Dia nggak menjelaskan lebih banyak alasan dirinya nggak bisa pulang selain pekerjaannya yang memang masih menumpuk, khususnya saat lebaran tiba. Untuk saat ini, bentuk silaturahmi yang bisa dilakukannya hanyalah via online, biasanya lewat panggilan video.

"Aku nggak tahu cara itu (panggilan video) cukup sudah cukup bagi mereka yang di rumah enggak. Tapi, mau gimana lagi?" keluhnya. "Beruntunglah mereka yang bisa mudik!"

Kekhawatiran Inayati tentu saja beralasan. Bagi masyarakat Indonesia, silaturahmi dan bermaaf-maafan pada Hari Raya Idulfitri adalah sebuah kewajiban yang bahkan harus ditempuh dengan mengeluarkan biaya hingga jutaan rupiah.

Sedikit informasi, silaturahmi berasal dari bahasa Arab "shilah" yang berarti hubungan, dan "rahim" yang berarti kasih sayang. Dalam Islam, silaturahmi berarti menjaga dan mempererat hubungan persaudaraan antarsesama, baik keluarga, teman, maupun masyarakat luas.

Nah, selain menjadi momen kemenangan setelah menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh, Idulfitri juga acap dianggap sebagai waktu yang tepat untuk mempererat silaturahmi dan saling bermaafan. Tradisi ini memiliki makna mendalam dalam ajaran Islam dan budaya masyarakat muslim di Indonesia.

Pada hari raya, orang-orang akan saling berkunjung; menyambangi keluarga, saudara, dan teman-teman yang jarang bertemu. Ini menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan dan menyebarkan kebahagiaan. Pertanyaannya, bagaimana adab bermaaf-maafan yang benar?

Bermaaf-maafan adalah salah satu inti dari perayaan Idulfitri. Setelah satu bulan berpuasa dan menahan diri, lebaran menjadi momen untuk membersihkan hati dari kesalahan masa lalu. Dalam Islam, meminta dan memberi maaf memiliki aturan atau adab yang sebaiknya diterapkan. Apa saja?

Saat meminta maaf, niatkan dengan ketulusan dan kesadaran atas kesalahan yang telah diperbuat. Jangan sekadar formalitas, tetapi benar-benar ingin memperbaiki hubungan.

Saat meminta maaf, gunakan bahasa yang sopan dan lembut. Contohnya, "Mohon maaf lahir dan batin, maafkan segala kesalahan saya baik yang disengaja maupun tidak; baik kesalahan dalam ucapan, tindakan, atau perilaku yang mungkin kurang berkenan."

Hindari nada menyalahkan orang lain atau membenarkan diri sendiri saat meminta maaf.

Mau meminta maaf harus siap memaafkan. Jadi, jika ada yang memohon maaf, maafkanlah dengan tulus tanpa menyimpan dendam. Memaafkan bukan hanya meringankan orang lain, tetapi juga memberikan ketenangan bagi diri sendiri.

4. Menghindari pembicaraan yang menyakitkan

Saat bersilaturahmi, hindari topik pembicaraan yang bisa menyinggung perasaan orang lain, seperti menagih utang, membahas kekurangan, mempertanyakan status pekerjaan, atau mengungkit masalah pribadi yang sensitif semacam "sudah menikah atau belum".

Humor dan candaan dalam silaturahmi memang bisa mencairkan suasana, tetapi tetap harus dalam batas wajar agar nggak menyinggung perasaan orang lain.

Bersilaturahmi nggak harus dilakukan secara langsung, jika memang nggak memungkinkan. Jangan memaksakan diri. Kamu bisa tetap bermaaf-maafan dengan memanfaatkan teknologi digital seperti pesan singkat, panggilan suara, atau video call.

Jangan sampai silaturahmi memberatkan diri yang justru menghambat kita untuk saling bermaaf-maafan; karena inti dari Idulfitri bukan sekadar bertemu, tapi berdamai dengan membersihkan hati serta mempererat ikatan dengan sesama. Selamat Idulfitri, Millens! (Siti Khatijah/E07)

Inibaru.id - Sejak merantau ke Dubai pada 2022, sudah dua kali lebaran Inayati nggak pulang ke Indonesia. Bahkan, saat tahun lalu ayahnya meninggal, perempuan yang saat ini bekerja di bagian promosi dan kepuasan pelanggan sebuah waralaba makanan cepat saji global itu belum sempat pulang.

"Tentu saja aku pengin pulang. Tapi, sepertinya tahun ini belum bisa," tulisnya singkat via DM Instagram, pertengahan Maret lalu.

Jarak dan ruang bukanlah penghalang untuk bersilaturahmi dan bermaaf-maafan. Yang penting, ketahui makna silaturahmi dan adab bermaaf-maafan pada Hari Raya.

