Bagi dunia arkeologi, pengakuan ini bukan sekadar soal rekor. Temuan tersebut membuka pemahaman baru mengenai kemampuan manusia modern awal dalam berpikir simbolik dan mengekspresikan gagasan melalui karya seni.

Di permukaan dinding gua, lukisan itu tampak sederhana. Bentuknya berupa cap tangan dengan jari-jari yang meruncing menyerupai cakar.

Namun di balik kesederhanaannya, tersimpan cerita tentang kehidupan manusia puluhan ribu tahun silam. Peneliti Pusat Riset Arkeometri BRIN, Adhi Agus Oktaviana, menjelaskan bahwa lukisan tersebut dibuat oleh Homo sapiens atau manusia modern awal yang telah menghuni wilayah Nusantara pada masa Paleolitikum.

Menurutnya, motif jari runcing seperti yang ditemukan di Gua Liang Metanduno bukanlah temuan tunggal. Pola serupa juga ditemukan di sejumlah situs seni cadas lain di Sulawesi, mulai dari kawasan Maros-Pangkep hingga Pulau Muna.

Berbeda dengan cap tangan biasa yang ditemukan hampir di berbagai belahan dunia, bentuk jari runcing tersebut diduga memiliki makna simbolik tertentu yang hingga kini masih menjadi bahan penelitian para arkeolog.

Selama bertahun-tahun, banyak teori menyebut perkembangan seni manusia berawal dari Eropa. Namun berbagai temuan di Indonesia perlahan mengubah pandangan tersebut.

Profesor Maxime Aubert dari Griffith University menyebut lukisan cadas Sulawesi menunjukkan bahwa manusia modern telah memiliki kemampuan berpikir abstrak jauh lebih awal dari yang selama ini diperkirakan.

“Ini adalah bukti tertua kapasitas manusia untuk berpikir secara abstrak. Lukisan ini sekitar dua kali lebih tua dibandingkan lukisan cadas tertua di Eropa yang berumur sekitar 40.000 tahun,” katanya.

Temuan ini memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat penting perkembangan budaya manusia purba. Sebelumnya, Sulawesi juga menjadi perhatian dunia setelah penemuan lukisan figuratif babi berusia sekitar 45.500 tahun serta lukisan adegan berburu berusia sekitar 51.200 tahun yang disebut sebagai seni naratif tertua di dunia.

Selain bernilai artistik, cap tangan purba di Pulau Muna juga menyimpan petunjuk penting mengenai perjalanan manusia modern di masa lampau.

Menurut Adhi, temuan tersebut memperkuat teori bahwa manusia telah mencapai daratan Sahul, wilayah yang dahulu menghubungkan Australia, Papua, dan Tasmania, setidaknya sekitar 65.000 tahun lalu.

“Penemuan ini memberikan dukungan kuat bahwa leluhur masyarakat Aborigin Australia telah berada di Sahul pada atau sebelum 65.000 tahun yang lalu,” ujarnya.

Artinya, kawasan Nusantara bukan hanya menjadi jalur persinggahan, melainkan bagian penting dalam perjalanan migrasi manusia modern menuju Australia. Wilayah Sulawesi bahkan diduga menjadi salah satu titik strategis dalam rute migrasi utara yang menghubungkan Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua.

Di balik pengakuan dunia tersebut, tersimpan cerita menarik. Tim peneliti mengungkap bahwa pihak Guinness World Records awalnya menghubungi mereka melalui pesan langsung atau direct message (DM) di Instagram. Kontak itu kemudian berkembang menjadi proses verifikasi ilmiah yang cukup panjang hingga akhirnya rekor dunia resmi diberikan.

Pengakuan ini menjadi pencapaian penting bagi penelitian arkeologi Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir terus menghasilkan temuan-temuan besar berskala internasional. Meski telah mendapat pengakuan internasional, tantangan terbesar justru terletak pada upaya pelestariannya.

Seni cadas merupakan warisan budaya yang sangat rentan terhadap perubahan lingkungan. Kenaikan suhu, kelembapan, pelapukan batuan, perubahan iklim, hingga aktivitas manusia dapat menyebabkan kerusakan permanen pada lukisan yang telah bertahan puluhan ribu tahun tersebut.

Karena itu, para peneliti mendorong pengelolaan yang lebih terstruktur terhadap situs-situs prasejarah di Indonesia, termasuk pengembangan dokumentasi digital untuk memastikan informasi penting tetap tersimpan apabila terjadi kerusakan pada situs asli.

Temuan di Gua Liang Metanduno menunjukkan bahwa masih banyak kisah masa lalu yang tersimpan di gua-gua Nusantara. Dan dari sebuah cap tangan sederhana di dinding batu, dunia kini mendapatkan bukti bahwa kemampuan berpikir simbolik manusia telah berkembang jauh lebih awal daripada yang pernah dibayangkan. (Ike/E01)

Inibaru.id - Indonesia kembali mencatatkan namanya dalam sejarah dunia. Kali ini, pengakuan datang dari Guinness World Records (GWR) yang menetapkan lukisan cap tangan purba di Gua Liang Metanduno, Pulau Muna, Sulawesi Tenggara, sebagai karya seni non-figuratif tertua yang pernah ditemukan manusia.

