Berlokasi di Dusun Cemanggal, Air Terjun Tirto Wening bisa
kamu capai setelah berkendara kurang lebih 1,5 kilometer setelah melalui
perkampungan padat penduduk. Jalanannya memang menanjak cukup ekstrem dan
sempit. 

Tapi, kamu nggak perlu khawatir karena pintu masuk penanda
air terjun ini cukup jelas di pinggir jalan dengan bangunan loket berwarna
cokelat di pinggir jalan. Usai memarkir kendaraan, kamu juga nggak perlu
trekking jauh-jauh untuk mencapai air terjunnya.

“Sayangnya, pas saya ke sana, sepertinya air terjunnya sudah
nggak diurus lagi ya. Jadi beberapa fasilitas seperti musala dan dekorasi
payungnya sudah rusak. Untungnya, air terjunnya bersih dan bagus meski nggak
begitu tinggi,” cerita Beni pada Minggu, (8/6/2025).

Hal lain yang bikin Beni cukup lega adalah toiletnya masih
bisa berfungsi meski sudah terlihat nggak terawat. Ditambah dengan jalur jalan
kakinya yang cenderung masih aman untuk siapa saja, dia pun merasa wisata ke
air terjun ini cukup layak dilakukan.

“Untuk wisata murah meriah dan nggak jauh dari rumah, tentu
saja sudah cukup bikin puas. Apalagi pemandangannya juga cukup asri,” ungkapnya.

Di bawah air terjun, terdapat kolam alami dan beberapa kolam
buatan yang bisa dipakai siapa saja untuk basah-basahan. Aliran airnya nggak
begitu deras sehingga aman untuk digunakan siapa saja, termasuk anak-anak.

Nggak jauh dari Air Terjun Tirto Wening yang segar ini, ada
juga tempat wisata lain yang nggak kalah menarik di Desa Munding, yaitu Bukit
Kembar Cemanggal. Dari bukit ini, terlihat pemandangan perbukitan yang cukup
spektakuler. Tapi, untuk mencapainya, harus berkendara lagi ke atas. Untuk tempat
wisata ini, Beni memilih untuk mengunjunginya lain waktu saja.

“Lain kali saja. Sudah cukup puas kok dengan air terjunnya,”
pungkas Beni.

Hm, jadi pengin melihat sendiri ya, seperti apa keindahan
Air Terjun Tirto Wening yang jarang terjamah wisatawan ini. Kamu sendiri,
apakah juga pengin ke sana, Millens? (Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Hampir setiap hari turun dari Bandungan
ke tempat kerjanya di Kota Semarang, Beni sering penasaran dengan satu gang dengan
gapura khas berwarna abu-abu bertuliskan “Selamat Datang di Desa Munding”. Lokasi
gang tersebut ada di Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang dan berjarak sekitar
200 meter dari SPBU Pakopen di lereng tenggara Gunung Ungaran.

Awalnya, dia mengira jika gang tersebut hanyalah gang menuju
desa pada umumnya. Tapi, dia sempat curiga karena sering banget ada angkutan
umum berhenti di depannya. Banyak pula muda-mudi dengan membawa kendaraan
berpelat luar kota yang masuk ke dalam gang tersebut. Usut punya usut, ternyata
ada beberapa tempat wisata yang menarik di Desa Munding. Salah satunya adalah
Air Terjun Tirto Wening.

Saking jarangnya dikunjungi wisatawan, Air Terjun Tirto Wening kini bahkan nggak lagi diurus dengan serius. Padahal, air terjun ini punya pemandangan yang cukup indah.&nbsp;

Masih Sepi Wisatawan, Air Terjun Tirto Wening Indahnya Kebangetan

Sedikit gambaran, untuk ukuran rata-rata di Indonesia, data center berpendingin air yang mengandalkan menara pendingin memerlukan listrik sebanding 1.000 rumah dan menghabiskan air hingga 26 juta liter per tahun per MW kapasitas .

Ya, di balik layar kecanggihan teknologi AI, terdapat ironi besar dan dampak lingkungan yang tampak menganga: jutaan liter air dan energi diperlukan sebagai tumbal untuk mendinginkan pusat data mereka. Inilah yang acap nggak disadari oleh kita, para pengguna teknologi ini.

Pernahkah kamu iseng menggunakan ChatGPT untuk sekadar lucu-lucuan atau curhat nggak penting, bahkan menambahkan kata "terima kasih" setelah prompt&nbsp;yang kamu berikan mendapatkan respons yang memuaskan? Terlihat sederhana, tapi sejatinya secara nggak langung kamu telah menghamburkan air di bumi.

