Suasana Warung yang Sederhana dan Bikin Betah

Begitu masuk ke area warung, suasananya langsung terasa Jogja banget: sederhana, hangat, dan jauh dari bising jalan raya. Tempatnya memang kecil, tapi justru itu yang menambah kesan rumahan. Pembeli duduk dengan sabar menunggu pesanan sambil menghirup aroma bumbu yang ditumis di atas tungku arang yang bikin kamu bernostalgia.

Penilaian para pengunjung yang datang pun rata-rata positif. Banyak yang memuji keramahan Pak Uun dan pelayanannya yang gesit, meski harus memasak hingga empat wajan sekaligus ketika sedang ramai-ramainya.

Salah satu keunikan Bakmi Pak Uun ada pada proses memasaknya yang tetap mempertahankan cara tradisional. Wajan panas diletakkan di atas tungku arang, lalu minyak dituang untuk menumis bumbu yang harum. Setelah itu baru ditambahkan daging ayam, air, sayuran, dan mie. Untuk nasi goreng, tahapannya hampir sama. Bedanya, setelah bumbu matang, nasi langsung digoreng hingga warnanya merata.

Teknik memasak ini menghasilkan aroma smokey yang lembut, khas masakan Jawa tempo dulu. Kuah bakmi godok-nya cenderung creamy, gurih, dan penuh rasa. Banyak pelanggan menyebut bakmi di sini terasa semakin nikmat karena menggunakan telur bebek. Pantas saja rasanya begitu kaya dan bikin susah lupa.

"Kuahnya creamy, kematangan mi pas, porsinya juga bikin kenyang," ungkap salah seorang pembuat konten kuliner terkemuka di Instagram @dyodoran.

Menu yang paling populer di sini tentu saja bakmi godok. Versi gorengnya juga tidak kalah sedap, cocok buat kamu yang kurang suka makanan berkuah. Ada juga nasi goreng dengan cita rasa klasik ala kampung. Harga per porsinya mulai sekitar Rp17.000 saja, murah untuk ukuran cita rasa yang bikin pelanggan balik lagi berkali-kali.

Beberapa pengunjung punya rekomendasi personal. Ada yang selalu pesan bakmi godok telur bebek, ada pula yang menyarankan minuman jahe serai sebagai pendamping biar tubuh hangat di malam hari. Kalau mau lebih nendang, teh hangat atau kopi juga cocok menemani makanmu.

Bakmi Palbapang Pak Uun bukan sekadar tempat kuliner karena menawarkan pengalaman dari suasana kampung yang tenang sampai aroma arang yang menguar dari dapur kecilnya. Jadi kalau kamu sedang di Bantul atau lagi kangen cita rasa bakmi Jawa yang otentik, warung ini wajib banget kamu sambangi. 

Ingat, datang lebih awal, ya, Gez, biar nggak kehabisan! (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Kalau kamu penyuka bakmi Jawa, nama Bakmi Palbapang Pak Uun rasanya wajib masuk daftar kunjungan. Warung kecil yang tersembunyi di tengah permukiman Bantul ini sudah jadi legenda sejak tahun 2000. Meski lokasinya nyempil di Karasan, Palbapang, banyak orang rela “blusukan” demi seporsi bakmi godok gurih yang konon bikin ketagihan.

Warung Bakmi Pak Uun buka setiap hari mulai pukul 17.00 sampai 22.00 WIB. Tapi jangan tertipu jam tutupnya ya karena sering kali dalam tiga jam saja setelah buka, seluruh menu sudah ludes. Banyak food hunter yang sudah mengingatkan: kalau mau dapat jatah, datanglah sebelum malam benar-benar larut.

Meski buka sejak pukul 17.00 sampai 22.00 WIB, terkadang Bakmi Palbapang Pak Uun sudah kehabisan makanan saking banyaknya pembeli yang datang.

Bakmi Palbapang Pak Uun Bantul, Hidden Gem Kuliner yang Bikin Kangen Suasana Jogja

Salah satu penyebab utama risiko ini datang dari kualitas charger itu sendiri. Banyak charger murah atau palsu yang beredar, dan sayangnya, masih sering kita temui di rumah-rumah.

Charger semacam ini biasanya tidak punya sistem perlindungan arus, panas, atau pemutus otomatis. Jadi saat tetap terhubung ke listrik, ia akan terus bekerja dan menghasilkan panas. Kalau komponennya kurang bagus, panas yang menumpuk bisa memicu kerusakan, bahkan kebakaran.

Selain kualitas, faktor lingkungan juga berpengaruh. Charger yang dibiarkan menancap dan berada di area tertutup, misalnya dekat tumpukan barang atau di belakang furnitur, lebih mudah terperangkap panas. Apalagi kalau ruangan cenderung panas atau lembap, risiko kerusakan pada charger pun semakin tinggi.

Walau jarang terjadi, fluktuasi listrik dan sambaran petir bisa mempengaruhi perangkat yang sedang terhubung ke soket. Charger yang tidak punya pelindung arus bisa rusak seketika saat ada lonjakan tegangan. Dalam kasus ekstrem, korsleting bisa terjadi dan menimbulkan percikan api. Memang bukan sesuatu yang terjadi setiap hari, tapi cukup banyak orang yang baru sadar setelah perangkat mereka gosong duluan.

