Tapi, mulai hari ini, Jumat (27/9/2024), rangkaian sesi
latihan bebas, kualifikasi, dan dua jenis balapan sprint race dan main race
bakal digelar hingga Minggu (29/9/2024). Nah, buat kamu yang nggak pengin
ketinggalan sedikit pun adu cepat kendaraan roda dua ini, pastikan dulu
mengecek jadwal lengkap MotoGP Indonesia berikut ini, Millens.

Sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya, balapan di Sirkuit
Mandalika pada akhir pekan ini nggak hanya untuk ajang MotoGP juga, melainkan untuk ajang Moto2 dan Moto3. Hal ini juga terjadi pada balapan-balapan
sebelumnya.

Nah, berikut adalah daftar pemenang balapan ketiga kelas
tersebut pada 2022 dan 2023 lalu di Sirkuit Mandalika.

Hm, kalau menurut kamu, siapa nih yang bakal
memenangi balapan MotoGP di Sirkuit Mandalika? (Arie
Widodo/E10)

Inibaru.id – Nggak
terasa, gelaran MotoGP di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat sudah
memasuki tahun ketiga. Jika sebelumnya sirkuit ini menggelar balapan di seri-seri
awal musim MotoGP, kali ini Mandalika kebagian seri ke-15 dari total 20 balapan
untuk musim 2024.

Layaknya pada tahun-tahun sebelumnya, unggahan foto-foto dan
video pembalap MotoGP yang sedang menikmati liburan di pantai-pantai yang indah
di Pulau Lombok viral di media sosial. Yap, balapan di sirkuit ini memang
memiliki vibes yang berbeda dengan
balapan di tempat lain. Di sini, selain mempersiapkan balapan, para pembalap
dan kru seperti mendapatkan kesempatan liburan di salah satu surga tercantik di
Indonesia.

Nggak pengin ketinggalan balapan MotoGP di Sirkuit Mandalika, Lombok, NTT? Simak yuk jadwal lengkapnya berikut ini!

Jadwal Lengkap MotoGP Indonesia di Sirkuit Mandalika Lombok 27-29 September 2024

Nomor urut 1 diusung oleh pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi. Mereka adalah pasangan andalan PDIP. Sementara nomor urut 2 adalah pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin yang diusung oleh koalisi besar yang terdiri atas sembilan parpol dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus.

Nah, jika kamu warga Jateng dan akan mengikuti pemilihan gubernur, pasti merasakan vibes persaingan tersebut, Millens. Meski begitu, kamu sebaiknya nggak menentukan pilihan atas dasar fanatisme saja ke salah satu calon. Pilihlah dengan objektif, salah satunya dengan mengetahui secara detail visi dan misi kedua paslon.

Belum tahu apa saja visi misi mereka? Yuk luangkan sedikit waktu untuk mengetahuinya!

Paslon ini memiliki visi "Jembatan Emas Mewujudkan Jawa Tengah Aman, Sejahtera, Berdikari dan Ramah Lingkungan". Sementara itu jargonnya adalah Access Point High Power (APHP).

Apa itu APHP? Itu artinya pasangan Andika-Hendi jika menang akan menjadi gubernur dan wakil yang berfungsi

sebagai alat masyarakat dan titik akses dengan daya tinggi untuk meningkatkan jaringan kolaborasi, keterbukaan, sinergitas, pada seluruh pemangku kepentingan pembangunan Jawa Tengah. Harapannya,&nbsp;perencanaan, implementasi, dan hasil pembangunan dapat menjangkau area yang lebih luas.

Ada delapan poin misi yang kelak menjadi komitmen mereka yang berorientasi kepada kepentingan bersama. Berikut poin-poinnya:

Paslon nomor 2 mengusung visi "Terwujudnya Provinsi Jawa Tengah sebagai Provinsi yang Maju, Berwibawa dan Berkelanjutan dengan Semangat Kolaboratif dan Responsif Menuju Indonesia Emas 2045. Sementara itu, jargonnya adalah "Ngopeni Ngelakoni"&nbsp;yang dinilai sebagai wujud pemimpin daerah yang menginspirasi.

Pasangan ini memiliki enam poin misi yang juga nggak kalah menarik untuk disimak.

