Suasana Warung yang Sederhana dan Bikin Betah

Begitu masuk ke area warung, suasananya langsung terasa Jogja banget: sederhana, hangat, dan jauh dari bising jalan raya. Tempatnya memang kecil, tapi justru itu yang menambah kesan rumahan. Pembeli duduk dengan sabar menunggu pesanan sambil menghirup aroma bumbu yang ditumis di atas tungku arang yang bikin kamu bernostalgia.

Penilaian para pengunjung yang datang pun rata-rata positif. Banyak yang memuji keramahan Pak Uun dan pelayanannya yang gesit, meski harus memasak hingga empat wajan sekaligus ketika sedang ramai-ramainya.

Salah satu keunikan Bakmi Pak Uun ada pada proses memasaknya yang tetap mempertahankan cara tradisional. Wajan panas diletakkan di atas tungku arang, lalu minyak dituang untuk menumis bumbu yang harum. Setelah itu baru ditambahkan daging ayam, air, sayuran, dan mie. Untuk nasi goreng, tahapannya hampir sama. Bedanya, setelah bumbu matang, nasi langsung digoreng hingga warnanya merata.

Teknik memasak ini menghasilkan aroma smokey yang lembut, khas masakan Jawa tempo dulu. Kuah bakmi godok-nya cenderung creamy, gurih, dan penuh rasa. Banyak pelanggan menyebut bakmi di sini terasa semakin nikmat karena menggunakan telur bebek. Pantas saja rasanya begitu kaya dan bikin susah lupa.

"Kuahnya creamy, kematangan mi pas, porsinya juga bikin kenyang," ungkap salah seorang pembuat konten kuliner terkemuka di Instagram @dyodoran.

Menu yang paling populer di sini tentu saja bakmi godok. Versi gorengnya juga tidak kalah sedap, cocok buat kamu yang kurang suka makanan berkuah. Ada juga nasi goreng dengan cita rasa klasik ala kampung. Harga per porsinya mulai sekitar Rp17.000 saja, murah untuk ukuran cita rasa yang bikin pelanggan balik lagi berkali-kali.

Beberapa pengunjung punya rekomendasi personal. Ada yang selalu pesan bakmi godok telur bebek, ada pula yang menyarankan minuman jahe serai sebagai pendamping biar tubuh hangat di malam hari. Kalau mau lebih nendang, teh hangat atau kopi juga cocok menemani makanmu.

Bakmi Palbapang Pak Uun bukan sekadar tempat kuliner karena menawarkan pengalaman dari suasana kampung yang tenang sampai aroma arang yang menguar dari dapur kecilnya. Jadi kalau kamu sedang di Bantul atau lagi kangen cita rasa bakmi Jawa yang otentik, warung ini wajib banget kamu sambangi. 

Ingat, datang lebih awal, ya, Gez, biar nggak kehabisan! (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Kalau kamu penyuka bakmi Jawa, nama Bakmi Palbapang Pak Uun rasanya wajib masuk daftar kunjungan. Warung kecil yang tersembunyi di tengah permukiman Bantul ini sudah jadi legenda sejak tahun 2000. Meski lokasinya nyempil di Karasan, Palbapang, banyak orang rela “blusukan” demi seporsi bakmi godok gurih yang konon bikin ketagihan.

Warung Bakmi Pak Uun buka setiap hari mulai pukul 17.00 sampai 22.00 WIB. Tapi jangan tertipu jam tutupnya ya karena sering kali dalam tiga jam saja setelah buka, seluruh menu sudah ludes. Banyak food hunter yang sudah mengingatkan: kalau mau dapat jatah, datanglah sebelum malam benar-benar larut.

Meski buka sejak pukul 17.00 sampai 22.00 WIB, terkadang Bakmi Palbapang Pak Uun sudah kehabisan makanan saking banyaknya pembeli yang datang.

Bakmi Palbapang Pak Uun Bantul, Hidden Gem Kuliner yang Bikin Kangen Suasana Jogja

Salah satu penyebab utama risiko ini datang dari kualitas charger itu sendiri. Banyak charger murah atau palsu yang beredar, dan sayangnya, masih sering kita temui di rumah-rumah.

Charger semacam ini biasanya tidak punya sistem perlindungan arus, panas, atau pemutus otomatis. Jadi saat tetap terhubung ke listrik, ia akan terus bekerja dan menghasilkan panas. Kalau komponennya kurang bagus, panas yang menumpuk bisa memicu kerusakan, bahkan kebakaran.

Selain kualitas, faktor lingkungan juga berpengaruh. Charger yang dibiarkan menancap dan berada di area tertutup, misalnya dekat tumpukan barang atau di belakang furnitur, lebih mudah terperangkap panas. Apalagi kalau ruangan cenderung panas atau lembap, risiko kerusakan pada charger pun semakin tinggi.