Peluang Muncul Ledakan Kecil, Tapi Tetap Ada

Tenang, bukan berarti setiap charger yang kamu biarkan menancap bakal “meledak”. Kalau kamu memakai charger asli dari jenama terpercaya, risiko masalah ini jauh lebih kecil. Produk resmi biasanya sudah melewati uji keselamatan dan punya fitur pencegahan panas berlebih. Tapi tetap saja, risiko kecil bukan berarti nol, apalagi kalau chargermu sudah menua, sering jatuh, atau pernah terasa panas berlebihan.

Untuk charger palsu, ceritanya beda. Risiko korsleting atau kebakaran naik berkali-kali lipat karena komponennya nggak dirancang tahan lama. Jadi lebih baik hindari, ya.

Biar nggak waswas, kamu bisa melakukan beberapa langkah sederhana:

Jadi, meski kelihatannya sepele, kebiasaan membiarkan charger tetap menancap tetap punya risiko. Baiknya segera lepas dari stopkontak deh kalau memang sudah nggak dipakai. Setuju, Gez? (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Kita semua pasti pernah melakukan ini: selesai ngecas, ponsel dicabut, tapi kepala chargernya tetap anteng nempel di stopkontak. Kelihatannya sih nggak masalah. Toh nggak lagi dipakai, kan? Tapi ternyata kebiasaan kecil ini bisa menimbulkan risiko yang jarang kita sadari.

Meski jarang terjadi, ada kemungkinan kepala charger yang dibiarkan terus menancap bisa bermasalah. Tapi, jangan keburu membayangkan munculnya ledakan dramatis seperti di film, ya. Masalahnya biasanya jauh lebih sederhana, tapi tetap berbahaya kalau dibiarkan.

Banyak dari kita yang membiarkan kepala charger terus menancap di stop kontak meski sudah nggak lagi dipakai. Apakah hal ini berbahaya jika dibiarkan?

Bahaya Nggak Sih Terus Menancapkan Kepala Charger di Soket Meski Sudah Nggak DIpakai?

Peresmian dilakukan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Drs Agus Andrianto SH MH bersama jajaran pejabat kementerian, pimpinan Undip, dan perwakilan pemerintah daerah.


Dalam sambutannya, Menteri Agus menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas akses layanan keimigrasian. Dia mengatakan, keberadaan titik layanan di kampus menjadikan pelayanan semakin cepat, responsif, dan dekat dengan masyarakat.

"Saya berharap layanan ini bisa menjadi model bagi daerah lain," sebutnya.

Layanan yang dibuka meliputi penerbitan dan penggantian paspor WNI, BAP paspor hilang atau rusak, pelayanan izin tinggal WNA, serta konsultasi dan informasi keimigrasian.


Usai peresmian yang dilakukan dengan memukul gong, Menteri Agus meninjau ruang pelayanan yang telah dilengkapi ruang tunggu kondusif, sistem antrean terintegrasi, serta petugas yang telah dipersiapkan secara khusus.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Imigrasi Jateng Haryono Agus Setiawan menyampaikan, layanan ini merupakan langkah strategis untuk mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.


"Kehadiran layanan ini juga mempermudah mahasiswa asing Undip untuk mengurus izin tinggal, jadi akan mendukung kenyamanan mereka menjalani aktivitas akademik," jelasnya.

Setali tiga uang, Rektor Undip Prof Dr Suharmono SE MSi juga menyambut baik kerja sama tersebut dan menyatakan bahwa Undip siap menyediakan segala fasilitas yang diperlukan agar pelayanan imigrasi dapat berjalan optimal dan mudah diakses.

Campus Immigration Point di Undip diharapkan menjadi percontohan nasional dan mendorong kampus lain menghadirkan layanan publik serupa, terutama di lingkungan perguruan tinggi dengan aktivitas internasional yang tinggi.

Keberadaan layanan ini di kampus menegaskan bahwa Undip memiliki "aktivitas internasional" yang cukup baik. Kampus lain gimana, nih? (Murjangkung/E10)&nbsp;

Inibaru.id - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang meresmikan Campus Immigration Point di Universitas Diponegoro (Undip) pada Senin (1/12/2025) kemarin. Layanan ini menjadi yang pertama di Indonesia, yang memungkinkan pengurusan dokumen keimigrasian langsung di lingkungan kampus.

Dengan hadirnya fasilitas tersebut, mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, di lingkungan Undip bisa mengurus paspor hingga izin tinggal tanpa harus datang ke kantor imigrasi. Hal tersebut juga berlaku untuk masyarakat umum yang bukan merupakan bagian dari Undip.

Layanan Campus Immigration Undip ini menjadi yang pertama di Indonesia dan memungkinkan pengurusan dokumen keimigrasian langsung di lingkungan kampus, sekaligus menegaskan 'aktivitas internasional' yang cukup baik di salah satu kampus terbaik di Kota Semarang ini.

Lebih Mudah Bikin Paspor; Imigrasi Semarang Resmikan 'Campus Immigration' di Undip

Tas rajut buatan tangan dari perempuan kreatif asal Kota Semarang yang sehari-hari berprofesi sebagai ibu rumah tangga tersebut telah menempuh perjalanan jauh: menembus pasar dunia, menguatkan pejuang kanker, dan membuka ruang pemberdayaan bagi warga binaan Lapas Perempuan Semarang.

