Inibaru.id – Dunia kerja Tanah Air dihebohkan dengan pengakuan sejumah pihak tentang bos perusahaan Cikarang yang mengajak karyawati staycation. Jika nggak mau menuruti permintaan tersebut, karyawati tersebut bisa nggak diperpanjang kontraknya atau kehilangan pekerjaan.
Salah seorang karyawati yang melaporkan perilaku atasannya adalah AD. Perempuan berusia 24 tahun ini bahkan sudah melaporkan kasus tersebut ke polisi pada Sabtu (6/5/2023) lalu. Kasie Humas Polres Metro Bekasi AKP Hotma Sitompul mengaku sudah menerima laporan ini dan akan melakukan pemanggilan terhadap pihak terlapor.
“Tentu akan kami layangkan undangan. Kami mulai klarifikasi ke korban dulu, setelah itu tinggal pelaku,” ucap Hotma sebagaimana dilansir dari Medcom, Minggu (7/5).
Nggak hanya mendapatkan penindakan oleh aparat kepolisian, sejumlah pihak lain juga ikut angkat bicara terkait hal ini, salah satunya adalah LSM Perempuan Mahardika. Mereka bahkan membeberkan temuan mengejutkan yang isinya adalah praktik mengajak karyawati kencan sudah dilakukan atasan perusahaan sejak bertahun-tahun yang lalu.
Menurut catatan LSM tersebut, pada 2017 lalu saja, terdapat 9 kasus buruh perempuan dari Kawasan Berikat Nusantara yang mendapatkan ajakan tersebut. Sayangnya, para buruh tersebut takut kehilangan pekerjaannya sehingga kasusnya nggak berlanjut lebih jauh dan akhirnya menguap begitu saja.
“Situasi ini memang nyata, dan sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Realitanya, posisi buruh (perempuan) itu rentan. Apalagi yang statusnya kerja kontrak dengan pemegang keputusan perpanjangan adalah manajemen,” ucap Koordinator LSM Perempuan Mahardika Mutiara Ika Pratiwi sebagaimana dilansid dari BBCIndonesia, Senin (8/5).
Setelah kasus ini viral di media sosial, pihak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga langsung melakukan tindakan. Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengaku sudah menghubungi AD dan berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengusut kasus-kasus serupa lainnya.
“Soalnya ini jelas-jelas merupakan tindakan kekerasan dan pelecehan seksual. Nggak hanya meminta tindakan hukum yang tegas, sepertinya perlu juga dilakukan sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan serta pelecehan seksual di tempat kerja. Kami akan segera berkoordinasi dengan asosiasi, serikat pekerja, pengelola kawasan industri, hingga Disnaker daerah,” ucapnya, Minggu (7/5).
Lebih dari itu, Kemenaker juga sudah menyediakan hotline bagi karyawan yang menjadi korban untuk melaporkan hal tersebut ke Call Center Kemnaker di nomor 1500630 atau dengan mengirimkan pesan SMS ke nomor 08119521150 serta 08119521151.
Satu hal yang pasti, jika pelaku terbukti melakukan tindakan tersebut, bisa diseret ke ranah hukum.
“Iya, soalnya itu ranahnya sudah lebih dari hubungan industrial. Sudah masuknya ke kewenangan pidana,” ungkap kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa barat Rachmat Garsadi.
Duh, memprihatinkan dan menyedihkan jika karyawati harus menghadapi ancaman seperti itu, ya. Semoga semakin banyak yang mau speak up sehingga kasus ini bisa segera ditangani dan nggak terulang lagi di masa depan. (Arie Widodo/E10)
