Inibaru.id – Sudah dua tahun Yuliana menabung untuk memenuhi satu impiannya, yaitu bisa berkunjung ke Jepang di musim sakura. Dia berharap bisa melakukannya pada musim semi 2026 nanti. Tapi, belakangan dia dikejutkan dengan adanya kabar bahwa pemerintah Jepang akan menaikkan biaya visa dan pajak perjalanan bagi wisatawan asing yang mau datang ke negara tersebut mulai tahun depan.
Sebagai pekerja yang bergaji UMR Kota Semarang, dia mengaku khawatir kenaikan biaya pajak tersebut bakal membuat impiannya tertunda. Maklum, bukan hal mudah baginya untuk menyisihkan uang setiap bulan demi hal ini.
“Sampai saat ini sih belum ada kabar resmi soal berapa banyak kenaikan pajak keberangkatannya. Takutnya kalau lumayan banyak dan aku harus menata ulang lagi perhitungan pengeluaran untuk main ke Jepang, bisa-bisa malah nggak dapat musim sakuranya,” ucap Yuliana di kantornya di kawasan Jalan Pemuda Kota Semarang pada Kamis (30/10/2025).
Tapi, memangnya ada apa sih kok sampai Jepang mau menaikkan biaya visa dan pajak keberangkatan untuk wisatawan asing?
Kenaikan Pertama dalam 40 Tahun
Dilansir dari Japan Today, pemerintah Jepang menetapkan hal ini sebagai penyesuaian setelah lebih dari empat dekade nggak ada perubahan harga. FYI aja nih, kali terakhir biaya visa Jepang direvisi adalah pada 1978.
Selama ini, visa sekali masuk ke Jepang masih dibanderol sekitar 3.000 yen atau setara Rp350 ribu, sedangkan visa multiple entry berada di kisaran 6.000 yen atau sekitar Rp700 ribu. Nah, pejabat Jepang mengungkapkan bahwa tarif baru nantinya akan disesuaikan dengan standar negara-negara anggota G7 dan OECD, yang dikenal memiliki biaya visa lebih tinggi.
Kenaikan ini disebut tak terhindarkan. Selain karena inflasi yang menekan perekonomian domestik, langkah tersebut juga mencerminkan kebijakan baru pemerintah Jepang yang berusaha menambah pemasukan tanpa membebani warganya sendiri. Alih-alih menaikkan pajak penduduk, wisatawan asing pun jadi target deh
Pajak Keberangkatan Naik, Pendapatan Negara Bertambah
Selain biaya visa, Jepang juga akan menaikkan departure tax alias pajak keberangkatan. Selama ini, pajak tersebut sudah ditetapkan sebesar 1.000 yen (sekitar Rp 110 ribu) per orang dan otomatis termasuk dalam harga tiket pesawat.
Dengan kenaikan yang sedang disiapkan, pemerintah Jepang memperkirakan tambahan pemasukan bisa mencapai 300 miliar yen per tahun. Dana tersebut rencananya digunakan untuk meningkatkan infrastruktur pariwisata dan layanan imigrasi.
Sebagai kompensasi bagi warga Jepang, otoritas setempat juga sedang mempertimbangkan untuk menurunkan biaya perpanjangan paspor agar kebijakan ini tak terlalu memberatkan masyarakat domestik.
Pemeriksaan Digital Baru untuk Wisatawan
Tak hanya urusan biaya, Jepang juga bersiap memperkenalkan sistem baru bernama Japan Electronic System for Travel Authorization (JESTA) pada 2028. Sistem ini akan berlaku bagi wisatawan dari negara-negara bebas visa, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia.
Melalui JESTA, calon pelancong wajib mendaftar secara daring dengan mengunggah data paspor serta rincian perjalanan sebelum memasuki Jepang. Sistem ini dibuat untuk memperkuat keamanan dan mempermudah proses imigrasi di bandara.
Meski kebijakan baru ini masih akan berlaku tahun depan, banyak calon wisatawan seperti Yuliana yang mulai menimbang ulang rencana liburannya. “Kalau naiknya masih wajar sih nggak apa-apa. Tapi kalau bedanya jauh, mungkin aku bakal tunda dulu liburannya,” katanya sambil tersenyum pahit.
Ya, bagi pencinta budaya dan kuliner Jepang, 2026 tampaknya akan jadi tahun yang penuh perhitungan sebelum akhirnya bisa melihat sakura bermekaran di Negeri Matahari Terbit. Semoga saja kenaikannya nggak banyak ya, Gez? (Arie Widodo/E07)