Perlu kamu tahu bahwa data center AI membutuhkan air dalam volume raksasa. Menurut Investopedia, pelatihan model besar dapat menguapkan hingga 185.000 galon atau sekitar 700.000 liter air per sesi. Angka itu akan lebih besar saat musim panas.

Situasi ini menjadi semakin memprihatinkan jika data center ditempatkan di wilayah yang rawan kekeringan. Virginia, misalnya, tengah menyusun regulasi untuk menuntut estimasi penggunaan air di pusat data karena kekhawatiran tersebut.

Pada 2024 lalu,&nbsp;Times melaporkan, protes dan tekanan hukum sempat muncul Di Texas dan Chile terkait rencana pendirian pusat data sementara krisis air saat itu tengah terjadi. Protes terhadap Google juga sempat dilayangkan oleh para aktivis di Santiago, Ibu Kota Chile, meminta mereka mengubah sistem pendinginan air ke udara.

Pusat data adalah inti dari teknologi digital, termasuk AI; karena di situlah data diproses dan sistem dijalankan. Server di pusat data yang beroperasi terus-menerus bisa membuat suhu ruangan naik. Jika terlalu tinggi, perangkat bisa melambat atau rusak. 

Nah, untuk mencegah overheating,&nbsp;pusat data membutuhkan sistem pendingin yang stabil, efisien, dan beroperasi 24/7. Sistem pendingin ini biasanya menggunakan cooling tower yang berbasis air.&nbsp;Sistem ini bekerja dengan prinsip penguapan.

Air panas dari sistem pendingin server (biasanya berupa cairan yang menyerap panas dari server) dipompa ke bagian atas cooling tower, lalu disiram ke dalam menara melalui nozel hingga menyebar ke area yang lebih luas untuk mendinginkan ruangan.

Karena menguap, air yang digunakan nggak akan sepenuhnya kembali. Maka, pusat data harus terus-menerus menyedot suplai air baru dari sumber-sumber yang ada di sekitar kawasan pusat data. Kebutuhannya pun luar biasa, yang bahkan bisa mengakibatkan kekeringan di wilayah sekitarnya. Inilah yang mengkhawatirkan.

Nggak cuma air, penggunaan listrik dari data center juga menyumbang karbon dioksida (CO₂) yang cukup besar. Perusahaan seperti Amazon, Microsoft, Alphabet, dan Meta mencatat kenaikan emisi nggak langsung hingga 150 persen selama periode 2020–2023, yang diyakini karena meningkatnya aktivitas operasi AI.

Sektor digital, termasuk di dalamnya pusat data, menyumbang 2–4 persen emisi global. Ini belum termasuk emisi dari penggunaan listrik dunia yang tentu saja meningkat. Diperkirakan, emisi AI global akan mencapai 245 juta ton CO₂ per tahun pada 2035.

Lebih jauh dari itu, ekspansi pesat AI berarti perangkat keras seperti chip dan server akan cepat usang. Artinya, akan ada lebih banyak limbah elektronik yang dihasilkan oleh teknologi ini.

Teknologi AI diperkirakan akan menghasilkan 1,2–5 juta ton limbah yang dikenal sebagai e-waste itu pada 2030 atau setara 12 persen dari total e-waste dunia. Ini belum termasuk bahan mentah yang diperlukan dalam proses produksi chip dan perangkat keras lain untuk kebutuhan AI. Wah!

Harus diakui, kecerdasan buatan adalah sebuah lompatan besar dalam dunia teknologi. Namun, perlu dipahami bahwa dalam prosesnya, teknologi ini juga membebani bumi. Menurutmu, adakah hal yang kita bisa lakukan untuk mengurangi beban ini? (Siti Khatijah/E07)

Inibaru.id - Sebuah riset di University of California Riverside menemukan bahwa satu sesi tanya jawab atau sekitar 10-50 pertanyaan dalam platform kecerdasan buatan (AI) nyaris menghabiskan 2 liter air. Kebutuhan air ini digunakan untuk&nbsp;mendinginkan pusat data melalui cooling tower.

Pada 2027, kebutuhan air untuk melepas "dahaga" seluruh teknologi berbasis AI di dunia diperkirakan akan mencapai 4,2-6,6 miliar meter kubik per tahunnya. Kurang lebih ini setara dengan kebutuhan air di Denmark selama empat tahun, menurut penelitian yang dipublikasikan Cornell University.

Tanpa langkah antisipasi yang tepat, miliaran meter kubik air per tahun diperkirakan akan diperlukan sebagai 'tumbal' teknologi AI pada 2027; yang nilainya setara dengan kebutuhan air selama empat tahun di Denmark.