Lukisan cadas tersebut diperkirakan berusia minimal 67.800 tahun, menjadikannya lebih tua dibanding berbagai karya seni prasejarah yang selama ini ditemukan di Eropa maupun wilayah lain di dunia.

Temuan itu merupakan hasil penelitian kolaboratif antara Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Griffith University Australia, dan Southern Cross University yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah Nature.

Lukisan cap tangan purba di Gua Liang Metanduno, Pulau Muna, Sulawesi Tenggara, resmi tercatat dalam Guinness World Records sebagai karya seni non-figuratif tertua di dunia dengan usia minimal 67.800 tahun.

Berusia 67.800 Tahun, Cap Tangan di Pulau Muna Pecahkan Rekor Dunia

Dalam daftar tahun ini, Italia kembali menempati posisi teratas sebagai negara dengan kuliner terbaik di dunia. Posisi kedua ditempati Yunani, sementara Peru berada di peringkat ketiga.

Indonesia sendiri memperoleh skor rata-rata 4,48 dan berhasil masuk jajaran 10 besar dunia. Capaian tersebut tidak lepas dari beragam hidangan khas Nusantara yang terus mendapat pengakuan internasional.

Beberapa makanan Indonesia bahkan mencatatkan skor penilaian yang sangat tinggi. Nasi Padang menjadi salah satu yang tertinggi dengan skor 4,8. Disusul bawang goreng dan sate kambing yang sama-sama memperoleh skor 4,7. Sementara siomay dan soto Betawi masing-masing mendapatkan skor 4,6.

Tak hanya makanan, sejumlah rumah makan tradisional Indonesia juga masuk dalam rekomendasi TasteAtlas. Beberapa di antaranya adalah Dapur Bali, Mak Beng, Warung Juwel Nasi Campur Ayam, dan Raf Babi Krispy yang berada di Denpasar, Bali. Selain itu, ada pula 1945 Restaurant di Jakarta Pusat yang turut masuk dalam daftar rekomendasi.

15 Negara dengan Kuliner Terbaik di Dunia Versi TasteAtlas 2026

Berikut daftar 15 besar negara dengan kuliner terbaik di dunia menurut TasteAtlas:

Masuknya Indonesia ke dalam 10 besar dunia menjadi bukti bahwa kekayaan kuliner Nusantara tidak hanya digemari masyarakat lokal, tetapi juga semakin dihargai oleh penikmat makanan dari berbagai negara. Dari hidangan berbumbu kuat hingga ragam makanan tradisional yang kaya sejarah, Indonesia terus menunjukkan bahwa kekuatan budaya juga bisa hadir melalui cita rasa. (Ike/E01)

Inibaru.id – Kabar membanggakan datang dari dunia kuliner Indonesia. Platform panduan kuliner internasional TasteAtlas kembali merilis daftar 100 Best Cuisines in the World 2026. Dalam pemeringkatan terbaru tersebut, Indonesia berhasil menempati posisi ke-10 sebagai negara dengan kuliner terbaik di dunia.

Pencapaian ini menunjukkan bahwa cita rasa Nusantara semakin mendapat tempat di mata masyarakat global. TasteAtlas mencatat lebih dari 590 ribu penilaian valid terhadap hampir 19 ribu makanan tradisional dari berbagai negara sebagai dasar penyusunan daftar tersebut.

Berbeda dengan penghargaan yang menilai destinasi wisata atau restoran populer, TasteAtlas berfokus pada kualitas kuliner tradisional suatu negara. Penilaian dilakukan berdasarkan rata-rata skor makanan khas yang dianggap mewakili kekayaan rasa dan identitas kuliner masing-masing bangsa.

Indonesia berhasil masuk peringkat 10 besar negara dengan kuliner terbaik di dunia versi TasteAtlas 2026, berkat kekayaan hidangan tradisional yang semakin diakui secara global.

Kuliner Indonesia Masuk 10 Besar Dunia Versi TasteAtlas 2026, Nasi Padang Jadi Salah Satu yang Tertinggi

"Hari ini kami hadir kembali di Mahkamah Konstitusi untuk menyampaikan jawaban secara tertulis dari pertanyaan-pertanyaan beberapa anggota Dewan Hakim pada minggu yang lalu," katanya.

Dalam keterangannya, Gus Rozin menegaskan bahwa negara tidak dapat melepaskan tanggung jawab pembiayaan terhadap pesantren setelah lembaga tersebut diakui secara resmi sebagai bagian dari pendidikan nasional. Menurutnya, pengakuan tersebut membawa konsekuensi konstitusional berupa kewajiban negara untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan pesantren melalui skema pembiayaan yang memadai.

