Suasana Warung yang Sederhana dan Bikin Betah

Begitu masuk ke area warung, suasananya langsung terasa Jogja banget: sederhana, hangat, dan jauh dari bising jalan raya. Tempatnya memang kecil, tapi justru itu yang menambah kesan rumahan. Pembeli duduk dengan sabar menunggu pesanan sambil menghirup aroma bumbu yang ditumis di atas tungku arang yang bikin kamu bernostalgia.

Penilaian para pengunjung yang datang pun rata-rata positif. Banyak yang memuji keramahan Pak Uun dan pelayanannya yang gesit, meski harus memasak hingga empat wajan sekaligus ketika sedang ramai-ramainya.

Salah satu keunikan Bakmi Pak Uun ada pada proses memasaknya yang tetap mempertahankan cara tradisional. Wajan panas diletakkan di atas tungku arang, lalu minyak dituang untuk menumis bumbu yang harum. Setelah itu baru ditambahkan daging ayam, air, sayuran, dan mie. Untuk nasi goreng, tahapannya hampir sama. Bedanya, setelah bumbu matang, nasi langsung digoreng hingga warnanya merata.

Teknik memasak ini menghasilkan aroma smokey yang lembut, khas masakan Jawa tempo dulu. Kuah bakmi godok-nya cenderung creamy, gurih, dan penuh rasa. Banyak pelanggan menyebut bakmi di sini terasa semakin nikmat karena menggunakan telur bebek. Pantas saja rasanya begitu kaya dan bikin susah lupa.

"Kuahnya creamy, kematangan mi pas, porsinya juga bikin kenyang," ungkap salah seorang pembuat konten kuliner terkemuka di Instagram @dyodoran.

Menu yang paling populer di sini tentu saja bakmi godok. Versi gorengnya juga tidak kalah sedap, cocok buat kamu yang kurang suka makanan berkuah. Ada juga nasi goreng dengan cita rasa klasik ala kampung. Harga per porsinya mulai sekitar Rp17.000 saja, murah untuk ukuran cita rasa yang bikin pelanggan balik lagi berkali-kali.

Beberapa pengunjung punya rekomendasi personal. Ada yang selalu pesan bakmi godok telur bebek, ada pula yang menyarankan minuman jahe serai sebagai pendamping biar tubuh hangat di malam hari. Kalau mau lebih nendang, teh hangat atau kopi juga cocok menemani makanmu.

Bakmi Palbapang Pak Uun bukan sekadar tempat kuliner karena menawarkan pengalaman dari suasana kampung yang tenang sampai aroma arang yang menguar dari dapur kecilnya. Jadi kalau kamu sedang di Bantul atau lagi kangen cita rasa bakmi Jawa yang otentik, warung ini wajib banget kamu sambangi. 

Ingat, datang lebih awal, ya, Gez, biar nggak kehabisan! (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Kalau kamu penyuka bakmi Jawa, nama Bakmi Palbapang Pak Uun rasanya wajib masuk daftar kunjungan. Warung kecil yang tersembunyi di tengah permukiman Bantul ini sudah jadi legenda sejak tahun 2000. Meski lokasinya nyempil di Karasan, Palbapang, banyak orang rela “blusukan” demi seporsi bakmi godok gurih yang konon bikin ketagihan.

Warung Bakmi Pak Uun buka setiap hari mulai pukul 17.00 sampai 22.00 WIB. Tapi jangan tertipu jam tutupnya ya karena sering kali dalam tiga jam saja setelah buka, seluruh menu sudah ludes. Banyak food hunter yang sudah mengingatkan: kalau mau dapat jatah, datanglah sebelum malam benar-benar larut.

Meski buka sejak pukul 17.00 sampai 22.00 WIB, terkadang Bakmi Palbapang Pak Uun sudah kehabisan makanan saking banyaknya pembeli yang datang.

Bakmi Palbapang Pak Uun Bantul, Hidden Gem Kuliner yang Bikin Kangen Suasana Jogja

Salah satu penyebab utama risiko ini datang dari kualitas charger itu sendiri. Banyak charger murah atau palsu yang beredar, dan sayangnya, masih sering kita temui di rumah-rumah.

Charger semacam ini biasanya tidak punya sistem perlindungan arus, panas, atau pemutus otomatis. Jadi saat tetap terhubung ke listrik, ia akan terus bekerja dan menghasilkan panas. Kalau komponennya kurang bagus, panas yang menumpuk bisa memicu kerusakan, bahkan kebakaran.

Selain kualitas, faktor lingkungan juga berpengaruh. Charger yang dibiarkan menancap dan berada di area tertutup, misalnya dekat tumpukan barang atau di belakang furnitur, lebih mudah terperangkap panas. Apalagi kalau ruangan cenderung panas atau lembap, risiko kerusakan pada charger pun semakin tinggi.

Walau jarang terjadi, fluktuasi listrik dan sambaran petir bisa mempengaruhi perangkat yang sedang terhubung ke soket. Charger yang tidak punya pelindung arus bisa rusak seketika saat ada lonjakan tegangan. Dalam kasus ekstrem, korsleting bisa terjadi dan menimbulkan percikan api. Memang bukan sesuatu yang terjadi setiap hari, tapi cukup banyak orang yang baru sadar setelah perangkat mereka gosong duluan.

