Suasana Warung yang Sederhana dan Bikin Betah

Begitu masuk ke area warung, suasananya langsung terasa Jogja banget: sederhana, hangat, dan jauh dari bising jalan raya. Tempatnya memang kecil, tapi justru itu yang menambah kesan rumahan. Pembeli duduk dengan sabar menunggu pesanan sambil menghirup aroma bumbu yang ditumis di atas tungku arang yang bikin kamu bernostalgia.

Penilaian para pengunjung yang datang pun rata-rata positif. Banyak yang memuji keramahan Pak Uun dan pelayanannya yang gesit, meski harus memasak hingga empat wajan sekaligus ketika sedang ramai-ramainya.

Salah satu keunikan Bakmi Pak Uun ada pada proses memasaknya yang tetap mempertahankan cara tradisional. Wajan panas diletakkan di atas tungku arang, lalu minyak dituang untuk menumis bumbu yang harum. Setelah itu baru ditambahkan daging ayam, air, sayuran, dan mie. Untuk nasi goreng, tahapannya hampir sama. Bedanya, setelah bumbu matang, nasi langsung digoreng hingga warnanya merata.

Teknik memasak ini menghasilkan aroma smokey yang lembut, khas masakan Jawa tempo dulu. Kuah bakmi godok-nya cenderung creamy, gurih, dan penuh rasa. Banyak pelanggan menyebut bakmi di sini terasa semakin nikmat karena menggunakan telur bebek. Pantas saja rasanya begitu kaya dan bikin susah lupa.

"Kuahnya creamy, kematangan mi pas, porsinya juga bikin kenyang," ungkap salah seorang pembuat konten kuliner terkemuka di Instagram @dyodoran.

Menu yang paling populer di sini tentu saja bakmi godok. Versi gorengnya juga tidak kalah sedap, cocok buat kamu yang kurang suka makanan berkuah. Ada juga nasi goreng dengan cita rasa klasik ala kampung. Harga per porsinya mulai sekitar Rp17.000 saja, murah untuk ukuran cita rasa yang bikin pelanggan balik lagi berkali-kali.

Beberapa pengunjung punya rekomendasi personal. Ada yang selalu pesan bakmi godok telur bebek, ada pula yang menyarankan minuman jahe serai sebagai pendamping biar tubuh hangat di malam hari. Kalau mau lebih nendang, teh hangat atau kopi juga cocok menemani makanmu.

Bakmi Palbapang Pak Uun bukan sekadar tempat kuliner karena menawarkan pengalaman dari suasana kampung yang tenang sampai aroma arang yang menguar dari dapur kecilnya. Jadi kalau kamu sedang di Bantul atau lagi kangen cita rasa bakmi Jawa yang otentik, warung ini wajib banget kamu sambangi. 

Ingat, datang lebih awal, ya, Gez, biar nggak kehabisan! (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Kalau kamu penyuka bakmi Jawa, nama Bakmi Palbapang Pak Uun rasanya wajib masuk daftar kunjungan. Warung kecil yang tersembunyi di tengah permukiman Bantul ini sudah jadi legenda sejak tahun 2000. Meski lokasinya nyempil di Karasan, Palbapang, banyak orang rela “blusukan” demi seporsi bakmi godok gurih yang konon bikin ketagihan.

Warung Bakmi Pak Uun buka setiap hari mulai pukul 17.00 sampai 22.00 WIB. Tapi jangan tertipu jam tutupnya ya karena sering kali dalam tiga jam saja setelah buka, seluruh menu sudah ludes. Banyak food hunter yang sudah mengingatkan: kalau mau dapat jatah, datanglah sebelum malam benar-benar larut.

Meski buka sejak pukul 17.00 sampai 22.00 WIB, terkadang Bakmi Palbapang Pak Uun sudah kehabisan makanan saking banyaknya pembeli yang datang.

Bakmi Palbapang Pak Uun Bantul, Hidden Gem Kuliner yang Bikin Kangen Suasana Jogja

Salah satu penyebab utama risiko ini datang dari kualitas charger itu sendiri. Banyak charger murah atau palsu yang beredar, dan sayangnya, masih sering kita temui di rumah-rumah.

Charger semacam ini biasanya tidak punya sistem perlindungan arus, panas, atau pemutus otomatis. Jadi saat tetap terhubung ke listrik, ia akan terus bekerja dan menghasilkan panas. Kalau komponennya kurang bagus, panas yang menumpuk bisa memicu kerusakan, bahkan kebakaran.

Selain kualitas, faktor lingkungan juga berpengaruh. Charger yang dibiarkan menancap dan berada di area tertutup, misalnya dekat tumpukan barang atau di belakang furnitur, lebih mudah terperangkap panas. Apalagi kalau ruangan cenderung panas atau lembap, risiko kerusakan pada charger pun semakin tinggi.

Walau jarang terjadi, fluktuasi listrik dan sambaran petir bisa mempengaruhi perangkat yang sedang terhubung ke soket. Charger yang tidak punya pelindung arus bisa rusak seketika saat ada lonjakan tegangan. Dalam kasus ekstrem, korsleting bisa terjadi dan menimbulkan percikan api. Memang bukan sesuatu yang terjadi setiap hari, tapi cukup banyak orang yang baru sadar setelah perangkat mereka gosong duluan.

Peluang Muncul Ledakan Kecil, Tapi Tetap Ada

Tenang, bukan berarti setiap charger yang kamu biarkan menancap bakal “meledak”. Kalau kamu memakai charger asli dari jenama terpercaya, risiko masalah ini jauh lebih kecil. Produk resmi biasanya sudah melewati uji keselamatan dan punya fitur pencegahan panas berlebih. Tapi tetap saja, risiko kecil bukan berarti nol, apalagi kalau chargermu sudah menua, sering jatuh, atau pernah terasa panas berlebihan.

Untuk charger palsu, ceritanya beda. Risiko korsleting atau kebakaran naik berkali-kali lipat karena komponennya nggak dirancang tahan lama. Jadi lebih baik hindari, ya.

