Beda dengan pendapat Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer pada 17 Februari 2025 lalu yang memberikan tanggapan sinis terhadap tagar tersebut, bahkan meminta orang yang pergi ke luar negeri untuk nggak balik lagi ke Indonesia, Abdul Kadir Karding justru menganggap inisiatif warga yang pengin mencari kerja ke luar negeri sebagai hal yang bagus.

Alasannya, dia menyadari jika lapangan kerja di dalam negeri masih seret. Jadi, dia nggak mempermasalahkan jika warga, khususnya anak muda, melirik peluang kerja di luar negeri.

Ajakan ini ia sampaikan dalam acara talkshow sekaligus peresmian Migrant Center di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Kamis (26/6/2025). Di hadapan para mahasiswa, Karding menyampaikan data bahwa hampir satu juta warga Jawa Tengah belum terserap ke dunia kerja.

“Mahasiswa ini calon pengangguran. Daripada menunggu lama dan stres karena susah cari kerja, mending segera siapkan diri kerja ke luar negeri. Yang resmi dan aman, tentu saja,” ungkapnya sebagaimana dinukil dari Kompas, Kamis (26/5).

Karding juga menyebut data nasional yang mengungkap ada lebih dari 70 juta warga Indonesia yang belum memiliki pekerjaan tetap. Di tengah kondisi semacam itu, bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI), terutama yang punya keterampilan,  bisa jadi solusi nyata.

“Bukan sekadar alternatif, ini bisa jadi pilihan utama,” tegasnya.

Saat salah seorang peserta sempat mengajukan pertanyaan tentang soal minimnya lapangan kerja di dalam negeri, Karding menjawab secara blak-blakan disertai dengan kelakar.&nbsp;

“Kalau itu urusannya Menaker. Saya fokus kirim orang ke luar negeri,” katanya, disambut tawa hadirin.

Tugas Kementerian P2MI, lanjutnya, adalah memastikan jalur kerja ke luar negeri berjalan legal, aman, dan menjanjikan. Dia bahkan menyebut kerja di luar negeri bisa menjadi batu loncatan membangun karier internasional.

Menariknya, mencari kerja ke luar negeri bagi Karding nggak sekadar bicara soal ekonomi. Dia menyinggung pula aspek geopolitik dan pengaruh budaya.

“Sekarang dunia dikuasai bukan dengan senjata, tapi ide dan pengaruh. Lihat Korea Selatan dengan K-Pop-nya. Kita bisa seperti itu. Kirim PMI yang punya skill dan karakter Indonesia, biar nilai-nilai kita menyebar ke mana-mana,” lanjutnya.

Dia bahkan meyakini bahwa lewat jalur ini, bukan tak mungkin orang Indonesia bisa menjadi pemimpin di negara lain, sebagaimana Perdana Menteri Inggris saat ini berasal dari etnis India.

“Kenapa enggak? Kalau kita siapkan SDM sejak sekarang, kirim yang terbaik ke dunia, suatu hari kita juga bisa punya orang Indonesia jadi pemimpin dunia,” tutupnya penuh semangat.

Jadi, buat kamu yang masih ragu kerja ke luar negeri, mungkin sudah saatnya mulai mempertimbangkanya. Bukan lagi sekadar pilihan, layaknya kata pak menteri, mana tahu ini jadi penghidupan utama menuju masa depan yang lebih cerah.

Kalau menurutmu, gimana, Millens? (Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Jumlah pengguna warganet di Indonesia yang menyuarakan tagar #KaburAjaDulu yang bermakna mencari kerja atau beasiswa pendidikan di luar negeri masih sangat tinggi seiring dengan masih tingginya angka pengangguran di Tanah Air.

Hal ini ternyata mendapatkan tanggapan positif dari Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding.

Bukannya menanggapi dengan sinis, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding justru mendorong warga, khususnya anak muda, untuk nggak ragu mencari kerja di luar negeri. Apa alasannya, ya?

Dukung Generasi Muda Kerja di Luar Negeri, Abdul Kadir Karding: Asalkan Legal!

"Rumah singgah ini bagian dari janji pelayanan pemerintah. Seluruh fasilitas yang kami sediakan dapat dipakai gratis oleh yang ber-KTP Temanggung. Jika kamar kosong, silakan pakai; cukup koordinasi melalui Dinas Sosial atau langsung ke kontak rumah singgah yang standby 24 jam,” ujar Kepala Dinas Sosial Heri Kardono, Rabu (25/6/2025).