Walau jarang terjadi, fluktuasi listrik dan sambaran petir bisa mempengaruhi perangkat yang sedang terhubung ke soket. Charger yang tidak punya pelindung arus bisa rusak seketika saat ada lonjakan tegangan. Dalam kasus ekstrem, korsleting bisa terjadi dan menimbulkan percikan api. Memang bukan sesuatu yang terjadi setiap hari, tapi cukup banyak orang yang baru sadar setelah perangkat mereka gosong duluan.

Peluang Muncul Ledakan Kecil, Tapi Tetap Ada

Tenang, bukan berarti setiap charger yang kamu biarkan menancap bakal “meledak”. Kalau kamu memakai charger asli dari jenama terpercaya, risiko masalah ini jauh lebih kecil. Produk resmi biasanya sudah melewati uji keselamatan dan punya fitur pencegahan panas berlebih. Tapi tetap saja, risiko kecil bukan berarti nol, apalagi kalau chargermu sudah menua, sering jatuh, atau pernah terasa panas berlebihan.

Untuk charger palsu, ceritanya beda. Risiko korsleting atau kebakaran naik berkali-kali lipat karena komponennya nggak dirancang tahan lama. Jadi lebih baik hindari, ya.

Biar nggak waswas, kamu bisa melakukan beberapa langkah sederhana:

Jadi, meski kelihatannya sepele, kebiasaan membiarkan charger tetap menancap tetap punya risiko. Baiknya segera lepas dari stopkontak deh kalau memang sudah nggak dipakai. Setuju, Gez? (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Kita semua pasti pernah melakukan ini: selesai ngecas, ponsel dicabut, tapi kepala chargernya tetap anteng nempel di stopkontak. Kelihatannya sih nggak masalah. Toh nggak lagi dipakai, kan? Tapi ternyata kebiasaan kecil ini bisa menimbulkan risiko yang jarang kita sadari.

Meski jarang terjadi, ada kemungkinan kepala charger yang dibiarkan terus menancap bisa bermasalah. Tapi, jangan keburu membayangkan munculnya ledakan dramatis seperti di film, ya. Masalahnya biasanya jauh lebih sederhana, tapi tetap berbahaya kalau dibiarkan.

Banyak dari kita yang membiarkan kepala charger terus menancap di stop kontak meski sudah nggak lagi dipakai. Apakah hal ini berbahaya jika dibiarkan?

Bahaya Nggak Sih Terus Menancapkan Kepala Charger di Soket Meski Sudah Nggak DIpakai?

Peresmian dilakukan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Drs Agus Andrianto SH MH bersama jajaran pejabat kementerian, pimpinan Undip, dan perwakilan pemerintah daerah.


Dalam sambutannya, Menteri Agus menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas akses layanan keimigrasian. Dia mengatakan, keberadaan titik layanan di kampus menjadikan pelayanan semakin cepat, responsif, dan dekat dengan masyarakat.

"Saya berharap layanan ini bisa menjadi model bagi daerah lain," sebutnya.

Layanan yang dibuka meliputi penerbitan dan penggantian paspor WNI, BAP paspor hilang atau rusak, pelayanan izin tinggal WNA, serta konsultasi dan informasi keimigrasian.


Usai peresmian yang dilakukan dengan memukul gong, Menteri Agus meninjau ruang pelayanan yang telah dilengkapi ruang tunggu kondusif, sistem antrean terintegrasi, serta petugas yang telah dipersiapkan secara khusus.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Imigrasi Jateng Haryono Agus Setiawan menyampaikan, layanan ini merupakan langkah strategis untuk mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.


"Kehadiran layanan ini juga mempermudah mahasiswa asing Undip untuk mengurus izin tinggal, jadi akan mendukung kenyamanan mereka menjalani aktivitas akademik," jelasnya.

Setali tiga uang, Rektor Undip Prof Dr Suharmono SE MSi juga menyambut baik kerja sama tersebut dan menyatakan bahwa Undip siap menyediakan segala fasilitas yang diperlukan agar pelayanan imigrasi dapat berjalan optimal dan mudah diakses.

Campus Immigration Point di Undip diharapkan menjadi percontohan nasional dan mendorong kampus lain menghadirkan layanan publik serupa, terutama di lingkungan perguruan tinggi dengan aktivitas internasional yang tinggi.

Keberadaan layanan ini di kampus menegaskan bahwa Undip memiliki "aktivitas internasional" yang cukup baik. Kampus lain gimana, nih? (Murjangkung/E10)&nbsp;

Inibaru.id - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang meresmikan Campus Immigration Point di Universitas Diponegoro (Undip) pada Senin (1/12/2025) kemarin. Layanan ini menjadi yang pertama di Indonesia, yang memungkinkan pengurusan dokumen keimigrasian langsung di lingkungan kampus.

Dengan hadirnya fasilitas tersebut, mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, di lingkungan Undip bisa mengurus paspor hingga izin tinggal tanpa harus datang ke kantor imigrasi. Hal tersebut juga berlaku untuk masyarakat umum yang bukan merupakan bagian dari Undip.