Makna Silaturahmi dan Adab Bermaaf-maafan pada Hari Raya

“Soal biaya, warga kampung biasanya kompak menyumbang. Banyak
yang antusias karena bikin anak-anak muda jadi disibukkan dengan hal positif
selama bulan puasa. Toh, hasil patungnya nanti dipajang di depan gang saat Hari
Raya Idulfitri sampai berminggu-minggu setelahnya. Jadi kami mencoba untuk
membuatnya sebagus mungkin,” ungkap salah seorang koordinator anak muda di
kampung tersebut, Amar, Selasa (18/3/2025).

Setiap sore, anak-anak muda pun disibukkan dengan kegiatan
membuat patung tersebut. Meski capek karena melakukannya sambil berpuasa,
mereka senang karena justru dengan aktivitas ini, puasa mereka jadi terasa
lebih cepat. Apalagi, dana dari para donator cukup melimpah. Mereka pun bisa
membuat patung dengan bahan-bahan yang bagus.

“Di kampung sini banyak yang jadi kontraktor proyek pembangunan
baik itu di Jawa atau di luar Jawa. Makanya mereka berani menyumbang dana cukup
besar untuk patung ini,” lanjutnya.

Beberapa hari sebelum malam Lebaran, patungnya sudah jadi
dan ditempatkan di bawah garasi terbuka milik salah seorang warga agar nggak
mudah kehujanan. Ukurannya memang nggak cukup besar agar bisa diangkut dengan
mudah di bak belakang kendaraan bak terbuka.

Karena bakal diarak di malam hari, lampu hias pun dipasang pada
patung tersebut agar bisa dilihat warga selama arak-arakan berlangsung. Soal
mobil, nggak perlu menyewa karena ada warga kampung yang sukarela meminjamkannya
untuk keperluan arak-arakan.

Hari yang ditunggu-tunggu tiba. Usai sidang isbat untuk
menentukan kapan hari raya Idulfitri selesai, anak-anak muda
di Dukuh Bilo 5 langsung mempersiapkan patung yang sudah ditempatkan di atas
bak belakang mobil. Selain lampu hias, mereka juga menempatkan speaker aktif
dan pemutar musik. Setelahnya, mobil tersebut ditempatkan nggak jauh dari depan
gang.

Rombongan patung dari kampung-kampung lain berdatangan dari
sisi selatan desa. Bentuknya bermacam-macam dari harimau berukuran besar,
karakter animasi Larva, mobil balap, dan lain-lain. Semuanya diarak dengan
pelan bersama dengan banyak anak muda berjalan kaki yang memainkan rebana, membawa mercon
dalam jumlah banyak, hingga flare yang membuat karnaval seperti pawai suporter
sepak bola.

Patung dari Dukuh Bilo 5 kemudian menambah
arak-arakan tersebut dari belakang. Rombongan arak-arakan ini menjemput patung-patung
dari kampung lain di sisi utara desa. Jika sudah sampai perbatasan, semua
patung akan diputar balik untuk diarak menuju lapangan yang ada di sisi selatan desa.

Semakin banyak warga yang ikut arak-arakan. Ada yang
berjalan kaki, naik sepeda, atau naik sepeda motor. Jalanan semakin meriah
dengan banyaknya kembang api dan mercon yang dinyalakan. Alunan takbir pun
menggema di mana-mana.

Sesampainya di lapangan desa, suasana jauh lebih meriah dari
perayaan tahun baru Masehi. Ratusan orang menyalakan kembang api dan membuat langit
terus diterangi cahaya sampai lebih dari 10 menit.

“Setelah itu pengurus desa mengajak doa bersama. Lalu, arak-arakan
pun resmi dibubarkan. Setiap perwakilan kampung kembali mengarak
patung-patungnya pulang ke asalnya,” pungkas Amar.

Wah, seru banget ya karnaval malam Lebaran di Desa Pundenarum,
Karangawen, Demak. Di tempat tinggalmu, apakah juga seseru ini, Millens?
(Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Bulan puasa baru jalan seminggu, tapi
anak-anak muda di Dukuh Bilo 5 sudah disibukkan dengan rencana mengikuti
karnaval malam Lebaran. Maklum, di desa tempat mereka tinggal, Desa Pundenarum,
Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, sudah jadi tradisi setiap kampung bikin
semacam patung berukuran besar yang akan diarak bareng-bareng untuk
menyemarakkan karnaval tersebut.

Patungnya nggak harus yang serius-serius banget. Biasanya
hanya berbentuk hewan, tokoh kartun, monster, atau bahkan bentuk masjid. Patungnya
juga dibuat dari bahan-bahan sederhana seperti kerangka bambu dan kertas
pembungkus semen yang nantinya dicat.

Setiap tahun, pada malam sebelum Hari Raya Idulfitri, warga Desa Pundenarum, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, menggelar karnaval malam Lebaran. Seperti apa ya keseruan dari karnaval ini?

