Meski Bipih ditetapkan Rp54,65 juta, jumlah yang harus dilunasi jemaah tidak sebesar angka tersebut. Pelunasan memperhitungkan setoran awal Rp25 juta, rata-rata saldo nilai manfaat pada rekening virtual sebesar Rp3,4 juta, serta dukungan pemerintah sekitar Rp3,2 juta per jemaah untuk komponen biaya haji di dalam negeri.

Dengan perhitungan tersebut, rata-rata pelunasan yang masih harus dibayarkan jemaah haji pada 2027 menjadi sekitar Rp23.248.825. Angka ini turun dibandingkan pelunasan haji 2026 yang rata-rata mencapai sekitar Rp26.433.806.

Artinya, beban pelunasan jemaah pada 2027 berkurang sekitar Rp3,18 juta atau Rp3,2 juta per jemaah.

Sementara itu, sebesar Rp43.817.526,35 per jemaah atau 44,50 persen dari total BPIH bersumber dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji.

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang juga menyampaikan bahwa pemerintah telah menyepakati mekanisme pembiayaan apabila terjadi perubahan situasi yang menyebabkan biaya penyelenggaraan haji meningkat.

“Laporan yang disampaikan bahwa pimpinan DPR telah berkomunikasi dengan Presiden, Presiden tidak berkeberatan andaikan terjadi biaya tambahan dengan situasi yang berubah,” kata Marwan.

Dengan demikian, total BPIH haji 2027 ditetapkan rata-rata Rp98,47 juta per jemaah, dengan 55,50 persen berasal dari Bipih jemaah dan 44,50 persen dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji. (Ike/E01)

Inibaru.id – Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M disepakati sebesar Rp98.466.351,35 per jemaah. Dari jumlah tersebut, biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang menjadi tanggungan jemaah ditetapkan sebesar Rp54.648.825 atau 55,50 persen dari total BPIH.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam pembahasan Panitia Kerja (Panja) BPIH Komisi VIII DPR RI bersama Panja Pemerintah. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, struktur pembiayaan itu tetap mempertimbangkan kemampuan jemaah sekaligus keberlanjutan pengelolaan dana haji.

“Panja Komisi VIII DPR RI dan Panja Pemerintah mengenai BPIH sepakat bahwa BPIH tahun 1448 Hijriah 2027, per jemaah rata-rata sebesar Rp98.466.351,35,” kata Dasco saat memimpin rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2026).

BPIH 1448 H/2027 M disepakati rata-rata Rp98,46 juta per jemaah, dengan rata-rata pelunasan yang harus dibayarkan jemaah sekitar Rp23,24 juta.

Biaya Haji 2027 Ditetapkan Rp98,4 Juta, Jemaah Menanggung Sekitar Rp54,6 Juta

Dalam klasifikasi FIM, Grade A merupakan tingkat lisensi yang mencakup penyelenggaraan Grand Prix. Berdasarkan laporan inspeksi, Pertamina Mandalika International Circuit dinyatakan memenuhi standar FIM untuk menggelar kejuaraan dunia Grand Prix pada 2026.

Dokumen lisensi tersebut mencatat panjang lintasan Mandalika mencapai 4.301 meter, dengan posisi pole position di sisi kiri.

Penerbitan homologasi juga melibatkan pemeriksaan berbagai aspek keselamatan dan fasilitas pendukung balapan. Elemen yang diperiksa meliputi area run-off, hamparan kerikil (gravel bed), penghalang ban (tyre barrier), marka lintasan, starting grid, pit lane, pos marshal, hingga sistem lampu dan panel LED.

FIM juga mensyaratkan ketersediaan perangkat keselamatan cadangan serta tim yang mampu melakukan perbaikan atau penggantian dengan cepat apabila terjadi kerusakan akibat insiden.

Persyaratan serupa berlaku untuk sistem lampu dan panel LED di pos marshal. Sirkuit harus menyediakan unit cadangan dan dua control board untuk mengantisipasi gangguan selama kejuaraan dunia berlangsung.