'Tumbal' Teknologi AI: Krisis Air dan Ledakan Emisi

“Ini adalah tindakan yang paling kompleks untuk masyarakat, dan RSUP Dr Hasan Sadikin mampu melakukannya. Saya bangga karena tindakan ini berhasil dengan hasil yang luar biasa,” tuturnya.

Sebagai informasi, sejak 2010, RS Hasan Sadikin sudah menangani 33 kasus kembar siam. Dari jumlah itu, 13 berhasil melalui proses pemisahan. Itu bukan sekadar angka, tapi deretan nyawa yang diberi harapan baru, serta cermin dari kemajuan layanan dan kapasitas rumah sakit rujukan tingkat nasional.

Namun, Menkes juga menyentil soal pembiayaan yang kerap jadi tantangan tersendiri. Dia menegaskan bahwa rumah sakit ke depan harus bisa menjalankan model subsidi silang agar layanan semacam ini tetap bisa diberikan tanpa membebani masyarakat.

“Karena itu saya bilang, rumah sakit harus punya model yang bisa subsidi silang, supaya kasus-kasus seperti ini tetap bisa ditangani dan masyarakat tidak terbebani,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Utama RS Hasan Sadikin dr Rachim Dinata Marsidi menekankan bahwa keberhasilan ini lahir dari kerja tim yang sangat solid. Mulai dari dokter berbagai spesialisasi, perawat, farmasi, ahli gizi, radiologi, psikolog, hingga tim manajemen rumah sakit, semuanya punya andil besar.

“Kami menjalankan pendekatan tiga tahap—praoperatif, intraoperatif, dan pascaoperatif—dengan perencanaan matang, simulasi berulang, teknologi terkini, dan pemantauan intensif di masa kritis,” jelasnya.

Tapi, lebih dari sekadar keberhasilan medis, dr Rachim mengingatkan bahwa kisah Nadia dan Nadira adalah alarm bagi pentingnya akses kehamilan yang berkualitas, edukasi yang menyeluruh, serta deteksi dini terhadap kondisi kehamilan khusus.

“Keberhasilan ini adalah simbol bahwa sistem rujukan nasional kita mampu menjawab tantangan medis kompleks dengan hasil optimal,” tambahnya.

Kisah dua bayi ini bukan cuma catatan medis. Ini adalah gambaran nyata bahwa setiap anak Indonesia berhak mendapatkan kesempatan untuk hidup dan tumbuh, apapun kondisi yang mereka bawa sejak lahir.

“Kami berharap kisah Nadia dan Nadira menjadi inspirasi dan harapan bagi banyak keluarga di seluruh Indonesia. Seiring akan dikembalikannya Nadia dan Nadira ke pangkuan keluarga tercinta, kami juga melepaskan harapan bahwa setiap anak Indonesia, betapapun kompleks kondisi medisnya, memiliki kesempatan yang adil untuk hidup, tumbuh, dan berkembang,” pungkas dr Rachim.

Terharu banget ya, Millens? Jika kamu percaya bahwa harapan bisa lahir dari ruang operasi, kisah Nadia dan Nadira adalah buktinya. Bahwa di tengah tantangan, selalu ada secercah cahaya yang mungkin akan terlihat. (Siti Zumrokhatun/E10)&nbsp;

Inibaru.id - Bandung kembali mencatatkan kisah yang menggetarkan hati dari ruang bedah. Bayi kembar siam asal Jawa Barat, Nadia dan Nadira, akhirnya bisa menatap dunia sebagai dua individu yang terpisah, berkat tangan-tangan hebat di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Hasan Sadikin, Bandung.

Bukan perkara mudah. Pemisahan bayi kembar siam adalah salah satu prosedur medis paling kompleks dalam layanan kesehatan ibu dan anak. Tapi tim medis RS Hasan Sadikin membuktikan bahwa Indonesia bisa. Operasi berjalan sukses, dan kini kedua bayi mungil itu tengah menjalani masa pemulihan dalam kondisi stabil.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin pun memberi apresiasi tinggi. Dalam sambutannya pada acara Kick Off Intervensi Pencegahan dan Penurunan Kematian Ibu dan Bayi, Selasa (10/6), Menkes menegaskan betapa krusialnya capaian ini dalam dunia kesehatan nasional.

Operasi pemisahan bayi kembar siam di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung nggak hanya menyelamatkan nyawa, tapi juga menegaskan kemajuan layanan medis Indonesia. Kisah Nadia dan Nadira pun jadi simbol harapan baru bagi banyak keluarga.&nbsp;

Kemajuan di Ruang Bedah; Nadia dan Nadira Kini Punya Tubuh Sendiri-Sendiri

Dwi bukanlah satu-satunya UMKM yang mengalami masalah ini. Banyak pelaku UMKM lainnya juga. Satu sisi mereka ingin adil terhadap karyawan, tapi di sisi lain, realitas usaha kecil nggak semulus yang dibayangkan.