Sudah menyimak visi misi keduanya? Menurutmu visi misi siapa yang paling masuk akal dan bisa terealisasi dengan baik di Jawa Tengah nih, Millens? Semoga kamu nggak bingung lagi, ya! (Siti Khatijah/E07)

Inibaru.id - Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng menjadi salah satu Pilkada 2024 yang mendapat banyak sorotan. Sebab, di wilayah yang terletak di tengah pulau Jawa ini kursi gubernur akan diperebutkan oleh dua nama besar dari dua instansi penting di Indonesia.

Sudah bukan rahasia, pilgub Jateng bisa kita lihat sebagai ajang adu kekuatan antara dominasi PDIP di Jateng dengan Jokowi effect. Nggak hanya itu, aroma persaingan kian kuat lantaran calon gubernur dari masing-masing kubu berasal dari instansi TNI dan Polri.

Sama-sama kuat dan memiliki banyak massa, masing-masing cagub Jateng juga mempunyai visi misi yang menarik untuk disimak.

Berebut Kursi Jateng 1 di Pilkada, Simak Visi Misi Masing-Masing Cagub!

Secara psikologis, mitos ini mungkin muncul dari rasa takut terhadap kondisi keuangan yang nggak stabil. Dengan membawa sedikit uang di dompet, seseorang merasa lebih siap menghadapi situasi darurat atau kebutuhan mendadak. Selain itu, memiliki uang di dompet, meskipun hanya sedikit, bisa memberikan rasa aman dan tenang secara emosional.

Namun, jika dilihat dari perspektif rasional, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung bahwa dompet kosong mempengaruhi kondisi keuangan seseorang. Keberhasilan finansial lebih dipengaruhi oleh perencanaan yang baik, disiplin dalam mengelola keuangan, serta kebiasaan menabung dan berinvestasi.

Kebiasaan menjaga dompet selalu terisi uang hanyalah cara untuk memberikan perasaan aman atau optimisme, bukan penentu rezeki.

Meskipun begitu, banyak orang yang memilih tetap memegang mitos ini sebagai pengingat untuk selalu menghargai uang, sekecil apapun jumlahnya. Selama keyakinan ini tidak mengganggu logika dan kebiasaan finansial yang sehat, tidak ada salahnya jika sebagian orang mempraktikkannya. Yang lebih penting adalah tetap bijak dalam mengelola keuangan, menabung, dan berinvestasi untuk masa depan.

Kalau kamu percaya mitos ini nggak, Millens? (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id - Mitos tentang larangan memiliki dompet kosong tanpa uang sama sekali sudah lama beredar di berbagai budaya, termasuk di Indonesia. Banyak yang percaya bahwa jika dompet nggak diisi dengan uang, maka pemiliknya akan mengalami kesulitan finansial atau rezekinya akan seret.

Mitos ini bahkan sering dihubungkan dengan keyakinan bahwa uang yang tersisa di dompet, sekecil apapun jumlahnya, memiliki kekuatan simbolis untuk menarik lebih banyak uang masuk.

Mitos mengenai larangan memiliki dompet kosong tanpa uang sudah lama beredar di berbagai budaya, termasuk di Indonesia. Banyak yang percaya bahwa dompet tanpa uang akan membawa kesulitan finansial atau rezeki yang seret. Namun, apakah benar dompet kosong bisa memengaruhi kondisi keuangan, atau hanya sekadar mitos yang memberikan rasa aman secara psikologis?

Mitos Larangan Dompet Kosong Tanpa Uang Sama Sekali

Kalau menurut data tersebut, selain karena melemahnya mata
uang Yen dalam beberapa waktu belakangan, ada hal lain yang bikin orang Jepang
malas pergi ke luar negeri. Salah satunya adalah banyaknya tempat-tempat
menarik yang ada di negeri sendiri.

Lebih dari itu, berkat perkembangan zaman, kini banyak
tempat makan yang menyajikan kuliner dari negara-negara asing yang buka di
Jepang. Bisa dikatakan, warga Jepang jadi bisa mencoba makanan-makanan tersebut
di negeri sendiri sehingga merasa nggak perlu mencobanya di negara aslinya.