Peluang Muncul Ledakan Kecil, Tapi Tetap Ada

Tenang, bukan berarti setiap charger yang kamu biarkan menancap bakal “meledak”. Kalau kamu memakai charger asli dari jenama terpercaya, risiko masalah ini jauh lebih kecil. Produk resmi biasanya sudah melewati uji keselamatan dan punya fitur pencegahan panas berlebih. Tapi tetap saja, risiko kecil bukan berarti nol, apalagi kalau chargermu sudah menua, sering jatuh, atau pernah terasa panas berlebihan.

Untuk charger palsu, ceritanya beda. Risiko korsleting atau kebakaran naik berkali-kali lipat karena komponennya nggak dirancang tahan lama. Jadi lebih baik hindari, ya.

Biar nggak waswas, kamu bisa melakukan beberapa langkah sederhana:

Jadi, meski kelihatannya sepele, kebiasaan membiarkan charger tetap menancap tetap punya risiko. Baiknya segera lepas dari stopkontak deh kalau memang sudah nggak dipakai. Setuju, Gez? (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Kita semua pasti pernah melakukan ini: selesai ngecas, ponsel dicabut, tapi kepala chargernya tetap anteng nempel di stopkontak. Kelihatannya sih nggak masalah. Toh nggak lagi dipakai, kan? Tapi ternyata kebiasaan kecil ini bisa menimbulkan risiko yang jarang kita sadari.

Meski jarang terjadi, ada kemungkinan kepala charger yang dibiarkan terus menancap bisa bermasalah. Tapi, jangan keburu membayangkan munculnya ledakan dramatis seperti di film, ya. Masalahnya biasanya jauh lebih sederhana, tapi tetap berbahaya kalau dibiarkan.

Banyak dari kita yang membiarkan kepala charger terus menancap di stop kontak meski sudah nggak lagi dipakai. Apakah hal ini berbahaya jika dibiarkan?

Bahaya Nggak Sih Terus Menancapkan Kepala Charger di Soket Meski Sudah Nggak DIpakai?

Peresmian dilakukan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Drs Agus Andrianto SH MH bersama jajaran pejabat kementerian, pimpinan Undip, dan perwakilan pemerintah daerah.


Dalam sambutannya, Menteri Agus menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas akses layanan keimigrasian. Dia mengatakan, keberadaan titik layanan di kampus menjadikan pelayanan semakin cepat, responsif, dan dekat dengan masyarakat.

"Saya berharap layanan ini bisa menjadi model bagi daerah lain," sebutnya.

Layanan yang dibuka meliputi penerbitan dan penggantian paspor WNI, BAP paspor hilang atau rusak, pelayanan izin tinggal WNA, serta konsultasi dan informasi keimigrasian.


Usai peresmian yang dilakukan dengan memukul gong, Menteri Agus meninjau ruang pelayanan yang telah dilengkapi ruang tunggu kondusif, sistem antrean terintegrasi, serta petugas yang telah dipersiapkan secara khusus.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Imigrasi Jateng Haryono Agus Setiawan menyampaikan, layanan ini merupakan langkah strategis untuk mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.


"Kehadiran layanan ini juga mempermudah mahasiswa asing Undip untuk mengurus izin tinggal, jadi akan mendukung kenyamanan mereka menjalani aktivitas akademik," jelasnya.

Setali tiga uang, Rektor Undip Prof Dr Suharmono SE MSi juga menyambut baik kerja sama tersebut dan menyatakan bahwa Undip siap menyediakan segala fasilitas yang diperlukan agar pelayanan imigrasi dapat berjalan optimal dan mudah diakses.

Campus Immigration Point di Undip diharapkan menjadi percontohan nasional dan mendorong kampus lain menghadirkan layanan publik serupa, terutama di lingkungan perguruan tinggi dengan aktivitas internasional yang tinggi.

Keberadaan layanan ini di kampus menegaskan bahwa Undip memiliki "aktivitas internasional" yang cukup baik. Kampus lain gimana, nih? (Murjangkung/E10)&nbsp;

Inibaru.id - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang meresmikan Campus Immigration Point di Universitas Diponegoro (Undip) pada Senin (1/12/2025) kemarin. Layanan ini menjadi yang pertama di Indonesia, yang memungkinkan pengurusan dokumen keimigrasian langsung di lingkungan kampus.

Dengan hadirnya fasilitas tersebut, mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, di lingkungan Undip bisa mengurus paspor hingga izin tinggal tanpa harus datang ke kantor imigrasi. Hal tersebut juga berlaku untuk masyarakat umum yang bukan merupakan bagian dari Undip.

Layanan Campus Immigration Undip ini menjadi yang pertama di Indonesia dan memungkinkan pengurusan dokumen keimigrasian langsung di lingkungan kampus, sekaligus menegaskan 'aktivitas internasional' yang cukup baik di salah satu kampus terbaik di Kota Semarang ini.

Lebih Mudah Bikin Paspor; Imigrasi Semarang Resmikan 'Campus Immigration' di Undip

Tas rajut buatan tangan dari perempuan kreatif asal Kota Semarang yang sehari-hari berprofesi sebagai ibu rumah tangga tersebut telah menempuh perjalanan jauh: menembus pasar dunia, menguatkan pejuang kanker, dan membuka ruang pemberdayaan bagi warga binaan Lapas Perempuan Semarang.

"Merajut itu awalnya hanya hobi. Karena anak-anak sudah besar, saya mengisi waktu luang dengan merajut. Saya ibu rumah tangga, ikut suami dinas di daerah terpencil, sehingga memilih fokus mengurus anak-anak," ujar Indah saat ditemui Inibaru.id akhir November lalu.