Serunya Karnaval Malam Lebaran di Pundenarum, Karangawen, Demak

Pengalaman pertamanya berlebaran di luar negeri adalah di Korea Selatan pada 2009 lalu, kala dia mengikuti kegiatan voluntary di sana. Kesempatan berikutnya adalah saat mulai bersekolah di Belanda pada 2024 lalu. Tahun ini pun dia sepertinya akan kembali berlebaran di Belanda.

“Waktu dulu di Korea, saya dan teman saya Intan salat Idulfitri di
KBRI Seoul; jadi masih ada sedikit vibes kemeriahan lebaran ala orang
Indonesia," kenangnya via pesan suara, Rabu (5/3/2025). "Tapi, tahun lalu beda, karena setelah salat langsung balik kampus untuk bimbingan sama profesor."

Tahun lalu Ami sebetulnya punya kesempatan untuk merayakan Idulfitri bersama sesama orang Indonesia di Belanda sebagaimana ketika barada di Korsel. Sayangnya, dia salah membaca pesan di grup Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Belanda yang membuatnya salah masjid untuk salat Id.

Alih-alih datang ke masjid tempat para anggota PPI Belanda berkumpul, dia malah menunaikan salat Id di tempat masyarakat dari negara-negara di Timur Tengah.

“Jadinya nggak ada halal-bihalal. Mungkin kalau di KBRI Den
Haag ada ya. Tapi, Den Haag ke Amsterdam lumayan jauh. Karena setelah salat
juga harus balik ke kampus, aku memilih masjid yang dekat-dekat sini
saja untuk salat id,” lanjutnya.

Biar nggak sedih-sedih banget karena nggak bisa merasakan
kemeriahan lebaran di sana, Ami sampai effort memasak opor ayam sendiri
di asrama. Berbekal bumbu instan, dia berhasil melakukannya dan mengundang
sejumlah teman di asramanya untuk melakukan perayaan kecil-kecilan dan
makan bersama. Yap, setidaknya di hari Lebaran masih bisa berkumpul dan saling
berbagi, ya?

Nggak lupa, setelah itu Ami juga melakukan videocall dengan
keluarganya di rumah; meski ujung-ujungnya panggilan telepon itu justru membuatnya makin
kangen rumah dan suasana lebarannya.

Makanya, pada Lebaran 2025 ini, Ami bertekad untuk salat
id di KBRI Den Haag. Informasi yang dia dapat, di sana dia bisa
berkumpul dan sharing dengan sesama orang Indonesia sekaligus menikmati kemeriahan lebaran lengkap dengan masakan khas Tanah Air yang biasanya tersaji di sana.&nbsp;

“Rencananya begitu. Mau menginap di rumah teman di Den Haag dulu
biar nggak repot dan nggak boros,” pungkas Ami.

Wajar jika Lebaran nggak dirayakan secara meriah di Belanda.
Muslim di sana memang minoritas; yang sebagian adalah imigran serta para diaspora yang sedang ada urusan di Belanda seperti Ami.

Tapi, di balik sepinya Lebaran di sana, saya senang
mengetahui Ami berusaha merayakannya dengan sebaik-baiknya dengan orang-orang
terdekatnya. Yap, selamat Hari Raya Idulfitri untuk Amida, dan kalian semua
yang merayakannya, Millens!&nbsp;(Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Perayaan Idulfitri di Indonesia dirayakan dengan begitu meriah di Indonesia; bahkan menjadi hari libur nasional. Namun, situasi itu berbeda dengan di Belanda. Di sana, lebaran berjalan sebagaimana hari-hari normal pada umumnya. Inilah yang dirasakan Amida Yusriana.

Ami, begitu saya biasa menyapa, saat ini tengah menempuh S3 di University of Amsterdam. Tahun ini untuk kali kedua dia merayakan lebaran di negara yang pernah
menjajah Indonesia tersebut. Secara keseluruhan, berarti sudah ketiga kalinya dia merayakan lebaran di tanah rantau.

Meski Idulfitri nggak dirayakan di Belanda, Amida mampu menghidupkan kemeriahan Lebaran dengan orang-orang terdekatnya. Seperti apa ya keseruan merayakan Hari Raya Idulfitri di sana?

Merayakan Lebaran sebagai Minoritas di Negeri Kincir Angin Belanda

Bagaimana Dibandingkan dengan Kue Lebaran Lainnya?

Jika dibandingkan dengan beberapa kue Lebaran lainnya, berikut perkiraan jumlah kalori per buah:

Dari daftar ini, nastar memang termasuk dalam kategori kue dengan kalori cukup tinggi, terutama karena kandungan lemak dari mentega dan gula dari selai nanasnya. Namun, kastengel yang kaya keju juga memiliki kalori tinggi karena mengandung banyak lemak dari keju dan margarin.