Selain itu, pemeliharaan lintasan harus dilakukan secara berkala. Area di sekitar lintasan dan run-off wajib bebas dari hambatan, sedangkan gravel bed harus dibersihkan dan diratakan agar kondisinya tetap sesuai standar.

Sirkuit juga harus memiliki peralatan untuk membersihkan tumpahan oli, bahan bakar, dan material lain yang berpotensi membahayakan pembalap. Dalam laporan inspeksi kali ini, terdapat satu pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum balapan, yakni membersihkan pit line setelah seluruh operasi pengiriman logistik (freight) selesai.

Direktur Utama MGPA Ananda Mikola menyebut perolehan homologasi Grade A sebagai penegasan atas kesiapan sirkuit dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan MotoGP Indonesia 2026.

“Diperolehnya Homologasi Grade A dari FIM menjadi momentum penting sekaligus penegasan bahwa Pertamina Mandalika International Circuit telah memenuhi standar yang ditetapkan untuk penyelenggaraan FIM Grand Prix World Championship. Ini merupakan hasil dari kerja bersama dan komitmen seluruh pihak yang selama ini memastikan setiap aspek kesiapan sirkuit dan penyelenggaraan terus memenuhi standar internasional,” ujar Ananda.

Menurutnya, pengesahan tersebut bukan sekadar pencapaian bagi sirkuit, melainkan juga bagian dari kesiapan Indonesia menyambut pembalap, tim, dan penggemar MotoGP dari berbagai negara.

“Dengan homologasi ini, kami semakin siap menyambut Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Kami ingin memastikan bahwa seluruh rangkaian event dapat berlangsung dengan aman, profesional, dan memberikan pengalaman terbaik bagi pembalap, tim, penonton, serta seluruh masyarakat yang menjadi bagian dari momentum MotoGP di Indonesia,” tutupnya.

Dengan diterbitkannya Circuit Licence Nomor 1277, Pertamina Mandalika International Circuit mengantongi lisensi Grade A yang berlaku untuk musim 2026. Pengesahan ini menjadi salah satu landasan teknis penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia yang dijadwalkan berlangsung pada 9–11 Oktober 2026. (Ike/E01)

Inibaru.id – Pertamina Mandalika International Circuit resmi memperoleh homologasi Grade A dari Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) untuk musim 2026. Pengesahan ini memastikan sirkuit yang berada di kawasan The Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), memenuhi standar untuk menggelar ajang FIM Grand Prix World Championship, termasuk MotoGP Indonesia pada 9–11 Oktober 2026.

Homologasi tersebut diterbitkan setelah inspeksi final pada 8 Oktober 2026. Hasil pemeriksaan itu tercantum dalam Pertamina Mandalika Intl Street Circuit Homologation Report dan dituangkan melalui Circuit Licence Nomor 1277.

Inspeksi dipimpin Tomé Alfonso selaku FIM MotoGP Safety Officer atas nama FIM CCR Circuits Homologation Committee. Sejumlah perwakilan Mandalika Grand Prix Association (MGPA), Dorna, dan ofisial MotoGP turut hadir untuk memastikan kesiapan sirkuit.

Sirkuit Mandalika resmi mengantongi homologasi Grade A dari FIM untuk musim 2026 setelah dinyatakan memenuhi standar keselamatan dan penyelenggaraan MotoGP.

Sirkuit Mandalika Kantongi Homologasi Grade A FIM untuk MotoGP 2026

Dalam bahasa Jawa, rondo berarti janda. Sementara royal dalam penggunaan sehari-hari dapat merujuk pada sifat suka memberi atau tidak pelit. Dari sini, berkembang cerita bahwa Rondo Royal berkaitan dengan seorang janda yang dikenal gemar membagikan makanan kepada orang-orang di sekitarnya.

Ada pula penafsiran yang memaknai Rondo Royal secara harfiah sebagai “janda mewah”. Namun, berbagai cerita tersebut lebih banyak berkembang sebagai kisah lisan dan belum dapat dipastikan sebagai asal-usul nama yang sebenarnya.