Oleh karena itulah, menurut survey yang digelar ke responden
dengan usia 19 sampai 25 tahun, terungkap bahwa 57,3 persen dari mereka mengaku
nggak tertarik untuk ke luar negeri baik itu untuk jalan-jalan, belajar,
bekerja, apalagi pindah negara.

Penelitian kecil lain yang diungkap oleh TV Nemu Asahi&nbsp;yang melibatkan 300 murid level SMA juga mengungkap hasil yang nggak jauh berbeda.
Sebanyak 80 persen siswa-siswa ini nggak mau pergi ke luar negeri. Alasan dari
hal ini adalah:

&nbsp;Wah, dari fakta di Jepang ini membuktikan,&nbsp;ternyata kemampuan Bahasa
Inggris yang kurang bisa jadi penghalang besar anak muda malas ke luar negeri. Lebih dari itu, ternyata anak-anak muda di Jepang juga
mengalami masalah yang mirip dengan anak muda Indonesia, yaitu masih kurang
uang untuk pergi ke luar negeri.

Kalau kamu sudah punya paspor untuk pergi keluar negeri belum, Millens?&nbsp;(Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Beda
dengan paspor Indonesia yang hanya berada di peringkat ke-56 paspor terkuat di
dunia, paspor Jepang ada di peringkat ketiga. Dengan paspor ini, warga
Jepang bisa datang ke 194 negara tanpa memerlukan visa, sangat kontras dengan
pemegang paspor Indonesia yang hanya bisa mendapatkan "kemewahan" tersebut
untuk mengunjungi 39 negara.

Tapi, di balik besarnya kekuatan yang dipunyai paspor
Jepang, nggak semua warga Negeri Sakura ternyata tertarik untuk membuatnya. Menurut Unseen Japan pada Kamis (26/9/2024),
Asahi TV melaporkan bahwa hanya 17 persen warga Jepang yang punya paspor.
Jumlahnya sangat jauh tertinggal dengan 40 persen warga Korea Selatan yang
memilikinya dan 50 persen warga Amerika Serikat.

Hanya 17 persen orang Jepang yang memegang paspor. Bahkan 53 persen anak mudanya kini semakin malas untuk ke luar negeri untuk urusan apapun. Apa alasannya, ya?

Sedikit yang Punya Paspor, Orang Jepang Semakin Jarang ke Luar Negeri

"Oleh sebab itu, kita harus memberi perhatian lebih terhadap potensi-potensi pelanggaran netralitas ASN pada penyelenggaraan Pilkada tahun ini dengan melakukan pencegahan lebih dini dan masif,” kata Amin di Semarang, Jumat (27/9).

Jumlah pelanggaran ada 57 kasus netralitas ASN yang terjadi pada penyelenggaraan Pilkada di tahun 2020 dengan jumlah ASN yang terlibat sebanyak 114 orang. Dibandingkan tahun 2024 pelanggaran mengalami penurunan dengan jumlah 9 kasus dan jumlah ASN yang terlibat sebanyak 10 orang.&nbsp;

Terkait kasus netralitas TNI dan Polri pada Pemilihan sebelumnya tidak ada sama sekali. Namun, potensi pelanggaran yang dilakukan TNI dan Polri bisa saja terjadi pada Pemilihan 2024. Mengingat kedua Calon Gubernur Jawa Tengah berasal dari institusi TNI dan Polri.&nbsp;

"Jadi ini tentu menjadi perhatian kita bersama. ASN, TNI, dan POLRI dituntut untuk netral namun pada praktiknya ikut terlibat dalam pelanggaran-pelanggaran pemilihan, itu sangat mencederai kualitas pemilihan serentak yang berintegritas,” jelasnya.

Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Pemprov Jateng, Haerudin meminta agar ASN di lingkungan Pemprov Jateng dan Setda Kabupaten/Kota mematuhi aturan netralitas. Berbagai aturan sudah jelas dan dapat menjadi dasar yang kuat dan mengikat.