Fasilitas yang tersedia pun cukup lengkap, lo; mulai dari kamar tidur, kamar mandi, dapur, air minum, hingga alat kebersihan. Rumah singgah di Yogyakarta punya empat kamar yang bisa menampung sekitar 10 orang, sedangkan di Semarang tersedia tujuh kamar.

Soal pendanaan, untuk saat ini masih menggunakan skema kolaborasi antara APBD Kabupaten Temanggung dan Baznas. Namun, ke depannya, Pemkab ingin mengembangkan layanan ini jadi lebih mandiri dan permanen.

Respons masyarakat pun positif. Ketua Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Temanggung, Muhammad Arifin, menyebut program ini sangat membantu warganya, terutama mereka yang sedang mendampingi pasien rujukan ke rumah sakit besar. Dia bahkan sudah datang langsung ke lokasi rumah singgah agar bisa memberikan informasi yang tepat ke warganya.

“Kami para kepala desa sangat mendukung dan berterima kasih kepada Pemkab Temanggung. Rumah singgah ini sangat dibutuhkan, khususnya bagi masyarakat rentan atau keluarga pasien yang sedang dirujuk ke rumah sakit besar. Tidak semua warga mampu menginap di hotel atau wisma,” ujar Arifin.

Dia juga menyoroti pentingnya fasilitas ini bagi pasien penyakit kronis seperti kanker yang harus bolak-balik rumah sakit.

“Biaya pengobatan saja sudah berat, belum lagi akomodasi. Rumah singgah ini sangat membantu. Harapannya, ke depan fasilitasnya bisa lebih ditingkatkan, termasuk adanya pendamping atau petugas yang bisa mengarahkan warga ke rumah sakit tujuan,” tambahnya.

Arifin mengaku sudah mulai menyebarkan informasi soal rumah singgah ini ke masyarakat, mulai dari grup WhatsApp desa hingga saat kumpul-kumpul di lapangan. Dia berharap, nggak ada lagi warga Temanggung yang kebingungan saat harus dirujuk ke rumah sakit besar di luar kota.

“Saya sendiri sudah datang langsung ke rumah singgah di Jogja dan Semarang, supaya kalau ada warga bertanya saya bisa arahkan. Jangan sampai ada warga Temanggung yang butuh tapi tidak tahu informasinya,” tegasnya.

Dinas Sosial Kabupaten Temanggung pun terus mendorong para kepala desa, tenaga kesehatan, hingga tokoh masyarakat untuk ikut menyosialisasikan rumah singgah ini. Nggak cuma tempat tinggal sementara, tapi jadi wujud nyata pelayanan publik yang adil dan merata untuk seluruh warga.

Ikut lega ya dengan keberadaan rumah singgah untuk warga Temanggung ini, Millens. Mereka jadi nggak merasa sendirian saat butuh tempat singgah di kota orang. (Siti Zumrokhatun/E10)&nbsp;

Inibaru.id - Warga Temanggung yang tengah berjuang mendapatkan layanan kesehatan di luar kota kini punya tempat bernaung yang nyaman. Pemkab Temanggung resmi membuka rumah singgah gratis di dua kota besar, yakni Semarang dan Yogyakarta.

Rumah singgah ini bisa dimanfaatkan warga Temanggung yang tengah dirujuk ke rumah sakit besar atau yang tengah berada di luar kota dan butuh tempat istirahat sementara.

Program ini hadir berkat kerja sama apik antara Dinas Sosial Temanggung dan Baznas. Nggak main-main, rumah singgah tersebut jadi bukti konkret bahwa visi dan misi Bupati Agus Setyawan dan Wakil Bupati Nadia Muna soal pelayanan sosial yang inklusif bukan cuma janji manis.

Warga Temanggung kini nggak perlu bingung cari tempat tinggal sementara saat harus berobat ke Semarang atau Yogyakarta, karena sudah ada rumah singgah gratis yang disediakan pemkab setempat.

Rumah Singgah Gratis; Bukti Cinta Pemkab Temanggung untuk Warganya

Masuknya genangan rob kini nggak hanya merambah ke permukiman warga di pesisir pantai, tapi juga sudah meluap sampai ke jalan raya. Rob kerap terjadi pada siang hari dan kian parah pada malamnya, dengan ketinggian air bisa mencapai 50 sentimer. 