Meski memiliki kalori yang cukup besar, bukan berarti nastar harus dihindari sepenuhnya saat Lebaran. Berikut beberapa tips agar tetap bisa menikmatinya dengan bijak:

1. Batasi Porsi – Cukup konsumsi 2-3 buah dalam satu waktu agar asupan kalori nggak berlebihan.

2. Pilih Nastar yang Lebih Sehat – Gunakan pengganti gula alami atau kurangi jumlah mentega dalam adonan.

3. Kombinasikan dengan Makanan Sehat – Seimbangkan dengan mengonsumsi buah segar dan minum banyak air putih.

4. Tetap Aktif – Lakukan aktivitas fisik ringan, seperti berjalan kaki setelah makan, untuk membantu membakar kalori tambahan.

Nastar memang termasuk dalam jajaran kue Lebaran yang tinggi kalori, tetapi bukan satu-satunya yang berkalori besar. Kastengel dan putri salju juga memiliki kandungan lemak dan gula yang cukup tinggi. 

Kuncinya adalah menikmati dengan porsi yang wajar dan menyeimbangkan dengan pola makan sehat. Dengan begitu, Lebaran tetap bisa dinikmati tanpa khawatir berlebihan dalam asupan kalori. Gimana, kamu cukup bisa menahan diri untuk mengurangi nastar, Millens? (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id -&nbsp;Nggak pernah absen di meja saat Lebaran, nastar menjadi salah satu kue favorit banyak orang. Kombinasi adonan lembut dan isian selai nanas yang manis dan asam membuatnya digemari berbagai kalangan. Namun, di balik kelezatannya, banyak yang bertanya-tanya: benarkah nastar merupakan kue Lebaran dengan kalori paling tinggi?

Nastar terbuat dari tepung terigu, mentega, gula, telur, dan isian selai nanas yang mengandung gula tambahan. Komposisi bahan tersebut menjadikan nastar kaya akan lemak dan karbohidrat. Rata-rata, satu buah nastar ukuran kecil (sekitar 10-15 gram) mengandung sekitar 50-80 kalori. Jika mengonsumsi 5-6 buah sekaligus, jumlah kalori yang masuk bisa mencapai 300-400 kalori, setara dengan sepiring nasi dan lauk sederhana.

Mengonsumsi 5-6 butir nastar setara dengan sepiring nasi dan lauk sederhana.

Nastar, Kue Lebaran dengan Kalori Tertinggi?

Ruangan yang Harus Memiliki Tempat Sampah

Nah, untuk mengetahui berapa banyak jumlah tempat sampah
yang perlu ditempatkan di rumahmu, yuk kita cek dulu ruangan mana saja yang
sebaiknya dilengkapi dengan tempat sampah, Millens.

Ruangan pertama yang harus
diberi tempat sampah adalah dapur. Masuk akal, sebab di sanalah sampah akan lebih banyak diproduksi, khususnya kalau kita&nbsp;suka memasak atau beraktivitas di ruangan tersebut.

Kamu bisa menyiapkan dua jenis tempat sampah di sana, yaitu
khusus residu organik dan non-organik. Kamu juga sebaiknya
menyiapkan tempat sampah dengan ukuran yang besar agar bisa menampung sampah dalam jumlah banyak.

Ruangan berikutnya adalah kamar mandi. Fungsinya untuk menampung bungkus sampo saset, botol bekas sabun, pembalut bekas, atau tisu toilet. Kamu bisa
menambahkan kantung plastik agar sampah-sampah ini bisa diangkut dengan mudah
jika diperlukan.

Menjadi salah satu tempat beraktivitas terbanyak di rumah, ruang tamu atau keluarga tentu memerlukan tempat sampah. Ini penting, biar kamu nggak perlu bolak-balik ke ruangan
lain saat harus membuang sampah.

Untuk ukurannya, tempat sampah kecil atau sedang
sudah cukup. Kamu bisa menempatkannya di sudut yang tertutup atau nggak menarik perhatian, tapi tetap mudah dijangkau siapa saja.

Setiap kamar sebaiknya memiliki tempat sampah, terutama kalau berada di lantai yang berbeda dengan ruangan yang memiliki tempat sampah. Namun, biar tetap bersih, kamu sebaiknya hanya membuang limbah kering di tempat sampah ini.

Karena menjadi tempat pembuangan akhir di rumah, wadah sampah di luar ruangan seharusnya menjadi yang berukuran paling
besar. Selain itu, pastikan bahan tempat sampah ini tertutup rapat agar terhindar dari diobrak-abrik tikus; tahan berbagai cuaca dan cukup kokoh untuk diangkat petugas sampah keliling.

Nah, itulah tempat di mana kamu perlu menempatkan tempat
sampah di rumah. Kira-kira, kamu bakal butuh berapa banyak tempat sampah nih di
tempat tinggalmu, Millens? (Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Coba deh hitung, ada berapa banyak
tempat sampah yang ada di rumahmu? Selain yang berada di luar rumah; yang sering diangkut isinya oleh tukang sampah keliling, setidaknya pasti ada tempat sampah lain di dalam rumah, bukan?