Penjelasan lain justru tidak mengaitkan rondo dengan kata “janda”. Istilah tersebut disebut bisa berasal dari kata rodo atau rada yang berarti “agak” atau “hampir”. Dalam pelafalan masyarakat di wilayah pesisir utara Jawa, kata rodo kemudian terdengar seperti rondo.

Jika menggunakan penafsiran tersebut, Rondo Royal dapat dimaknai sebagai “agak mewah”. Penyebutan ini dikaitkan dengan proses pengolahan tape yang dianggap lebih istimewa dibandingkan singkong yang dikonsumsi secara sederhana.

Terlepas dari asal-usul namanya yang belum memiliki satu versi pasti, Rondo Royal menunjukkan bagaimana sebuah makanan sederhana dapat memiliki cerita yang beragam. Dari tape singkong yang difermentasi, kemudian dibalut tepung dan digoreng, lahirlah jajanan dengan nama yang hingga kini masih membuat orang penasaran.

Jadi, kalau mendengar Rondo Royal, jangan buru-buru membayangkan sosok janda. Bisa jadi, yang dimaksud justru tape goreng sederhana yang telah menjadi bagian dari ragam kuliner tradisional Jawa. (Ike/E01)

Inibaru.id - Mendengar nama Rondo Royal, orang mungkin langsung bertanya-tanya apa hubungannya jajanan ini dengan “janda” dan sesuatu yang mewah. Padahal, Rondo Royal merupakan jajanan tradisional berbahan dasar tape singkong yang cukup dikenal di sejumlah daerah di Jawa Tengah, termasuk Jepara.

Cara membuatnya terbilang sederhana. Tape singkong dibentuk atau dipotong sesuai kebutuhan, kemudian dibalut dengan adonan tepung dan digoreng hingga berwarna keemasan. Beberapa orang menambahkan gula merah sebagai isian. Hasilnya, rasa manis dan sedikit asam dari tape berpadu dengan lapisan luar yang gurih.

Di beberapa daerah, jajanan ini lebih dikenal dengan sebutan tape goreng. Sementara di Jepara bagian selatan, makanan serupa juga dikenal dengan nama manyos. Namun, nama Rondo Royal menjadi salah satu penyebutan yang paling menarik perhatian karena maknanya yang terdengar unik.

Rondo Royal merupakan jajanan tradisional berbahan tape singkong yang digoreng dengan balutan tepung dan dikenal di sejumlah daerah Jawa Tengah, termasuk Jepara.

Mengulik Asal Nama Rondo Royal, Jajanan Tape Goreng Khas Jepara

Capaian tahun ini melampaui jumlah penonton MotoGP Mandalika pada tahun-tahun sebelumnya. Pada 2025, total penonton tercatat sebanyak 140.324 orang, sedangkan pada 2024 mencapai 121.252 orang. Adapun pada 2023 dan 2022, jumlahnya masing-masing 102.929 orang dan 102.801 orang.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026. Menurutnya, rekor jumlah penonton menjadi salah satu catatan penting dari pelaksanaan ajang balap motor kelas dunia tersebut.

"Luar biasa! Breaking record, 157 ribu penonton! Tepuk tangannya buat semua!" ujar Erick saat ditemui seusai MotoGP Mandalika 2026 di paddock Sirkuit Mandalika.

Erick menilai penyelenggaraan ajang olahraga internasional seperti MotoGP turut membantu menggerakkan perekonomian daerah. Kehadiran penonton dari berbagai wilayah dan negara berpotensi meningkatkan aktivitas pariwisata, perhotelan, kuliner, transportasi, hingga usaha masyarakat setempat.

Antusiasme penonton pada tahun ini juga didukung kehadiran pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama dan Mario Aji. Selain itu, persaingan para pembalap dunia turut menjadi daya tarik bagi penggemar yang datang langsung ke sirkuit.

Selain mencetak rekor penonton, MotoGP Mandalika 2026 diharapkan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat sekitar. Erick menyampaikan optimisme bahwa target perputaran uang dan dampak ekonomi sebesar Rp 5 triliun dapat tercapai.