Ahli tata kota Undip Prof Dr Ing Wiwandari Handayani ST MT MPS, pembuatan tanggul laut menjadi solusi tercepat mengatasi banjir rob di kawasan Pantura Jawa Tengah. 


“Hanya tanggul laut yang bisa menahan naiknya air laut pasang yang kian berlangsung ekstrem. Hal itu karena dipicu fenomena alam perubahan iklim,” ungkap Prof Wiwandari.

Pembangunan tanggul laut di Semarang-Demak yang telah dikerjakan pemerintah pusat ini akan terintegrasi dengan tol laut yang direncanakan baru akan rampung pada 2027. 


“Pembangunan tanggul laut ini penting dan menjadi salah satu strategi dalam penanganan rob di Pantura. Tapi masyarakat tidak bisa serta merta berharap manfaatnya sekarang, karena proses pembangunan masih berjalan,” terangnya. 


Lebih lanjut, Wiwandari mendorong masyarakat terlibat dalam pengelolaan lingkungan pesisir, termasuk penanaman mangrove dan sektor perikanan berkelanjutan yang menjadi bagian dari penanganan jangka panjang.

Dia mengapresiasi program Mageri Segoro yang dilakukan oleh Pemprov Jateng. Program tersebut berupa penanaman 1,5 juta mangrove dengan luas area mencapai 150 hektare di sepanjang pantai utara di wilayah Jawa Tengah. 


Program Mageri Segoro ini bertujuan untuk mengembalikan dan menjaga kesehatan ekosistem pesisir yang rusak akibat abrasi dan perubahan iklim. Menurut Wiwandari, program ini penting dilakukan, mengingat laju perubahan iklim masih terjadi dan pembangunan kota juga berlangsung.


“Pemerintah bisa saja ke depan akan kembali kewalahan jika tidak melibatkan peran masyarakat untuk menjaga lingkungan pesisir,” ujarnya.

Di tengah menunggu pengerjaan tanggul laut selesai, Pemerintah Provinsi Jateng melakukan berbagai langkah penanganan, yakni pompanisasi di sejumlah titik pusat genangan hingga di tengah permukiman warga. 


Selain itu, Pemprov juga melakukan pengerukan pendangkalan sungai, normalisasi sungai, hingga drainase. Bahkan, warga terdampak banjir rob diberikan bantuan cuma-cuma. Di antaranya berupa pelayanan Program Dokter Spesialis Keliling (Speling) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG), bantuan sembako, dan alat tulis sekolah.


Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah-DI Yogyakarta, Khusairi, mengatakan, pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 (Semarang-Sayung) sepanjang 10,634 kilometer yang teranggarkan sebesar Rp10,9 triliun, terintegrasi dengan pembangunan&nbsp;giant sea wall&nbsp;(tanggul laut).&nbsp;

Pembangunan jalan tol ini, diestimasikan akan mengeringkan lahan seluas 576,04 hektare.
Pekerjaan fisik jalan tol juga dibangun dengan konstruksi khusus tanggul laut. 


"Selain itu, ada Kolam Retensi Terboyo dan Sriwulan yang digunakan untuk menampung air dalam jangka waktu tertentu, sebelum dialirkan ke laut atau daerah resapan lain," terangnya.


Adapun pekerjaan fisik giant sea wall dan kolam retensi yang terintegrasi dengan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 (Kaligawe-Sayung) ini dimaksudkan untuk menanggulangi banjir dan rob di sisi selatannya. (Murjangkung/E10)

Inibaru.id - Banjir rob yang terjadi di bilangan Sayung, Kabupaten Demak masih terus berlangsung. Pakar tata kota dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang mengungkapkan, banjir rob yang sudah berlangsung sejak 1990 ini hanya bisa ditangani dengan cepat melalui pembangunan tanggul laut.

Sedikit informasi, saat ini pengerjaan tanggul rob sedang dikebut pemerintah pusat dan diperkirakan baru rampung pada 2027.

Banjir rob Sayung yang sudah nggak tertolong dan bikin susah masyarakat. Ahli Tata Kota Undip menyarankan tanggul laut sebagai solusi utama.

Darurat Rob Sayung, Pakar Tata Kota Undip: Tanggul Laut Satu-satunya Solusi!

"Dulu mikirnya paling latar yang tersedia di tempat foto KTP yang jadi penentu. Tapi saya pernah menemukan dua KTP dari kecamatan yang sama kok latarnya beda, lalu jadi kepikiran apa perbedaannya," ucapnya pada Jumat (27/6/2025).