Biar nggak waswas, kamu bisa melakukan beberapa langkah sederhana:

Jadi, meski kelihatannya sepele, kebiasaan membiarkan charger tetap menancap tetap punya risiko. Baiknya segera lepas dari stopkontak deh kalau memang sudah nggak dipakai. Setuju, Gez? (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Kita semua pasti pernah melakukan ini: selesai ngecas, ponsel dicabut, tapi kepala chargernya tetap anteng nempel di stopkontak. Kelihatannya sih nggak masalah. Toh nggak lagi dipakai, kan? Tapi ternyata kebiasaan kecil ini bisa menimbulkan risiko yang jarang kita sadari.

Meski jarang terjadi, ada kemungkinan kepala charger yang dibiarkan terus menancap bisa bermasalah. Tapi, jangan keburu membayangkan munculnya ledakan dramatis seperti di film, ya. Masalahnya biasanya jauh lebih sederhana, tapi tetap berbahaya kalau dibiarkan.

Banyak dari kita yang membiarkan kepala charger terus menancap di stop kontak meski sudah nggak lagi dipakai. Apakah hal ini berbahaya jika dibiarkan?

Bahaya Nggak Sih Terus Menancapkan Kepala Charger di Soket Meski Sudah Nggak DIpakai?

Peresmian dilakukan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Drs Agus Andrianto SH MH bersama jajaran pejabat kementerian, pimpinan Undip, dan perwakilan pemerintah daerah.


Dalam sambutannya, Menteri Agus menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas akses layanan keimigrasian. Dia mengatakan, keberadaan titik layanan di kampus menjadikan pelayanan semakin cepat, responsif, dan dekat dengan masyarakat.

"Saya berharap layanan ini bisa menjadi model bagi daerah lain," sebutnya.

Layanan yang dibuka meliputi penerbitan dan penggantian paspor WNI, BAP paspor hilang atau rusak, pelayanan izin tinggal WNA, serta konsultasi dan informasi keimigrasian.


Usai peresmian yang dilakukan dengan memukul gong, Menteri Agus meninjau ruang pelayanan yang telah dilengkapi ruang tunggu kondusif, sistem antrean terintegrasi, serta petugas yang telah dipersiapkan secara khusus.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Imigrasi Jateng Haryono Agus Setiawan menyampaikan, layanan ini merupakan langkah strategis untuk mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.


"Kehadiran layanan ini juga mempermudah mahasiswa asing Undip untuk mengurus izin tinggal, jadi akan mendukung kenyamanan mereka menjalani aktivitas akademik," jelasnya.

Setali tiga uang, Rektor Undip Prof Dr Suharmono SE MSi juga menyambut baik kerja sama tersebut dan menyatakan bahwa Undip siap menyediakan segala fasilitas yang diperlukan agar pelayanan imigrasi dapat berjalan optimal dan mudah diakses.

Campus Immigration Point di Undip diharapkan menjadi percontohan nasional dan mendorong kampus lain menghadirkan layanan publik serupa, terutama di lingkungan perguruan tinggi dengan aktivitas internasional yang tinggi.

Keberadaan layanan ini di kampus menegaskan bahwa Undip memiliki "aktivitas internasional" yang cukup baik. Kampus lain gimana, nih? (Murjangkung/E10)&nbsp;

Inibaru.id - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang meresmikan Campus Immigration Point di Universitas Diponegoro (Undip) pada Senin (1/12/2025) kemarin. Layanan ini menjadi yang pertama di Indonesia, yang memungkinkan pengurusan dokumen keimigrasian langsung di lingkungan kampus.

Dengan hadirnya fasilitas tersebut, mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, di lingkungan Undip bisa mengurus paspor hingga izin tinggal tanpa harus datang ke kantor imigrasi. Hal tersebut juga berlaku untuk masyarakat umum yang bukan merupakan bagian dari Undip.

Layanan Campus Immigration Undip ini menjadi yang pertama di Indonesia dan memungkinkan pengurusan dokumen keimigrasian langsung di lingkungan kampus, sekaligus menegaskan 'aktivitas internasional' yang cukup baik di salah satu kampus terbaik di Kota Semarang ini.

Lebih Mudah Bikin Paspor; Imigrasi Semarang Resmikan 'Campus Immigration' di Undip

Tas rajut buatan tangan dari perempuan kreatif asal Kota Semarang yang sehari-hari berprofesi sebagai ibu rumah tangga tersebut telah menempuh perjalanan jauh: menembus pasar dunia, menguatkan pejuang kanker, dan membuka ruang pemberdayaan bagi warga binaan Lapas Perempuan Semarang.

"Merajut itu awalnya hanya hobi. Karena anak-anak sudah besar, saya mengisi waktu luang dengan merajut. Saya ibu rumah tangga, ikut suami dinas di daerah terpencil, sehingga memilih fokus mengurus anak-anak," ujar Indah saat ditemui Inibaru.id akhir November lalu.

Indah mengaku belajar merajut secara autodidak sejak 2011. Gurunya adalah internet dan Youtube. Awal-awal berkreasi, dia hanya membuat taplak meja dan dompet kecil. Namun, seiring waktu, keterampilannya meningkat hingga bisa membuat tas rajut sendiri.

Sedikit demi sedikit, dunia rajut yang awalnya hanya pengisi waktu luang justru menjadi peluang. Indah merasa bangkit dan berdaya. Sembari melakoni keseharian sebagai ibu rumah tangga, dia mulai bisa melihat betapa besar peluang bisnis yang tersimpan dalam setiap karyanya.

Pada 2017, ketika sebagian besar pelaku UMKM masih berkutat di pasar lokal, Indah justru sudah merasakan aroma pasar global. Melalui PT Mas di Solo, dia dipercaya mengerjakan produk home decor untuk dikirim ke negara-negara di Eropa.

