilakukan secara setara dan transparan antara regulator dan masyarakat sipil.

“Kami berharap platform digital setuju membuka ruang komunikasi langsung dengan koalisi masyarakat sipil agar dapat memberikan masukan praktik moderasi konten yang sesuai standar internasional,” katanya.

Nah, sementara para pihak berwenang duduk bersama mendiskusikan cara menangkal hoaks dengan cara moderasi konten, kita sebagai netizen juga harus tumbuh lebih cerdas lagi ya, Millens. Tahun 2024 nanti jadilah netizen yang nggak mudah termakan kabar burung. (Siti Khatijah/E05)

Komentar

inibaru indonesia logo

Inibaru Media adalah perusahaan digital yang fokus memopulerkan potensi kekayaan lokal dan pop culture di Indonesia, khususnya Jawa Tengah. Menyajikan warna-warni Indonesia baru untuk generasi millenial.

Social Media

Copyright © 2024 Inibaru Media - Media Group. All Right Reserved