Layanan Campus Immigration Undip ini menjadi yang pertama di Indonesia dan memungkinkan pengurusan dokumen keimigrasian langsung di lingkungan kampus, sekaligus menegaskan 'aktivitas internasional' yang cukup baik di salah satu kampus terbaik di Kota Semarang ini.

Lebih Mudah Bikin Paspor; Imigrasi Semarang Resmikan 'Campus Immigration' di Undip

Tas rajut buatan tangan dari perempuan kreatif asal Kota Semarang yang sehari-hari berprofesi sebagai ibu rumah tangga tersebut telah menempuh perjalanan jauh: menembus pasar dunia, menguatkan pejuang kanker, dan membuka ruang pemberdayaan bagi warga binaan Lapas Perempuan Semarang.

"Merajut itu awalnya hanya hobi. Karena anak-anak sudah besar, saya mengisi waktu luang dengan merajut. Saya ibu rumah tangga, ikut suami dinas di daerah terpencil, sehingga memilih fokus mengurus anak-anak," ujar Indah saat ditemui Inibaru.id akhir November lalu.

Indah mengaku belajar merajut secara autodidak sejak 2011. Gurunya adalah internet dan Youtube. Awal-awal berkreasi, dia hanya membuat taplak meja dan dompet kecil. Namun, seiring waktu, keterampilannya meningkat hingga bisa membuat tas rajut sendiri.

Sedikit demi sedikit, dunia rajut yang awalnya hanya pengisi waktu luang justru menjadi peluang. Indah merasa bangkit dan berdaya. Sembari melakoni keseharian sebagai ibu rumah tangga, dia mulai bisa melihat betapa besar peluang bisnis yang tersimpan dalam setiap karyanya.

Pada 2017, ketika sebagian besar pelaku UMKM masih berkutat di pasar lokal, Indah justru sudah merasakan aroma pasar global. Melalui PT Mas di Solo, dia dipercaya mengerjakan produk home decor untuk dikirim ke negara-negara di Eropa.

Sistemnya maklun; perusahaan menyediakan bahan, lalu Indah menangani produksi dan merekrut tenaga kerja yang dia latih sendiri.

Tas rajut buatan Indah merambah hingga Dubai setelah karya-karyanya dua kali lolos kurasi mengikuti pameran BRI UMKM EXPO(RT). Dalam sesi business matching, dia bertemu buyer luar negeri yang kemudian memesan 1.000 tas makram untuk pasar Dubai.

"Semula diminta selesai satu bulan, saya nggak sanggup. Akhirnya dinego jadi lima bulan, per bulan 200 pieces. Saya ngajari orang-orang, mereka ikut mengerjakan," ungkap Indah.&nbsp;

Di antara banyak teknik, tapestri menjadi yang paling dia kuasai karena memungkinkan eksplorasi pola dan gambar. Dari sinilah lahir tas rajut bermotif batik berbahan dasar kulit yang harganya menyentuh angka Rp900 ribu per item.

Namun, di antara deretan pencapaian tersebut, ada satu bab yang paling mengesankan di pikiran Indah, yakni perjalanannya keliling Indonesia mengedukasi cara mengolah plastik menjadi tas rajut, kemudian mendonasikan hasil kegiatannya untuk menguatkan anak-anak penyandang kanker.

"Tahun 2019 itu kan lagi ramainya kampanye pengurangan plastik. Buat saya, plastik itu memang sulit dihilangkan total. Jadi, bagaimana cara mengurangi, bagi saya salah satunya ya diubah jadi tas rajut, karena bisa dipakai selama bertahun-tahun," kata Indah.

Plastik-plastik itu dipotong selebar kurang lebih dua sentimeter, lalu dirajut seperti biasa. Prosesnya memang lebih sulit dibanding merajut benang biasa, tetapi hasilnya kuat dan tahan lama. Namun, karya ini bukanlah produk komersial utama. Dia lebih sering membawanya untuk kampanye reduksi sampah sekali pakai.

Profit memang nggak selalu menjadi tujuan utamanya berkarya. Bahkan, pada pameran ini pun, dia dan temannya sudah sepakat untuk menyumbangkan dana yang terkumpul ke Yayasan Kanker Anak Indonesia sebagai dukungan moral bagi anak-anak yang tengah berjuang melawan penyakit ganas itu.

"Tidak semua hal harus berupa profit. Saya senang kalau apa yang saya kerjakan bisa bermanfaat buat orang lain," lontarnya.

Memberdayakan Warga Binaan Lapas Perempuan

Jiwa sosial Indah terus tumbuh, termasuk dalam berbagi ilmu. Ibu tiga anak itu mengaku akan dengan senang hati membagikannya, termasuk saat mengajari warga binaan di Lapas Perempuan Semarang merajut tanpa meminta bayaran sepeser pun.