"Kami mencoba meyakinkan yang pertama bahwa kehadiran pendanaan dari negara untuk pesantren itu sekali lagi merupakan tanggung jawab konstitusi negara terhadap pesantren. Karena bagaimanapun ketika pesantren itu sudah diakui sebagai bagian dari pendidikan nasional, maka demikian juga menjadi tanggung jawab konstitusi negara untuk memberikan pembiayaan kepada pesantren," ujarnya.

Gus Rozin juga menepis anggapan bahwa dukungan pendanaan dari negara akan mengurangi independensi pesantren. Menurutnya, Undang-Undang Pesantren telah memberikan jaminan perlindungan terhadap kekhasan, tradisi, dan karakter yang berkembang di masing-masing pesantren.

"Kami memberikan argumentasi kepada Mahkamah Konstitusi bahwa pembiayaan negara kepada pesantren itu tidak merupakan intervensi negara terhadap pesantren," tegasnya.

Ia menjelaskan, ketentuan dalam Undang-Undang Pesantren justru memastikan setiap pesantren tetap memiliki ruang untuk mempertahankan tradisi dan model pendidikan yang menjadi ciri khasnya.

"Pembiayaan negara untuk pesantren itu menurut undang-undang tetap menjaga kekhasan pesantren dan tradisi yang dikembangkan oleh masing-masing pesantren. Ini sudah dikarisbawahi dan dijaga oleh negara itu sendiri melalui Undang-Undang Pesantren," katanya.

Selain itu, Gus Rozin turut menjelaskan pandangannya mengenai frasa "membantu" dan "sesuai dengan kemampuan negara" yang menjadi salah satu perhatian dalam perkara tersebut. Menurutnya, kedua frasa itu harus dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

"Kami mencoba meyakinkan bahwa ada dua frasa antara membantu dan sesuai dengan kemampuan negara. Itu adalah dua frasa yang tidak terpisahkan. Itu dua frasa kausalitas antara sebab dan akibat," ujarnya.

Ia menambahkan, pemisahan kedua frasa tersebut dapat menimbulkan penafsiran yang tidak utuh terhadap norma yang diatur dalam undang-undang.

"Oleh karena itu, untuk mendorong pemahaman yang lebih kompleks atas pasal yang diajukan para pemohon, kita tidak bisa mengeluarkan konteks membantu itu. Sehingga dua frasa itu merupakan frasa yang berkesinambungan dan tidak bisa dipisah-pisah," jelasnya.

Dalam sidang tersebut, Majelis Masyayikh juga menyampaikan penjelasan mengenai peta pendidikan pesantren di Indonesia. Penjelasan itu mencakup berbagai bentuk pesantren, mulai dari pesantren formal, nonformal, pesantren sebagai penyelenggara pendidikan, hingga pesantren sebagai satuan pendidikan.

"Kami juga menyampaikan soal peta pesantren. Berbagai jenis pesantren, baik pesantren formal, nonformal, pesantren sebagai penyelenggara maupun pesantren sebagai satuan pendidikan, kami sampaikan secara utuh supaya ada pemahaman yang komprehensif terhadap jenis-jenis pesantren dan level pendidikan yang ada di pesantren," katanya.

Menurut Gus Rozin, pemahaman yang komprehensif mengenai keragaman pesantren diperlukan agar Mahkamah Konstitusi dapat melihat persoalan pendanaan pesantren secara lebih utuh dan proporsional.

Ia juga menyoroti fakta bahwa selama ini sebagian besar pesantren bertahan dan berkembang berkat dukungan masyarakat. Pembiayaan pesantren, kata dia, banyak berasal dari para kiai, santri, masyarakat, para muhibbin, dan berbagai sumber swadaya lainnya.

"Selama ini memang pesantren itu dibiayai penuh oleh kiainya sendiri, oleh masyarakat, oleh muhibin dan dari sumber-sumber yang insyaallah berkah," ujarnya.

Meski demikian, dukungan masyarakat tersebut tidak menghapus kewajiban negara untuk menjalankan amanat konstitusi.

"Tetapi pembiayaan dari masyarakat itu tidak mengurangi kewajiban negara untuk melaksanakan kewajiban konstitusinya, yaitu memberikan pembiayaan terhadap pesantren. Itu dua hal yang berbeda," imbuhnya.

Menurutnya, keberadaan dukungan masyarakat dan kewajiban negara merupakan dua hal yang berjalan beriringan.

"Pesantren memang pembiayaannya dari masyarakat, tetapi negara juga mempunyai kewajiban untuk membiayai pesantren. Itu yang kami perkuat argumentasinya pada hari ini," katanya.

Usai persidangan, Majelis Masyayikh juga menyampaikan apresiasi atas dukungan para tokoh pesantren yang hadir mendampingi proses persidangan. Pada kesempatan tersebut, Majelis Masyayikh didampingi oleh Ibu Nyai Badriah Fayumi selaku anggota Majelis Masyayikh dan KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) selaku anggota Dewan Masyayikh Pondok Pesantren Tebuireng.