"Merajut itu awalnya hanya hobi. Karena anak-anak sudah besar, saya mengisi waktu luang dengan merajut. Saya ibu rumah tangga, ikut suami dinas di daerah terpencil, sehingga memilih fokus mengurus anak-anak," ujar Indah saat ditemui Inibaru.id akhir November lalu.

Indah mengaku belajar merajut secara autodidak sejak 2011. Gurunya adalah internet dan Youtube. Awal-awal berkreasi, dia hanya membuat taplak meja dan dompet kecil. Namun, seiring waktu, keterampilannya meningkat hingga bisa membuat tas rajut sendiri.

Sedikit demi sedikit, dunia rajut yang awalnya hanya pengisi waktu luang justru menjadi peluang. Indah merasa bangkit dan berdaya. Sembari melakoni keseharian sebagai ibu rumah tangga, dia mulai bisa melihat betapa besar peluang bisnis yang tersimpan dalam setiap karyanya.

Pada 2017, ketika sebagian besar pelaku UMKM masih berkutat di pasar lokal, Indah justru sudah merasakan aroma pasar global. Melalui PT Mas di Solo, dia dipercaya mengerjakan produk home decor untuk dikirim ke negara-negara di Eropa.

Sistemnya maklun; perusahaan menyediakan bahan, lalu Indah menangani produksi dan merekrut tenaga kerja yang dia latih sendiri.

Tas rajut buatan Indah merambah hingga Dubai setelah karya-karyanya dua kali lolos kurasi mengikuti pameran BRI UMKM EXPO(RT). Dalam sesi business matching, dia bertemu buyer luar negeri yang kemudian memesan 1.000 tas makram untuk pasar Dubai.

"Semula diminta selesai satu bulan, saya nggak sanggup. Akhirnya dinego jadi lima bulan, per bulan 200 pieces. Saya ngajari orang-orang, mereka ikut mengerjakan," ungkap Indah.&nbsp;

Di antara banyak teknik, tapestri menjadi yang paling dia kuasai karena memungkinkan eksplorasi pola dan gambar. Dari sinilah lahir tas rajut bermotif batik berbahan dasar kulit yang harganya menyentuh angka Rp900 ribu per item.

Namun, di antara deretan pencapaian tersebut, ada satu bab yang paling mengesankan di pikiran Indah, yakni perjalanannya keliling Indonesia mengedukasi cara mengolah plastik menjadi tas rajut, kemudian mendonasikan hasil kegiatannya untuk menguatkan anak-anak penyandang kanker.

"Tahun 2019 itu kan lagi ramainya kampanye pengurangan plastik. Buat saya, plastik itu memang sulit dihilangkan total. Jadi, bagaimana cara mengurangi, bagi saya salah satunya ya diubah jadi tas rajut, karena bisa dipakai selama bertahun-tahun," kata Indah.

Plastik-plastik itu dipotong selebar kurang lebih dua sentimeter, lalu dirajut seperti biasa. Prosesnya memang lebih sulit dibanding merajut benang biasa, tetapi hasilnya kuat dan tahan lama. Namun, karya ini bukanlah produk komersial utama. Dia lebih sering membawanya untuk kampanye reduksi sampah sekali pakai.

Profit memang nggak selalu menjadi tujuan utamanya berkarya. Bahkan, pada pameran ini pun, dia dan temannya sudah sepakat untuk menyumbangkan dana yang terkumpul ke Yayasan Kanker Anak Indonesia sebagai dukungan moral bagi anak-anak yang tengah berjuang melawan penyakit ganas itu.

"Tidak semua hal harus berupa profit. Saya senang kalau apa yang saya kerjakan bisa bermanfaat buat orang lain," lontarnya.

Memberdayakan Warga Binaan Lapas Perempuan

Jiwa sosial Indah terus tumbuh, termasuk dalam berbagi ilmu. Ibu tiga anak itu mengaku akan dengan senang hati membagikannya, termasuk saat mengajari warga binaan di Lapas Perempuan Semarang merajut tanpa meminta bayaran sepeser pun.

"Di Lapas Perempuan itu saya nggak dibayar sama sekali. Murni untuk berbagi ilmu. Kalau ada yang benar-benar tertarik, saya kasih alatnya, saya kasih benangnya. Biar nanti kalau mereka keluar (bebas), bisa melanjutkan yang dia bisa," paparnya.

Warga binaan yang telah diajari Indah juga diberdayakan untuk membantu produksi. Bahan dan desain berasal darinya, lalu mereka mengerjakan sesuai kemampuan dan waktu. Setiap pekerjaan mereka tetap dibayar sebagai tambahan penghasilan dari dalam penjara.&nbsp;

Bagi Indah, menguatkan penyandang kanker dan berbagi ilmu dengan warga binaan adalah dua wajah dari misi yang sama, yakni untuk memanusiakan manusia lewat keterampilan. Merajut baginya bukan lagi sekadar aktivitas tangan, melainkan cara menyalurkan empati.

Saat ini Indah hanya dibantu satu karyawan tetap yang menjaga tokonya di kawasan Sambiroto. Proses produksi sehari-harinya masih dikerjakan sendiri, tetapi jika pesanan membludak, barulah dia melibatkan orang lain.