"Di Lapas Perempuan itu saya nggak dibayar sama sekali. Murni untuk berbagi ilmu. Kalau ada yang benar-benar tertarik, saya kasih alatnya, saya kasih benangnya. Biar nanti kalau mereka keluar (bebas), bisa melanjutkan yang dia bisa," paparnya.

Warga binaan yang telah diajari Indah juga diberdayakan untuk membantu produksi. Bahan dan desain berasal darinya, lalu mereka mengerjakan sesuai kemampuan dan waktu. Setiap pekerjaan mereka tetap dibayar sebagai tambahan penghasilan dari dalam penjara.&nbsp;

Bagi Indah, menguatkan penyandang kanker dan berbagi ilmu dengan warga binaan adalah dua wajah dari misi yang sama, yakni untuk memanusiakan manusia lewat keterampilan. Merajut baginya bukan lagi sekadar aktivitas tangan, melainkan cara menyalurkan empati.

Saat ini Indah hanya dibantu satu karyawan tetap yang menjaga tokonya di kawasan Sambiroto. Proses produksi sehari-harinya masih dikerjakan sendiri, tetapi jika pesanan membludak, barulah dia melibatkan orang lain.

"Saya nggak menyangka bisa sejauh ini. Saat pandemi Covid-19, saya sempat kena saraf terjepit. Suami menyarankan untuk berhenti dan menjual seluruh benang. Namun, meski sudah didiskon, benang-benang itu nggak laku. Artinya, saya disuruh untuk terus merajut," tukas Indah, lalu tertawa ringan.&nbsp;

Nggak hanya menghasilkan profit, keterampilan merajut Indah juga telah menjalin asa untuk para penyandang kanker dan warga binaan di lapas. Panjang umur ya, Bu Indah! (Sundara/E10)

Inibaru.id - Di bawah tenda pameran UMKM di halaman Balai Kota Semarang, Indah Prihatiningsih, pemilik Ekkyta Collection duduk dengan tenang, tapi jemarinya lincah menari di atas gulungan benang, menuntaskan seutas tali tas yang belum selesai.

Sesekali, perempuan 60 tahun itu juga terlihat mengangkat wajah, menyapa pengunjung yang mampir, sebelum kembali pada ritme rajutannya.

Belajar merajut secara autodidak pada 2011, pemilik Ekkyta Collection, Indah Prihatiningsih, konsisten menyisihkan sebagian keuntungannya untuk anak-anak penyandang kanker; sekaligus mengajari warga lapas perempuan Semarang untuk belajar membuat tas rajut berkelas yang membuat Indah menjelajah pasar global.

Sumbang Penyandang Kanker dan Beri Asa Warga Lapas dengan Tas Rajut Bekelas

Sebaliknya, kebun sawit adalah kawasan monokultur. Satu jenis tanaman mendominasi, lantai tanah sering terbuka, dan lapisan ekosistemnya sangat sederhana. Studi yang dikutip The Jakarta Post menegaskan, perkebunan sawit hanya mampu mendukung sebagian kecil spesies hutan. Riset lain yang dipublikasikan ScienceDaily menunjukkan hal serupa. Kebun sawit bukan habitat setara hutan tropis dan sebagian besar spesies nggak mampu beradaptasi di dalamnya.

Hasilnya sudah terlihat di banyak desa sekitar hutan. Semakin sedikit pepohonan asli, semakin sering satwa liar turun ke permukiman mencari makan. Mereka nggak “menyerang”, mereka hanya kehilangan ruang hidup.

Stok Karbon: Hutan Menyimpan, Sawit Membuang

Banyak klaim menyebut sawit “lebih efisien menyerap karbon,” namun para ilmuwan mengingatkan bahwa klaim itu menyesatkan. Menurut Profesor William Laurance yang dikutip Eco-Business, meski sawit tumbuh cepat, total karbon yang disimpan selama daur hidupnya jauh lebih rendah dibanding hutan primer.

Ketika hutan ditebang, karbon yang terkunci selama ratusan tahun terlepas ke atmosfer. Mongabay mencatat, konversi hutan ke sawit terutama di lahan gambut melepaskan emisi dalam jumlah masif. Sawit nggak mampu mengimbangi kehilangan itu, bahkan bisa menjadi sumber emisi baru ketika tanaman tua ditebang dan tanah kehilangan karbon.

Hutan tropis adalah bank karbon raksasa. Sawit hanyalah buku tabungan kecil.

Fungsi ekologis hutan juga nggak berhenti pada keanekaragaman hayati dan karbon. Hutan menjaga kesuburan tanah melalui siklus organik mulai daun gugur membentuk humus, mikroorganisme mengolah nutrisi, dan akar pohon menahan air. Tanah yang sehat membuat debit air stabil, sungai terjaga, dan wilayah terlindungi dari erosi.