Indah mengaku belajar merajut secara autodidak sejak 2011. Gurunya adalah internet dan Youtube. Awal-awal berkreasi, dia hanya membuat taplak meja dan dompet kecil. Namun, seiring waktu, keterampilannya meningkat hingga bisa membuat tas rajut sendiri.

Sedikit demi sedikit, dunia rajut yang awalnya hanya pengisi waktu luang justru menjadi peluang. Indah merasa bangkit dan berdaya. Sembari melakoni keseharian sebagai ibu rumah tangga, dia mulai bisa melihat betapa besar peluang bisnis yang tersimpan dalam setiap karyanya.

Pada 2017, ketika sebagian besar pelaku UMKM masih berkutat di pasar lokal, Indah justru sudah merasakan aroma pasar global. Melalui PT Mas di Solo, dia dipercaya mengerjakan produk home decor untuk dikirim ke negara-negara di Eropa.

Sistemnya maklun; perusahaan menyediakan bahan, lalu Indah menangani produksi dan merekrut tenaga kerja yang dia latih sendiri.

Tas rajut buatan Indah merambah hingga Dubai setelah karya-karyanya dua kali lolos kurasi mengikuti pameran BRI UMKM EXPO(RT). Dalam sesi business matching, dia bertemu buyer luar negeri yang kemudian memesan 1.000 tas makram untuk pasar Dubai.

"Semula diminta selesai satu bulan, saya nggak sanggup. Akhirnya dinego jadi lima bulan, per bulan 200 pieces. Saya ngajari orang-orang, mereka ikut mengerjakan," ungkap Indah.&nbsp;

Di antara banyak teknik, tapestri menjadi yang paling dia kuasai karena memungkinkan eksplorasi pola dan gambar. Dari sinilah lahir tas rajut bermotif batik berbahan dasar kulit yang harganya menyentuh angka Rp900 ribu per item.

Namun, di antara deretan pencapaian tersebut, ada satu bab yang paling mengesankan di pikiran Indah, yakni perjalanannya keliling Indonesia mengedukasi cara mengolah plastik menjadi tas rajut, kemudian mendonasikan hasil kegiatannya untuk menguatkan anak-anak penyandang kanker.

"Tahun 2019 itu kan lagi ramainya kampanye pengurangan plastik. Buat saya, plastik itu memang sulit dihilangkan total. Jadi, bagaimana cara mengurangi, bagi saya salah satunya ya diubah jadi tas rajut, karena bisa dipakai selama bertahun-tahun," kata Indah.

Plastik-plastik itu dipotong selebar kurang lebih dua sentimeter, lalu dirajut seperti biasa. Prosesnya memang lebih sulit dibanding merajut benang biasa, tetapi hasilnya kuat dan tahan lama. Namun, karya ini bukanlah produk komersial utama. Dia lebih sering membawanya untuk kampanye reduksi sampah sekali pakai.

Profit memang nggak selalu menjadi tujuan utamanya berkarya. Bahkan, pada pameran ini pun, dia dan temannya sudah sepakat untuk menyumbangkan dana yang terkumpul ke Yayasan Kanker Anak Indonesia sebagai dukungan moral bagi anak-anak yang tengah berjuang melawan penyakit ganas itu.

"Tidak semua hal harus berupa profit. Saya senang kalau apa yang saya kerjakan bisa bermanfaat buat orang lain," lontarnya.

Memberdayakan Warga Binaan Lapas Perempuan

Jiwa sosial Indah terus tumbuh, termasuk dalam berbagi ilmu. Ibu tiga anak itu mengaku akan dengan senang hati membagikannya, termasuk saat mengajari warga binaan di Lapas Perempuan Semarang merajut tanpa meminta bayaran sepeser pun.

"Di Lapas Perempuan itu saya nggak dibayar sama sekali. Murni untuk berbagi ilmu. Kalau ada yang benar-benar tertarik, saya kasih alatnya, saya kasih benangnya. Biar nanti kalau mereka keluar (bebas), bisa melanjutkan yang dia bisa," paparnya.

Warga binaan yang telah diajari Indah juga diberdayakan untuk membantu produksi. Bahan dan desain berasal darinya, lalu mereka mengerjakan sesuai kemampuan dan waktu. Setiap pekerjaan mereka tetap dibayar sebagai tambahan penghasilan dari dalam penjara.&nbsp;

Bagi Indah, menguatkan penyandang kanker dan berbagi ilmu dengan warga binaan adalah dua wajah dari misi yang sama, yakni untuk memanusiakan manusia lewat keterampilan. Merajut baginya bukan lagi sekadar aktivitas tangan, melainkan cara menyalurkan empati.

Saat ini Indah hanya dibantu satu karyawan tetap yang menjaga tokonya di kawasan Sambiroto. Proses produksi sehari-harinya masih dikerjakan sendiri, tetapi jika pesanan membludak, barulah dia melibatkan orang lain.

"Saya nggak menyangka bisa sejauh ini. Saat pandemi Covid-19, saya sempat kena saraf terjepit. Suami menyarankan untuk berhenti dan menjual seluruh benang. Namun, meski sudah didiskon, benang-benang itu nggak laku. Artinya, saya disuruh untuk terus merajut," tukas Indah, lalu tertawa ringan.&nbsp;

Nggak hanya menghasilkan profit, keterampilan merajut Indah juga telah menjalin asa untuk para penyandang kanker dan warga binaan di lapas. Panjang umur ya, Bu Indah! (Sundara/E10)

Inibaru.id - Di bawah tenda pameran UMKM di halaman Balai Kota Semarang, Indah Prihatiningsih, pemilik Ekkyta Collection duduk dengan tenang, tapi jemarinya lincah menari di atas gulungan benang, menuntaskan seutas tali tas yang belum selesai.