Nah, ternyata, dugaan Farida memang benar. Perbedaan warna latar foto KTP ini bukan sekadar pilihan visual. Ada makna dan tujuan administratif di balik warna merah dan biru yang digunakan di dokumen kependudukan resmi tersebut.

Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dari Ditjen Dukcapil Kemendagri Muhammad Farid  menjelaskan bahwa warna latar pada foto KTP sengaja dibedakan berdasarkan tahun kelahiran pemiliknya. Singkatnya, ini bagian dari sistem identifikasi data kependudukan yang rapi dan sistematis.

Menurut Farid, warna biru digunakan untuk mereka yang lahir di tahun genap seperti 1990, 1992, 1994, dan seterusnya. Sementara itu, warna merah dipakai untuk pemilik KTP yang lahir di tahun ganjil, misalnya 1991, 1993, 1995, dan sebagainya.

“Untuk latar belakang biru di KTP-el disesuaikan tahun lahir genap. Sedangkan latar belakang merah di KTP-el disesuaikan tahun lahir ganjil,” ujar Farid sebagaimana dinukil dari Kompas, Sabtu (21/6/2025).

Jadi, bukan karena suka-suka petugas atau tempat cetak KTP ya? Ada alasan fungsional di baliknya. Tujuannya pun jelas, yaitu untuk memudahkan pengelompokan dan identifikasi data kependudukan, terutama ketika data perlu diurutkan atau dicocokkan dalam sistem secara cepat.

Lebih lanjut, Farid juga menyebutkan bahwa selain dua warna itu, Disdukcapil menerbitkan KTP dengan latar belakang oranye untuk warga negara asing (WNA) yang tinggal di Indonesia. Warna ini sekaligus membedakan KTP WNA dari milik WNI secara visual.

Kalau kamu baru sadar sekarang, coba deh cek lagi KTP-mu. Apakah kamu termasuk “tim merah” atau “tim biru”? Kalau ada teman WNA yang juga punya KTP, barangkali kamu bisa melihat seperti apa KTP latar fotonya yang oranye itu.

Menarik juga, ya? Ternyata hal kecil seperti warna latar foto di KTP pun ada fungsinya. Bukan sekadar gaya, tapi strategi administrasi yang simpel tapi efektif, Millens. (Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Sering melakukan pengecekan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk keperluan Tes Bahasa Inggris di sebuah institusi pendidikan di Kota Semarang bikin Farida menyadari ada hal unik, yaitu warna latar foto di KTP ada dua, tepatnya merah dan biru.

Awalnya, dia hanya menganggapnya sebagai hal yang biasa. Tapi, lambat laun, dia kepikiran apakah perbedaan latar warna foto KTP ini ada maknanya.

Bukan asal-asalan, ternyata ada makna warna latar foto di KTP yang biasanya merah dan biru. Apa ya maknanya?

Mengapa Foto KTP Berlatar Merah atau Biru? Ini Penjelasan Dukcapil!&nbsp;

 Dalam arak-arakan itu, dua siwur pusaka atau gayung sakral dibawa dengan penuh penghormatan. Masing-masing berasal dari Keraton Yogyakarta dan Surakarta, dan nantinya digunakan untuk menyucikan empat kendi pusaka (enceh) di kompleks Makam Raja-raja Mataram Islam.

Nggak hanya itu, kirab tahun ini juga terasa lebih sakral karena bertepatan dengan malam Jumat Kliwon dan awal Tahun Baru Hijriah. Bahkan, Keraton Surakarta turut menyumbangkan dua pusaka tambahan: Tombak Kyai Agyo Budaya dan Teken Kyai Nogo Sari, sebagai simbol kekuatan menjaga budaya dan pegangan hidup.

“Kirab ini bukan semata-mata parade budaya. Di balik siwur, tombak, dan tongkat itu tersimpan filosofi luhur,” terang Widodo Supranoto, tokoh budaya dari Forum Cinta Budaya Bangsa sebagaimana dinukil dari Radarjogja, Jumat (27/6/2025).

Dia juga menambahkan, siwur yang diarak dalam tradisi ini lebih dari sekadar alat menyiram air, melainkan lambang kehidupan dan keharmonisan .