Begitu hutan digantikan sawit, siklus itu terputus. Lahan menjadi lebih kering, tanah cepat padat, dan kebutuhan pupuk serta pestisida meningkat. Debit air menurun, longsor dan banjir menjadi lebih sering terjadi, dan suhu kawasan meningkat karena hilangnya kanopi yang meneduhkan.

Di banyak tempat, mata air mati bukan karena kemarau panjang, tetapi karena hilangnya pepohonan hutan.

Beberapa penelitian, seperti yang dirilis University of York, menemukan bahwa menyisakan sekitar 10 persen hutan asli dalam lanskap perkebunan dapat membantu menjaga sebagian kecil karbon dan biodiversitas. Namun angka itu tetap terlalu kecil untuk menggantikan kehilangan ekosistem hutan yang jauh lebih luas. Fragmentasi tetap terjadi, dan fungsi ekologis hutan tetap menurun drastis.

Hutan adalah satu kesatuan. Memisahkannya menjadi potongan-potongan kecil nggak akan membuat ekosistem bekerja seperti sediakala.

Hutan memberikan manfaat yang nggak bisa dihitung hanya dengan angka ekonomi. Ia menjaga air, menopang tanah, menstabilkan iklim, menyediakan habitat satwa, hingga menjadi benteng terakhir keanekaragaman hayati. Sementara perkebunan baik sawit, kopi, maupun karet memberi manfaat ekonomi jangka pendek yang penting bagi masyarakat, tetapi nggak dapat menggantikan kehidupan yang diberikan hutan.

Ketika hutan hilang, yang hilang bukan hanya pepohonan. Kita kehilangan penyangga kehidupan.

Karena itulah, setiap wacana mengganti hutan dengan kebun monokultur harus dilihat sebagai lebih dari sekadar keputusan tata guna lahan. Itu keputusan tentang masa depan, apakah kita ingin lingkungan yang stabil, atau ladang luas yang perlahan mengering. (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id - Di sejumlah daerah, barisan sawit yang rapi dan menghijau sering dianggap sebagai “pengganti” hutan. Dari kejauhan, pemandangannya tampak meyakinkan bahwa pohon-pohon tumbuh tinggi, daun lebat di kanan–kiri jalan, dan hamparan hijau sejauh mata memandang. Namun, poster edukasi lingkungan yang banyak beredar akhir-akhir ini sebenarnya memberi petunjuk penting hutan bukan sekadar deretan pohon. Ia adalah sistem kehidupan yang jauh lebih kompleks, sesuatu yang nggak dapat ditiru oleh kebun monokultur apa pun, termasuk sawit.

Hutan alami menyimpan biodiversitas yang luar biasa. Di dalamnya ada pepohonan raksasa, semak belukar, lumut, jamur, hingga organisme mikro yang hidup berdampingan dalam jaringan ekologis berlapis yaitu kanopi, bawah tajuk, hingga lantai hutan. Satwa liar seperti burung, primata, mamalia kecil, reptil, serangga penyerbuk menjadikannya rumah.

Hutan nggak bisa digantikan oleh kebun sawit atau tanaman monokultur lainnya. Di balik hamparan hijau yang tampak serupa, hutan menyimpan fungsi ekologis yang jauh lebih kompleks mulai dari biodiversitas, penyimpanan karbon, hingga penjaga tanah dan air yang nggak mampu ditiru perkebunan.

Mengapa Kebun Sawit Nggak Akan Pernah Bisa Menggantikan Fungsi Hutan?

Artinya, PKPU yang bakal diketuk palu memang merujuk pada
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 serta Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024. FYI
aja nih, putusan MK nomor 60 memastikan bahwa threshold alias ambang batas pencalonan kepala daerah turun dari 20
persen jadi 7,5 persen pada suara pemilihan legislatif lalu.

“Amar Putusan MK Nomor 60 jadi rujukan hukum penyusunan
Pasal 11, Pasal 13 ayat (1) huruf d, dan pasal-pasal terkait dalam Rancangan
PKPU Perubahan PKPU Nomor 8 Tahun 2024,” ucap Idham sebagaimana dinukil dari Antara, Sabtu (24/8).

Di sisi lain, putusan MK nomor 70 mengatur syarat usia calon
kepala daerah diambil saat tanggal penetapan pasangan calon (paslon). Putusan ini
pun jadi rujukan isi Pasal 15 dalam draft PKPU tesebut yang intinya adalah
calon gubernur dan wakil gubernur harus berusia paling rendah 30 tahun dan
calon bupati/wali kota dan calon wakil bupati/wakil wali kota harus berusia
paling rendah 25 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) terhitung
sejak penetapan paslon.

“Jadi begini, pas tanggal 27-29 Agustus atau saat
pendaftaran calon kepala daerah di seluruh Indonesia, bakal memakai PKPU yang
didalamnya sudah memasukkan materi-materi dari Putusan MK,” terang Ketua KPU RI
Mochammad Afifuddin pada Kamis (22/8) lalu di Kantor KPU Jakarta.