Sesekali, perempuan 60 tahun itu juga terlihat mengangkat wajah, menyapa pengunjung yang mampir, sebelum kembali pada ritme rajutannya.

Belajar merajut secara autodidak pada 2011, pemilik Ekkyta Collection, Indah Prihatiningsih, konsisten menyisihkan sebagian keuntungannya untuk anak-anak penyandang kanker; sekaligus mengajari warga lapas perempuan Semarang untuk belajar membuat tas rajut berkelas yang membuat Indah menjelajah pasar global.

Sumbang Penyandang Kanker dan Beri Asa Warga Lapas dengan Tas Rajut Bekelas

Sebaliknya, kebun sawit adalah kawasan monokultur. Satu jenis tanaman mendominasi, lantai tanah sering terbuka, dan lapisan ekosistemnya sangat sederhana. Studi yang dikutip The Jakarta Post menegaskan, perkebunan sawit hanya mampu mendukung sebagian kecil spesies hutan. Riset lain yang dipublikasikan ScienceDaily menunjukkan hal serupa. Kebun sawit bukan habitat setara hutan tropis dan sebagian besar spesies nggak mampu beradaptasi di dalamnya.

Hasilnya sudah terlihat di banyak desa sekitar hutan. Semakin sedikit pepohonan asli, semakin sering satwa liar turun ke permukiman mencari makan. Mereka nggak “menyerang”, mereka hanya kehilangan ruang hidup.

Stok Karbon: Hutan Menyimpan, Sawit Membuang

Banyak klaim menyebut sawit “lebih efisien menyerap karbon,” namun para ilmuwan mengingatkan bahwa klaim itu menyesatkan. Menurut Profesor William Laurance yang dikutip Eco-Business, meski sawit tumbuh cepat, total karbon yang disimpan selama daur hidupnya jauh lebih rendah dibanding hutan primer.

Ketika hutan ditebang, karbon yang terkunci selama ratusan tahun terlepas ke atmosfer. Mongabay mencatat, konversi hutan ke sawit terutama di lahan gambut melepaskan emisi dalam jumlah masif. Sawit nggak mampu mengimbangi kehilangan itu, bahkan bisa menjadi sumber emisi baru ketika tanaman tua ditebang dan tanah kehilangan karbon.

Hutan tropis adalah bank karbon raksasa. Sawit hanyalah buku tabungan kecil.

Fungsi ekologis hutan juga nggak berhenti pada keanekaragaman hayati dan karbon. Hutan menjaga kesuburan tanah melalui siklus organik mulai daun gugur membentuk humus, mikroorganisme mengolah nutrisi, dan akar pohon menahan air. Tanah yang sehat membuat debit air stabil, sungai terjaga, dan wilayah terlindungi dari erosi.

Begitu hutan digantikan sawit, siklus itu terputus. Lahan menjadi lebih kering, tanah cepat padat, dan kebutuhan pupuk serta pestisida meningkat. Debit air menurun, longsor dan banjir menjadi lebih sering terjadi, dan suhu kawasan meningkat karena hilangnya kanopi yang meneduhkan.

Di banyak tempat, mata air mati bukan karena kemarau panjang, tetapi karena hilangnya pepohonan hutan.

Beberapa penelitian, seperti yang dirilis University of York, menemukan bahwa menyisakan sekitar 10 persen hutan asli dalam lanskap perkebunan dapat membantu menjaga sebagian kecil karbon dan biodiversitas. Namun angka itu tetap terlalu kecil untuk menggantikan kehilangan ekosistem hutan yang jauh lebih luas. Fragmentasi tetap terjadi, dan fungsi ekologis hutan tetap menurun drastis.

Hutan adalah satu kesatuan. Memisahkannya menjadi potongan-potongan kecil nggak akan membuat ekosistem bekerja seperti sediakala.

Hutan memberikan manfaat yang nggak bisa dihitung hanya dengan angka ekonomi. Ia menjaga air, menopang tanah, menstabilkan iklim, menyediakan habitat satwa, hingga menjadi benteng terakhir keanekaragaman hayati. Sementara perkebunan baik sawit, kopi, maupun karet memberi manfaat ekonomi jangka pendek yang penting bagi masyarakat, tetapi nggak dapat menggantikan kehidupan yang diberikan hutan.

Ketika hutan hilang, yang hilang bukan hanya pepohonan. Kita kehilangan penyangga kehidupan.

Karena itulah, setiap wacana mengganti hutan dengan kebun monokultur harus dilihat sebagai lebih dari sekadar keputusan tata guna lahan. Itu keputusan tentang masa depan, apakah kita ingin lingkungan yang stabil, atau ladang luas yang perlahan mengering. (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id - Di sejumlah daerah, barisan sawit yang rapi dan menghijau sering dianggap sebagai “pengganti” hutan. Dari kejauhan, pemandangannya tampak meyakinkan bahwa pohon-pohon tumbuh tinggi, daun lebat di kanan–kiri jalan, dan hamparan hijau sejauh mata memandang. Namun, poster edukasi lingkungan yang banyak beredar akhir-akhir ini sebenarnya memberi petunjuk penting hutan bukan sekadar deretan pohon. Ia adalah sistem kehidupan yang jauh lebih kompleks, sesuatu yang nggak dapat ditiru oleh kebun monokultur apa pun, termasuk sawit.