Sistemnya maklun; perusahaan menyediakan bahan, lalu Indah menangani produksi dan merekrut tenaga kerja yang dia latih sendiri.

Tas rajut buatan Indah merambah hingga Dubai setelah karya-karyanya dua kali lolos kurasi mengikuti pameran BRI UMKM EXPO(RT). Dalam sesi business matching, dia bertemu buyer luar negeri yang kemudian memesan 1.000 tas makram untuk pasar Dubai.

"Semula diminta selesai satu bulan, saya nggak sanggup. Akhirnya dinego jadi lima bulan, per bulan 200 pieces. Saya ngajari orang-orang, mereka ikut mengerjakan," ungkap Indah.&nbsp;

Di antara banyak teknik, tapestri menjadi yang paling dia kuasai karena memungkinkan eksplorasi pola dan gambar. Dari sinilah lahir tas rajut bermotif batik berbahan dasar kulit yang harganya menyentuh angka Rp900 ribu per item.

Namun, di antara deretan pencapaian tersebut, ada satu bab yang paling mengesankan di pikiran Indah, yakni perjalanannya keliling Indonesia mengedukasi cara mengolah plastik menjadi tas rajut, kemudian mendonasikan hasil kegiatannya untuk menguatkan anak-anak penyandang kanker.

"Tahun 2019 itu kan lagi ramainya kampanye pengurangan plastik. Buat saya, plastik itu memang sulit dihilangkan total. Jadi, bagaimana cara mengurangi, bagi saya salah satunya ya diubah jadi tas rajut, karena bisa dipakai selama bertahun-tahun," kata Indah.

Plastik-plastik itu dipotong selebar kurang lebih dua sentimeter, lalu dirajut seperti biasa. Prosesnya memang lebih sulit dibanding merajut benang biasa, tetapi hasilnya kuat dan tahan lama. Namun, karya ini bukanlah produk komersial utama. Dia lebih sering membawanya untuk kampanye reduksi sampah sekali pakai.

Profit memang nggak selalu menjadi tujuan utamanya berkarya. Bahkan, pada pameran ini pun, dia dan temannya sudah sepakat untuk menyumbangkan dana yang terkumpul ke Yayasan Kanker Anak Indonesia sebagai dukungan moral bagi anak-anak yang tengah berjuang melawan penyakit ganas itu.

"Tidak semua hal harus berupa profit. Saya senang kalau apa yang saya kerjakan bisa bermanfaat buat orang lain," lontarnya.

Memberdayakan Warga Binaan Lapas Perempuan

Jiwa sosial Indah terus tumbuh, termasuk dalam berbagi ilmu. Ibu tiga anak itu mengaku akan dengan senang hati membagikannya, termasuk saat mengajari warga binaan di Lapas Perempuan Semarang merajut tanpa meminta bayaran sepeser pun.

"Di Lapas Perempuan itu saya nggak dibayar sama sekali. Murni untuk berbagi ilmu. Kalau ada yang benar-benar tertarik, saya kasih alatnya, saya kasih benangnya. Biar nanti kalau mereka keluar (bebas), bisa melanjutkan yang dia bisa," paparnya.

Warga binaan yang telah diajari Indah juga diberdayakan untuk membantu produksi. Bahan dan desain berasal darinya, lalu mereka mengerjakan sesuai kemampuan dan waktu. Setiap pekerjaan mereka tetap dibayar sebagai tambahan penghasilan dari dalam penjara.&nbsp;

Bagi Indah, menguatkan penyandang kanker dan berbagi ilmu dengan warga binaan adalah dua wajah dari misi yang sama, yakni untuk memanusiakan manusia lewat keterampilan. Merajut baginya bukan lagi sekadar aktivitas tangan, melainkan cara menyalurkan empati.

Saat ini Indah hanya dibantu satu karyawan tetap yang menjaga tokonya di kawasan Sambiroto. Proses produksi sehari-harinya masih dikerjakan sendiri, tetapi jika pesanan membludak, barulah dia melibatkan orang lain.

"Saya nggak menyangka bisa sejauh ini. Saat pandemi Covid-19, saya sempat kena saraf terjepit. Suami menyarankan untuk berhenti dan menjual seluruh benang. Namun, meski sudah didiskon, benang-benang itu nggak laku. Artinya, saya disuruh untuk terus merajut," tukas Indah, lalu tertawa ringan.&nbsp;

Nggak hanya menghasilkan profit, keterampilan merajut Indah juga telah menjalin asa untuk para penyandang kanker dan warga binaan di lapas. Panjang umur ya, Bu Indah! (Sundara/E10)

Inibaru.id - Di bawah tenda pameran UMKM di halaman Balai Kota Semarang, Indah Prihatiningsih, pemilik Ekkyta Collection duduk dengan tenang, tapi jemarinya lincah menari di atas gulungan benang, menuntaskan seutas tali tas yang belum selesai.

Sesekali, perempuan 60 tahun itu juga terlihat mengangkat wajah, menyapa pengunjung yang mampir, sebelum kembali pada ritme rajutannya.

Belajar merajut secara autodidak pada 2011, pemilik Ekkyta Collection, Indah Prihatiningsih, konsisten menyisihkan sebagian keuntungannya untuk anak-anak penyandang kanker; sekaligus mengajari warga lapas perempuan Semarang untuk belajar membuat tas rajut berkelas yang membuat Indah menjelajah pasar global.

Sumbang Penyandang Kanker dan Beri Asa Warga Lapas dengan Tas Rajut Bekelas

Sebaliknya, kebun sawit adalah kawasan monokultur. Satu jenis tanaman mendominasi, lantai tanah sering terbuka, dan lapisan ekosistemnya sangat sederhana. Studi yang dikutip The Jakarta Post menegaskan, perkebunan sawit hanya mampu mendukung sebagian kecil spesies hutan. Riset lain yang dipublikasikan ScienceDaily menunjukkan hal serupa. Kebun sawit bukan habitat setara hutan tropis dan sebagian besar spesies nggak mampu beradaptasi di dalamnya.