"Target Rp 5 triliun saya yakin tembus. Pak Gubernur happy, masyarakat happy, tingkat kemiskinan di dekat sini turun hampir 3 persen. Ke depan, MotoGP harus bisa lebih baik lagi," tegasnya.

Erick juga menyinggung penurunan angka kemiskinan di NTB yang disampaikan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal, dari 14 persen menjadi 11 persen. Namun, capaian tersebut merupakan perkembangan kondisi daerah yang tidak dapat serta-merta dikaitkan hanya dengan penyelenggaraan MotoGP.

Ke depan, Erick mendorong pengembangan fasilitas olahraga di kawasan Mandalika agar tidak hanya mengandalkan balap motor. Dia menantang PT InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) untuk melengkapi kawasan tersebut dengan berbagai sarana olahraga, seperti lapangan golf, jalur jogging, dan arena tenis.

Pengembangan fasilitas itu diharapkan dapat memperkuat posisi Mandalika sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sekaligus destinasi olahraga dan pariwisata.

Rekor 157.875 penonton menjadi capaian penting bagi MotoGP Mandalika 2026. Tantangan selanjutnya adalah menjaga daya tarik ajang tersebut sekaligus memastikan manfaat ekonomi dari penyelenggaraannya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. (Ike/E01)

Inibaru.id – Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 mencatatkan rekor baru jumlah penonton di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Selama tiga hari penyelenggaraan, 9–11 Oktober 2026, total penonton mencapai 157.875 orang.

Berdasarkan data Dorna yang dimuat laman Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), jumlah penonton terus meningkat sejak hari pertama hingga balapan utama pada Minggu (11/10/2026).

Pada Jumat (9/10), tercatat 39.510 penonton hadir di sirkuit. Jumlah tersebut meningkat menjadi 53.296 orang pada Sabtu (10/10), sebelum mencapai puncaknya sebanyak 65.069 orang pada Minggu.

MotoGP Mandalika 2026 mencetak rekor baru dengan total 157.875 penonton selama tiga hari penyelenggaraan, melampaui capaian tahun-tahun sebelumnya.

Penonton MotoGP Mandalika 2026 Tembus 157 Ribu, Cetak Rekor Baru

Selain untuk program perumahan pemerintah, penggunaan genteng produksi lokal diharapkan dapat diperluas ke proyek-proyek perumahan yang dikerjakan pengembang swasta.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah July Emmylia mengatakan, meningkatnya kebutuhan genteng dari berbagai program pemerintah berpotensi memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian daerah.

“Kalau potensi ekonomi, pasti ini akan memberikan multiplier effect. Mulai dari UKM-nya sendiri, kemudian angkutan, hingga toko-tokonya, semua bergerak,” katanya.

Menurut July, program ini menjadi peluang bagi IKM genteng untuk memperluas pasar dan meningkatkan kapasitas produksi. Meski begitu, pemerintah perlu mengantisipasi lonjakan permintaan yang muncul secara bersamaan dari berbagai program pembangunan.

Besarnya peluang pasar terlihat dari kebutuhan genteng untuk sejumlah program perumahan. Pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2025, sebanyak 3.257 dari total 7.532 unit rumah menggunakan genteng sebagai penutup atap.

Sementara itu, kebutuhan genteng untuk Program Bedah Rumah 2026 diperkirakan mencapai sekitar 4,7 juta keping.

Berdasarkan identifikasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa III, terdapat 21 produsen atau unit usaha genteng tanah liat di delapan kabupaten di Jawa Tengah. Daerah tersebut meliputi Banyumas, Pekalongan, Banjarnegara, Kebumen, Jepara, Grobogan, Sukoharjo, dan Kabupaten Magelang.

Keberadaan sentra produksi tersebut menjadi modal bagi Jawa Tengah untuk memenuhi kebutuhan genteng sekaligus memperkuat industri lokal.

Untuk meningkatkan daya saing produk, Pemprov Jateng mendorong standardisasi genteng melalui pengujian mutu, pendampingan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), serta peningkatan kapasitas produksi.