Hutan alami menyimpan biodiversitas yang luar biasa. Di dalamnya ada pepohonan raksasa, semak belukar, lumut, jamur, hingga organisme mikro yang hidup berdampingan dalam jaringan ekologis berlapis yaitu kanopi, bawah tajuk, hingga lantai hutan. Satwa liar seperti burung, primata, mamalia kecil, reptil, serangga penyerbuk menjadikannya rumah.

Hutan nggak bisa digantikan oleh kebun sawit atau tanaman monokultur lainnya. Di balik hamparan hijau yang tampak serupa, hutan menyimpan fungsi ekologis yang jauh lebih kompleks mulai dari biodiversitas, penyimpanan karbon, hingga penjaga tanah dan air yang nggak mampu ditiru perkebunan.

Mengapa Kebun Sawit Nggak Akan Pernah Bisa Menggantikan Fungsi Hutan?

Tanpa mengesampingkan hak setiap warga negara untuk menggunakan jalur hukum, AMSI mengatakan, gugatan dengan nilai yang dianggap eksesif itu berpotensi mengancam kebebasan pers dan menciptakan efek jera (chilling effect) terhadap perusahaan media di Indonesia.

“Gugatan bernilai fantastis ini mengindikasikan praktik SLAPP (strategic lawsuit against public participation), yaitu upaya membungkam media melalui beban finansial yang sangat berat,” ujar Amrie Hakim, Ketua Bidang Advokasi dan Regulasi AMSI, Rabu (5/11/2025).

Sedikit informasi, perselisihan antara Mentan Amran dan Tempo berawal dari laporan sampul majalah bertajuk "Poles-Poles Beras Busuk” yang dipublikasikan di akun media sosial Tempo.co (X dan Instagram) pada 16 Mei 2025 yang telah dimediasi&nbsp;Dewan Pers sebagaimana diatur dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Amrie menegaskan bahwa Tempo telah menjalankan seluruh rekomendasi Dewan Pers, termasuk mengganti judul poster, menyampaikan permintaan maaf, dan memoderasi konten. Hak jawab dan hak koreksi juga telah dipenuhi.

"Gugatan perdata ini berpotensi melanggar jaminan konstitusional terhadap kebebasan pers yang diatur Pasal 28 dan 28F UUD 1945, serta Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 6/PUU-V/2007 yang menegaskan perlindungan bagi media dalam pemberitaan yang berkaitan dengan kepentingan publik," tegasnya.

Amrie menyarankan agar Mentan menempuh jalur sesuai mekanisme yang diatur dalam UU Pers jika menilai Tempo masih belum sepenuhnya melaksanakan keputusan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) dari Dewan Pers.

“Kami menyarankan agar pihak Menteri Pertanian kembali mengadukan Tempo ke Dewan Pers sesuai mekanisme yang diatur dalam UU Pers, dan bukan mengajukan gugatan perdata terhadap Tempo,” ujar Amrie.

Amrie juga meminta Dewan Pers memberikan penjelasan terbuka kepada publik mengenai isi dan pelaksanaan PPR tersebut untuk menghindari perbedaan tafsir di antara para pihak.

“Gugatan ini dapat menciptakan preseden berbahaya bagi ekosistem pers di Tanah Air. Jika dibiarkan, pejabat publik lain akan meniru pola ini untuk membungkam kritik, dan media akan takut memberitakan isu-isu penting yang melibatkan pejabat negara,” sebutnya.

Dia menilai, gugatan sebesar Rp200 miliar tersebut nggak sebanding dengan prinsip ganti rugi yang berlaku dalam perkara perdata. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung (No. 864K/Sip/1973 jo. No. 459K/Sip/1975).

"Besaran ganti rugi harus sepadan dengan kerugian nyata yang dapat dibuktikan, bukan tuntutan bersifat punitif atau menghukum," tegasnya.

Harapkan Perhatian Serius Pemerintah dan DPR

Sehubungan dengan kasus ini, AMSI meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap upaya-upaya yang dapat mengancam kebebasan pers sekaligus mengingatkan jajaran kabinetnya untuk menghormati kebebasan pers sesuai amanat konstitusi.

Setali tiga uang, AMSI juga mengharapkan keseriusan DPR untuk menggunakan fungsi pengawasan mereka guna memastikan nggak ada intimidasi terhadap pers sekaligus melakukan evaluasi implementasi UU Pers, khususnya dalam hal perlindungan terhadap praktik SLAPP.

Menurut Amrie, penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan media semestinya dilakukan secara konstruktif melalui dialog terbuka, bukan konfrontasi hukum. AMSI berdiri bersama Tempo dan seluruh media yang menjalankan fungsi kontrol sosial dengan integritas.

"Kami tak akan diam melihat upaya intimidasi sistematis terhadap perusahaan pers,” tegasnya. "AMSI terus memantau perkembangan gugatan dan akan menempuh langkah advokasi jika perlu, termasuk berkoordinasi dengan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial guna memastikan kebebasan pers tetap terlindungi."