Hasilnya sudah terlihat di banyak desa sekitar hutan. Semakin sedikit pepohonan asli, semakin sering satwa liar turun ke permukiman mencari makan. Mereka nggak “menyerang”, mereka hanya kehilangan ruang hidup.

Stok Karbon: Hutan Menyimpan, Sawit Membuang

Banyak klaim menyebut sawit “lebih efisien menyerap karbon,” namun para ilmuwan mengingatkan bahwa klaim itu menyesatkan. Menurut Profesor William Laurance yang dikutip Eco-Business, meski sawit tumbuh cepat, total karbon yang disimpan selama daur hidupnya jauh lebih rendah dibanding hutan primer.

Ketika hutan ditebang, karbon yang terkunci selama ratusan tahun terlepas ke atmosfer. Mongabay mencatat, konversi hutan ke sawit terutama di lahan gambut melepaskan emisi dalam jumlah masif. Sawit nggak mampu mengimbangi kehilangan itu, bahkan bisa menjadi sumber emisi baru ketika tanaman tua ditebang dan tanah kehilangan karbon.

Hutan tropis adalah bank karbon raksasa. Sawit hanyalah buku tabungan kecil.

Fungsi ekologis hutan juga nggak berhenti pada keanekaragaman hayati dan karbon. Hutan menjaga kesuburan tanah melalui siklus organik mulai daun gugur membentuk humus, mikroorganisme mengolah nutrisi, dan akar pohon menahan air. Tanah yang sehat membuat debit air stabil, sungai terjaga, dan wilayah terlindungi dari erosi.

Begitu hutan digantikan sawit, siklus itu terputus. Lahan menjadi lebih kering, tanah cepat padat, dan kebutuhan pupuk serta pestisida meningkat. Debit air menurun, longsor dan banjir menjadi lebih sering terjadi, dan suhu kawasan meningkat karena hilangnya kanopi yang meneduhkan.

Di banyak tempat, mata air mati bukan karena kemarau panjang, tetapi karena hilangnya pepohonan hutan.

Beberapa penelitian, seperti yang dirilis University of York, menemukan bahwa menyisakan sekitar 10 persen hutan asli dalam lanskap perkebunan dapat membantu menjaga sebagian kecil karbon dan biodiversitas. Namun angka itu tetap terlalu kecil untuk menggantikan kehilangan ekosistem hutan yang jauh lebih luas. Fragmentasi tetap terjadi, dan fungsi ekologis hutan tetap menurun drastis.

Hutan adalah satu kesatuan. Memisahkannya menjadi potongan-potongan kecil nggak akan membuat ekosistem bekerja seperti sediakala.

Hutan memberikan manfaat yang nggak bisa dihitung hanya dengan angka ekonomi. Ia menjaga air, menopang tanah, menstabilkan iklim, menyediakan habitat satwa, hingga menjadi benteng terakhir keanekaragaman hayati. Sementara perkebunan baik sawit, kopi, maupun karet memberi manfaat ekonomi jangka pendek yang penting bagi masyarakat, tetapi nggak dapat menggantikan kehidupan yang diberikan hutan.

Ketika hutan hilang, yang hilang bukan hanya pepohonan. Kita kehilangan penyangga kehidupan.

Karena itulah, setiap wacana mengganti hutan dengan kebun monokultur harus dilihat sebagai lebih dari sekadar keputusan tata guna lahan. Itu keputusan tentang masa depan, apakah kita ingin lingkungan yang stabil, atau ladang luas yang perlahan mengering. (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id - Di sejumlah daerah, barisan sawit yang rapi dan menghijau sering dianggap sebagai “pengganti” hutan. Dari kejauhan, pemandangannya tampak meyakinkan bahwa pohon-pohon tumbuh tinggi, daun lebat di kanan–kiri jalan, dan hamparan hijau sejauh mata memandang. Namun, poster edukasi lingkungan yang banyak beredar akhir-akhir ini sebenarnya memberi petunjuk penting hutan bukan sekadar deretan pohon. Ia adalah sistem kehidupan yang jauh lebih kompleks, sesuatu yang nggak dapat ditiru oleh kebun monokultur apa pun, termasuk sawit.

Hutan alami menyimpan biodiversitas yang luar biasa. Di dalamnya ada pepohonan raksasa, semak belukar, lumut, jamur, hingga organisme mikro yang hidup berdampingan dalam jaringan ekologis berlapis yaitu kanopi, bawah tajuk, hingga lantai hutan. Satwa liar seperti burung, primata, mamalia kecil, reptil, serangga penyerbuk menjadikannya rumah.

Hutan nggak bisa digantikan oleh kebun sawit atau tanaman monokultur lainnya. Di balik hamparan hijau yang tampak serupa, hutan menyimpan fungsi ekologis yang jauh lebih kompleks mulai dari biodiversitas, penyimpanan karbon, hingga penjaga tanah dan air yang nggak mampu ditiru perkebunan.

Mengapa Kebun Sawit Nggak Akan Pernah Bisa Menggantikan Fungsi Hutan?

Kesewotan itu ditunjukannya saat menanggapi adanya larangan kegiatan thrifting di platform jual beli daring yang baru-baru ini dilontarkan oleh pemerintah. Barang thrift, dia menyebutkan, nggak selalu produk yang diimpor secara ilegal. Jadi, menurutnya, perlu dipertegas batasan barang bekas yang dimaksud seperti apa.

"Ada barang preloved yang nggak diperoleh secara ilegal juga. Jadi, kalau semua barang bekas dilarang dijual kembali, rasanya gimana gitu? Kecewa, sih!" tutur perempuan 28 tahun ini.

Kegiatan thrifting di platform daring seperti medsos dan situs jual beli online tengah menjadi sorotan masyarakat saat ini. Hal tersebut nggak lepas dari pernyataan Menteri Keuangan yang mengeluarkan larangan untuk melakukan impor pakaian bekas.