"Mereka ada keluarga yang harus dibiayai; saya juga. Sementara, penghasilan nggak tetap. Sulit," keluhnya.

Layaknya keluhan Dwi terkait dengan menurunnya penjualan, sebenarnya dia nggak diwajibkan untuk memberikan upah UMR bagi karyawannya. Nggak percaya? Dalam Undang-undang Cipta Kerja Pasal 90B, ada ketentuan yang memungkinkan pelaku UMKM untuk memberikan upah di bawah upah minimum dalam kondisi tertentu. Regulasi ini memang menuai pro-kontra, namun dimaksudkan untuk memberi kelonggaran bagi pelaku UMKM agar tetap bisa bertahan.

Syaratnya, UMKM harus mempertimbangkan kemampuan usaha dan harus ada kesepakatan dengan pekerja. Jadi, bukan serta-merta menggaji rendah tanpa persetujuan.

Lebih dari itu, mereka harus memenuhi syarat sebagai UMKM sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

Nah, berikut adalah klasifikasi UMKM dibagi berdasarkan jumlah kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan.

"Kalau dari aturan itu, saya hitungannya masuk usaha mikro," ungkap Dwi.

Sejauh ini, karyawannya mengerti alasan mengapa dia hanya bisa menggaji mereka dengan upah di bawah UMR. Apalagi, keduanya sama-sama tahu sebanyak apa pemasukan bulanan dari lapak es durian yang mereka gelar.

"Karyawan saya ngerti kok kondisinya. Tapi ya tetap saja, rasanya berat bagi saya. Penginnya ya penjualan melimpah dan mereka bisa saya gaji dengan layak," pungkasnya.

Harapan Dwi juga jadi harapan semua pelaku UMKM di seluruh negeri. Semoga kondisi ekonomi Tanah Air membaik sehingga pelaku UMKM dan karyawannya bisa sejahtera. Setuju, Millens? (Arie Widodo/E10)

Inibaru.id - Sudah sekitar satu 8 tahun Dwi Kurnianto berjualan es durian di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Tapi, dalam tiga tahun belakangan, bisnisnya semakin berat untuk dijalani, seiring dengan semakin lesunya roda ekonomi.

Makanya, pas ada perdebatan sengit di media sosial terkait gaji karyawan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang masih di bawah upah minimum regional (UMR) dia bingung menanggapinya.

“Saya ini sebenarnya pengin banget ngegaji anak-anak sesuai UMR. Tapi ya gimana, penjualan makin sepi. Terkadang buat nutup modal saja ngos-ngosan. Tahun ini lapak saya bahkan hanya nyisa 2. Jadi penghasilan satu lapak buat karyawan, sisanya buat saya,” ucap laki-laki berusia 40 tahun tersebut pada Jumat (13/6/2025).

Sudah jadi rahasia umum kalau banyak karyawan UMKM nggak digaji setara UMR. Apakah berarti mereka melanggar aturan? Yuk simak sejumlah fakta-faktanya.

Dilema Pelaku UMKM; Pengin Menggaji Karyawan sesuai UMR, tapi Omzet Mepet

Tapi, apa sih yang dimaksud dengan transit bebas visa?

Jadi begini, semisal kamu bepergian dengan pesawat ke suatu negara yang dalam perjalanannya transit dulu di Tiongkok, kamu diperbolehkan keluar bandara untuk sekadar jalan-jalan, berwisata kuliner, atau melakukan hal lain di negeri tersebut untuk sementara sebelum melanjutkan perjalanan ke negara tujuan.

Saat transit, kamu nggak perlu mengurus visa lagi, dengan batas maksimal 10 hari. Namun, karena sifatnya adalah hanya bebas visa transit, kamu harus memastikan diri untuk melanjutkan perjalanan ke negara tujuan alih-alih kembali ke Tanah Air.&nbsp;

Lebih dari itu, hal ini juga hanya berlaku kalau kamu memasuki Tiongkok lewat 60 pelabuhan laut ataupun bandara yang memang masuk dalam program ini. Kalau soal di mana saja daftarnya, bisa kamu cari kok di internet.

Kalau kamu pengin mencoba menggunakan program transit bebas visa di Tiongkok, pastikan dulu memenuhi persyaratan berikut ini ya. Simak baik-baik!

Kalau semua persyaratan sudah siap, petugas imigrasi bakal memperbolehkanmu masuk ke Tiongkok dan melakukan aktivitas apa pun baik itu jalan-jalan, bisnis ringan, hingga mengunjungi rekan atau keluarga.