Terkait gugatan senilai Rp200 miliar yang dilakukan Mentan Amran terhadap perusahaan pers ini, apakah menurutmu sudah sesuai, Gez?&nbsp;(Siti Khatijah/E10)

Inibaru.id - Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menyatakan keprihatinan mendalam atas gugatan perdata senilai Rp200 miliar yang diajukan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman terhadap PT Tempo Inti Media Tbk (Tempo).

Gugatan ini telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 684/Pdt.G/2025/PN JKT SEL sejak 1 Juli 2025.

Mengaggap gugatan Rp200 miliar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terhadap Tempo berpotensi mengancam kebebasan pers dan menciptakan efek jera. AMSI menilai sengketa antara media dengan pemerintah semestinya diselesaikan dengan dialog terbuka.

Soroti Gugatan Mentan Amran terhadap 'Tempo', AMSI: Berpotensi Tekan Kebebasan Pers!

Kasus bermula dari poster berita Tempo edisi 16 Mei 2025 yang berjudul "Poles-poles Beras Busuk". Poster itu mengantar pembaca ke artikel "Risiko Bulog Setelah Cetak Rekor Cadangan Beras Sepanjang Sejarah".

Artikel tersebut mengulas kebijakan Bulog membeli gabah dengan sistem any quality.&nbsp;Artinya, tanpa memilah kualitas. Kebijakan ini membuat stok beras Bulog memang melonjak hingga 4 juta ton, tapi di sisi lain mendorong praktik campur-campur gabah berkualitas rendah, bahkan ada yang ditambah air agar beratnya naik. Dampaknya, sebagian beras di gudang Bulog jadi rusak.&nbsp;

Tempo pun menulis kata busuk sesuai makna Kamus Besar Bahasa Indonesia (rusak, berbau tidak sedap), dan bahkan mengutip pernyataan Amran sendiri yang mengakui adanya beras rusak.

Keberatan kemudian diajukan Kementan ke Dewan Pers. Hasilnya, lembaga ini memberi lima poin rekomendasi, termasuk agar Tempo mengganti judul dan poster, memoderasi konten, dan menyampaikan permintaan maaf.

Menurut LBH Pers, semua itu sudah dijalankan Tempo tepat waktu. Judul diubah jadi "Main Serap Gabah Rusak", poster diganti, dan permintaan maaf pun dipublikasikan. Bahkan, tautan perubahan judul juga diumumkan di Instagram Tempo.

“Kalau rekomendasi sudah dilaksanakan, tuduhan bahwa Tempo melakukan perbuatan melawan hukum jadi terdengar aneh,” ujar Mustafa Layong, Direktur LBH Pers.

Inilah yang membuat Dewan Pers menilai ada yang janggal. Gugatan ke pengadilan perdata dianggap nggak tepat, karena sengketa pers seharusnya diselesaikan lewat mekanisme UU Pers, seperti hak jawab atau hak koreksi.

Apalagi, menurut LBH Pers, Menteri Amran nggak pernah hadir dalam proses mediasi, baik di Dewan Pers maupun pengadilan. Sementara Tempo selalu datang dan bahkan menawarkan hak jawab berupa wawancara, tapi ditolak.

LBH Pers menilai gugatan Rp200 miliar ini bisa dikategorikan sebagai ULAP (Unjustified Lawsuit Against the Press), yakni upaya membungkam kebebasan pers dengan dalih hukum.

Kasus ini menegaskan kembali posisi media sebagai pilar demokrasi. Tulisan Tempo tentang kebijakan Bulog jelas merupakan bagian dari kontrol sosial yang dijamin oleh UU Pers No. 40/1999.

“Gugatan ini cenderung bertujuan membungkam pers, padahal kebebasan pers adalah syarat penting bagi demokrasi,” pungkas Mustafa.

Kasus Tempo bisa jadi alarm bagi kebebasan pers di Indonesia. Kalau kritik media dibalas dengan gugatan raksasa, apakah ruang demokrasi kita masih cukup sehat? Bagaimana menurutmu, apakah pers seharusnya tetap dilindungi meski tajam mengkritik pemerintah, Gez? (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id – Sengketa antara media dan pejabat publik kembali mencuat. Kali ini, giliran Tempo yang digugat Menteri Pertanian Amran Sulaiman sebesar Rp200 miliar terkait pemberitaan soal beras. Gugatan itu bahkan sudah masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan menjalani sidang perdana pada 15 September 2025.

Tapi, di balik kasus besar ini, Dewan Pers menilai ada yang janggal. Pasalnya, berita yang dipersoalkan sebenarnya sudah diproses melalui mekanisme pers resmi, dan Tempo disebut sudah melaksanakan seluruh rekomendasi Dewan Pers. Berawal dari Judul "Poles-poles Beras Busuk".

Tempo digugat Menteri Pertanian Amran Sulaiman Rp200 miliar soal pemberitaan beras. Dewan Pers menilai ada yang janggal, karena media itu sudah menjalankan semua rekomendasi penyelesaian sengketa pers.

Tempo Digugat Rp200 Miliar Kementan soal Beras, Dewan Pers: Ada yang Janggal!

 "Jika hanya perspektif, persepsi anggota DPR bisa berbeda-beda," kata dia. "Ini sudah ada reformulasinya. Jadi, kita tidak
membahas dari awal, tapi sudah berdasarkan masukan-masukan dari masyarakat, tentu saja termasuk pembahasan 14 pasal yang dipersoalkan oleh insan pers."