Kalau rumahmu berukuran kecil, satu atau dua tempat sampah
mungkin bakal cukup untuk menampung sampah harian. Tapi, bagaimana jika rumahmu
berukuran cukup besar atau rumah tingkat? Kalau cuma satu, tentu kurang ideal,
bukan?

Terkadang, satu tempat sampah nggak cukup untuk menampung semua sampah di dalam rumah. Lantas, sebaiknya ada berapa tempat sampah di dalam rumah, ya?

Tergantung Ruangan, Berapa Jumlah Ideal Tempat Sampah di Rumah?

Padahal, untuk penanganan kekerasan seksual yang ada di lingkungan kampus, sudah ada panduan yang bisa dijadikan pedoman, yaitu Peraturan Menteri (Permen) Nomor 30 Tahun 2021. Lewat aturan itu pula, setiap kampus perguruan tinggi diwajibkan membentuk Satgas dan ruang aman bagi korban kekerasan seksual. Namun sejauh ini, Prof Marhaeni menilai Satgas yang dibentuk kurang independen.

"Kalau saya contohkan, Satgas di Unnes yang telah melakukan sosialisasi tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual bagi mahasiswa baru, justru sudah diganti sampai dua kali. Pergantian yang terlalu sering ini terkesan untuk menjaga nama baik lembaga," ungkapnya.

Melihat hal ini, Prof Marhaeni pun merasa sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual perlu dilakukan dengan lebih gencar kepada seluruh lapisan civitas akademika kampus. Lebih dari itu, dia juga meminta pihak kampus harus terbuka ketika ada kasus kekerasan seksual, bukannya mengedepankan&nbsp;penyangkalan. Baginya, keterbukaan ini bisa membuka keberanian para korban yang pengin melapor.

"Kampus harus terbuka dan memberikan sanksi berat jika pihak yang melakukannya terbukti sesuai aturan kementerian. Contohnya pelaku dosen dan seorang ASN kini sudah diserahkan ke pihak terkait," jelasnya.

Setali tiga uang dengan Prof Tri Marhaeni, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perumusan Perlindungan Hak Perempuan Agung Budi Santoso mengatakan ada beberapa faktor korban kekerasan seksual enggan speak up. Faktor-faktor tersebut adalah kurang mendapat dukungan dari lingkungan terdekatnya, takut disalahkan, dan mendapat ancaman dari pelaku.

"Rasa nggak aman itu mengganggu korban. Maka kita dorong keterlibatan media untuk meyakinkan korban agar lebih berani dan pemberitaan peristiwa diiringi edukasi," kata dia.

Dengan hadirnya UU TPKS sebagai payung hukum kepada korban kekerasan seksual, pihaknya meminta Pemda di tingkat kota dan daerah memberi layanan terbaik dan menjamin rasa aman korban yang pengin mendapatkan keadilan.

"Artinya pemerintah juga harus siap mendampingi korban. Segala data dan identitas wajib dirahasikan sebagai perlindungan. Pihak pelapor juga diberikan perlindungan. Di dalam UU TPKS pengaduan kasus juga bisa dilakukan oleh tenaga medis. Misal ada orang berobat, ditemukan indikasi dia jadi korban kekerasan seksual. Bisa langsung membuat laporan ke UPTD atau penyedia layanan terkait," pungkasnya.

Kritik dan saran terkait penanganan korban kekerasan seksual ini sangat positif ya, Millens. Semoga saja pihak-pihak yang berwenang mau melakukan perbaikan agar penanganan kasus-kasus ini bisa lebih baik ke depannya. Setuju, Millens?(Danny Adriadhi Utama/E07)

Inibaru.id - Pakar Gender dari Universitas Negeri Semarang (Unnes) Prof Dr Tri Marhaeni Pudji Astuti menyoroti peran Satgas Penanganan Kekerasan Seksual oleh pihak kampus belum optimal. Sebab, ada beberapa kampus yang asal tunjuk orang yang nggak punya kompetensi menjadi satgas penanganan kekerasan seksual di satgas-satgas tersebut.

"Jadi perlindungan terhadap korban dari kampus terkesan minim dan nggak serius. Ini menjadi kendala penanganan kekerasan seksual, kekerasan seksual, perundungan, serta kasus intoleran di dunia pendidikan yang sudah diakui Kemendikbudristek," kata Prof&nbsp; Marhaeni saat menjadi narasumber Focus Grup Discussion (FGD) dengan tema Desiminasi Melalui Media Engagemen untuk media konvensional di Semarang, Sabtu (21/9/2024).

Prof Tri Marhaeni Pudji Astuti menyoroti pembentukan satgas kekerasan seksual kampus kurang optimal karena kurangnya kompetensi.