"Saya nggak menyangka bisa sejauh ini. Saat pandemi Covid-19, saya sempat kena saraf terjepit. Suami menyarankan untuk berhenti dan menjual seluruh benang. Namun, meski sudah didiskon, benang-benang itu nggak laku. Artinya, saya disuruh untuk terus merajut," tukas Indah, lalu tertawa ringan.&nbsp;

Nggak hanya menghasilkan profit, keterampilan merajut Indah juga telah menjalin asa untuk para penyandang kanker dan warga binaan di lapas. Panjang umur ya, Bu Indah! (Sundara/E10)

Inibaru.id - Di bawah tenda pameran UMKM di halaman Balai Kota Semarang, Indah Prihatiningsih, pemilik Ekkyta Collection duduk dengan tenang, tapi jemarinya lincah menari di atas gulungan benang, menuntaskan seutas tali tas yang belum selesai.

Sesekali, perempuan 60 tahun itu juga terlihat mengangkat wajah, menyapa pengunjung yang mampir, sebelum kembali pada ritme rajutannya.

Belajar merajut secara autodidak pada 2011, pemilik Ekkyta Collection, Indah Prihatiningsih, konsisten menyisihkan sebagian keuntungannya untuk anak-anak penyandang kanker; sekaligus mengajari warga lapas perempuan Semarang untuk belajar membuat tas rajut berkelas yang membuat Indah menjelajah pasar global.

Sumbang Penyandang Kanker dan Beri Asa Warga Lapas dengan Tas Rajut Bekelas

Sebaliknya, kebun sawit adalah kawasan monokultur. Satu jenis tanaman mendominasi, lantai tanah sering terbuka, dan lapisan ekosistemnya sangat sederhana. Studi yang dikutip The Jakarta Post menegaskan, perkebunan sawit hanya mampu mendukung sebagian kecil spesies hutan. Riset lain yang dipublikasikan ScienceDaily menunjukkan hal serupa. Kebun sawit bukan habitat setara hutan tropis dan sebagian besar spesies nggak mampu beradaptasi di dalamnya.

Hasilnya sudah terlihat di banyak desa sekitar hutan. Semakin sedikit pepohonan asli, semakin sering satwa liar turun ke permukiman mencari makan. Mereka nggak “menyerang”, mereka hanya kehilangan ruang hidup.

Stok Karbon: Hutan Menyimpan, Sawit Membuang

Banyak klaim menyebut sawit “lebih efisien menyerap karbon,” namun para ilmuwan mengingatkan bahwa klaim itu menyesatkan. Menurut Profesor William Laurance yang dikutip Eco-Business, meski sawit tumbuh cepat, total karbon yang disimpan selama daur hidupnya jauh lebih rendah dibanding hutan primer.

Ketika hutan ditebang, karbon yang terkunci selama ratusan tahun terlepas ke atmosfer. Mongabay mencatat, konversi hutan ke sawit terutama di lahan gambut melepaskan emisi dalam jumlah masif. Sawit nggak mampu mengimbangi kehilangan itu, bahkan bisa menjadi sumber emisi baru ketika tanaman tua ditebang dan tanah kehilangan karbon.

Hutan tropis adalah bank karbon raksasa. Sawit hanyalah buku tabungan kecil.

Fungsi ekologis hutan juga nggak berhenti pada keanekaragaman hayati dan karbon. Hutan menjaga kesuburan tanah melalui siklus organik mulai daun gugur membentuk humus, mikroorganisme mengolah nutrisi, dan akar pohon menahan air. Tanah yang sehat membuat debit air stabil, sungai terjaga, dan wilayah terlindungi dari erosi.

Begitu hutan digantikan sawit, siklus itu terputus. Lahan menjadi lebih kering, tanah cepat padat, dan kebutuhan pupuk serta pestisida meningkat. Debit air menurun, longsor dan banjir menjadi lebih sering terjadi, dan suhu kawasan meningkat karena hilangnya kanopi yang meneduhkan.

Di banyak tempat, mata air mati bukan karena kemarau panjang, tetapi karena hilangnya pepohonan hutan.

Beberapa penelitian, seperti yang dirilis University of York, menemukan bahwa menyisakan sekitar 10 persen hutan asli dalam lanskap perkebunan dapat membantu menjaga sebagian kecil karbon dan biodiversitas. Namun angka itu tetap terlalu kecil untuk menggantikan kehilangan ekosistem hutan yang jauh lebih luas. Fragmentasi tetap terjadi, dan fungsi ekologis hutan tetap menurun drastis.

Hutan adalah satu kesatuan. Memisahkannya menjadi potongan-potongan kecil nggak akan membuat ekosistem bekerja seperti sediakala.

Hutan memberikan manfaat yang nggak bisa dihitung hanya dengan angka ekonomi. Ia menjaga air, menopang tanah, menstabilkan iklim, menyediakan habitat satwa, hingga menjadi benteng terakhir keanekaragaman hayati. Sementara perkebunan baik sawit, kopi, maupun karet memberi manfaat ekonomi jangka pendek yang penting bagi masyarakat, tetapi nggak dapat menggantikan kehidupan yang diberikan hutan.

Ketika hutan hilang, yang hilang bukan hanya pepohonan. Kita kehilangan penyangga kehidupan.