Lelaki yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR ini menilai, masukan
Dewan Pers itu membawa kepentingan masyarakat sipil. Lebih lanjut, dia mengingatkan tentang pasal penghinaan terhadap
presiden. Menurutnya,&nbsp;pasal itu tetap diperlukan.

"(Pasal penghinaan terhadap presiden) perlu ada, tapi jangan sampai
ibarat memberi cek kosong pada kepolisian untuk bertindak atau menangkap
seseorang," urainya. "Perlu ada batasan tertentu agar pers yang memberitakan hal itu
tidak termasuk kategori melakukan penghinaan."

Kendati masukan Dewan Pers cukup lengkap, Arsul
menilai, lebih bagus ada tambahan besarnya hukuman bagi pelanggar ketentuan saat KUHP sudah diberlakukan. Menurutnya, tuntutan hukum untuk pasal penghinaan
terhadap presiden sebaiknya di bawah lima tahun.

"Sedangkan untuk masalah pemberitaan, sebaiknya penyelesaiannya melalui UU Pers dan mekanisme di
Dewan Pers," saran Arsul.

Menanggapi hal itu, anggota Dewan Pers Arif Zulkifli kembali menegaskan bahwa
pihaknya sama sekali nggak menolak pembaharuan KUHP. Menurutnya, Dewan Pers hanya mempersoalkan 14 pasal yang berpotensi menghalangi
kemerdekaan pers.

"Reformulasi 14 pasal ini sudah kami diskusikan dengan
konstituen Dewan Pers, jaksa, hakim, dan para pakar hukum,” ungkapnya.

Sapto Anggoro, anggota Dewan Pers lain, menambahkan, pihaknya hanya
menghendaki reformulasi RKUHP. Dia menilai, sudah semestinya KUHP
diperbarui lantaran usianya sudah sangat tua.

Pada kesempatan itu, tenaga ahli Dewan Pers Yadi Hendriana juga menyampaikan, hingga kini sudah ada empat fraksi di Komisi III DPR yang menerima DIM 14 pasal RKUHP dari
Dewan Pers. Mereka adalah F-Gerindra, FPDIP, FPKB, dan FPPP.

Dia berharap, Dewan Pers bisa dilibatkan dalam rapat
dengar pendapat umum (RDPU) di Komisi III saat membahas RKUHP. Menanggapi hal ini, Arsul yang juga
anggota Panitia Kerja (Panja) RKUHP mengatakan akan berupaya agar Dewan Pers disertakan
RDPU yang membahas RKUHP.

"Saya sudah berkomunikasi dengan fraksi lain
dalam masalah ini," tandasnya.

Dewan Pers nggak pernah berhenti sampai tujuan mereformulasi 14
pasal bermasalah dan berpotensi menggoyahkan kebebasan pers itu menemui titik
terang. Dilihat dari langkah-langkah yang ditempuh, sepertinya tujuan baik
itu bakal terealisasi, ya? Mari kita nantikan, Millens!&nbsp;(IB20/E03)

Inibaru.id - Perjalanan panjang Dewan Pers memperjuangkan revisi 14 pasal
bermasalah dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) belum
usai. Pada Senin (15/8/2022), Dewan Pers menemui anggota Komisi III DPR Fraksi
Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) di Gedung DPR.

Wakil FPPP di Komisi III Arsul Sani pun menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RKUHP yang
diserahkan anggota Dewan Pers, Arif Zulkifli didampingi dua anggota lain, Yadi Hendriana dan Atmaji Sapto Anggoro. serta tenaga ahli Arif Supriyono.

Di depan para penggawa Dewan Pers, Arsul menyampaikan terima kasih atas masukan yang diberikan. Isu 14 pasal yang direformulasi Dewan Pers ini, lanjutnya, wajib dibahas dalam rapat DPR mendatang. Menurutnya, masukan itu cukup
lengkap karena nggak hanya berisi perspektif.

Dewan Pers menemui anggota Komisi III DPR untuk membicarakan 14 pasal pada RKUHP yang akan direformulasikan. Bagaimana hasilnya?

Reformulasi 14 Pasal RKUHP dari Dewan Pers Bisa Dibahas di Rapat DPR

Kini, upaya tersebut memasuki babak baru. Selasa (2/10/2022) Presiden
Jokowi mengadakan pertemuan dengan Mahfud MD untuk merespons keberatan Dewan
Pers terhadap pasal-pasal itu.

Didampingi Menkominfo Johnny G Plate dan Wakil Menkumham
Edward Omar Sharif Hiariej, Mahfud MD mengatakan, pemerintah membuka pintu
lebar-lebar untuk membahas 14 pasal yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers.

&nbsp;“Sebanyak 14 masalah
(pasal) yang sekarang menjadi persoalan itu akan didiskusikan secara terbuka.
Kami akan melakukan diskusi secara proaktif melalui dua jalur,” kata Mahfud di hadapan para jurnalis.

Pertama, pasal-pasal itu akan dibahas di DPR. Kedua, pemerintah
akan terus melakukan sosialisasi dan diskusi ke simpul-simpul masyarakat yang
terkait dengan masalah yang diperdebatkan itu.

“Presiden minta agar masalah ini diperhatikan betul.
Kami agendakan pembahasan di DPR dan di luar, yakni di lembaga-lembaga
pemerintah. Nanti penyelenggaranya Kementerian Komunikasi dan Informatika
(Kominfo) dan materinya disiapkan Kemenkumham,” ujar Mahfud.

