Inibaru.id – Meski selebritas Raffi Ahmad mengakui jika mobil berpelat RI 36 adalah fasilitas yang dia dapat, tetap saja kontroversi terhadap aksi pengawalan terhadap mobil tersebut nggak berhenti. Maklum, sudah banyak warga yang nggak berkenan dengan pengawalan berlebihan terhadap mobil pejabat di negara ini di tengah kesulitan warga yang harus berjibaku dengan kemacetan, jalan rusak, dan transportasi umum yang masih sangat kurang.
Sementara itu, belakangan sudah banyak informasi yang menyebut pejabat negara maju justru nggak memakai pengawal. Bahkan, ada yang memakai sepeda atau transportasi umum, lo! Makanya, kalau sampai ada pengawalan berlebihan terhadap mobil pejabat, kegeraman warga makin menjadi, deh.
Rekan saya yang kebetulan sedang menempuh pendidikan di Belanda dalam dua tahun belakangan, Ana, mengaku sudah beberapa kali melihat mantan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte bersepeda saat menuju tempat kerjanya. Saking biasanya melihat pemandangan ini, warga Belanda juga seperti nggak heboh melihat orang pemerintahan nomor 1 di Negeri Oranye ini di jalanan.
Realitasnya, Rutte dan banyak pejabat penting di negara yang secara sejarah dekat dengan Indonesia ini merasa nyaman dengan transportasi sederhana dan ramah lingkungan tersebut. Alasannya simpel, karena warga Belanda pada umumnya juga sering memakainya. Makanya, foto-foto Rutte naik sepeda ke kantor yang sudah bertahun-tahun beredar menunjukkan kalau dia memang sering memakainya, bukan karena pencitraan.
“Kalau kata teman saya orang Belanda, meski nggak semua, banyak pejabat yang memang terbiasa memakai sepeda. Bukan hal aneh juga melihat anggota parlemen yang sebutannya di sini Tweede Kamer naik bus atau kereta,” katanya lewat pesan WhatsApp, Minggu (12/1/2025).
Nggak jauh beda dengan di Belanda, di Swedia yang juga dikenal sebagai salah satu negara maju dengan penduduk yang paling bahagia di dunia, malah menerapkan aturan yang bikin pejabat pemerintahan maupun politisi nggak mendapatkan fasilitas mobil dinas ataupun mobil pribadi. Alasannya, para pejabat ini pengin merasakan kehidupan yang dialami warganya sehingga bisa menerapkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Makanya, bukan hal aneh melihat mereka ikut berdesak-desakan di kereta setiap pagi.
Bahkan, parlemen Swedia diketahui hanya punya tiga mobil dinas yang baru bisa dipakai untuk keperluan negara. Untuk urusan lain, transportasi umum solusinya, meski tentu saja mereka berhak mendapatkan tiket kereta dan pesawat tahunan kelas ekonomi untuk keperluan pekerjaan.
Gaji para pejabat dan anggota parlemen di Swedia juga nggak jauh beda dengan masyarakat biasa. Warga bahkan bisa melacak gaji dan pengeluaran wakil rakyat, hakim, menteri, dan pejabat lainnya, lo. Transparansi benar-benar dikedepankan di sana!
Karena mau memakai transportasi umum, wajar jika para pejabat jadi cukup banyak tahu seperti apa kondisi warganya yang nyata di lapangan. Pasalnya, selain di transportasi umum, mereka juga banyak yang berjalan kaki menuju stasiun atau halte. Mereka pun jadi bisa menerapkan kebijakan yang bisa memberikan manfaat bagi warganya.
Kalau menurutmu, jika pejabat terus berada di dalam mobil dinas yang dikawal berlebihan dan nggak mau touch the grass, apakah bakal bisa menerapkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat, Millens? (Arie Widodo/E10)