Karena itulah, setiap wacana mengganti hutan dengan kebun monokultur harus dilihat sebagai lebih dari sekadar keputusan tata guna lahan. Itu keputusan tentang masa depan, apakah kita ingin lingkungan yang stabil, atau ladang luas yang perlahan mengering. (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id - Di sejumlah daerah, barisan sawit yang rapi dan menghijau sering dianggap sebagai “pengganti” hutan. Dari kejauhan, pemandangannya tampak meyakinkan bahwa pohon-pohon tumbuh tinggi, daun lebat di kanan–kiri jalan, dan hamparan hijau sejauh mata memandang. Namun, poster edukasi lingkungan yang banyak beredar akhir-akhir ini sebenarnya memberi petunjuk penting hutan bukan sekadar deretan pohon. Ia adalah sistem kehidupan yang jauh lebih kompleks, sesuatu yang nggak dapat ditiru oleh kebun monokultur apa pun, termasuk sawit.

Hutan alami menyimpan biodiversitas yang luar biasa. Di dalamnya ada pepohonan raksasa, semak belukar, lumut, jamur, hingga organisme mikro yang hidup berdampingan dalam jaringan ekologis berlapis yaitu kanopi, bawah tajuk, hingga lantai hutan. Satwa liar seperti burung, primata, mamalia kecil, reptil, serangga penyerbuk menjadikannya rumah.

Hutan nggak bisa digantikan oleh kebun sawit atau tanaman monokultur lainnya. Di balik hamparan hijau yang tampak serupa, hutan menyimpan fungsi ekologis yang jauh lebih kompleks mulai dari biodiversitas, penyimpanan karbon, hingga penjaga tanah dan air yang nggak mampu ditiru perkebunan.

Mengapa Kebun Sawit Nggak Akan Pernah Bisa Menggantikan Fungsi Hutan?

Pemahaman ini sangat disayangkan dan menunjukkan kurangnya empati serta pengetahuan masyarakat tentang respons psikologis manusia dalam situasi kekerasan. Pada kenyataannya, ketidakmampuan korban untuk melawan atau berteriak bukanlah hal yang aneh. 

Hal ini bisa dijelaskan melalui konsep respons trauma, yang terdiri dari tiga reaksi utama: fight (melawan), flight (melarikan diri), dan freeze (membeku).

Ketika seseorang berada dalam situasi yang mengancam, otak secara otomatis memutuskan bagaimana merespons bahaya tersebut. Respons "freeze" sering kali terjadi pada korban kekerasan seksual, terutama jika mereka merasa melawan atau melarikan diri nggak mungkin dilakukan. 

Dalam kondisi ini, korban merasa tubuhnya seolah-olah lumpuh, nggak mampu bergerak, atau mengeluarkan suara, meskipun mereka sadar sepenuhnya akan apa yang sedang terjadi.

Respons ini adalah mekanisme biologis yang dirancang untuk melindungi tubuh dari ancaman lebih lanjut. Namun, masyarakat yang kurang memahami fenomena ini cenderung melihat diamnya korban sebagai tanda penerimaan, bukan sebagai bentuk respons trauma.

Ketika pelaku memiliki keterbatasan fisik, masyarakat sering kali menggunakan hal ini untuk meragukan kesaksian korban. Padahal, kekerasan seksual nggak selalu bergantung pada kekuatan fisik semata. Pelaku dapat menggunakan intimidasi, manipulasi, atau bahkan kondisi lingkungan untuk membuat korban merasa nggak berdaya. Selain itu, kekerasan seksual adalah kejahatan yang didorong oleh keinginan untuk mendominasi, bukan sekadar masalah fisik.  

Stigma yang meragukan korban justru membuat mereka enggan melaporkan kasus yang dialami. Bukannya mendapat dukungan, korban sering kali menghadapi tekanan sosial yang membuat trauma mereka semakin mendalam. Padahal, tugas masyarakat adalah berpihak pada korban dengan memberikan dukungan moral dan memperjuangkan keadilan.

Ketimbang fokus pada kondisi pelaku, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa tindakan kekerasan seksual adalah kejahatan yang nggak bisa dibenarkan dalam kondisi apa pun. Dengan memberikan empati kepada korban dan mengedukasi diri mengenai trauma, kita bisa membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi semua orang.  

Mari berhenti mempertanyakan mengapa korban nggak melawan. Sebaliknya, mulailah bertanya: apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung mereka dan mencegah hal ini terjadi lagi? (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id - Pertanyaan mengapa korban kekerasan seksual sering kali nggak mampu melawan atau berteriak saat dilecehkan menjadi topik yang sering dipertanyakan.

Sayangnya, pertanyaan ini kerap digunakan untuk meragukan kredibilitas korban, seolah-olah ketidakmampuan untuk bereaksi dianggap sebagai tanda persetujuan. Bahkan, jika pelaku memiliki keterbatasan fisik, masyarakat cenderung meragukan kebenaran cerita korban dengan alasan "nggak masuk akal."

Beberapa korban mungkin bisa berteriak melawan, atau melarikan diri. Namun, kebanyakan nggak mampu melakukannya. Tapi mengapa?

Mengapa Korban Kekerasan Seksual Sering Kali Nggak Melawan atau Berteriak?

Padahal, untuk penanganan kekerasan seksual yang ada di lingkungan kampus, sudah ada panduan yang bisa dijadikan pedoman, yaitu Peraturan Menteri (Permen) Nomor 30 Tahun 2021. Lewat aturan itu pula, setiap kampus perguruan tinggi diwajibkan membentuk Satgas dan ruang aman bagi korban kekerasan seksual. Namun sejauh ini, Prof Marhaeni menilai Satgas yang dibentuk kurang independen.