"Hari ini kita didampingi oleh Bu Nyai Badriah selaku anggota Majelis Masyayikh dan Yai Kikin sebagai anggota Dewan Masyayikh dari Pondok Pesantren Tebuireng. Ini merupakan satu kehormatan yang luar biasa bagi kita," ujarnya.

Ia menilai kehadiran para pengasuh pesantren tersebut menjadi simbol dukungan moral sekaligus memperkuat semangat perjuangan dalam memperjuangkan hak-hak pesantren di hadapan Mahkamah Konstitusi.

"Ini merupakan suntikan semangat bahwa ternyata getaran perjuangan ini juga bersambut dengan kehadiran para pengasuh pesantren di sini," pungkasnya. (Ike/E01)

Inibaru.id - Ketua Majelis Masyayikh Gus Rozin menegaskan bahwa pendanaan pesantren oleh negara merupakan kewajiban konstitusional yang melekat pada pengakuan pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.

Penegasan itu disampaikan usai menghadiri persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (11/6/2026), terkait perkara pengujian ketentuan pendanaan pesantren.

Menurut Gus Rozin, kehadiran Majelis Masyayikh dalam sidang tersebut bertujuan menyampaikan jawaban tertulis atas sejumlah pertanyaan yang diajukan para hakim konstitusi pada persidangan sebelumnya. Keterangan tambahan itu disusun untuk memperkuat argumentasi mengenai posisi pesantren dalam sistem pendidikan nasional sekaligus tanggung jawab negara terhadap keberlangsungan pendidikan pesantren.

Ketua Majelis Masyayikh Gus Rozin menegaskan di Mahkamah Konstitusi bahwa pendanaan pesantren merupakan kewajiban konstitusional negara sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.

Majelis Masyayikh: Pengakuan terhadap Pesantren Harus Diikuti Dukungan Pendanaan

Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, mengatakan pihaknya tengah berupaya mencari berbagai solusi atas tantangan yang dihadapi industri pers saat ini.

“Resiliensi teman-teman di industri pers sungguh luar biasa. Kita akan sama-sama mengupayakan bagaimana beradaptasi dan apa solusinya di tengah situasi yang sedang kurang baik ini. Perlindungan karya jurnalistik dalam RUU Hak Cipta semoga bisa menjadi salah satu Solusi,” ucap Ketua Dewan Pers.

Forum tersebut dihadiri berbagai organisasi dan pemangku kepentingan pers, di antaranya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Serikat Perusahaan Pers (SPS), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), LBH Pers, hingga Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB).

Perlindungan Karya Jurnalistik Jadi Sorotan

Dalam pembahasan tersebut, muncul sejumlah pokok pikiran yang mendapat perhatian luas dari peserta forum.

Salah satunya adalah perlunya pengakuan secara eksplisit terhadap karya jurnalistik sebagai objek yang dilindungi dalam UU Hak Cipta. Selain itu, peserta juga menyoroti pentingnya pengakuan hak ekonomi perusahaan pers atas karya jurnalistik yang diproduksi dan diterbitkannya.

Isu lain yang turut mengemuka adalah perlunya pengaturan yang lebih jelas terkait penggunaan karya jurnalistik oleh platform digital, agregator berita, mesin pencari, hingga sistem kecerdasan buatan.

Peserta forum menilai penggunaan karya jurnalistik untuk kebutuhan pengindeksan, agregasi informasi, penayangan cuplikan berita, hingga pelatihan model AI semakin meluas. Namun, manfaat ekonomi yang dihasilkan dari praktik tersebut dinilai belum diikuti mekanisme kompensasi yang proporsional bagi perusahaan pers maupun para pencipta karya jurnalistik.

Forum juga membahas kemungkinan pembentukan mekanisme kolektif melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk mengelola lisensi dan distribusi nilai ekonomi dari penggunaan karya jurnalistik.

Sejumlah peserta menilai mekanisme tersebut dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat posisi tawar industri pers nasional ketika berhadapan dengan platform digital global maupun perusahaan pengembang teknologi AI.

Meski demikian, Dewan Pers menegaskan bahwa usulan perlindungan karya jurnalistik dalam RUU Hak Cipta tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berekspresi, akses informasi publik, ataupun perkembangan teknologi.

Sebaliknya, pengaturan tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem informasi yang lebih sehat, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh pihak.

“Perlindungan terhadap karya jurnalistik pada akhirnya bukan hanya melindungi perusahaan pers dan jurnalis, tetapi juga menjaga hak publik untuk memperoleh informasi yang berkualitas dan dapat dipercaya,” ujar Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto.

Sementara itu, anggota Dewan Pers sekaligus Ketua Komisi Digital &amp; Sustainability Dewan Pers, Dahlan Dahi, menegaskan bahwa perlindungan karya jurnalistik yang diusulkan hanya berlaku untuk penggunaan yang bersifat komersial.