Kebutuhan pembiayaan untuk pengujian mutu bagi 21 IKM genteng diperkirakan mencapai Rp20,58 juta. Adapun kebutuhan sertifikasi SNI mencapai Rp220,5 juta, sehingga total pembiayaan yang diperlukan sebesar Rp241,08 juta.

Bank Jateng telah menyatakan dukungannya terhadap pembiayaan tersebut.

Melalui upaya ini, genteng produksi lokal diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan program pemerintah, tetapi juga memiliki kualitas dan daya saing yang lebih baik untuk menjangkau pasar perumahan yang lebih luas.

Standardisasi juga menjadi bagian penting dalam memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan mutu, terutama ketika permintaan meningkat dalam jumlah besar.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jawa Tengah Boedyo Dharmawan mengatakan, program gentengisasi akan disinergikan dengan Program Tiga Juta Rumah.

“Tentu saja kita pemerintah daerah dan seluruh elemen sektoral akan mendukung program Pak Presiden tentang Gerakan ASRI, yaitu gentengisasi, juga akan disinergikan dengan Program Tiga Juta Rumah,” katanya.

Pada tahap awal, pemanfaatan genteng lokal diarahkan untuk proyek bedah rumah pemerintah. Selanjutnya, Pemprov Jateng berupaya memperluas penggunaannya melalui keterlibatan pengembang perumahan.

“Kami akan mencoba, barangkali ada pengembang atau developer yang kita dorong untuk ikut juga mendukung program gentengisasi ini, dengan memanfaatkan genteng pada proyek-proyek perumahan mereka,” ujarnya.

Pelibatan pengembang diharapkan dapat memperluas pasar bagi produsen lokal sekaligus menjaga keberlanjutan permintaan setelah program pemerintah berjalan.

Dengan rencana peluncuran pada akhir November 2026, program gentengisasi menjadi salah satu upaya Pemprov Jateng untuk menghubungkan kebutuhan pembangunan perumahan dengan penguatan industri daerah. Jika berjalan sesuai rencana, manfaatnya berpotensi dirasakan oleh banyak pihak, mulai dari perajin genteng, pelaku IKM, pekerja angkutan, hingga pemilik toko bangunan. (Ning/E01)

Inibaru.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai mematangkan program gentengisasi yang menjadi bagian dari Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah). Program ini diproyeksikan membuka peluang pasar bagi industri kecil dan menengah (IKM) genteng lokal sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi membahas persiapan program tersebut bersama jajaran pemerintah daerah di ruang kerjanya, Rabu (7/10/2026). Dia meminta pelaksanaannya disesuaikan dengan kesiapan produksi, distribusi, dan pembiayaan agar tidak membebani daerah.

Program Genteng Jawa Tengah direncanakan diluncurkan pada akhir November 2026 dengan kebutuhan awal sekitar 1,1 juta keping genteng. Pemprov Jateng juga mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan secara bertahap agar industri lokal mampu memenuhi permintaan.

Pemprov Jawa Tengah mematangkan program gentengisasi dengan kebutuhan awal 1,1 juta keping genteng untuk memperluas pasar produk lokal sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.

Gentengisasi Jateng Disiapkan, 1,1 Juta Keping Genteng Dibutuhkan

"Berdasarkan hasil evaluasi dan masukan dari asosiasi dunia usaha dan industri, pemerintah memandang perlu melakukan penyesuaian masa penahapan untuk memberikan ruang yang memadai bagi penguatan ekosistem dan kesiapan seluruh pihak yang terlibat," jelas Susiwijono dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/10/2026).

Perpanjangan tersebut dilakukan melalui perubahan PP Nomor 42 Tahun 2024. Sejumlah tenggat waktu kewajiban sertifikasi halal pun mengalami penyesuaian.

Salah satu perubahan terdapat pada Pasal 160 yang mengatur kewajiban sertifikasi halal untuk produk dan jasa tertentu.

Bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), masa penahapan kewajiban sertifikasi halal untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan diperpanjang hingga 17 Oktober 2028.

Sementara itu, kewajiban sertifikasi halal untuk jasa yang berkaitan dengan makanan, minuman, dan hasil sembelihan, dengan pengecualian jasa penyembelihan, mulai diberlakukan pada 18 Oktober 2028.

Penyesuaian juga berlaku bagi produk makanan, minuman, dan hasil sembelihan serta jasa penyembelihan yang berasal dari luar negeri. Kewajiban sertifikasi halal untuk kategori tersebut mulai berlaku pada 18 Oktober 2028 dengan mempertimbangkan penyelesaian kerja sama saling pengakuan sertifikat halal.

Selain itu, pemerintah memperpanjang masa penahapan sertifikasi halal bagi sejumlah kelompok produk yang sebelumnya ditargetkan selesai pada 2026. Berdasarkan perubahan Pasal 161 huruf a, d, e, f, dan g, batas akhir masa penahapan untuk kelompok produk tersebut disesuaikan menjadi 17 Oktober 2028.

Kelompok produk yang dimaksud meliputi obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, serta sejumlah kategori barang gunaan.

Seiring perubahan jadwal tersebut, pemerintah akan menyesuaikan berbagai aturan pelaksanaan PP Nomor 42 Tahun 2024 agar selaras dengan ketentuan terbaru.

Pemerintah juga akan mencabut Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pemastian Kesesuaian Produk Halal Luar Negeri yang Masuk ke Indonesia.

Susiwijono menegaskan, perpanjangan masa penahapan ini tidak mengubah komitmen pemerintah dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Penyesuaian dilakukan agar penerapan kewajiban tersebut dapat berjalan efektif sesuai kesiapan seluruh pihak yang terlibat.

"Pemerintah tetap menegaskan komitmennya terhadap Jaminan Produk Halal sekaligus memastikan implementasinya dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan tingkat kesiapan ekosistem," ujarnya.

Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap pelaku usaha memiliki waktu yang cukup untuk memenuhi persyaratan sertifikasi halal tanpa mengabaikan perlindungan konsumen. Penyesuaian tersebut juga diharapkan dapat menjaga kelancaran perdagangan sekaligus memperkuat daya saing industri halal Indonesia. (Ning/E01)

Inibaru.id – Pemerintah memperpanjang masa penahapan pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi sejumlah produk dan sektor usaha hingga 2028. Kebijakan ini diambil untuk memberikan waktu tambahan bagi pelaku usaha sekaligus memperkuat kesiapan ekosistem halal di Indonesia.

Sebelumnya, kewajiban sertifikasi halal untuk sejumlah kategori produk dan jasa dijadwalkan mulai berlaku pada 18 Oktober 2026. Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, keputusan memperpanjang masa penahapan tersebut diambil setelah pemerintah mengevaluasi kesiapan ekosistem halal dan menerima masukan dari berbagai asosiasi dunia usaha serta industri.

Pemerintah menunda kewajiban sertifikasi halal bagi sejumlah produk dan sektor usaha hingga Oktober 2028 untuk memberi waktu tambahan bagi pelaku usaha mempersiapkan pemenuhan ketentuan.

Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal hingga 2028

Meski nggak seketika itu naik, perempuan yang sehari-hari berjualan produk olahan ayam homemade dalam kemasan vakum di sebuah lapak di pecinan Semarang tersebut mengatakan, logo halal membuat orang-orang percaya bahwa produknya "aman" dikonsumsi orang Muslim.

"Meski saya berjilbab, bukan berarti orang otomatis percaya produk saya halal, karena saya jualan di kawasan pecinan yang banyak produk non-halalnya. Mereka (pembeli Muslim) lebih percaya kalau di kemasan ada label halal," kata dia.

Label halal, yang bagi sebagian orang dianggap sekadar "pemanis" desain kemasan, bisa penting artinya untuk pelaku usaha seperti Nurhayati. Dia mengatakan, kawannya yang berjualan aneka keripik di Salatiga mengaku bisa menaikkan omzet hingga 20-30 persen berkat label tersebut.

