Inibaru.id - Harga elpiji 3 kilogram (kg) yang selama ini sering bikin masyarakat pusing karena naik-turun sebentar lagi akan diubah pemerintah, Millens. Rencananya, pada 2026 mendatang, kebijakan elpiji 3 kg satu harga akan resmi diberlakukan di seluruh Indonesia.
Langkah ini diumumkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai upaya mengatasi masalah klasik yaitu harga yang nggak terkendali di banyak daerah. Selama ini, harga jual elpiji subsidi di lapangan kerap jauh lebih mahal dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah daerah. Bahkan, nggak jarang harga per tabung bisa melambung hingga Rp50 ribu.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana pun menegaskan kebijakan baru ini akan membuat harga lebih sederhana dan seragam, meski distribusinya tetap memperhatikan kondisi wilayah. “Kalau sekarang, kalau Pak Menteri kemarin bilang kan satu harga. Satu harga itu berarti satu, tidak ada wilayah. Satu Indonesia satu (harga),” ujarnya, Kamis (3/7).
Selama ini, penetapan harga elpiji memang bergantung pada kebijakan tiap pemerintah kabupaten atau kota. Akibatnya, pengawasan distribusi sering sulit dilakukan. Nah, kebijakan baru ini diharapkan akan membuat proses penyaluran lebih transparan.
Namun, skema satu harga elpiji 3 kg ini tak akan sepenuhnya sama seperti BBM satu harga yang sudah lebih dulu diterapkan. Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan teknis detailnya masih dalam pembahasan.
“Akan dibikinkan dulu Perpres-nya, ini masih dalam pembahasannya, nanti ada turunannya. Jadi semuanya nanti penetapan satu harga elpiji 3 kg. Jadi enggak ada lagi yang mainin harga segala macem. Tapi beda (dari skema BBM satu harga),” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyebut salah satu komponen penentuan harga nantinya adalah biaya logistik di tiap provinsi. Jadi, meskipun harganya akan ditetapkan pemerintah pusat, tetap ada penyesuaian sesuai ongkos distribusi. Skema ini disebut mirip dengan mekanisme harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax.
Jika kebijakan ini berjalan sesuai rencana, subsidi yang selama ini mencapai Rp80–Rp87 triliun per tahun diharapkan bisa lebih tepat sasaran. Rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro nggak perlu lagi khawatir membeli gas melon dengan harga selangit.
Kita tunggu bersama, akankah satu harga benar-benar membuat gas melon lebih terjangkau dan adil bagi semua? Atau kebijakan ini bakal berakhir sebagai gimmick belaka? (Siti Zumrokhatun/E05)