"Kalau saya contohkan, Satgas di Unnes yang telah melakukan sosialisasi tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual bagi mahasiswa baru, justru sudah diganti sampai dua kali. Pergantian yang terlalu sering ini terkesan untuk menjaga nama baik lembaga," ungkapnya.

Melihat hal ini, Prof Marhaeni pun merasa sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual perlu dilakukan dengan lebih gencar kepada seluruh lapisan civitas akademika kampus. Lebih dari itu, dia juga meminta pihak kampus harus terbuka ketika ada kasus kekerasan seksual, bukannya mengedepankan&nbsp;penyangkalan. Baginya, keterbukaan ini bisa membuka keberanian para korban yang pengin melapor.

"Kampus harus terbuka dan memberikan sanksi berat jika pihak yang melakukannya terbukti sesuai aturan kementerian. Contohnya pelaku dosen dan seorang ASN kini sudah diserahkan ke pihak terkait," jelasnya.

Setali tiga uang dengan Prof Tri Marhaeni, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perumusan Perlindungan Hak Perempuan Agung Budi Santoso mengatakan ada beberapa faktor korban kekerasan seksual enggan speak up. Faktor-faktor tersebut adalah kurang mendapat dukungan dari lingkungan terdekatnya, takut disalahkan, dan mendapat ancaman dari pelaku.

"Rasa nggak aman itu mengganggu korban. Maka kita dorong keterlibatan media untuk meyakinkan korban agar lebih berani dan pemberitaan peristiwa diiringi edukasi," kata dia.

Dengan hadirnya UU TPKS sebagai payung hukum kepada korban kekerasan seksual, pihaknya meminta Pemda di tingkat kota dan daerah memberi layanan terbaik dan menjamin rasa aman korban yang pengin mendapatkan keadilan.

"Artinya pemerintah juga harus siap mendampingi korban. Segala data dan identitas wajib dirahasikan sebagai perlindungan. Pihak pelapor juga diberikan perlindungan. Di dalam UU TPKS pengaduan kasus juga bisa dilakukan oleh tenaga medis. Misal ada orang berobat, ditemukan indikasi dia jadi korban kekerasan seksual. Bisa langsung membuat laporan ke UPTD atau penyedia layanan terkait," pungkasnya.

Kritik dan saran terkait penanganan korban kekerasan seksual ini sangat positif ya, Millens. Semoga saja pihak-pihak yang berwenang mau melakukan perbaikan agar penanganan kasus-kasus ini bisa lebih baik ke depannya. Setuju, Millens?(Danny Adriadhi Utama/E07)

Inibaru.id - Pakar Gender dari Universitas Negeri Semarang (Unnes) Prof Dr Tri Marhaeni Pudji Astuti menyoroti peran Satgas Penanganan Kekerasan Seksual oleh pihak kampus belum optimal. Sebab, ada beberapa kampus yang asal tunjuk orang yang nggak punya kompetensi menjadi satgas penanganan kekerasan seksual di satgas-satgas tersebut.

"Jadi perlindungan terhadap korban dari kampus terkesan minim dan nggak serius. Ini menjadi kendala penanganan kekerasan seksual, kekerasan seksual, perundungan, serta kasus intoleran di dunia pendidikan yang sudah diakui Kemendikbudristek," kata Prof&nbsp; Marhaeni saat menjadi narasumber Focus Grup Discussion (FGD) dengan tema Desiminasi Melalui Media Engagemen untuk media konvensional di Semarang, Sabtu (21/9/2024).

Prof Tri Marhaeni Pudji Astuti menyoroti pembentukan satgas kekerasan seksual kampus kurang optimal karena kurangnya kompetensi.

Prof Marhaeni: Satgas Kekerasan Seksual yang Dibentuk Kampus Kurang Optimal, Timbul Perundungan hingga Intoleran

Aturan ini tentu bisa memberikan sedikit titik cerah bagi
korban pemerkosaan yang hamil. Maklum, belum tentu mereka siap menjadi
ibu apalagi mengandung anak dari pelaku pemerkosaan yang membuat mereka
mengalami trauma berat.

Meski begitu, untuk mengajukan aborsi, korban pemerkosaan
harus memiliki bukti berupa surat keterangan dokter terkait dengan usia
kehamilan yang sesuai dengan kejadian tindak pidana pemerkosaan. Selain itu,
jika menilik Pasal 118 huruf b, korban juga bisa menyertakan keterangan
penyidik tentang dugaan perkosaan atau kekerasan seksual yang akhirnya berimbas
pada kehamilan korban.

Yang pasti, jika merunut Pasal 119 aturan tersebut, korban
pemerkosaan boleh lakukan aborsi hanya di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat
lanjut yang sudah dilengkapi dengan sumber daya kesehatan sesuai dengan yang
sudah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, Millens.
Aturan terakhir ini penting karena tindakan aborsi berisiko sehingga korban
nggak lagi mengalami masalah kesehatan yang membahayakan.

Lebih dari itu, jika menilik aturan dalam Pasal 121 ayat 3,
pelayanan aborsi haruslah disediakan oleh tim pertimbangan serta dokter yang
berkompetensi sekaligus punya kewenangan untuk melakukannya. Tim pertimbangan
yang dimaksud terdiri atas ketua yang berasal dari komite medis rumah
sakit serta anggota berupa tenaga medis berwenang yang punya kompetensi.