"Sebagai orang yang sering ada urusan bisnis ke luar negeri, kabar ini bagus buat saya karena berarti saya punya kesempatan jalan-jalan ke Tiongkok sembari transit di sana. Sudah lama saya pengin main ke Shanghai atau Beijing," ucap salah seorang pebisnis furniture dari Kota Semarang, Wisnu, menanggapi program baru ini pada Kamis (12/6/2025).

Yap, program transit bebas visa di Tiongkok ini memang cukup menarik, ya, meski baru bisa didapat kalau kita transit di sana sebelum ke negara lain. Tapi, kepikiran nggak untuk mencobanya agar bisa jalan-jalan di sana, Millens? (Arie Widodo/E10)

Inibaru.id - Mulai Kamis, 12 Juni 2025 kemarin, pemerintah Tiongkok resmi memasukkan Indonesia dalam daftar negara yang mendapatkan fasilitas transit bebas visa selama maksimal 240 jam (10 hari).

Aturan baru ini berlaku di 60 pelabuhan laut dan bandara di 24 provinsi Negeri Tirai Bambu, termasuk Beijing, Shanghai, Yunnan, Sichuan, dan provinsi strategis lainnya.&nbsp;

Menurut kantor berita setempat,&nbsp;Xinhua, kebijakan ini didukung oleh National Immigration Administration (NIA) Tiongkok dan bertujuan untuk meningkatkan arus turis, budaya, serta mempererat hubungan antarnegara.&nbsp;

Kalau kebetulan penerbanganmu transit di Tiongkok, kamu bisa lo memaksimalkan transit bebas visa di negara tersebut dan jalan-jalan di sana sampai 10 hari. Bagaimana cara agar bisa mendapatkannya, ya?

Begini Cara Mendapatkan Transit Bebas Visa ke Tiongkok

“Kalau menilik UU Nomor 4 tahun 2023 Pasal 189 ayat 4,
pemerintah memang bisa membuat program pensiun tambahan bersifat wajib untuk
pekerja,” ucapnya menukil&nbsp;Tirto,
Rabu (4/9/2024).

Tapi, yang namanya aturan yang masih dalam masa penggodokan,
tentu belum jelas. Ogi pun belum bisa memastikan siapa saja golongan pekerja
yang bakal terkena potongan ini atau seberapa minimal pendapatan pekerja yang
bakal mendapatkan potongan tersebut.

“Masih disusun. Nantinya pekerja yang penghasilannya lebih
dari nilai tertentu bakal terkena potongan ini,” kata Ogi.

Tunggu dulu, bukannya dana pensiun juga sudah ada di BPJS
Ketenagakerjaan, ya? Kalau soal ini, Ogi menyebut programnya bakal berbeda.
Apalagi, yang mengelola nantinya adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) atau
Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang akan ditentukan di kemudian hari.

Wacana ini langsung mendapatkan kritik tajam dari analis
ekonomi dan politik FINE Institute Kusfiardi. Alasannya, hal ini hanya akan
memberikan beban tambahan bagi pekerja yang pendapatannya rendah dan harus
berjuang untuk bertahan hidup dari satu gaji ke gaji berikutnya.

“Pungutan tambahan ini jauh dari aspek memberikan jaminan keamanan
finansial di masa pensiun. Mereka yang hidupnya bergantung pada setiap nominal
Rupiah dari gajinya, potongan ini akan sangat memberatkan,” ucapnya sebagaimana dikutip dari Watyutink, Kamis (5/9).

Hm, sepertinya wacana ini bakal bikin heboh seperti wacana
pungutan Tapera dulu, ya? Kalau menurutmu, program ini memang bakal
merugikan karena bakal membuat gaji bulanan jadi semakin kecil atau malah bagus
untuk memberikan dana pensiun lebih baik di kemudian hari, Millens? (Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Setelah
pembahasan tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) ditunda karena
mendapatkan protes dari banyak pihak, lagi-lagi muncul wacana pemotongan gaji
bulanan karyawan. Nama program yang bakal bikin gaji bulanan jadi semakin kecil
itu adalah Program Pensiun Tambahan.

Program ini kabarnya tengah digodok untuk menjadi Peraturan
Pemerintah (PP). Kalau menurut Kepala Eksekutif Pengwas Perasuransian,
Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono, PP
tersebut bakal jadi aturan turunan dari UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Tujuan dari aturan ini
adalah untuk membuat angka replacement
ratio di Indonesia naik.

Tunggu dulu, apa sih yang dimaksud dengan replacement ratio? Ternyata, ini adalah
rasio pendapatan karyawan saat pensiun jika dibandingkan dengan jumlah gaji
yang didapat saat masih bekerja. FYI
aja nih, angka replacement ratio
Indonesia sekarang masih sangat rendah, yaitu di angka 15-20 persen. Jauh di
bawah yang ditetapkan oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO), yaitu 40
persen dari pendapatan terakhir yang didapat pekerja sebelum pensiun.