Prof Marhaeni: Satgas Kekerasan Seksual yang Dibentuk Kampus Kurang Optimal, Timbul Perundungan hingga Intoleran

"Identitas dan kondisi tidak perlu ditulis detail. Para pelapor dan pendamping juga harus mendapat perlindungan. Maka bagaimana perlu mengatur etika pemberitaan dalam kasus kekerasan seksual," kata Agung dalam kegiatan FGD untuk media konvensional pada kegiatan Diseminasi UU TPKS di MG Setos Jalan Gajahmada, Semarang, Jumat (20/9/2024).&nbsp;

Dia menyebut peran media massa perlu dipertajam supaya setiap pihak di dalamnya dapat memahami apa saja yang diperbolehkan dan dilarang dalam UU TPKS.

"Jadi dari hasil kajian Dewan Pers, rating pemberitaan terkait kasus kekerasan seksual memang minat bacanya sangat tinggi. Jika tidak hati-hati dalam etika pemberitaan, ada azas yang dilanggar," ungkapnya.

Maka dari itu, penting bagi media massa untuk memberi masukan dan saran kepada pemerintah pusat mengenai hambatan yang muncul dalam implementasi UU TPKS. Pihaknya juga mengimbau media massa supaya ikut bergerak bersama KemenPPA untuk mendiskusikan dan menganalisis peran-peran yang diperlukan untuk mendukung penegakan UU TPKS.&nbsp;

"Jadi penting bagi kami mengajak diskusi bila ada permasalahan atau masukan dari rekan media. Khususnya apa yang mestinya edukasi masyarakat soal UU TPKS. Dan harus bergerak semangat agar kita bersama-sama mendiskusikan keterlibatan dan peran-peran media untuk mengetahui kemana korban akan mengadu, dan hak-haknya apa saja," ujar Agung.&nbsp;

Agung juga menyoroti besarnya populasi wilayah Jawa Tengah yang ternyata selaras dengan pertumbuhan medianya. Makanya, dia menganggap peran media massa bakal sangat penting dalam mengedukasi masyarakat untuk mendukung penuh UU TPKS.&nbsp;

"Secara umum populasi penduduk yang besar dan padat dengan medianya. Paling tidak mampu mempengaruhi masyarakat. Karena ini dampak yang baik untuk pelibatan media," terangnya.&nbsp;

Untuk saat ini, KemenPPA sedang merancang aturan turunan dalam bentuk PP dan Perpres. Dukungan dari pemangku kepentingan terutama industri media akan memberikan efek positif untuk menyebarluaskan informasi penanggulangan kasus kekerasan seksual.

Di sisi lain, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan media massa turut memegang peranan vital dalam menyebarkan informasi, khususnya dalam sosialisasi UU TPKS. Peran media&nbsp;harus bisa membangun kesadaran pada masyarakat untuk memahami pentingnya pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak.

"Media juga bisa mensosialisasikan bagaimana korban kekerasan harus berani bicara dengan melaporkan kasus yang menimpanya," kata Ninik Rahayu dalam berikan materi.

Media massa juga harus berhati-hati dalam memberitakan kasus kekerasan yang menimpa anak dan perempuan. Pemberitaannya nggak boleh vulgar, apalagi membuat opini terhadap korban, karena korban merupakan orang yang terdampak, yang seharusnya mendapat perlindungan, penanganan, dan rehabilitasi agar pulih kejiwaannya. (Danny Adriadhi Utama/E07)

Inibaru.id - Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak (KemenPPA) menyarankan perusahaan media massa aktif memberikan edukasi mengenai implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Edukasi yang dimaksud berkaitan dengan identitas dan kondisi korban yang nggak perlu ditulis secara detail.

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan KemenPPA Agung Budi Santoso mengatakan media juga sebaiknya melindungi identitas para pelapor dan pendamping korban kekerasan seksual.&nbsp;

KemenPPA meminta media terlibat aktif mengedukasi masyarakat terkait pemberitaan tindak pidana kekerasan seksual dengan tidak menyebutkan nama identitas korban.

Punya Andil RUU TPKS, KemenPPA Minta Media Nggak Sebut Identitas Korban

“Setuju!” jawab peserta sidang yang kemudian disambung
dengan tepuk tangan riuh.

RUU TPKS yang sudah diperjuangkan sejak 2016 dan bahkan
mengalami penolakan oleh sejumlah pihak kini sudah sah jadi UU. Setidaknya, ada
sembilan jenis kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal (4) ayat (1) dari UU
ini.

Kekerasan-kekerasan tersebut adalah pelecehan seksual
non-fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan
sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual,
perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

Kalau dalam Pasal (4) ayat (2), ada 10 jenis kekerasan
seksual lain yang juga diatur, yakni perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan
terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, eksploitasi seksual terhadap anak,
perbuatan yang melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban,
pornografi yang melibatkan anak, pornografi yang secara eksplisit memuat
kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana
perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, dan yang cukup
penting, kekerasan seksual di dalam rumah tangga.