Selama ini, kegiatan thrifting memang identik dengan produk bekas yang diimpor dalam bentuk ballpress&nbsp;ke Indonesia yang seringkali dicap ilegal. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menilai, kebijakan itu penting untuk melindungi industri dalam negeri dari praktik impor ilegal.

Namun, sebagaimana dikatakan Anya, produk thrift nggak selalu berasal dari barang impor yang ilegal. Terkait hal ini, pemerintah menegaskan bahwa kegiatan thrifting tetap diperbolehkan, selama barang yang dijual merupakan preloved lokal atau bukan pakaian bekas impor.

Hal ini sebagaimana dikatakan Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Temmy Satya Permana saat berbicara dalam konferensi pers&nbsp;seusai menghadiri rapat dengan Asosiasi E-Commerce, Jumat (7/11/2025).

Bukan Kegiatan Thrifting yang Dilarang&nbsp;

Temmy menjelaskan, pemerintah bersama sejumlah platform e-commerce telah sepakat untuk menertibkan penjualan pakaian bekas impor yang marak beredar, terutama melalui fitur live commerce. Jadi, kuncinya ada pada pakaian bekas impor, bukan kegiatan thrifting.

“Kalau thrifting itu tidak dilarang, selama yang dijual adalah preloved barang-barang lokal dan memang barang-barang kita gitu, kan? Bahkan, saya saja kalau misalnya sepatu kebanyakan, ah saya pengin jual lah gitu. Itu tidak dilarang,” ujarnya.

Temmy menambahkan, pelanggaran terjadi ketika penjualan dilakukan dalam skala besar, misalnya menjual pakaian bekas impor dari gudang dalam bentuk ballpress. Aktivitas semacam itu, menurutnya, sudah masuk kategori pelanggaran berat yang nggak bisa ditoleransi.

“Tadi kami sempat diskusi dan sepakat bahwa kami tidak membabi buta melakukan takedown. Ya, sepakat gitu ya? Yang dilarang adalah pakaian bekas impor!” tegasnya.

Pemerintah, kata Temmy, telah meminta platform seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop by Tokopedia untuk ikut menertibkan akun-akun penjual besar yang menjajakan pakaian impor bekas. Namun, penjualan barang preloved pribadi masih diperbolehkan selama mematuhi ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga menegaskan langkah tegas pemerintah terhadap pihak-pihak yang menolak kebijakan pelarangan impor pakaian bekas.

“Siapa yang nolak saya tangkap duluan!” tegas Purbaya di Jakarta akhir Oktober lalu. "Pelaku (penjual) trift yang nolak-nolak itu ya akan saya tangkap duluan berarti kan (kemungkinan) dia pelakunya. Clear. Malah untung saya!"

Namun begitu, dia memastikan bahwa fokus utama pengawasan bukanlah di pasar tradisional, melainkan di pelabuhan tempat masuknya barang. Dengan memperketat pengawasan di titik impor, pemerintah berharap suplai pakaian bekas ilegal akan berkurang secara alami.

So, perlu dipahami bahwa larangan ini sejatinya adalah upaya untuk mencegah banyaknya baju bekas yang diimpor secara ilegal ke Indonesia, alih-alih melarang aktivitas thrifting. Kalau jual sepatu bekas yang kita dibeli di luar negeri, masuk kategori mana hayoo? Ha-ha. (Siti Khatijah/E10)

Inibaru.id - Anya Subekti adalah penyuka barang-barang thrift. Sudah lebih dari tiga tahun dia rajin berburu barang bekas layak pakai itu ke berbagai tempat, dari offline hingga via daring. Alasannya, banyak barang yang acap dianggap sampah, padahal masih bagus.

"Aku sudah kenyang dengan pertanyaan 'kok thrift?' atau komentar seperti 'kayak nggak mampu beli baru aja!' tiap kali memamerkan hasil buruanku ke teman-teman. Lah, kenapa? Sampah fesyen menggunung di mana-mana, lo!" serunya ketus, Sabtu (8/11/2025).

Pemerintah meminta plaform jual beli daring menertibkan akun penjual produk thrift. Namun, bukan berarti kegiatan thrifting dilarang, selama bukan barang impor; karena tujuan utamanya adalah untuk menekan praktik impor ilegal.

Pemerintah Tegaskan Thrifting Lokal Nggak Dilarang, Asal Bukan Barang Impor

Dimoderatori oleh Nur Amalia (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI), diskusi ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Yudha Nugraha (Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia-Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kementerian Luar Negeri) dan Dr Andriyanto SH MKes (Ketua Peminatan Pemberdayaan Perempuan Prodi S2 PSDM Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga).

Turut hadir pula Hesti Aryani (Business Development Manager JANZZ Technology), Ismail Fahmi (Pendiri Drone Emprit), serta Lathifa Marina Al Anshori (Ketua Bidang Pemilih Muda dan Milenial DPP Partai NasDem).

Rerie menilai bahwa fenomena ini memiliki keunikan tersendiri. Dari perspektif sosial, "Kabur Aja Dulu" merupakan wake-up call bagi pemangku kepentingan mengenai bagaimana generasi muda menanggapi kondisi bernegara saat ini.

"Kesulitan masyarakat dalam mengakses lapangan pekerjaan akibat perubahan lanskap dunia kerja juga menjadi faktor lain yang mendorong kemunculan fenomena tersebut," ujarnya.

Meski belum ada data konkret peningkatan migrasi ke luar negeri imbas dari fenomena itu, Rerie menegaskan, kewaspadaan tetap diperlukan. Namun begitu, dia optimistis, generasi muda Indonesia akan mampu berperan sebagai garda terdepan dalam mewujudkan negara yang adil dan makmur di masa depan.

Setali tiga uang, Direktur PWNI-BHI Kementerian Luar Negeri Yudha Nugraha juga menilai, fenomena "Kabur Aja Dulu" perlu disikapi secara profesional. Dari tahun ke tahun, dia menjelaskan, migrasi global terus meningkat; melonjak dari 84 juta orang pada 1970 menjadi 280 juta orang pada 2020. 