Pemerintah sedang menggodok aturan baru untuk membuat gaji bulanan bakal kembali dipotong untuk Program Pensiun Tambahan. Untuk apa sih program yang satu ini?

Makin Kecil, Gaji Bulanan akan Kena Potongan Program Pensiun Tambahan

Pada kesempatan tersebut, Sumarno menyampaikan, seiring dengan rumah subsidi dari BP Tapera, Jateng juga telah membuat beragam program untuk menyediakan rumah bagi masyarakat dengan penghasilan rendah dan kurang mampu.

"Jateng punya program 'Tuku Omah Oleh Omah', perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), dan penyediaan rumah bersubsidi," terangnya.

Sumarno menjelaskan, program-program seperti perbaikan atau subsidi rumah penting direalisasikan karena rumah termasuk kebutuhan dasar masyarakat, sementara angka kebutuhan kepemilikan rumah atau backlog di Jateng cukup tinggi, yakni mencapai 324.855 unit.

Lebih jauh, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukinan (Disperakim) Jateng Arief Djatmiko mengatakan, realisasi program Tuku Omah Oleh Omah yang dilaksanakan sejak 2021 hingga pertengahan 2024 mencapai 1.700 unit.&nbsp;

"Karena sifatnya stimulan, kami berharap kabupaten dan kota di Jateng mampu mereplikasi program ini," kata dia.

Sementara itu, untuk program perbaikan RTLH di 35 kabupaten/ kota di Jateng, selama kurun 2024, pihaknya mengaku telah mengerjakan sebanyak 17 ribu unit rumah. Perbaikan tersebut tersebar di berbagai daerah di Jateng.

"Secara rutin, kami terus melakukan perbaikan-perbaikan, bahkan kami kolaborasikan dengan pemerintah pusat,&nbsp; kabupaten/ kota, Baznas, CSR, dan sukarelawan," ungkapnya. "Pengembang kami dorong untuk bekontribusi juga, terutama untuk mereka yang berpenghasilan rendah." (Danny Adriadhi Utama/E03

Inibaru.id - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) mengalokasikan pembiayaan rumah subsidi di Jawa Tengah sebanyak 11 ribu unit. Rumah subsidi tersebut disediakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang tersebar di 10 kabupaten/ kota.

Hal itu sebagaimana diungkapkan&nbsp;Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng Sumarno di sela-sela kegiatan memperingati Hari Perumahan Nasional di Mal Ciputra Semarang, Rabu (24/7/2024). Tak lupa, dia juga mengucapkan terima kasih kepada BP Tapera atas pengalokasian itu.

"Terima kasih kepada BP Tapera atas alokasi rumah subsidi di Jateng. (Rumah subsidi) ini tersebar di Kabupaten Semarang, Kendal, Demak, Batang, Kudus, Pati, Jepara, Temanggung, Grobogan, dan Kota Salatiga," terangnya.

Alokasi rumah subsidi BP Tapera untuk Jateng sebanyak 11 ribu unit disebar di 10 kabupaten/kota.

Rumah Subsidi BP Tapera, Jateng Dapat Jatah 11 Ribu Unit

"Regulasi teknis untuk mereka nanti dalam bentuk
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker)," kata Indah dalam
konferensi pers yang digelar Jumat (31/5/2024).

Sedikit informasi, berdasarkan PP Tapera, upah atau gaji para
pekerja di Tanah Air akan dipotong 3 persen untuk simpanan Tapera. Karyawan
membayar 2,5 persen saja, sedangkan 0,5 persen sisanya dibayar pemberi kerja
sebelum tanggal 10 tiap bulannya. Sementara, pekerja mandiri menanggung
sepenuhnya sendiri.

Dalam regulasi PP Tapera tersebut, pekerja ojol dan kurir logistik belum
termasuk di dalamnya, sebagaimana diungkapkan Komisioner Badan Pengelola Tapera
(BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho. Dia mengatakan, nantinya menjadi kewenangan BP
Tapera untuk mengaturnya.

"Kriteria yang paling penting adalah penghasilan mereka
di atas upah minimum,” terangnya dalam konferensi pers yang sama.

Pertanyaannya, kapan simpanan Tapera bisa dicairkan? Terkait
hal ini, kamu bisa mengacu pada UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan
Perumahan Rakyat, yang kemudian lebih detail dijelaskan melalui Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.