“Misalkan jika karya jurnalistik digunakan untuk pendidikan, penelitian, kajian akademik,” tambah Dahlan Dahi.

Seluruh masukan yang berkembang dalam forum tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan usulan Dewan Pers kepada pemerintah dan DPR dalam proses pembahasan RUU Hak Cipta. (Ike/E01)

Inibaru.id - Dewan Pers menghimpun berbagai masukan terkait usulan pengaturan karya jurnalistik dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta melalui forum dengar pendapat bersama konstituen pers, Kamis (11/6), di Hall Dewan Pers.

Forum tersebut menjadi bagian dari upaya Dewan Pers untuk memastikan perubahan regulasi hak cipta mampu menjawab tantangan yang dihadapi industri pers di era platform digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Dalam forum itu, Dewan Pers kembali menegaskan bahwa karya jurnalistik merupakan hasil kerja intelektual yang lahir melalui proses jurnalistik profesional, mulai dari peliputan, verifikasi, pengolahan informasi, hingga publikasi. Karena itu, karya jurnalistik dinilai memiliki nilai ekonomi yang layak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana karya intelektual lainnya.

Dewan Pers menghimpun masukan dari berbagai konstituen pers untuk memperkuat perlindungan karya jurnalistik dalam RUU Hak Cipta di tengah tantangan era platform digital dan kecerdasan buatan.

Perkuat Posisi Tawar Industri Pers, Dewan Pers Himpun Masukan soal RUU Hak Cipta

“Dulu kami menemukan puncak persoalan ini saat pemilu. Tetapi sekarang disinformasi, misinformasi, dan hoaks membanjiri ruang publik tanpa menunggu momentum politik,” kata Suwarjono.

Menurutnya, perkembangan teknologi digital membuat siapa pun dapat memproduksi dan menyebarkan informasi secara instan. Namun, kecepatan perkembangan teknologi tersebut belum diimbangi dengan pengawasan maupun regulasi yang memadai. Kondisi itu membuat media sosial menjadi ruang yang rentan terhadap penyebaran informasi palsu yang kerap didorong kepentingan politik maupun ekonomi.

Suwarjono juga menyoroti perubahan perilaku audiens yang kini semakin banyak mengonsumsi konten video di media sosial dibandingkan berita berbasis teks. Perubahan ini menuntut media untuk terus beradaptasi sekaligus memperkuat praktik verifikasi informasi.

Senior Project Officer Asia Internews, Vino Lucero, menjelaskan kolaborasi antara Internews dan AMSI berangkat dari kebutuhan menghadirkan pendekatan baru dalam produksi konten cek fakta yang lebih sesuai dengan pola konsumsi informasi masyarakat saat ini.

Menurutnya, selama ini konten cek fakta umumnya masih disajikan dalam format yang konvensional. Karena itu, berbagai eksperimen dilakukan untuk menghadirkan format yang lebih relevan, termasuk melalui video dan konten media sosial.

“Kami mencoba mendorong batas-batas yang ada dalam produksi konten cek fakta. Kami juga memikirkan bagaimana kolaborasi ini bisa dimanfaatkan lebih jauh, termasuk untuk memperkenalkan isu FIMI yang masih relatif baru,” kata Vino.

Ia mengakui bahwa pemahaman mengenai FIMI masih terus berkembang. Namun, pengalaman para peserta fellowship menunjukkan bahwa pendekatan baru dalam produksi konten dapat membantu menjangkau audiens yang lebih luas.

Dalam kesempatan yang sama, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara, Fransiscus Xaverius Lilik Dwi Mardjianto, menjelaskan bahwa konsep disinformasi dan misinformasi tidak lagi cukup untuk menggambarkan seluruh bentuk manipulasi informasi yang berkembang saat ini.

Menurutnya, Uni Eropa mulai memperkenalkan istilah FIMI pada 2021 untuk menjelaskan aktivitas manipulatif yang dilakukan secara sengaja, terkoordinasi, dan sistematis guna memengaruhi ekosistem informasi.

“FIMI tidak hanya menyasar produksi informasi, tetapi juga distribusi hingga konsumsi informasi untuk memengaruhi persepsi dan perilaku publik,” ujarnya.

Lilik menjelaskan, FIMI umumnya melibatkan aktor asing, tujuan yang disengaja, koordinasi yang sistematis, praktik manipulasi informasi, serta upaya memengaruhi persepsi dan pengambilan keputusan publik. Dampaknya dapat menyasar institusi demokrasi, proses politik, kepercayaan publik, hingga stabilitas sosial.

Ia menambahkan, operasi FIMI biasanya dimulai dengan produksi konten manipulatif yang kemudian disebarkan melalui jaringan bot, troll, influencer, atau akun-akun yang saling terkoordinasi.

Menurutnya, strategi tersebut bukan hanya bertujuan menyebarkan informasi menyesatkan, tetapi juga membanjiri ruang publik sehingga informasi yang kredibel sulit ditemukan di tengah derasnya arus informasi.