O ya, sebelum menjalani proses aborsi, sesuai dengan Pasal
124 ayat 1, korban kekerasan seksual juga harus mendapatkan pendampingan
konseling. Jika selama proses pendampingan ini mereka memilih untuk membatalkan
aborsi, mereka pun harus tetap mendapatkan pendampingan sampai melahirkan.

Lebih dari itu, anak yang nantinya dilahirkan juga nggak
wajib diasuh oleh korban tersebut. Korban dan keluarga memang berhak untuk
mengasuhnya. Tapi, jika nggak mampu, maka sesuai dengan aturan perundang-undangan,
anak tersebut menjadi anak yang dipelihara negara dan diasuh oleh lembaga
pengasuhan anak.

Aturannya cukup jelas ya?&nbsp;Jadi nggak bisa dengan mudah disalahgunakan oleh orang
yang sebenarnya bukan menjadi korban pemerkosaan namun pengin melakukan aborsi.
Yang pasti, setidaknya kini korban pemerkosaan yang hamil jadi memiliki sedikit
titik cerah dan harapan baru untuk mengatasi traumanya tanpa perlu terpaksa
menjadi ibu, status yang belum tentu mereka inginkan sebelumnya. (Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Setelah
puluhan tahun menjadi kontroversi tanpa solusi, akhirnya korban pemerkosaan
yang sampai hamil bisa mendapatkan izin melakukan aborsi oleh pemerintah. Pihak
tenaga kesehatan pun bisa membantu korban-korban tersebut melakukan aborsi karena
sudah ada aturan resminya.

Aturan yang dimaksud UU Nomor 17 Tahun 2023 melalui
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Berikut adalah bunyi
aturan yang tertera pada Pasal 116 tersebut.

“Setiap orang dilarang
melakukan aborsi, kecuali atas indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban
tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang
menyebabkan kehamilan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum
pidana.”

Nggak semua korban pemerkosaan yang hamil siap menjadi ibu. Belum tentu juga mereka sanggup mengasuh anak yang dilahirkan. Oleh karena itu, dalam peraturan baru, pemerintah memastikan korban pemerkosaan boleh lakukan aborsi. Apa syarat agar mereka bisa melakukannya, ya?

Korban Pemerkosaan Boleh Lakukan Aborsi, Ini Syaratnya

"Kami ada karena kampus belum mampu menjadi tempat yang aman (dari kekerasan seksual)," ungkap lulusan Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo tersebut saat ditemui Inibaru.id, belum lama ini. "Bahkan, di UIN yang berbasis Islam pun nggak ada jaminan bebas dari kasus kekerasan seksual."

Tuduhan Dewi tidaklah mengada-ada. Perempuan asal Mojokerto ini mengaku acap nggak kuasa menahan rasa sedihnya saat ada mahasiswa UIN Walisongo yang mengadu padanya. Dewi juga pernah sampai muntah lantaran nggak kuat mendengarkan cerita pilu dari para korban.


"Sekarang mungkin sudah lebih dari sepuluh orang yang ngadu ke saya. Itu belum termasuk korban yang mengadu ke Mbak Hilya (rekannya)," ungkap Dewi.

Sejak berdiri tiga tahun yang lalu, Dewi mengatakan, Muda Bersuara memiliki agenda utama mendesak perguruan tinggi, khususnya UIN Walisongo, untuk menciptakan ruang aman bagi korban kekerasan seksual. Menurutnya, kampus sudah punya pedomannya, tinggal diimplementasikan.

"Perguruan tinggi berbasis Islam punya Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri/Swasta (PTKIN/S). Saya bolak-balik ke Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), kasih masukan agar segera menerapkan pedoman&nbsp;yang diterbitkan oleh Direktur Jendral (Dirjen) Pendidikan Islam (Pendis) Nomor 5494 Tahun 2019 ini," kata Dewi.

Menurutnya, pedoman PTKIN/S harus segera diterapkan PSGA dengan membentuk ruang aman serta melakukan sosialisasi ke seluruh elemen masyarakat kampus, terutama para mahasiswa yang baru saja menginjakkan kaki di kampus.

"PSGA harus memberikan edukasi terkait jenis-jenis kekerasan seksual serta cara pelaporannya, misalnya pada acara pengenalan kampus untuk mahasiswa baru," imbuhnya. "Jangan sampai PSGA tidak memiliki rasa empati pada korban."

Dewi menambahkan, selain melakukan pengenalan dan edukasi kepada mahasiswa baru, pedoman itu juga ada baiknya di-breakdown hingga menjadi semacam kurikulum antikekerasan seksual di kampus UIN Walisongo, agar seluruh lini di lingkungan kampus memahami persoalan kekerasan seksual ini.

"Semasa kuliah S1, sebetulnya ada pelajaran Ilmu Kesetaraan Gender, tapi bukan mata kuliah wajib. Padahal, mata ini bisa untuk kampanye terkait kekerasan seksual di kampus juga," terang Dewi.


Mantan mahasiswa Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam ini berharap, keberadaan Muda Bersuara bisa menjadi langkah awal untuk menciptakan ruang aman di lingkungan perguruan tinggi. Dia nggak pengin lagi mendengar ada yang menjadi korban kekerasan seksual di kampus.