Dalam Pasal 24 ayat 1 PP Nomor 25 Tahun 2020, dijelaskan
bahwa simpanan peserta berhak dicairkan saat kepesertaan mereka berakhir. Pencairan
tersebut juga termasuk nilai dari hasil pemupukannya. Sementara, ayat 2
menegaskan, simpanan wajib diberikan maksimal tiga bulan setelahnya.

Pencairan simpanan Tapera akan dihitung berdasarkan jumlah
unit penyertaan yang kita miliki dan dikalikan nilai aktiva bersih per unit
penyertaan pada tanggal berakhirnya kepesertaan. BP Tapera melalui bank
kustodian bertanggung jawab sepenuhnya terkait hal ini.

Oya, ada empat kriteria peserta yang berhak mencairkan
simpanan Tapera, antara lain:

Gimana, gimana, ada komentar terkait beleid yang satu ini? Sehat-sehat
ya, Millens! Semoga rezeki semakin
bertambah, biar simpanan Tapera semakin besar! Ha-ha. (Siti Khatijah/E07)

Inibaru.id - Aturan
berkaitan dengan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) terus menuai kontroversi.
Yang terbaru, penghasilan para pekerja ojek online (ojol) juga bakal dipotong
untuk Tapera. Jika nantinya aturan tersebut berlaku, mereka mungkin akan
diperlakukan laiknya pekerja mandiri.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri mengungkapkan, regulasi teknis
terkait kemungkinan ojol dikenai potongan untuk Tapera tengah mereka susun.

Nggak hanya karyawan dan pekerja mandiri, ojol dan kurir juga bakal kena pungutan. Lalu, kapan mereka boleh mencairkan simpanan Tapera?

Mereka yang Kena Pungutan dan Boleh Mencairkan Simpanan Tapera

Ada yang memang sudah bekerja keras hingga punya uang cukup untuk
membeli rumah sebelum menikah. Ada yang diwariskan rumah oleh orang tuanya. Ada
pula yang membangun sendiri rumahnya di tanah yang sudah dia miliki sebelumnya
atau diwariskan keluarganya. Bisa dikatakan, mereka termasuk dalam golongan
orang yang nggak membutuhkan Tapera.

Sayangnya, menurut Komisioner Badan Pengelolaan Tapera (BP Tapera)
Heru Pudyo Nugroho, gaji mereka yang sudah punya rumah bakal tetap terkena potongan
Tapera. Alasannya, uang tersebut bakal dipakai untuk membantu
masyarakat lainnya yang pengin memiliki rumah. Istilahnya kerennya subsidi
silang.

Meski begitu, tatkala masa kepesertaan Tapera berakhir tatkala
mereka sudah berhenti bekerja atau sudah berusia 58 tahun, uang yang selama ini
dipotong dari gaji tersebut bakal dikembalikan ke mereka, Millens.

“Intinya meski sudah punya rumah ya ikut membantu yang belum punya
rumah agar bisa mendapatkan rumah. Tapi nanti dananya akan dikembalikan kok
bagi yang ikut iuran pada saat mereka sudah pensiun,” ungkap Heru sebagaimana
dilansir dari Detik, Senin
(27/5/2024).

Meski begitu, Heru menyebut aturan ini nggak saklek. Pihaknya masih membuka alternatif lain bagi mereka yang
sudah punya rumah agar bisa mendapatkan benefit dari iuran potongan Tapera
nantinya.

Asal kamu tahu saja, ya, Millens.
Aturan terkait dengan potongan Tapera ini ditetapkan Presiden Jokowi dalam Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 201 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP 25 Tahun 2020
tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Pada Pasal 15 aturan tersebut, disebutkan bahwa potongan Tapera
mencapai 3 persen dari gaji peserta pekerja mandiri. Kalau peserta pekerja
ditanggung brsama dengan pemberi kerja dengan rincian 0,5 persen pemberi kerja
dan 2,5 persen pekerja.

Nah, berikut adalah orang-orang yang gajinya kena potongan Tapera,
Millens.

·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
CPNS,

·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
ASN dan PPPK,

·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Prajurit TNI,

·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Prajurit siswa TNI,

·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Anggota Polri,

·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Pejabat negara,

·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Pekerja/buruh BUMN/BUMD,

·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Pekerja/buruh BUMDes,

·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Pekerja/buruh Badan Usaha Milik Swasta,

·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Pekerja yang nggak termasuk dalam golongan
yang disebutkan ssebelumnya namun menerima upah seperti pegawai BP Tapera,
pegawai Bank Indonesia, pegawai BPJS, dan WNA yang bekerja di Indonesia paling
singkat enam bulan, dan

·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Pekerja mandiri layaknya freelancer yang nggak memiliki penghasilan tetap.