“Ketika media kredibel tetap bertahan, mereka akan menjadi target berikutnya. Mulai dari serangan digital, doxxing, hingga ancaman fisik,” ujarnya.

Tujuan akhirnya, kata Lilik, adalah mengikis kepercayaan publik terhadap media dan meruntuhkan otoritas kebenaran dalam ruang informasi.

Co-founder dan Chief Editor Konde.co, Luviana Ariyanti, turut membagikan pengalaman medianya saat menghadapi serangan narasi yang menuduh organisasinya sebagai “antek asing”.

Menurutnya, serangan tersebut menguat pada 2025 setelah Konde.co menerima dukungan pendanaan dari Media Development Investment Fund (MDIF). Narasi serupa kemudian kembali muncul ketika sejumlah media independen meliput aksi-aksi sipil dan isu demokrasi.

“Kami melihat ada pola narasi yang terus berulang mengenai operasi asing. Belakangan kami memahami bahwa pola seperti itu bisa dibaca dalam kerangka FIMI,” kata Luviana.

Ia menilai pola serangan serupa juga dialami sejumlah media lain seperti Project Multatuli, Tempo, dan Remotivi. Narasi yang dibangun bertujuan mendelegitimasi media dan kelompok masyarakat sipil dengan mengaitkannya pada kepentingan asing.

Sementara itu, Editor Dialeksis, Alfi Nora, yang menjadi salah satu peserta fellowship, mengakui bahwa konsep FIMI masih relatif baru bagi publik Indonesia.

“Ketika kami mempublikasikan konten tentang FIMI, banyak pembaca yang bertanya, siapa sebenarnya aktornya di Indonesia?” ujar Alfi.

Tantangan serupa juga dirasakan ilustrator Mojok.co, Dena Isni Pasha. Menurutnya, mengidentifikasi suatu kasus sebagai FIMI tidak selalu mudah karena sering kali tumpang tindih dengan bentuk disinformasi lainnya.

“Bahkan bagi media sendiri, mengategorikan suatu kasus sebagai FIMI atau bukan itu tidak sederhana. Tantangan berikutnya adalah bagaimana menjelaskannya kepada audiens,” kata Dena.

Ia menilai pendekatan eksplanatif menjadi salah satu cara paling efektif untuk membantu masyarakat memahami fenomena tersebut. Berdasarkan pengalamannya, hoaks paling banyak ditemukan di platform TikTok dan Facebook.

Diskusi ini berlangsung di tengah meningkatnya dominasi konten video sebagai sumber informasi masyarakat. Data MAFINDO mencatat terdapat 2.119 hoaks sepanjang paruh pertama 2024, dengan lebih dari seribu kasus berkaitan dengan isu politik. Adapun YouTube, Facebook, dan TikTok menjadi platform utama penyebaran hoaks digital.

Melihat kondisi tersebut, AMSI mengembangkan program pelatihan dan fellowship untuk memperkuat kemampuan organisasi media dalam memproduksi konten video cek fakta yang sesuai dengan karakter media sosial. Program itu mencakup pelatihan intensif pada Februari 2026 dan dilanjutkan dengan fellowship produksi konten bagi media peserta.

Melalui program tersebut, AMSI berharap media, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan dapat membangun kolaborasi yang lebih kuat dalam menghadapi ancaman manipulasi informasi yang semakin kompleks. (Ike/E01)

Inibaru.id - Ancaman terhadap ruang informasi digital kini tidak lagi sebatas hoaks yang muncul saat momentum politik seperti pemilu. Di tengah perkembangan kecerdasan buatan (AI), media sosial, dan perubahan cara masyarakat mengonsumsi informasi, muncul tantangan yang dinilai semakin kompleks, yakni Foreign Information Manipulation and Interference (FIMI) atau manipulasi dan intervensi informasi asing.

Isu tersebut menjadi sorotan dalam talkshow dan sharing session bertajuk Melawan Disinformasi dan FIMI melalui Cek Fakta serta Literasi Digital yang digelar di Jakarta, Kamis (11/6/2026). Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang berbagi pengalaman peserta program pelatihan dan fellowship yang diselenggarakan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) bersama Internews.

Wakil Ketua AMSI, Suwarjono, mengatakan persoalan disinformasi saat ini telah menjadi tantangan bersama. Bukan hanya media massa yang terdampak, tetapi juga pembuat konten, organisasi masyarakat sipil, akademisi, hingga masyarakat umum.

AMSI menyoroti ancaman Foreign Information Manipulation and Interference (FIMI) sebagai bentuk manipulasi informasi yang semakin kompleks dan berpotensi mengganggu jurnalisme, demokrasi, serta kepercayaan publik di era digital.