Selain dua hal krusial yang jadi perdebatan sengit banyak
pihak dalam beberapa hari belakangan, dalam PKPU juga terungkap aturan kampanye
di perguruan tinggi yang juga sebelumnya diubah dalam Putusan MK.

Meski draft PKPU sepertinya sesuai dengan yang dituntut publik,
kita harus terus mengawal agar PKPU ini benar-benar diketuk palu sehingga
berlaku pada Pilkada 2024 ini, ya, Millens. Apalagi, pada Senin (26/7) nanti, KPU bakal melakukan rapat dengar pendapat dulu dengan DPR. Yuk terus kawal!&nbsp;(Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Setelah
aksi demonstrasi besar-besaran di sejumlah kota pada Kamis (22/8/2024) lalu
menargetkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar membatalkan revisi UU
Pilkada, kini warga menyoroti Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertugas untuk
membuat Peraturan KPU (PKPU) yang sesuai dengan putusan MK. Nah, belakangan ini
muncul draf PKPU yang merujuk Putusan MK tersebut di media sosial.

Keberadaan draf PKPU untuk keperluan Pencalonan Kepala
Daerah Pilkada 2024 ini sudah muncul sejak Sabtu (24/8) pagi. Di saat banyak
warganet yang pengin memastikan apakah draft tersebut benar atau nggak, anggota
KPU Idham Holik memastikan bahwa draft tersebut memang benar, Millens.

PKPU memang belum ketuk palu. Tapi, KPU membenarkan draft PKPU yang bocor di media sosial memang dibuat sesuai dengan putusan MK. Seperti apa ya detailnya?

KPU Benarkan Draf PKPU Merujuk Putusan MK

Buat kamu tahu saja, orang yang mengajukan saran untuk
memakai guillotine untuk menghukum penjahat kelas kakap adalah Joseph-Ignace
Guillotin pada 10 Oktober 1789. Kala itu, ahli fisika dari Prancis ini menyebut
alat ini bisa memberikan hukuman mati yang lebih ringkas dari cara sebelumnya.
Tiga tahun kemudian, tepatnya pada 1792, hukuman mati dengan guillotine kali
pertama dilakukan di Paris, tepatnya di depan Place de I’Hotel de Ville.

Ironisnya, meskipun hukuman ini dilegalkan oleh pemerintahan
Raja Louis XVI, sang raja sendiri kemudian dihukum mati dengan alat tersebut.
Pada 21 Januari 1793, tepatnya di Place de la Revolution, Paris, sang raja
dipenggal di usia 38. Istrinya, Maria Antoniette, juga dihukum dengan alat yang
sama di tempat yang sama pada 16 Oktober 1793.

Kematian keduanya menandakan era baru Prancis yang berubah
dari kerajaan menjadi republik. Sejak saat itu pula, guillotine terus dipakai
untuk menghukum mati para penjahat. Tercatat, Marie-Louise Giraud jadi
perempuan terakhir yang dihukum dengan guillotine pada 30 Juli 1943. Sementara
itu, laki-laki terakhir yang dihukum dengan alat ini adalah Hamida Djandoubi
pada 10 Septemberr 1977.

Djandoubi adalah seorang imigran asal Tunisia yang memaksa seorang
perempuan muda bernama Elizabeth Bousquet dan dua anak perempuan di bawah umur lainnya
untuk menjadi PSK. Dia bahkan membunuh Elizabeth dengan cara mencekiknya di
Kota Marseille, Prancis selatan.

Dia dipenggal pada pukul 04.40 waktu setempat hanya dua
pekan sebelum ulang tahunnya yang ke-28. Kalau menurut dokter yang ikut
menyaksikan pemenggalan Djandoubi, meski kepalanya sudah terpenggal, Djandoubi
masih sempat hidup selama 30 detik, Millens.
Seram banget, ya!

Empat tahun setelah eksekusi Djanoubi, Prancis nggak lagi
memberlakukan hukuman mati. Djanoubi pun jadi orang terakhir di dunia yang
dihukum dengan alat tersebut. Di negara-negara lain, hukuman mati dilakukan
dengan teknik lain seperti ditembak atau diberi suntikan khusus.

Nggak disangka ya, ternyata hukuman mati dengan guillotine
kali terakhir terjadi nggak sampai 50 tahun yang lalu. (Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Di
aksi demo mengawal putusan MK sekaligus menolak revisi UU Pilkada yang
berlangsung sejak Kamis (22/8/2024), kita melihat benda yang sudah lama nggak
terlihat, yaitu guillotine, alat pemenggal kepala yang dipakai untuk menghukum
orang-orang yang dianggap melakukan kesalahan besar.

Memang, guillotine yang dibawa ke aksi demo hanyalah replika
yang terbuat dari kayu. Juga nggak ada pisau tajam yang bisa dipakai untuk
memenggal orang. Tapi, keberadaan benda ini seperti menjadi simbol perlawanan
dari rakyat atas kesewenang-wenangan pemerintah.