Yang menarik, diatur pula tindak pidana pencucian uang jika
memang asalnya adalah tindak pidana kekerasan seksual.

Ada satu hal yang dianggap kurang dalam UU TPKS, yakni nggak
adanya aturan pemerkosaan dan aborsi di sini. Namun, Ketua Panja RUU TPKS Willy
Aditya meminta masyarakat nggak khawatir karena ada aturan lain yang bakal
mengurusnya. Adapun kasus pemerkosaan sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP).

“Kenapa kita tidak masukkan pemerkosaan? Satu, karena sudah
ada di KUHP. RKUHP itu lebih komplet lagi,” ujar Willy, Rabu (6/4).

Sementara itu, untuk aborsi, nantinya diatur oleh UU
Kesehatan.

“(Aborsi) itu ada dalam UU Kesehatan. Jadi, itu sudah cukup,”
terangnya.

Kamu ikut senang UU TPKS disahkan nggak?&nbsp;Semoga saja aturan ini membuat
kasus kekerasan seksual bisa dicegah ya Millens. (Lip, Kom/IB09/E05)

Inibaru.id – Rancangan
Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) resmi disahkan jadi UU
TPKS oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rapat paripurna yang
dilangsungkan hari ini, Selasa (12/4/2022). Sejumlah perwakilan dari komunitas
dan aktivis perempuan yang mendukung disahkannya UU ini pun sampai terlihat
menitikkan air mata begitu palu pengesahan diketok oleh Ketua DPR RI Puan
Maharani.

“Apakah RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat disetujui untuk
disahkan menjadi Undang-Undang?” tanya Puan sebelum mengetok palu.

Sah, Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sudah jadi UU TPKS. Ada 9 jenis kekerasan seksual yang diatur dalam undang-undang ini. Apa saja, ya?

Sudah Sah, Ini 9 Jenis Kekerasan Seksual yang Diatur UU TPKS

“Kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Menolak RUU tentang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk disahkan menjadi undang-undang dan
dilanjutkan ke tahap berikutnya sesuai peraturan perundang-undangan sebelum
didahului adanya pengesahan RKUHP,” ujar Ketua DPP PKS Al Muzzammil Yusuf di
hari yang sama.

Sementara itu, bagi sejumlah fraksi yang mendukung seperti Fraksi
PDIP, RUU TPKS nantinya bisa jadi payung hukum yang melindungi sekaligus
memberikan keadilan bagi para korban kekerasan seksual.

“Diharapkan dapat memenuhi pemenuhan hukum serta
perkembangan masyarakat saat ini,” ujar Anggota Baleg dari Fraksi PDIP My Esti
Wijayanti.

Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi menjelaskan
tentang sejumlah elemen kunci dalam RUU TPKS, yakni pengaturan tindak pidana
kekerasan seksual, sanksi serta tindakan yang diberikan kepada pelaku kekerasan
seksual, hingga hukum acara pidana khusus. Nah, elemen yang terakhir ini
mengatur restitusi, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan hingga
seperti apa nantinya putusan dilaksanakan.

Hal lain yang diatur adalah sistem yang nantinya bisa
memenuhi hak korban, bagaimana mencegah kekerasan seksual, serta peran serta
masyarakat dalam mencegah atau mengatasi hal ini. Selain itu, RUU TPKS juga
mengatur tentang kekerasan seksual berbasis elektronik, lo.

Sayangnya, Siti Aminah masih menganggap ada hal yang belum
terakomodir.

“Elemen kunci yang belum sepenuhnya terakomodir adalah pada
tindak pidana kekerasan seksual yaitu tidak diaturnya pemaksaan hubungan
seksual dan pemaksaan aborsi. Yang dijanjikan oleh pemerintah akan diatur dalam
RKUHP,” terangnya, Kamis (7/4).

Soal ini, DPR dan pemerintah beralasan kalau pengaturan
perkosaan nggak dimasukkan dulu dalam RUU TPKS karena bakal diatur dalam RKUHP dan akan dibahas pada Juni 2022. Hal ini pun mendapatkan sorotan dari
Direktur Eksekutif LBH Apik Jakarta Siti Mazuma.

“Kami harapkan di KUHP tidak mempersempit unsur, alasan,
bukti, sampai dengan hukum acara, sehingga korbannya tidak lagi sengsara.
Pembuktian sendiri, kemudian harus membuktikan dirinya korban perkosaan dan
berbagai macam lagi alasan-alasan lainnya yang harus dibuktikan bahwa dia
adalah korban,” kata Mazuma.