AMSI Soroti Ancaman FIMI, Bentuk Baru Manipulasi Informasi di Era AI

Awalnya banyak pengguna mengira penurunan followers tersebut terjadi karena bug atau error sistem Instagram. Namun, berbagai laporan yang beredar justru menunjukkan bahwa Meta selaku induk perusahaan Instagram tengah melakukan aksi bersih-bersih akun palsu, akun spam, hingga akun yang sudah lama tidak aktif.

Meta Indonesia akhirnya memberikan klarifikasi terkait fenomena tersebut. Juru bicara Meta Indonesia menyebut bahwa Instagram memang rutin melakukan penghapusan akun tidak aktif demi menjaga kualitas komunitas tetap sehat dan autentik.

“Instagram baru saja melakukan proses rutin penghapusan akun-akun yang sudah tidak aktif. Proses ini bertujuan untuk menjaga komunitas Instagram tetap sehat dan autentik. Karena itu, pengguna mungkin melihat perubahan pada jumlah followers,” tulis juru bicara Meta Indonesia.

Meta juga menegaskan bahwa followers aktif pengguna tidak terdampak dalam proses tersebut. Jika ada akun yang sebelumnya disuspend lalu dipulihkan, jumlah followers nantinya dapat kembali setelah proses verifikasi selesai.

Fenomena ini juga ramai dibahas di media sosial dan komunitas Reddit. Banyak pengguna mengaku kehilangan ratusan hingga ribuan followers hanya dalam hitungan jam. Salah satu pengguna Reddit bahkan menyebut penyanyi Madison Beer kehilangan sekitar 400 ribu followers akibat proses pembersihan akun palsu dan akun tidak aktif.

Langkah Meta sebenarnya bukan hal baru. Selama ini Instagram memang rutin menghapus akun bot, spam, followers palsu, hingga akun yang terindikasi melakukan aktivitas tidak autentik. Meta kini juga disebut semakin agresif memanfaatkan teknologi AI untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan seperti penambahan followers tidak wajar, spam engagement, hingga komentar dan like palsu.

Karena itu, akun yang sebelumnya memiliki banyak followers tidak aktif atau followers hasil beli otomatis mengalami penurunan cukup besar saat proses pembersihan berlangsung.

Meski membuat banyak pengguna panik, sebagian pihak justru menilai langkah ini dapat membuat ekosistem Instagram menjadi lebih sehat. Sebab, followers palsu sebenarnya tidak memberikan interaksi nyata dan hanya membuat angka pengikut terlihat besar secara semu.

Bagi kreator konten dan pelaku bisnis digital, kondisi ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kualitas audiens dan engagement organik kini jauh lebih penting dibanding sekadar mengejar jumlah followers besar. (Ike/E01)

Inibaru.id - Banyak pengguna Instagram belakangan ini dibuat panik setelah jumlah followers mereka mendadak turun drastis dalam waktu singkat. Penurunannya bahkan terjadi sangat cepat, mulai dari ratusan hingga jutaan pengikut hanya dalam hitungan hari.

Fenomena tersebut ramai disebut warganet sebagai The Great Purge of 2026. Sebutan itu muncul karena penurunan followers terjadi secara massal dan dialami banyak akun besar dunia secara bersamaan.

Sejumlah nama besar seperti Kylie Jenner, Justin Bieber, Taylor Swift, hingga Cristiano Ronaldo disebut kehilangan sekitar 4 hingga 15 juta followers dalam beberapa hari terakhir. Di Indonesia, aktris Luna Maya juga mengaku kehilangan sekitar 800 ribu pengikut di akun Instagram miliknya.

Banyak pengguna Instagram mengalami penurunan followers secara massal setelah Meta melakukan pembersihan akun palsu, bot, dan akun tidak aktif demi menjaga platform tetap sehat dan autentik.

The Great Purge 2026, Followers Instagram Mendadak Anjlok

“Sudah ada beberapa grup serupa yang berhasil kami identifikasi dan telah diblokir langsung. Namun, ini belum cukup. Saya sudah minta pihak Meta untuk terus melakukan pembaruan data dan monitoring ketat terhadap potensi munculnya grup-grup serupa di platform mereka,” tegasnya di Jakarta Pusat, Kamis (22/5/2025).

Nggak hanya itu, dia juga mendorong agar Meta dan platform digital lainnya bersinergi aktif dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap dalang di balik grup-grup yang meresahkan tersebut.

“Kami juga mendesak agar Meta bekerja sama secara aktif dengan aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi dan menyerahkan data pemilik serta pengelola grup,” ujarnya.

Menurutnya, penyebaran konten menyimpang adalah bentuk kejahatan serius yang nggak bisa ditoleransi.

“Ini kejahatan serius yang merusak moral dan membahayakan anak-anak kita,” tegasnya lagi.

Angga pun menunjukkan keprihatinannya atas maraknya fenomena penyimpangan digital yang mencederai nilai-nilai sosial. Dia mengimbau masyarakat agar turut aktif mengawasi dan melaporkan konten serupa yang ditemukan.

“Kami mohon masyarakat juga memantau dan melaporkan potensi grup dengan konten serupa,” ungkapnya.