Sehari setelahnya, pada Jumat 27 Juni pagi, digelar puncak acara Nguras Enceh alias pembersihan empat gentong pusaka peninggalan Sultan Agung, pendiri Makam Imogiri. Enceh-enceh ini diyakini berasal dari kerajaan-kerajaan sahabat: Aceh, Palembang, Siam (Thailand), dan Turki (Utsmaniyah). Air lama dalam kendi dikuras dan diganti dengan air baru yang dicampur air zam zam, lalu didoakan dalam suasana penuh haru.

Air bekas cucian enceh itu bahkan dipercaya membawa keberkahan. Makanya, nggak sedikit warga yang datang dari luar daerah seperti Kota Magelang, Muntilan, hingga Wonosobo. Mereka berlomba mendapatkan percikan air suci, yang diyakini bisa menyembuhkan penyakit atau mendatangkan ketenangan batin.

Ketua Paguyuban Bregada Rakyat DIY Nur Sukiyo menyebut bahwa meskipun pelaksanaan kali ini lebih sederhana dibanding tahun-tahun sebelumnya, esensi budayanya tetap kuat. “Justru dari kesederhanaan itu kita bisa menangkap nilai kebersamaan dan spiritualitasnya,” ungkapnya sebagaimana dinukil dari Jogjaprov, Jumat (27/6) .

Bisa dibilang, tradisi Ngarak Siwur dan Nguras Enceh bukan hanya soal budaya, tetapi juga refleksi batin. Ia mengajarkan masyarakat untuk merawat pusaka, menyucikan hati, sekaligus melawat sejarah. Semoga saja, kita bisa ikut serta dalam pelestarian tradisi yang sangat unik ini, ya, Millens di kemudian hari? (Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Di tengah perkembangan teknologi yang semakin modern, ada satu tradisi yang tetap kokoh berdiri di kaki perbukitan Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tiap awal bulan Sura yang juga menandai Tahun Baru Jawa, masyarakat setempat bersama perwakilan dari Keraton Yogyakarta dan Surakarta berkumpul dalam suasana khidmat untuk menggelar tradisi Ngarak Siwur dan Nguras Enceh, dua ritual budaya yang tak sekadar simbol, melainkan napas panjang dari warisan spiritual Mataram Islam.

Tahun ini, prosesi Kirab Ngarak Siwur berlangsung pada Kamis, 26 Juni 2025 sejak pukul 13.00 WIB. Ratusan peserta, dari abdi dalem hingga warga biasa, berjalan bersama dari Kantor Kapanewon Imogiri menuju Terminal Pajimatan.

Pada Kamis (26/6/2025) dan Jumat (27/6/2025), digelar tradisi Ngarak Siwur dan Nguras Enceh di Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti apa ya keseruan dari tradisi ini?

Menilik Tradisi di Setiap Pergantian Tahun Jawa: Ngarak Siwur dan Nguras Enceh

Lantas,
bagaimana dengan SMA? Gunawan menyebut yang berhak menentukan apakah
pembelajaran tetap PTB atau harus daring adalah Disdik Provinsi Jateng.

Lantas, apa
tujuan dari penghentian PTM selama sepekan ini? Ternyata, hal ini untuk
memberikan kesempatan bagi petugas Dinas Kesehatan Kota Semarang melakukan tracing.

“Mengecek
siapa saja yang pernah menjalin kontak dengan siswa positif tersebut dan
dilakukan tes,” ungkap, Gunawan, Senin (1/11/2021).

Kalau
memang hasil tracing menunjukkan
nggak terjadi penularan Covid-19, barulah PTM bisa kembali dilakukan di pekan
depan. Sebaliknya, kalau masih ada siswa yang positif Covid-19, penghentian PTM
ini bisa saja diperpanjang. Kalau nggak, bisa jadi sekolah malah jadi klaster
baru Covid-19.

Gunawan
menyebut sekolah-sekolah di Kota Semarang sebenarnya sudah menerapkan protokol
kesehatan secara ketat. Masalahnya, Disdik nggak bisa mengontrol mobilitas para
murid, khususnya saat perjalanan dari sekolah hingga rumah. Jadi, bisa saja
penularan Covid-19 ini terjadi di mana pun.

Ganjar
Pranowo Juga Meminta Penghentian PTM

Melihat
adanya siswa terpapar Covid-19 saat PTM di Kota Semarang, Gubernur Jateng
Ganjar Pranowo ikut angkat bicara. Dia juga meminta penghentian PTM sebagaimana
yang sebelumnya juga dilakukan di Solo.