Cukup mengejutkan ya kemunculan peraturan potongan Tapera ini.
Kalau kamu, setuju nggak dengan penerapan peraturan ini, Millens? (Arie Widodo/E05)

Inibaru.id
– Pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan yang cukup
kontroversial. Pasalnya, kini gaji para pekerja yang memenuhi kriteria
bakal kena potongan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Lantas, bagaimana dengan
mereka yang sudah punya rumah. Apakah bakal kena potongan Tapera juga?

Memang, nggak semua orang bisa dengan mudah mendapatkan rumah
karena belakangan ini harga rumah juga menggila di banyak tempat, khususnya di
kawasan perkotaan. Tapi, sudah banyak pula orang-orang, termasuk dari kalangan
generasi muda yang mampu membeli rumah.

Kebijakan baru pemerintah yang bikin gaji kena potongan Tapera (tabungan perumahan rakyat) langsung jadi kontroversi. Apakah yang sudah punya rumah juga bakal kena potongan tersebut?

Sudah Punya Rumah, Gaji Tetap Kena Potongan Tapera?

Besarnya potongan gaji diatur dalam Pasal 15 PP Nomor 25
Tahun 2020 sebesar 3 persen. Rinciannya, 2,5 persen dipotong dari gaji pekerja dan
0,5 persen dibayarkan oleh perusahaan (pemberi kerja).

Untuk pekerja yang nggak masuk dalam kategori yang disebutkan sebelumnya, nggak perlu bingung. Tetap bisa kok mengikuti program ini dengan menjadi peserta mandiri Tapera.
Sayangnya, bagi peserta pekerja mandiri, keseluruhan iuran Tapera sebesar 3
persen harus ditanggung sendiri.

Dana yang nantinya telah terkumpul akan ditingkatkan
nilainya lewat manajemen investasi guna meningkatkan aset BP Tapera. Peserta bisa
menggunakan dana ini untuk keperluan kepemilikan, pembangunan, atau perbaikan rumah. Dana mulai dapat digunakan setelah menjadi anggota minimal 12 bulan.

PP ini juga mengatur sanksi bagi pemberi kerja atau
perusahaan serta peserta pekerja mandiri yang nggak mengikuti aturan. Sanksi bagi perusahaan berupa peringatan tertulis, denda administratif, dan pencabutan
izin usaha. Sementara itu, bagi peserta pekerja mandiri ancamannya berupa sanksi administratif

Kepesertaan Tapera akan berakhir ketika peserta meninggal
dunia, peserta nggak lagi memenuhi kriteria selama 5 tahun berturut-turut, dan pekerja yang sudah memasuki masa pensiun atau pekerja mandiri yang memasuki usia 58 tahun. 

Ketika masa kepesertaan
berakhir, bisa mendapat pengembalian simpanan dalam bentuk deposito perbankan, surat
utang pemerintah pusat, surat utang pemerintah daerah, surat berharga
perumahan, atau investasi lainnya yang terjamin keamanannya

Pelaksanaan Tapera secara resmi akan berlaku pada 2021
nanti. Pada tahap pertama, Tapera berlaku bagi PNS, polisi, dan tentara. Tahap
kedua nantinya akan diperuntukkan bagi pegawai BUMN. Setelahnya, Tapera akan memberlakukan tahap terakhir yang bisa diikuti oleh pekerja swasta atau peserta mandiri.

Kamu setuju dengan adanya Tapera ini atau malah nggak, nih, Millens?&nbsp;(Kum/MG26/E07)

Inibaru.id – Program Perumahan untuk Rakyat ternyata benar-benar diseriusi oleh pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan
Perumahan Rakyat (Tapera). Badan Pengelola (BP) Tapera jugas sudah dibentuk untuk memastikan program ini berjalan lancar.

Tapera disiapkan untuk menyediakan dan menghimpun dana murah
jangka panjang demi memenuhi kebutuhan rumah layak dan terjangkau bagi
peserta sebagaimana tertulis pada Pasal
37 ayat 1 PP tersebut.

Pasal 7 PP itu menyatakan, dana Tapera didapat dari gaji
pekerja yang dipotong. Golongan pekerja yang mendapatkan fasilitas tersebut meliputi pejabat negara, Aparatur
Sipil Negara (ASN), Anggota TNI/Polri (termasuk prajurit siswa TNI), pekerja
BUMN, BUMD, BUMDes, dan pekerja swasta.

Pada 2021, Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) akan resmi beroperasi. Program ini dibuat pemerintah untuk memastikan masyarakat mendapatkan tempat tinggal yang layak dan terjangkau. Dana Tapera diambil dari gaji, baik untuk peserta yang bekerja di sektor publik atau swasta. Bagaimana rinciannya ya?