"Mungkin karena belakangan produknya mulai dikenal luas, tapi saya percaya bahwa kenaikan penjualan itu nggak lepas dari label Halal yang dia pasang sekitar enam bulan lalu," ujarnya.

Yap, di berbagai daerah di Indonesia, para pelaku usaha makanan mulai menyadari pentingnya sertifikasi halal, yang selain menjadi bentuk kepatuhan terhadap aturan agama juga sebagai strategi bisnis yang efektif. Dengan begitu, label halal bukan lagi sekadar pilihan, tapi menjadi kebutuhan pelaku usaha.

Menurut Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, hingga pertengahan 2025 sudah lebih dari 4 juta pelaku usaha mendaftar untuk mendapatkan sertifikat halal, yang mayoritas berasal dari sektor makanan dan minuman.

Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham mengungkapkan, label halal bukanlah sekadar simbol, tapi sebuah jaminan kepercayaan. Keberadaannya memberikan proteksi bagi konsumen sekaligus mendorong pelaku usaha untuk bersaing secara sehat

"Keberadaan label halal mampu mendorong pertumbuhan omzet secara signifikan, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah,"&nbsp;tuturnya pada 2024 lalu, yang dikutip Inibaru.id dari laman resmi Kementerian Agama, baru-baru ini. "Label halal juga memperluas jangkauan pasar dan nilai tambah dalam persaingan."

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ketua MUI Bidang Fatwa KH Asrorun Niam Sholeh. Dia menegaskan, di negara yang mayoritas beragama Islam, penting bagi pelaku usaha untuk menunjukkan kehalalan produk-produk yang mereka jual karena itu bagian dari hak konsumen.

“Sertifikasi halal bukan hanya tentang aturan agama, tapi juga pemenuhan hak atas informasi yang jelas dan jujur dari produsen kepada konsumen,” ujarnya dalam forum Halal Summit 2024.

Bagaimana caranya mendapatkan sertifikasi halal? Saat ini, prosesnya jauh lebih mudah daripada beberapa tahun lalu; karena pelaku usaha kini hanya melakukan pendaftaran melalui laman ptsp.halal.go.id.

Sementara itu, untuk kategori usaha mikro dan kecil (UMK) yang rata-rata berbahan baku sederhana dan halal, tersedia jalur self-declare melalui program Sehati (Sertifikasi Halal Gratis) dari BPJPH. Berikut adalah langkah-langkah yang bisa kamu lakukan:

Oya, produk non-UMK atau yang berbahan baku kompleks tetap melalui pemeriksaan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), ya!

Di balik proses tersebut, tersimpan keuntungan yang nggak sedikit. Menurut hasil riset internal BPJPH, pelaku usaha yang telah bersertifikat halal mengalami peningkatan penjualan antara 15–25 persen hanya dalam kurun waktu 6–12 bulan sejak label halal tercantum di kemasan mereka.

Nggak hanya di ranah lokal, sertifikasi halal juga membuka peluang ekspor. Negara-negara seperti Malaysia, Brunei, dan Uni Emirat Arab telah mensyaratkan sertifikasi halal resmi untuk produk pangan impor mereka. Ini menjadikan label halal sebagai golden ticket untuk menembus pasar global.

Di Indonesia, keberadaan label halal adalah sebuah keharusan, merujuk Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa mulai Oktober 2024, seluruh produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal.

“Pemerintah telah gencar melakukan sosialisasi dan memberikan berbagai kemudahan (mengurus sertifikasi halal). Jadi, tidak ada alasan lagi pelaku usaha untuk tidak patuh,” tegas Aqil Irham.

Label halal adalah bagian dari upaya membangun ekosistem industri pangan yang lebih sehat, transparan, dan bertanggung jawab. Bagi konsumen, terutama umat Muslim, ini juga bagian dari perlindungan konsumen yang tentu saja akan membuat pelaku usaha menjadi lebih dipercaya. (Siti Khatijah/E10)

Inibaru.id – Nurhayati pernah merasa nggak enak hati saat seorang pembelinya menanyakan label "Halal" pada produk olahan ayam beku yang telah dijualnya selama dua tahun terakhir. Dengan malu-malu, dia menggeleng, karena dirinya memang belum pernah mengurusnya.