Populer karena dipakai untuk memenggal kepala Louis XVI dan Maria Antoinette, hukuman mati dengan guillotine ternyata masih dilakukan hingga dekade 1970-an, lo. Siapa ya penjahat yang kali pertama dipenggal kepalanya dengan alat ini?

Kapan Kali Terakhir Hukuman Mati dengan Guillotine Dilakukan?

Menurut Koalisi Lintas Organisasi Pers, upaya penganuliran
dua putusan tersebut terlihat jelas dalam proses legislasi rancangan
Undang-Undang (RUU) Pilkada yang dilakukan secara kilat sehingga tercium aroma
nggak sedap bahwa revisi UU Pilkada ini dilakukan untuk mengangkangi putusan MK
dengan tujuan tertentu. Hal ini tentu menyisakan pertanyaan tentang masa depan
konstitusi dan demokrasi di Indonesia.

Apalagi, sebelumnya sejumlah aturan yang sangat krusial juga
digarap dalam waktu yang sangat singkat seperti UU Cipta Kerja, UU Minerba,
revisi UU KPK, dan UU Ibu kota Negara yang dikebut tanpa adanya asas transparansi
dan partisipasi masyarakat.

Pers dan jurnalis sebagai pilar keempat demokrasi nggak akan
melunak dengan berbagai tindakan untuk melemahkan demokrasi. Pasalnya, bila
putusan MK saja bisa dianulir secepat ini. Ke depannya bisa berujung pada
hilangnya kebebasan pers, berpendapat, dan berekspresi. Jika sudah begitu,
Indonesia akan menuju ke era kegelapan.

Oleh karena itu, Koalisi Lintas Organisasi Pers menyatakan
dan menyerukan:

1. Demokrasi kita terancam dan pers wajib membelanya,

2. Mengingatkan media dan jurnalis tetap independen dan
profesional dalam memberitakan kebenaran serta tidak takut menyajikan informasi
yang akurat, kritis, dan terverifikasi dan tidak mudah diintervensi,

3. Di tengah situasi politik yang kisruh saat ini, mengingatkan
pemerintah untuk menjamin perlindungan media dan jurnalis dalam menjalankan
kerja jurnalistik melaporkan informasi kepada publik, dan

4. Pemerintah untuk menjamin kebebasan berpendapat dan
berekspresi warga negara dengan tidak merepresi pendapat dan kritik di berbagai
kanal, termasuk ruang digital

KOALISI LINTAS ORGANISASI PERS (sesuai abjad)

2. Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI),

4. Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia (SIEJ),

5. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jaya,

7. Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK),

8. Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk
Demokrasi (SINDIKASI),

9. Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara ( PPMN), dan

10. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) (IB09/E05)

Inibaru.id – Asosiasi
Media Siber Indonesia (AMSI) dan 9 organisasi pers lainnya di Indonesia yang
tergabung dalam Koalisi Lintas Organisasi Pers memastikan diri mengambil posisi
dalam isu terkini yang sedang hangat dibicarakan dalam beberapa waktu
belakangan, yaitu bakal terus memastikan media menyuarakan pentingnya
mempertahankan demokrasi dan melawan oligarki.

Keputusan ini didasari oleh adanya upaya untuk menganulir
dua putusan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa waktu belakangan, yaitu Putusan
Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang isinya adalah melonggarkan ambang batas (threshold)
pencalonan daerah untuk semua partai politik serta Putusan Nomor
70/PUU-XXII/2024 yang isinya adalah mempertegas syarat batas usia pencalonan
kepala daerah harus terpenuhi saat pendaftaran.

Koalisi Lintas Organisasi Pers mengambil sikap untuk terus memastikan media dan jurnalis sebagai pilar ke empat demokrasi dan bakal melawan oligarki.

Lawan Oligarki, Koalisi Lintas Organisasi Pers Pastikan Media Terus Mempertahankan Demokrasi

 Apa yang tengah terjadi? Hm, jadi begini; untuk yang belum tahu, Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa
(20/8) kemarin membuat keputusan mengejutkan yang intinya mengatakan, partai politik (parpol)
nggak perlu punya kursi di DPRD jika pengin mengajukan calon kepala daerah.

Menanggapi putusan MK, DPR yang
menggelar rapat dengan tujuan merevisi Undang-Undang (UU) Pilkada mulai Rabu (21/8) ini agaknya bakal menganulir keputusan itu. Seiring bergulirnya rapat, muncul banyak perubahan yang kemungkinan cenderung menganulir
keputusan MK.

Kuat dugaan, langkah ini diambil demi memudahkan sejumlah calon tertentu agar bisa
ikut kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada), meski sempat dengan tegas dibantah Wakil Ketua
Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi pada Selasa.

“Nggak, pembahasan revisi UU Pilkada nggak akan bentrok
dengan putusan MK terkait syarat pencalonan (kepala daerah),” tegasnya kala itu.