"Gerakan kolektif ini dibangun atas dasar keresahan dan kesadaran. Kami ingin kampus memiliki tempat pengaduan yang berpihak pada korban," tandas perempuan yang mendirikan Muda Bersuara bersama Alhiyatuz Zakiyah tersebut.

Benar kata Dewi; perguruan tinggi memang sudah semestinya terbebas dari kekerasan apa pun. Kampus juga sudah seharusnya menjadi ruang aman dan peduli terhadap nasib para korban kekerasan seksual. Sepakat, Millens? (Fitroh Nurikhsan/E03)

Inibaru.id - Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi pernah mengungkapkan, perguruan tinggi menempati posisi teratas untuk kekerasan berbasis gender di lingkungan pendidikan. Selama 2015-2021, tercatat ada 67 kasus; dengan 87,91 persen (35 kasus) di antaranya kekerasan seksual.

Artinya, hingga kini kampus belum menjadi tempat yang aman dan nyaman, nggak terkecuali di Kota Semarang. Inilah yang mendasari Dewi Avivah mendirikan Muda Bersuara, sebuah&nbsp;gerakan kolektif yang fokus bergerak untuk mendampingi korban kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Tiga tahun berdiri, gerakan kolektif Muda Bersuara istikamah berjuang untuk membebaskan kampus dari segala bentuk kekerasan seksual.&nbsp;

Muda Bersuara: Kampus Harus Bebas dari Kekerasan Seksual!

Menurutnya, sebagai seorang perempuan, topik tentang pelecehan atau kekerasan seksual memang relate banget dengan dirinya.&nbsp;Karena itulah dia sengaja mendedikasikan karya tersebut untuk membuka mata semua orang agar nggak mudah menyalahkan atau menyudutkan korban kekerasan seksual itu.

"Gemas sekali saat tahu ada perempuan korban pelecehan yang justru disalahkan atas kasusnya, padahal belum tentu korban itu salah," seru Kanina. "Jadi, bisa dibilang ini lagu perlawanan, meski dalam skala yang mungkin masih sangat kecil."

"And I'm Not Sorry" adalah salah satu lagu yang ada dalam album Kanina yang bertajuk Ode to All Odds. Album&nbsp;yang terdiri atas 10 lagu ini merupakan album solo perdananya yang seluruhnya bercerita tentang permasalahan anak muda saat ini.

"Ada lagu tentang kehidupan masa depan,&nbsp;hubungan dengan ortu, jalinan cinta bersama kekasih, hingga kekerasan seksual," beber perempuan 23 tahun tersebut.

Kanina menambahkan, ke-10 lagu yang dia ceritakan dalam album tersebut adalah gambaran dari masyarakat di sekitarnya. Karya ini, lanjutnya, sudah sesuai dengan harapannya kala memutuskan membuat album solo.

"Ini sesuai dengan yang kuinginkan saat memilih jalur solo; aku bisa lebih leluasa menciptakan lagu-lagu yang kumau," aku Kanina.

Sedikit informasi, sebelum Kanina menjadi penyanyi solo, perempuan yang masih tercatat sebagai mahasiswa&nbsp;Universitas Diponegro (Undip) Semarang itu adalah vokalis Foolish Commander,&nbsp;grup band beraliran gabungan rock dengan hiphop yang berdiri pada 2018.

Kanina memutuskan berkarier solo lantaran band yang digawangi tiga orang, yakni&nbsp;Luthfi Adianto sebagai rapper, Alditya Rafi sebagai drummer, dan dirinya sebagai vokal itu vakum. Foolish Commander vakum karena para anggotannya tengah sibuk dengan urusan masing-masing.

"Ada yang sibuk kuliah atau lagi garap project solo mereka masing-masing. Aku juga punya kesibukan, karena itu untuk sementara Foolish Commander ditinggalin dulu," tandas perempuan ramah itu, yang ditemui Inibaru.id di sebuah kafe di bilangan Banyumanik, Semarang, belum lama ini.

Keren, Mbak Kanina! Pelukis Prancis Henri Matisse bilang, kreativitas butuh keberanian. Semoga semakin banyak karyanya yang menyuarakan perlawanan ya! (Fitroh Nurikhsan/E03)

Inibaru.id - Banyak korban kekerasan seksual enggan bercerita ke orang lain lantaran masyarakat nggak jarang justru menyalahkan korban. Alih-alih membela, mereka nggak jarang malah bertanya: gimana pakaiannya, apa yang dilakukan, atau kapan kejadiannya?

Keresahan inilah yang dirasakan Kanina Ramaniya, yang kemudian dia tuangkan dalam lagu bertajuk&nbsp; "And I'm Not Sorry". Saat menciptakan lagu berbahasa Inggris tersebut, penyanyi rock asal Semarang itu mengaku teringat cerita beberapa temannya yang menjadi korban kekerasan seksual.

"Hati kecilku terketuk dengar cerita teman-teman tentang stigma korban pelecehan seksual yang justru disalahkan. Di situlah lagu itu muncul," kata penyanyi yang belum lama menggeluti karier sebagai penyanyi tunggal ini. Sebelumnya, Kanina lebih dikenal sebagai vokalis grup band Foolish Commander.

Kanina Ramaniya turut menyuarakan stigma negatif korban pelecehan seksual yang sering disalahkan lewat salah satunya lagunya yang berjudul 'And I'm Not Sorry'.