“Pokoknya
SOP-nya ditutup kayak yang di Solo itu. Langsung tutup dua minggu, terus
dievaluasi,” minta Ganjar, Senin (1/11).

Dia juga
meminta siswa ataupun guru yang dinyatakan positif Covid-19 agar segera diberi
penanganan kesehatan. Selain itu, tracing
dan testing juga harus
benar-benar dilakukan dengan serius.

Meski
begitu, Ganjar juga menyatakan kalau penghentian PTM ini hanya berlaku di Kota
Semarang. Di wilayah-wilayah lain, asalkan masih aman dan nggak terjadi kasus
penularan, maka PTM di sekolah-sekolah akan tetap dijalankan.

“Yang lain
tetep jalan. Dengan SOP itu bisa dipakai sebagai pedoman pelaksanaan PTM. Kecuali
masif di seluruh kota, ditutup 14 hari,” saran Ganjar.

Kepala
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Yulianto Prabowo mengaku nggak menganggap
enteng kasus di Semarang ini. Pihaknya pun sedang melakukan analisis. Jika
sekolah yang salah, nggak menerapkan prokes ketat, atau memiliki masalah di
sarana prasarana, harus ditutup. Hanya, mereka juga ingin tahu apakah penularan
terjadi di sekolah atau di luar sekolah.

Kalau kamu,
tetap setuju PTM dilanjutkan atau kembali secara daring saja, nih, Millens? (Pos, Ayo /IB09/E05)

Inibaru.id – Dinas Pendidikan Kota Semarang, Jawa Tengah
memutuskan untuk menghentikan proses Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Semarang
selama sepekan. Hal ini disebabkan oleh ditemukannya kasus Covid-19 di sejumlah
siswa di beberapa sekolah di kota tersebut.

Kepala
Disdik Kota Semarang Gunawan Saptogiri menyebut PTM nggak benar-benar
dihentikan, namun dialihkan ke daring sebagaimana saat pandemi Covid-19 cukup
parah. Proses belajar secara daring ini pun diberlakukan dari 1 November sampai
6 November dan berlaku untuk TK, SD, dan SMP baik itu yang statusnya negeri
ataupun swasta.

Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Semarang dihentikan selama sepekan. Hal ini disebabkan oleh adanya kasus penularan Covid-19 di sekolah-sekolah yang ada di Ibu Kota Jawa Tengah ini.

Ditemukan Kasus Covid-19 di Sekolah-sekolah Semarang, PTM Disetop

Omong-omong,
soal angka R-Rate, yang mengungkap adalah Menteri Koordinator Bidang
Kementerian dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Dia menyebut angka ini
berdasarkan estimasi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas
Indonesia. Angka inilah yang dijadikan dasar pemerintah menyebut pandemi sudah
terkendali di Tanah Air.

“Untuk Jawa
dan Bali, kasus harian turun hingga 98% dari titik puncaknya pada 15 Juli lalu.
Dengan berbagai perbaikan tersebut, saya sampaikan tidak ada lagi kabupaten
kota yang breada di level 4 di Jawa dan Bali,” ujar Luhut.

Meski
begitu, epidemiolog dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko justru berkata
lain, angka R-rate ini nggak bisa dijadikan acuan apakah pandemi Covid-19 di
Indonesia sudah terkendali&nbsp; atau belum. Menurutnya, semua pihak justru harus
melihat kurva harian kasus covid-19 serta positivity
rate. Soal R-rate yang sudah kurang dari 1, tetap saja ada kemungkinan satu
orang yang positif masih mampu menulari satu orang lainnya.

Menariknya,
walaupun membantah pandemi sudah terkendali, Tri juga nggak membantah kalau
R-rate ini menandakan kalau penularan virus mengalami perlambatan.

Hal yang
sama juga diungkap epidemiolog Universitas Airlangga Surabaya Windhu Purnomo.
Dia memberi contoh banyak negara yang sudah mampu menurunkan angka R-rate, tapi
tetap saja bisa mengalami kenaikan angka positif Covid-19 di kemudian hari.

Jika
memang angka R-rate ini memang bisa ditekan kurang dari satu dalam waktu 28
hari berturut-turut, barulah kasus positif Covid-19 bisa dianggap sudah bisa
dikendalikan. Masalahnya, sejak awal pandemi masuk ke Indonesia,
angka R-rate ini naik turun.