"Setelah menjelaskan alasan produknya belum berlabel halal, beliau akhirnya tetap membeli. Namun, saya sempat sungkan sendiri. Dari situlah saya coba mengurusnya dan sekarang kami sudah bisa menempelkan label tersebut di semua produk kami," terangnya beberapa waktu lalu.

Label 'Halal' pada produk makanan dan minuman bukanlah semata pemanis kemasan, tapi merupakan strategi bisnis yang penting untuk meraih kepercayaan konsumen

Label 'Halal', Strategi Bisnis Kuliner untuk Raih Kepercayaan Pembeli

“Sesuai dengan regulasi JPH, ada tiga kelompok yang harus
sudah bersertifikat halal seiring dengan berakhirnya penahapan pertama
tersebut,” ungkapnya sebagaimana dilansir dari Kompas, Kamis (1/2/2024).

Memangnya, siapa saja kelompok yang diwajibkan memiliki sertifikat
halal sebagaimana yang diungkap Aqil? Nah, berikut adalah daftarnya.

1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Pedagang yang menjual produk makanan dan minuman

2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Pedagang yang menjual hasil sembelihan serta
mereka yang memiliki jasa penyembelihan

3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Orang-orang atau badan yang menjual bahan baku,
bahan tambahan pangan, serta bahan penolong untuk produk makanan serta minuman.

Jika menilik kelompok nomor satu, sudah jelas kalau PKL yang
menjual produk makanan dan minuman memang diwajibkan untuk memiliki sertifikat
halal.

Lantas, bagaimana jika masih ada PKL yang memilih untuk
nggak memiliki sertifikat halal sampai dengan tenggat waktu yang ditentukan?
Kalau soal ini, Aqil menyebut PKL tersebut bisa mendapatkan sanksi secara
bertahap. Sanksi pertama adalah mendapatkan peringatan tertulis. Setelah itu, jika
nggak kunjung memiliki sertifikat halal, PKL akan mendapatkan denda administratif.

Jika denda juga tetap belum membuat PKL tersebut mau
mendapatkan sertifikat halal, maka produk yang dijual PKL bisa ditarik dari
peredaran.

“Makanya, sebelum tenggat waktu yang ditetapkan, kami imbau
seluruh pelaku usaha yang masuk tiga kelompok yang diwajibkan memiliki sertifikat
halal untuk mengurusnya,” lanjut Aqil.

Nah, kalau kamu adalah pelaku usaha UMKM yang pengin segera
mengurus sertifikat halal ini, bisa lo membuka situs BPJPH atau memakai
aplikasi Sihalal dan mengecek Sertifikasi Halal Gratis (Sehati). Keberadaan
sertifikasi ini bisa dimanfaatkan pelaku usaha di seluruh Tanah Air untuk
mengurus sertifikasi halal dengan mudah.

“Sehati harus dimanfaatkan betul oleh pelaku UMK untuk
mengajukan sertifikasi halal, mumpung kuotanya masih banyak,” pungkas Aqil.

Gimana, kamu sebagai PKL apakah merasa perlu untuk segera
mengurus sertifikasi halal, Millens? (Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Kamu pelaku usaha kecil, mikro, dan
menengah dalam bentuk pedagang kaki lima (PKL), Millens? Kalau iya,
siap-siap pada 17 Oktober nanti PKL wajib miliki sertifikat halal.

Terdapat dua aturan yang menjadi acuan dari hal ini, yaitu UU
Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dan Peraturan Pemerintah
Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Nah,
terkait dengan aturan ini, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)
Kementerian Agama (Kemenag) Muhammad Aqil Irham memberikan penjelasan.

Jika nggak kunjung mengurus sertifikasi halal, PKL bisa kena sanksi, lo. Seperti apa ya sanksinya?