"Yang terpenting adalah bagaimana negara mengelola migrasi ini dengan baik. Namun, perlu diingat bahwa potensi tagar #KaburAjaDulu dimanfaatkan pihak nggak bertanggung jawab untuk menawarkan jalur migrasi ilegal tetap ada," tegasnya mengingatkan.

Sementara itu, Dr Andriyanto menyoroti bahwa dalam Asta Cita, pemerintah sebenarnya telah berkomitmen untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Dia mencatat bahwa komposisi usia kerja (15-64 tahun) di Indonesia meningkat dari 53,39 persen pada 1970 menjadi 70,72 pada 2020.

"Melihat tren itu, fenomena Kabur Aja Dulu adalah sebuah keniscayaan. Jadi, bukan semata kabur, tapi lebih kepada mencari penghidupan yang lebih baik," ulasnya. "Jika dibiarkan tanpa solusi bisa menyebabkan brain drain;&nbsp;tenaga profesional memilih tinggal di luar negeri dan berpotensi menghambat pembangunan nasional."

Menanggapi hal ini, pendiri Drone Emprit&nbsp;Ismail Fahmi pun membagikan pengalaman pribadinya yang pernah menjalani #KaburAjaDulu lantaran nggak mendapatkan pekerjaan setelah lulus doktor. Namun, bukan semata-mata "kabur", dia pergi untuk mencari pengalaman.

"Saya mencatat, ini adalah fenomena yang sudah muncul sejak 2023, ditandai&nbsp;dengan meningkatnya akun media sosial yang membagikan informasi tentang peluang kerja di luar negeri," ujarnya.

Adapun dari perspektif bisnis dan ekonomi, Hesti Aryani berpendapat bahwa migrasi dapat menjadi penggerak utama pembangunan suatu negara. Dia menekankan, fenomena ini jangan dipandang sebagai tindakan meninggalkan negara.

"Justru sebaliknya, ini bisa menjadi peluang untuk memperoleh manfaat jangka panjang yang dapat berkontribusi bagi pembangunan Indonesia," simpulnya.

Senada, Lathifa Marina Al Anshori juga mengajak semua pihak melihat fenomena tersebut secara positif&nbsp;sembari berharap mereka yang bekerja di luar negeri dapat kembali ke Tanah Air dengan membawa hal-hal positif bagi Indonesia.

"'Kabur' bukan berarti minggat, dan 'aja dulu' bersifat sementara. Jadi, lihatlah secara positif, bahwa mereka yang pergi ke luar negeri akan kembali dengan pengalaman dan ilmu yang lebih baik untuk membangun Tanah Air," tukas wartawan senior Saur Hutabarat mengiyakan pendapat Lathifa.

Jadi, janganlah terlalu defensif, seharusnya para pemangku kepentingan justru menjadikan fenomena&nbsp;ini sebagai bahan refleksi untuk menciptakan kebijakan yang lebih memihak para pencetus tagar #KaburAjaDulu ini. Gimana menurutmu, Millens? (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id -&nbsp;Berseberangan dengan sebagian pejabat negara di Indonesia yang menilai tagar #KaburAjaDulu sebagai "kampanye" negatif,&nbsp;Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat justru melihatnya dari kacamata yang lebih konstruktif, yakni sebagai bentuk autokritik yang menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan dalam pembangunan nasional.

"Fenomena ini harus disikapi dengan langkah-langkah positif demi mewujudkan kebijakan yang lebih baik," kata Rerie, panggilan akrab Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Fenomena “Kabur Aja Dulu” dan Realitas Generasi Muda Indonesia yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (19/2) lalu.

Diyakini sebagai bentuk keresahan generasi muda terhadap kondisi sosial dan ekonomi di Indonesia, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai fenomena 'Kabur Aja Dulu' seharusnya jadi autokritik agar kebijakan lebih baik.

'Kabur Aja Dulu' adalah Autokritik untuk Kebijakan yang Lebih Baik

Green jobs mencakup berbagai jenis pekerjaan di sektor yang mendukung pelestarian lingkungan, seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, pertanian organik, konservasi hutan, hingga teknologi ramah lingkungan.

Pekerjaan ini nggak hanya membantu mengurangi jejak karbon, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Mengapa Pemerintah Perlu Mendorong "Green Jobs?"

Green jobs berfokus pada aktivitas yang mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendukung adaptasi terhadap perubahan iklim. Dengan mempromosikan pekerjaan di sektor energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya atau angin, pemerintah dapat menekan ketergantungan pada bahan bakar fosil yang merusak lingkungan.  

2. Menciptakan Lapangan Kerja Berkualitas

Transisi menuju ekonomi hijau dapat menciptakan jutaan lapangan kerja baru di seluruh dunia. Di Indonesia, misalnya, peluang kerja di bidang pengelolaan limbah, restorasi ekosistem, dan pertanian berkelanjutan dapat menjadi solusi untuk mengurangi pengangguran, terutama di daerah pedesaan.  

Investasi dalam green jobs dapat mendorong inovasi dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Negara-negara yang lebih dahulu mengadopsi teknologi hijau akan memiliki keunggulan dalam perdagangan global, terutama di era di mana keberlanjutan menjadi faktor utama dalam rantai pasok internasional.

Dengan menjadikan green jobs sebagai tren, pemerintah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan. Generasi muda, khususnya, akan lebih terdorong untuk mengejar karier di bidang-bidang yang mendukung pelestarian lingkungan.  

Memberikan insentif, seperti subsidi atau pemotongan pajak, kepada perusahaan yang menciptakan pekerjaan ramah lingkungan.  

Menyelenggarakan program pelatihan kerja yang berfokus pada keterampilan hijau, seperti instalasi panel surya, pengelolaan limbah, dan teknologi efisiensi energi.  

Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye yang menyoroti pentingnya green jobs dalam menciptakan masa depan yang lebih baik.

Mengatur sektor industri agar mengadopsi praktik berkelanjutan dan membuka peluang kerja yang lebih banyak di bidang ramah lingkungan.  

Green jobs bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjawab tantangan lingkungan yang semakin kritis. Dengan langkah yang tepat, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pelopor dalam menciptakan ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan.

Saatnya pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat bergandengan tangan untuk memastikan bahwa pekerjaan nggak hanya menciptakan kesejahteraan, tetapi juga melindungi bumi untuk generasi mendatang.

Kalau bisa memilih, pekerjaan hijau apa yang kamu ingin jalankan untuk menyelamatkan bumi, Millens? (Siti Zumrokhatun/E05)&nbsp;

Inibaru.id - Di tengah meningkatnya perhatian global terhadap krisis lingkungan, pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong transformasi menuju ekonomi yang lebih ramah lingkungan. Salah satu cara yang paling efektif adalah dengan menciptakan dan mempromosikan green jobs —konsep pekerjaan yang berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan, efisiensi sumber daya, dan pengurangan dampak negatif terhadap ekosistem.

'Green jobs' bukan hanya solusi untuk menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga langkah nyata dalam menjaga lingkungan dan menghadapi perubahan iklim.

Mendorong 'Green Jobs' sebagai Tren Demi Masa Depan Lingkungan yang Berkelanjutan

Meski
terkesan ada pembatasan kebijakan, realitanya di lapangan kebijakan ini nggak
benar-benar diterapkan dengan serius. Dari pihak pemerintah sendiri juga ada
tindakan yang nggak sesuai dengan pembatasan tersebut. Sebagai contoh, pada
Desember 2020 lalu, pakar kesehatan menolak Pilkada Serentak.

Selain itu,
Dicky menilai pelaksanaan pengetesan, pelacakan, serta perawatan masih sangat
lemah. Nggak percaya? Pelacakan kontak erat orang yang terpapar Covid-19 di
Indonesia masih di rasio 1 banding 1, jauh lebih rendah dari standar WHO yang
menyaratkan 1 banding 30. 

Alhasil, banyak orang yang sebenarnya sudah terpapar
atau menjadi orang tanpa gejala (OTG) yang nggak terlacak dan bisa menyebarkan
virus ke orang lain.

“Di tahun
pertama, pemerintah meremehkan pandemi dan keputusan yang diambil tidak
berbasis sains. Tahun kedua, mau jalan di dua kaki yaitu kesehatan dan ekonomi
tapi tidak seimbang. Kesehatan berada di kaki yang lemah. Testing rendah, tracing sekadarnya,
dilakukan pembatasan tapi sangat longgar,” keluh Dicky, Selasa (27/7/2021).

Dicky nggak
hanya menyoroti lemahnya pelacakan, dia juga menyoroti tingginya kasus penularan
dan kematian akibat Covid-19 di Indonesia. Kalau nggak ada perubahan kebijakan
strategis yang sangat luar biasa, dia pun memperkirakan Indonesia bakal jadi
negara terakhir yang bisa mengakhiri pandemi.

Dia pun
menyarankan pemerintah untuk melacak orang sampai 3 juta orang per hari.
Vaksinasi juga harus dipercepat. Selain itu, Dicky menyarankan karantina
wilayah alias lockdown, sesuatu yang
ditentang banyak pihak sejak awal pandemi di Indonesia.

Kalau
menurut pakar kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Zuliansyah, masyarakat
bahkan sudah sangat jenuh dengan kondisi saat ini. Tingkat kepercayaan kepada
pemerintah juga semakin menurun.

Satu hal
yang pasti, kebijakan karantina wilayah nggak bakal dilakukan pemerintah. Hal
ini diungkap Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan
Ekonomi Nasional Raden Pardede. Dia menyebut pemerintah nggak punya dana untuk
itu.

Kalau
menurut kamu, kapan pandemi Covid-19 di Indonesia bakal berakhir, Millens? (Bbc/IB09/E05)

Inibaru.id – Bisa dikatakan, penanganan pandemi Covid-19 di
Indonesia masih belum benar-benar baik. Banyak pakar yang bahkan menyebut
penanganannya setengah-setengah karena penuh dengan kompromi politik dan
ekonomi. Padahal, masalah utamanya adalah di bidang kesehatan. Hasilnya,
Indonesia diperkirakan bakal jadi negara terakhir yang mengatasi pandemi.

Salah
seorang yang mempertanyakan berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah
adalah Dicky Budiman, Epidemilog dari Griffith University Australia. Baginya,
kebijakan PPKM hingga berbagai level sampai 2 Agustus 2021 ini masih nggak
mementingkan sisi kesehatan.

Di samping
itu, selama ini pemerintah juga terkesan hanya mengganti-ganti nama kebijakan
sehingga membuat bingung. Sebagai contoh, pada Maret 2020, kebijakannya adalah
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), lalu diganti dengan Pelaksanaan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak Januari 2021. Ada juga kebijakan
PPKM Mikro yang intinya diberlakukan hingga tingkat RT/RW. Lalu ada juga PPKM
Darurat Jawa-Bali.

Pakar epidemi Dicky Budiman dari Griffith University Australia menyebut kebijakan pemerintah yang setengah-setengah membuat Indonesia diprediksi jadi negara terakhir yang mengatasi pandemi Covid-19. Duh!

Prediksi Pakar: Indonesia Bakal Jadi Negara Terakhir yang Mengatasi Pandemi Covid-19

Artikel
itu juga menuliskan jika sektor-sektor terkait sudah setuju jika LPG 3 kg secara tertutup hanya
akan diberikan kepada
masyarakat yang berhak. Skema penyaluran subsidi yang nantinya akan
diberlakukan pun turut dibeberkan dalam artikel ini. Salah satunya
dengan menggunakan kartu atau barcode yang terhubung dengan sistem perbankan.