Walaupun sama-sama
dari pemerintah, ternyata Kementerian Kesehatan juga nggak mengamini pernyataan
Luhut, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi juga
bersikukuh pandemi belum terkendali.

“Saat ini
adalah laju penularan yang turun tapi ancaman peningkatan kasus dan gelombang
ketiga masih ada. Karena vaksinasi belum pada semua sasaran,” ujar Siti Nadia.

Tri Yunis
juga mengungkap kapan kita bisa bebas masker kalau keluar rumah. Dia menyebut
hal ini bisa jadi baru bisa dilakukan dua sampai tiga tahun lagi. Menurut dia,
Indonesia masih di fase pandemi, belum masuk ke fase eliminasi dan eradikasi.

Hm, semoga
saja pandemi benar-benar bisa segera terkendali, ya Millens? (Bbc/IB09/E05)

Inibaru.id – Dalam satu bulan belakangan, angka kasus
positif Covid-19 di Indonesia semakin menurun. Jumlah kematian juga nggak lagi
semengerikan saat Juli 2021 lalu. Lantas, apakah pandemi sudah terkendali di
Indonesia?

R-rate
alias kecepatan penularan Covid-19 sudah berada di bawah angka satu, tepatnya
di angka 0,98. Hal ini membuat pemerintah menganggap pandemi sudah terkendali
sehingga banyak daerah, khususnya Jawa-Bali yang menurunkan level PPKM.
Pelonggaran juga sudah dilakukan di berbagai sektor. 

Meskipun
begitu, berbagai persyaratan juga diberlakukan oleh pemerintah seperti
memastikan protokol kesehatan harus tetap dijalankan dengan ketat, vaksinasi,
hingga penggunaan aplikasi bagi orang-orang yang ingin masuk ke suatu tempat
atau menggunakan fasilitas umum tertentu.

Pemerintah menyebut R-rate alias penularan Covid-19 di Indonesia sudah berada di angka kurang dari 1. Apakah hal ini berarti pandemi sudah terkendali di Indonesia?

Beda Pendapat Luhut dan Pakar, Benarkah Pandemi di Indonesia Sudah Terkendali?

“PPKM
Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas
masyarakat diharapkan menurun signifikan,” terang Sri Mulyani saat melakukan rapat
kerja bersama dengan Badan Anggaran DPR RI pada Senin (12/6) kemarin.

Demi
mendorong terciptanya herd immunity
pada akhir 2021 nanti, pemerintah juga bakal meningkatkan target vaksinasi
harian. Jika sebelumnya target vaksinasi adalah 1 juta dosis per hari, nantinya
mulai Agustus 2021, targetnya bakal dinaikkan jadi 2 juta dosis per hari.

Di sisi
lain, Kabid Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 Alexander Ginting mengakui
jika PPKM Darurat memang berpotensi bakal terus dilanjutkan di Jawa dan Bali
jika kasus penularan masih di atas 10 ribu per hari.

“Sepanjang
naik terus kita akan lanjut. Sampai nanti turun di bawah 10 ribuan. Ukurannya
dari kasus harian,” terang Alex, Senin (12/7).

Nggak hanya
di Jawa dan Bali, Satgas Covid-19 juga selalu mengecek angka kasus Covid-19 di
sejumlah daerah di luar Jawa dan Bali. Setidaknya, ada 15 kabupaten/kota yang
terus dimonitor. Jika sampai mengalami kenaikan 30 atau 40 persen, juga bakal
ditetapkan PPKM Darurat di wilayah tersebut.

&nbsp;Selain itu, Satgas bakal semakin memperbanyak tracing. Menurut Alex, jika seseorang
terpapar Covid-19, bisa jadi kontak eratnya adalah 10 sampai 15 orang. Jadi,
jika kemarin ada lebih dari 40 ribu orang terpapar, bisa jadi kontak eratnya
mencapai lebih dari 400 ribu orang.

Dampak
Ekonomi Akibat Pandemi Semakin Nyata

Nggak hanya
menekan angka penularan Covid-19 yang masih tinggi, pemerintah juga
mempertimbangkan dampak dari pandemi ini untuk ekonomi Indonesia yang memang
semakin merosot.

Gubernur
Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengaku PPKM Darurat memang berdampak buruk
bagi konsumsi masyarakat. Dampaknya tentu langsung di bidang ekonomi. BI pun
memutuskan untuk menrunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia jadi hanya
3,8 persen saja, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya yang sekitar 4,1 persen.