Dia juga menyoroti soal pengaturan aborsi. Soalnya, banyak
korban perkosaan yang hamil nggak menginginkan kandungannya dan akhirnya
harus menjalani aborsi ilegal. Nah, hal ini bisa menggiring mereka jadi pelaku
kriminal karena membunuh bayinya. Baginya, aborsi seharusnya jadi hak
perempuan.

“Kami berharap sih itu tidak dijadikan sebuah tawaran
politik, karena ini menyangkut nasib korban. Pemerintah dan DPR harus
benar-benar memperhatikan hak-hak korban kekerasan seksual yang selama ini
diabaikan negara,” pungkas Mazuma.

Meskipun masih jauh dari sempurna, kemajuan pembahasan RUU TPKS ini adalah kabar
baik, ya Millens. Semoga bisa
memberikan perlindungan di masa depan. (Asumsi,Det,Rep/IB09/E05)

Inibaru.id – Badan
Legislatif Dewan Pewakilan Rakyat (Baleg DPR RI) dan pemerintah menyetujui
Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) bakal dibawa
ke paripurna DPR RI untuk disahkan. Hal ini diungkap saat rapat pleno yang
diadakan di Gedung DPR-MPR pada Rabu (6/4/2022).

Dari seluruh fraksi yang ada di DPR, delapan fraksi atau
mayoritas menyetujui keputusan ini. Hanya satu fraksi yang nggak menyetujuinya,
yakni Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

RUU TPKS disetujui pemerintah dan DPR untuk masuk dalam paripurna untuk kemudian disahkan. Namun, satu fraksi, yakni Fraksi PKS menolaknya. Apa alasannya ya?

Babak Baru RUU TPKS; Siap Disahkan Tanpa Persetujuan PKS

“Sebenarnya
bisa rapat konsultasi pengganti bamus, tapi memang di pimpinan belum ada kata
sepakat. Jadi kita tunggulah pimpinan nanti. Tadi saya komunikasi rencananya
akan me-rapur-kan itu pada pembukaan masa sidang depan,” ujar Willy yang juga
menjabat sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU TPKS), Rabu (15/12/2021).

Masalahnya,
di rapat tahun depan pun, belum bisa dipastikan RUU TPKS bisa masuk dalam rapat
paripurna. Intinya sih, masih menunggu apa keputusan dari Bamus dan Pimpinan
DPR.

“Pimpinan
kan sudah komunikasi satu sama lain. Mungkin punya pertimbangan lain,” ujar
Willy menjelaskan mengapa dia belum bisa memastikan RUU TPKS bakal masuk rapat
paripurna.

Di sisi
lain, Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas menyebut keputusan pengesahan RUU
TPKS sebagai produk hukum inisiatif DPR ternyata ada di tangan pimpinan.
Lantas, bagaimana dengan proses ke tahapan selanjutnya? Dia menyebut prosesnya
tinggal menunggu surpres terkait dengan daftar inventaris masalah (DIM)
pemerintah.

“Kalau itu
bisa dilakukan, sesegera mungkin surat pimpinan DPR ke pemerintah untuk kita
mintakan supaya segera mungin juga surpresnya segera turun dan DIM-nya,” terang
Andi.

Harapannya
sih, keputusan ini segera diambil, setidaknya sebelum para anggota DPR memasuki
masa reses. Apalagi, Baleg sebenarnya sudah menyerahkan hasil rapat pleno
finalisasi Draf RUU TPKS ke pimpinan DPR pada Rabu (8/12) lalu.

Semoga saja
ya, RUU TPKS bisa segera disahkan sehingga bisa mencegah sekaligus menangani
kasus kekerasan seksual di Indonesia yang sudah semakin meresahkan ini. (Det/IB09/E05)

Inibaru.id – Kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi
belakangan ini bikin geram banyak orang. Sayangnya, Rancangan Undang-Undang
TIndak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) gagal masuk Rapat Paripurna tahun
ini. Meski rencananya bakal masuk dalam rapat paripurna 2022 mendatang, tetap
saja hal ini membuat banyak pihak kecewa.

Bagaimana
nggak, rentetan kejadian kekerasan seksual sudah memakan banyak korban. Ada
korban yang bahkan sampai bunuh diri karena merasa hidupnya nggak lagi berarti
dan nggak ada hukum yang melindungi. Seharusnya, sesegera mungkin ada aturan
yang bisa membuat pelaku kekerasan seksual berpikir ulang untuk melakukannya
sehingga kasus-kasus ini bisa dicegah.

Menurut
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya, RUU TPKS memang nggak
masuk rapat paripurna masa sidang 2021. Penyebabnya, Bamus dan Pimpinan DPR
belum ada kesepakatan soal apakah RUU TPKS bakal disahkan jadi RUU inisiatif
DPR atau nggak.

Kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia dalam beberapa waktu belakangan sangat meresahkan. Sayangnya, RUU TPKS yang disebut bisa jadi aturan yang mencegah hal ini justru gagal masuk paripurna tahun ini. Tahun depan, bisa?