Dalam artikel ini, disebutkan bahwa kebijakan tersebut perlu dilakukan demi memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran. Hal ini juga dianggap bisa menghemat anggaran subsidi hingga 15 persen.

Fakta Tentang Pencabutan Subsidi Elpiji 3 kg

Menanggapi berita ini, Vice President Coorporate Communication Pertamina Fajriyah Usman menyatakan, Pertamina belum
mendapat perintah dari pemerintah terkait pemotongan subsidi Elpiji 3 kg.

Sebagai informasi, PT Pertamina (Persero) sendiri
merupakan badan usaha
yang ditugaskan pemerintah dalam menyalurkan Elpiji 3 kg bersubsidi. Jadi, mereka berperan langsung akan kebijakan yang berkaitan dengan Elpiji 3 kg bersubsidi. 

“Itu
kewenangan pemerintah, saya belum pernah dengar,” &nbsp;ujar Fajriyah.

Nggak hanya Fajriyah Usman yang membantah isu tersebut, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja
Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi juga menyatakan hal yang
sama. Menurutnya,
nggak ada kebijakan pemotongan subsidi Elpiji 3 kg pada Juli 2020.

"Nggak ada (kebijakan pemotongan subsidi Elpiji 3 kg," tegas Agung.

Jadi kabar tentang pemerintah
yang akan mencabut subsidi Elpiji 3 kg ini nggak bener ya, Millens. Kamu masih bisa membelinya dengan harga yang biasa, kok. (Lip/MG29/E07)

Inibaru.id –
Berita tentang subsidi elpiji 3 kg yang akan dicabut oleh pemerintah sangat meresahkan warga. Bagaimana nggak, di tengah segala kesulitan saat pandemi Covid-19 ini, masyarakat tentu akan sangat terbebani. Hanya, apakah kabar pencabutan subsidi ini memang benar-benar akan diberlakukan?

Kabar pencabutan
subsidi ini bersumber dari sebuah artikel berjudul&nbsp;"Mulai Juli 2020, Pemerintah
Cabut Subsidi Elpiji 3 Kg Harga Bakal Naik Jadi Rp35 Ribu"&nbsp;yang dimuat oleh salah satu situs surat kabar, pada 16 Januari 2020.

Dalam artikel itu, disebutkan bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempunyai rencana untuk menghapus subsidi Elpiji 3
Kg. Kebijakan ini akan dimulai pada semester II 2020. Dengan
demikian, harga gas Elpiji 3 Kg diprediksi akan naik hingga Rp 35 ribu per tabung.

Baru-baru ini beredar kabar jika pemerintah akan mencabut subsidi elpiji 3 kilogram (kg) mulai bulan Juli 2020. Nantinya, harga per tabung elpiji akan naik menjadi Rp 35 ribu. Benarkah?

Benarkah Pemerintah Akan Cabut Subsidi Elpiji 3 Kg?  Berikut Faktanya

Inibaru.id - Kesetaraan gender di Indonesia masihlah menjadi salah satu perdebatan. Di dalam kehidupan sehari-hari khususnya di dunia kerja ketimpangan itu terus terjadi.
Permasalahan seperti nggak meratanya gaji antara karyawan perempuan dan laki-laki, kemudian penerimaan kuota pegawai perempuan yang lebih sedikit daripada pria hingga pelecehan seksual di lingkungan kerja.
Namun ternyata, sudah ada juga lo, negara-negara di dunia yang melalui kebijakannya mewujudkan kesetaraan gender. Negara mana saja? Yuk, simak.
Norwegia
Norwegia membuat kebijakan dengan memberikan jatah cuti kepada pasangan istri suami setelah sang istri melahirkan. Kebijakan tersebut disebabkan banyak ibu yang kehilangan waktu kerjanya karena beralih mengasuh anak. Hal tersebut dirasa memengaruhi kestabilan pendapatan negara karena para perempuan berhenti bekerja setelah melahirkan.
Maka pemberian jatah cuti kepada sang ayah adalah solusinya. Dengan memberi cuti kepada ayah, keduanya bisa membagi tugas, dan ibu masih bisa tetap bekerja meskipun sudah punya memiliki anak. Kebijakan itu disebut Daddy Quota.
Boston
Dalam menanggulangi permasalahan kesenjangan gaji antara laki-laki dan perempuan, di Boston, Amerika Serikat, memberikan workshop gratis agar perempuan bisa melakukan negoisasi terkait hak dan kewajiban dengan perusahaannya.
Workshop itu mencakup batasan pekerjaan, meminta gaji yang sesuai, hingga informasi tentang masih banyaknya kesenjangan gaji pada karyawan perempuan.
Jerman
Jerman menerapkan undang-undang yang berisi kebijakan terhadap perempuan yang boleh mengetahui gaji rekan kerja laki-laki sekantornya. Kalau dirasa gaji itu nggak setara, karyawan perempuan berhak memprotesnya.
Australia
Sejak tahun 2012 perusahaan swasta di Australia yang memiliki minimal 100 pegawai harus memiliki laporan kepegawaian yang diberikan rutin kepada dinas kesetaraan gender. Ada enam indikator, yaitu komposisi tenaga kerja, gaji yang sama, komposisi dewan, mendapat dukungan kerja yang fleksibel, laporan pelecehan seksual, dan laporan diskriminasi terhasdap gender.
Islandia
Pemerintah Islandia memberikan kebijakan dengan memberi audit semua perusahaan yang minimal memiliki 25 pegawai dan memberikan sertifikat kepada perusahaan yang nggak melakukan diskriminisasi gender. Kalau terbukti melakukan perusahaan ini wajib membayar denda tertentu kepada pemerintah.
Kalau menurutmu negara mana nih yang punya kebijakan paling oke? (IB28/E05)

Negara-negara di dunia berikut ini sudah menerapkan kebijakan kesetaraan gender di dunia kerja. Hasilnya pun sudah tampak dan cukup efisien.