Wah, angka
kasus Covid-19 justru semakin mengkhawatirkan. Kalau menurut kamu, apakah PPKM
Darurat perlu dilanjutkan, atau sebaiknya kita melakukan hal yang lebih ekstrim
seperti dengan menerapkan lockdown, Millens? (Naw,Lok/IB09/E05)

Inibaru.id – Pada Senin (13/7/2021), angka kasus positif
Covid-19 di Indonesia memecahkan rekor hingga lebih dari 40 ribu kasus. Melihat
hal ini sangat mengkhawatirkan, pemerintah pun sedang mengkaji ulang PPKM
Darurat. Apakah benar PPKM Darurat bakal dilanjutkan hingga 6 minggu ke depan?

Kalau
menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pemerintah memang sudah
mempersiapkan skenario ini. Apalagi angka penularan virus Corona masih sangat
tinggi dan nggak kunjung bisa diturunkan di bawah 10 ribu per hari.

Senin (12/7/2021) kemarin, Indonesia memecahkan rekor angka positif Covid-19 hingga lebih dari 40 ribu dalam sehari. Bersamaan dengan itu, muncul kabar PPKM Darurat bakal dilanjutkan hingga 6 minggu ke depan. Apa kabar ini benar?

PPKM Darurat Bakal Dilanjutkan Hingga 6 Minggu Ke Depan?

“Uji coba harus benar-benar
dipersiapkan gimana teknisnya, termasuk kesiapan dari para
pelaksana di lapangan,"&nbsp;kata perempuan yang akrab disapa Rerie ini, Senin (15/3/2021).&nbsp;"Jangan sampai kebijakan tersebut menjadikan sekolah
sebagai klaster baru penyebaran Covid-19.”

Euforia
kembali ke sekolah memang mulai terasa. Sebagian pengajar dan orang tua
murid juga telah berwacana, bahkan mulai diterapkan, salah satunya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang telah melakukan uji coba pembelajaran tatap muka di sekolah per Senin, 15 Maret 2021, kemarin.

Berkaitan dengan ini, politikus Partai NasDem itu mengingatkan, euforia ini sebaiknya nggak menjadi
alasan untuk melonggarkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran
Covid-19. Rerie pun mencontohkan kemunculan klaster sekolah di Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.

Perlu kamu tahu, sebanyak 20 orang yang terdiri atas pengajar dan siswa di sebuah sekolah di Tamansari terkonfirmasi positif Covid-19. Mereka diduga terpapar virus corona setelah&nbsp;melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan
Kota Tasikmalaya Asep Hendra pada Minggu (14/3) mengungkapkan, klaster ini diduga muncul lantaran ada seorang guru
yang tetap datang ke sekolah meski mengalami gejala layaknya pilek, demam, dan
batuk-batuk, yang ternyata&nbsp;positif Covid-19.

Menurut
Rerie, pembelajaran tatap muka di sekolah nggak cukup dengan
menyiapkan fasilitas mencuci tangan, sabun, masker, atau memberi jarak di
dalam kelas, tapi juga harus memastikan para siswa, pengajar, dan staf sekolah, disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Dia juga meminta para pemangku
kepentingan di sekolah, termasuk Kemendikbud, memastikan adanya penerapan standar
kesehatan yang ketat di sekolah. Tujuannya, tentu saja demi mencegah penularan
Covid-19.

Pembelajaran tatap muka di sekolah memang sebaiknya dipersiapkan lebih detail. Kalau belum betul-betul matang, mundur selangkah untuk maju berlipat-lipat langkah justru lebih baik, bukan?&nbsp;(IB09/E03)

Inibaru.id – Wacana untuk kembali menerapkan pembelajaran
tatap muka di sejumlah daerah&nbsp;mulai Juli 2021 mendapat sorotan Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. Menurutnya, proses belajar tatap
muka di sekolah harus benar-benar dipersiapkan secara rinci.

Persiapan tersebut, lanjutnya, terutama pada
faktor-faktor kesehatan dan keamanan peserta didik dan pengajar saat
melakukan kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah.

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menanggapi wacana pembelajaran tatap muka di sekolah yang dilontarkan sejumlah daerah. Menurutnya, pembelajaran yang rencana bakal dimulai Juli 2021 harus dipersiapkan secara rinci, jangan sampai justru menjadi pemicu munculnya klaster Covid-19.