“Kami akan tindak tegas ASN yang masih tidak netral, sanksi yang diterima berat sampai dengan penurunan jabatan. Mari kita jaga amanah yang sudah dibebankan kepada kita masing masing!” kata Haerudin. (Danny Adriadhi Utama/E10)

Inibaru.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng menyatakan jumlah pelanggaran netralitas ASN lebih tinggi di pilkada dibandingkan dengan di pemilu. Pada pilkada, ada 9 kasus pelanggaran netralitas ASN yang terjadi pada penyelenggaraan Pilkada pada Pemilu 2024.

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Muhammad Amin mengatakan jumlah pelanggaran Netralitas ASN lebih tinggi di Pilkada dibandingkan dengan di Pemilu bisa disebabkan dua faktor. Pertama, kepentingan politik partisan ASN dengan calon Kepala Daerah lebih tinggi. Kedua, ASN lebih mengenal dan memiliki hubungan kekerabatan dengan calon Kepala Daerah.

Badan Pengawas Pemilu Jateng mewanti-wanti agar ASN, TNI, Polri menjaga netralitas pada ajang pilkada mendatang.&nbsp;&nbsp;

Sosialisasi Netralitas ASN, TNI, dan Polri; Bawaslu: Ada Sanksi Tegas!

Kenaikan PPN ini ternyata juga berimbas pada hal lain,
termasuk berupa pajak untuk Kegiatan Membangun Sendiri bangunan rumah. Hal ini
sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.30/2022 tentang PPN atas
Kegiatan Membangun Sendiri.

Di Pasal 3 dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa PPN
dihitung, dipungut, serta disetor orang pribadi atau badan yang melakukan
kegiatan membangun sendiri (rumah atau bangunan lainnya). Besaran dari pajak
tersebut adalah hasil perkalian 20 persen dengan tariff PPN yang diatur dalam
Pasal 7 Ayat 1 UU PPN yang diperbarui dalam UU HPP.

Makanya, jika sebelumnya pajak kegiatan membangun sendiri
adalah 2,2 persen yang merupakan 20 persen dari PPN 11 persen, nantinya saat
PPN jadi 12 persen mulai Tahun Baru, hitungan pajak kegiatan membangun sendiri
pun ikutan naik jadi 2,4 persen.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan, diungkap pula arti dari
kegiatan membangun sendiri, yaitu kegiatan membangun bangunan baik itu bangunan
baru atau memperluas bangunan lama, yang tidak dalam kegiatan usaha atau
pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya dipakai sendiri atau
pihak lain.

Lebih dari itu, dalam Pasal 3 aturan tersebut, dijelaskan
rincian terkait kegiatan membangun sendiri, yaitu:

·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Konstruksi utama bangunan terdiri atas kayu,
batu bata atau bahan sejenis, beton, dan/atau baja,

·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Bangunan akan dipakai jadi tempat
tinggal/kegiatan usaha,

·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Luas bangunan paling sedikit 200 meter persegi, dan

·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Kegiatan membangunnya bisa secara sekaligus
dalam jangka waktu tertentu atau secara bertahap namun nggak lebih dari dua
tahun.

Hm, ternyata memang sudah ada aturan terkait pajak membangun
rumah sendiri sejak dulu, ya, Millens.
Tapi, kenaikan pajak ini bisa diterima nggak, sih? (Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Meski
pajak bukanlah hal yang aneh diberlakukan di berbagai negara. Tapi dalam banyak
kasus, aturan pajak bisa memicu kontroversi. Nah, belakangan di Indonesia cukup
banyak aturan pajak yang masuk dalam kategori tersebut. Salah satunya adalah
pajak yang akan dikenakan bagi orang yang membangun rumah sendiri sebesar 2,4
persen. Kabarnya sih, pajak ini akan diberlakukan pada 1 Januari 2025 mendatang.

Memangnya, dari mana hitung-hitungan besaran pajak ini?
Kalau menurut laporan CNBC, Sabtu
(14/9/2024) sih, semua gara-gara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik dari 11
persen yang berlaku dari 1 April 2022 menjadi 12 persen mulai tahun baru nanti.
Aturan ini sudah ditetapkan dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi
Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Nggak hanya dikenakan pada orang yang membeli rumah, ternyata orang yang membangun rumah sendiri juga dikenakan pajak, lo. Seperti apa sih hitungannya?