Langkah ini diharapkan bisa menjadi upaya kolektif menjaga dunia digital tetap aman, bersih, dan sehat untuk semua kalangan.

Hm, sudah sepantasnya orang-orang di balik grup menyimpang seperti itu diberi hukuman yang setimpal ya, Millens!&nbsp;(Siti Zumrokhatun/E10)&nbsp;

Inibaru.id - Pemerintah kembali mengambil langkah tegas dalam menjaga kebersihan moral di dunia maya. Setelah menutup enam grup Facebook yang memuat konten pornografi menyimpang, Kementerian Komunikasi dan Digital kini mendorong langkah lanjutan.

Mereka mendesak Meta untuk melakukan pemantauan lebih ketat sekaligus mengungkap siapa saja yang berada di balik grup-grup tersebut. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Angga Raka Prabowo, menegaskan pentingnya menjaga ruang digital tetap aman dan nyaman, khususnya bagi generasi muda.

Pemerintah makin tegas jaga ruang digital tetap bersih dan aman. Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo minta Meta tutup grup penyimpangan seksual serta ungkap pelaku di baliknya demi lindungi moral anak bangsa.

Lindungi Moral Anak Bangsa, Wamenkomdigi Desak Meta Tutup Grup Penyimpangan Seksual

Ada
sejumlah perubahan yang mengiringi pergantian nama Facebook jadi Meta. Salah satunya
adalah berubahnya logo perusahaan dari yang hanya gambar ‘Likes’ alias ‘Jempol
ke atas’ menjadi ‘The Blue Infinity’. Yang menarik, Zuckerberg sendiri sudah
mengubah jabatannya sebagai ‘Pendiri dan CEO Meta’ di halaman Facebook
resminya.

Lantas, seperti
apa nantinya yang dilakukan Meta? Jadi, ternyata Zuckerberg nantinya bakal
memulai sejumlah produk besar. Namun, hal ini juga mendapatkan kritik banyak
pihak mengingat ada sejumlah isu kebocoran data oleh mantan karyawan Facebook
yang dikenal dengan skandal ‘Facebook Paper’.

Hal lain
yang mendapatkan sorotan para ahli teknologi di dunia adalah tingginya
misinformasi alias hoaks di Facebook, gagalnya moderasi konten di media sosial
tersebut, hingga masalah efek buruk terhadap kesehatan mental para pengguna
media sosial ini.

“Saya akui
bahwa ada masalah penting yang harus diselesaikan saat ini,” ujar Zuckerberg,
Kamis (28/10/2021) waktu setempat.

Facebook,
dalam hal ini sebagai media sosial, juga sedang menjajaki sejumlah perubahan.
Sebagai contoh, sudah ada video konsep yang bakal membuat pengguna bisa
mengirim gambar holografis yang bisa hadir di tempat lain. Selain itu, nantinya
fitur Messenger juga bisa dilakukan lewat virtual
reality (VR).

Bahkan,
Facebook nantinya juga bakal mengakomodasi pasar virtual di Oculus Quest. Di
sini, bakal ada obrolan dan gim di dunia virtual, juga.

“Kami
berbeda dari perusahaan lain karena semua orang mencoba untuk bekerja pada
bagaimana orang berinteraksi dengan teknologi. Sementara kami membangun
teknologi yang membuat orang dapat berinteraksi satu sama lain,” terang Zuckerberg
terkait dengan perubahan nama perusahaannya.

Hm, jadi
penasaran ya Millens, nantinya
seperti apa inovasi-inovasi yang ditawarkan oleh Meta. Selain itu, kira-kira
bakal ada perubahan apa yang membuat Facebook sebagai media sosial bakal jadi
lebih menarik, ya? (Cnn/IB09/E05)

Inibaru.id – Akhirnya, desas-desus terkait Facebook ganti
nama berakhir sudah. Nama baru yang dipilih perusahaan ini adalah Meta. Nah,
kira-kira, apa sih makna dari penggantian nama ini?

Kalau
menurut pendiri Facebook Mark Zuckerberg sih ya, Meta berasal dari Bahasa
Yunani. Artinya adalah ‘beyond’ yang bisa disebut sebagai melampaui. Meta ini
juga berasal dari Metaverse yang memiliki visi berupa dunia maya baru yang jauh
lebih canggih dari kondisi dunia maya sekarang.

Dia
mengakui kalau Facebook telah menjadi jenama ikonik media sosial. Hanya,
Facebook kini sudah jauh lebih besar dari sekadar media sosial hingga nama ini
nggak lagi relevan untuk menjadi perusahaan Metaverse. Kamu tahu sendiri kan,
anak perusahaan Facebook juga nggak main-main dan sangat populer seperti
Instagram dan Whatsapp.

Akhirnya, secara resmi Facebook ganti nama jadi Meta. Apa ya makna dan filosofi dari nama ini? Selain itu, apakah bakal ada perubahan pada media sosial Facebook?