Namun, rupanya bantahan ini nggak sinkron dengan hasil investigasi sejumlah
media seperti Tempo yang aktif mengunggah cuitan berupa informasi terkini berkaitan dengan hasil rapat.&nbsp;MK Beraksi, DPR
Berstrategi. Mahkamah Konstitusi mengubah ambang batas pencalonan. Tapi DPR
ngotot cari celah! Inilah ‘manuver’ DPR menganulir putusan MK,&nbsp;tulis @tempodotco mengawali utas pada Rabu (21/8).

Sekarang, mari kembali pada penggunaan gambar Garuda berlatar biru bertuliskan "Peringatan Darurat" yang viral di X. Barangkali kamu lupa, gambar ini diambil dari unggahan Youtube berjudul THE LAST BROADCAST-Analog Horror Indonesia yang&nbsp;diunggah akun Blocky Brain pada Agustus 2023.

Dalam deskripsi video, Blocky Brain menegaskan bahwa video yang menceritakan tentang runtuhnya pemerintahan Indonesia akibat serangan entitas yang nggak diketahui tersebut adalah fiksi. Video itu diunggah semata untuk kepentingan hiburan.

Nah, warganet yang menganggap manuver DPR terkait keputusan MK itu melampaui batas pun menggugat dengan mengunggah ulang video tersebut. Menurut mereka, situasi saat ini mirip dengan video tersebut, tapi dengan penyebab utama karut-marut demokrasi alih-alih entitas misterius.

Nggak hanya menggugat via medsos, mereka juga berencana turun ke jalan. Partai Buruh telah memastikan akan menggelar aksi di depan gedung DPR dan KPU pada Kamis dan Jumat (22-23/8). Kalau kamu, merasa perlu ikut kampanye ini juga nggak, nih?&nbsp;(Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Berbeda dengan kebanyakan medsos yang masih ribut membahas kelanjutan rumah tangga pesepak bola Pratama Arhan dengan sang istri Azizah Salsha, medsos X (Twitter) justru telah move on dengan munculnya unggahan gambar Garuda berlatar biru bertuliskan "Peringatan
Darurat".&nbsp;

Gambar ini viral di X dan menjadi trending topic bersamaan dengan tagar #KawalPutusanMK yang menyertainya. Nah, dari kombinasi gambar, kata kunci, dan
tagar tersebut, kamu tentu tahu bahwa hal ini berkaitan dengan dunia perpolitikan di Tanah Air.

Namun, yang menyebabkan keramaian nggak hanya para pesohor yang kerap membahas dunia politik dan pemerintahan seperti komika Pandji Pragiwaksono dan Najwa Shihab, tapi juga akun di luar sirkel seperti Pandit
Football yang identik dengan sepak bola hingga Kunto Aji yang dikenal sebagai musikus.&nbsp;

Medsos tengah menggugat dengan tagar #KawalPutusanMK dan 'Peringatan Darurat' dalam video viral Garuda Biru. Ada apa?

Medsos Menggugat; Viral Video Garuda Biru dan Peringatan Darurat!

Inibaru.id- Advokat mempunyai hak imunitas atau kondisi ketika seorang advokat nggak bisa dituntut ketika menjalankan tugasnya yang dijamin oleh UU. Namun bukan berarti advokat kebal hukum lo, Millens!
Dikutip dari Kompas (28/2/2019) Hakim konstitusi Manahan Sitompul mengatakan bahwa hak imunitas tersebut digantungkan pada tujuan profesi advokat tersebut dilakukan berdasarkan iktikad baik atau nggak. Dia memaparkan hal tersebut ketika membacakan Pertimbangan Mahkamah dalam sidang pembacaan putusan perkara pengujian Pasal 16 UU 18/2003 tentang Advokat.
FYI, pasal 16 UU 18/2003 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan iktikad baik adalah menjalankan tugas profesinya untuk membela tegaknya keadilan berdasarkan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya.
Manahan menambahkan bahwa dalam membela klien, advokat harus tetap berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Hal inilah yang dimaksud dengan iktikad baik yang tertuang dalam pasal 16 UU 18/2003.
Iktikad baik ini juga dikuatkan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Nomor 7/PUU-XVI/2018. Kata kunci dalam hak imunitas ini terdapat pada iktikad baik, bukan kepentingan pembelaan klien. Hak imunitas ini akan gugur saat advokat nggak memenuhi unsur iktikad baik ini. Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa hak imunitas harus berdasarkan iktikad baik berdasarkan UU yang berlaku.
Sekarang sudah paham kan mana advokat yang kebal hukum dengan yang bisa dipidana ya, Millens? (IB27/E05)

Dalam memberikan pembelaan kepada klien, advokat nggak selamanya kebal hukum lo. Syarat berikut harus diterapkan untuk bisa mendapatkan hak imunitas advokat.