Mahfud berjanji, 14 pasal yang masih menjadi pertanyaan
masyarakat itu akan dipertajam. Seluruh langkah akan ditempuh untuk menjaga ideologi
dan konstitusi kian kokoh.

Kini RKUHP hampir final dan masuk tahap akhir pembahasan. Dari
700 lebih pasal, ada 14 pasal yang masih diperdepatkan. Itulah sebabnya Jokowi
ingin memastikan masyarakat betul-betul paham masalah yang didiskusikan
itu.

“Hukum itu cermin hidup masyarakat. Hukum yang diberlakukan
harus mendapat persetujuan masyarakat. Ini hakikat demokrasi dalam konteks
pemberlakukan hukum,” papar Mahfud.

Ya, harapan Dewan Pers untuk bisa meninjau kembali pasal kontroversial
di RKUHP lalu memperbaikinya tampaknya akan segera menemukan titik terang.
Dukungan dari beberapa pihak termasuk presiden membuat angin kebebasan pers
makin segar terasa. (IB20/E03)

Inibaru.id - Ada 14 pasal dalam 9 kluster Rancangan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (RKUHP) yang berpotensi melemahkan kebebasan pers. Hal tersebut
dinyatakan oleh Dewan Pers setelah melakukan kajian bersama konstituen dan
masyarakat sipil.

Dewan Pers berharap, sebelum RKUHP diketuk menjadi KUHP,
pasal-pasal tersebut direformulasi terlebih dahulu. Untuk merealisasikan hal
itu, pekan lalu Dewan Pers menemui Menkopolhukam Mahfud MD untuk menyampaikan
kemungkinan ini.

Presiden Jokowi bertemu dengan Menkopolhukam, Menkominfo, dan Menkumham untuk membicarakan 14 pasal yang berpotensi melemahkan kebebasan pers yang disampaikan Dewan Pers.&nbsp; &nbsp;

Pemerintah Siap Diskusi Terbuka Bahas 14 Pasal RKUHP Bermasalah

Inibaru.id &ndash; Tanggal 9 Februari setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Pers Nasional. Peringatan ini sebetulnya bertujuan untuk meningkatkan kebebasan pers Tanah Air. Sayang, nggak semua pihak serta merta mendukung kemerdekaan itu.
Sejumlah kasus intimidasi, penahanan, hingga pembunuhan wartawan cukup menjadi bukti kebebasan pers di Indonesia belum berjaya. Berikut beberapa kasus pembunuhan wartawan di Indonesia berdasarkan urutan waktu.
1. 2010
Paling tidak, ada tiga kasus pembunuhan wartawan selama 2010. Ketiga wartawan itu adalah Ardiansyah Matra&rsquo;is Wibisono, Alfrets Mirulewan, dan Ridwan Salamun.
Ardiansyah yang merupakan jurnalis Tabloid Jubi dan Merauke TV ditemukan tewas pada 29 Juli 2010 di Gudang Arang, Sungai Maro, Merauke, Papua. Kabar yang tersiar, Ardiansyah ditemukan dalam kondisi penuh luka.
Kendati begitu, polisi meyakini Ardiansyah tewas tenggelam dan nggak ada penyelidikan lebih lanjut tentang kematiannya seperti diberitakan Kompas.com Jumat (8/2/2019).
Selang sebulan, kasus kematian wartawan kembali terjadi. Kali ini, kasus tersebut merenggut nyawa dua wartawan. Pertama, Alfrets Mirulewan yang ditemukan meninggal pada 18 Agustus 2010 di Pelabuhan Pulau Kisar, Maluku Tenggara Barat. Alfrets yang merupakan pemimpin redaksi Tabloid Pelangi itu tewas tatkala melakukan investigasi kelangkaan bahan bakar minyak di Kisar bersama Leksi Kikilay. Dalam sumber yang sama menyebutkan ada dugaan keterlibatan aparat pada pembunuhan tersebut.
Tiga hari setelahnya, di Kota Tual, Maluku Tenggara, Ridwan Salamun ditemukan tewas. Kontributor Sun TV itu dikabarkan dikeroyok saat meliput bentrokan warga kompleks Banda Eli melawan warga Dusun Mangun, Desa Fiditan, Kota Tual pada 21 Agustus 2010. Menurut saksi mata, Ridwan dibacok dari belakang saat berusaha memotret secara berimbang antara kedua belah pihak.
Ada tiga terdakwa dalam kasus ini. Namun, ketiganya dibebaskan Pengadilan Negeri Tual pada 9 Maret 2011 karena dinilai tidak terbukti melakukan penganiayaan.
2. 2009
Kematian jurnalis Radar Bali Anak Agung Narendra Prabangsa pada 16 Februari 2009 menambah daftar panjang kasus pembunuhan wartawan. AA Prabangsa ditemukan tewas di Pelabuhan Padang Bali.
Polisi lantas menahan beberapa tersangka, salah satunya Nyoman Susrama yang merupakan adik Bupati Bangli Nengah Arnawa dalam kasus pembunuhan berencana ini. Saat itu, Susrama diketahui menjadi pengawas proyek Dinas Pendidikan Bangli. Atas kasus itu, Susrama diganjar hukuman seumur hidup dari Pengadilan Negeri Denpasar.
3. 2006
Wartawan lepas Tabloid Delta Pos Herliyanto ditemukan meninggal pada 29 April 2006 di hutan jati Desa Taroka, Probolinggo, Jawa Timur. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi memastikan kematiannya berkaitan dengan pemberitaan Herliyanto tentang kasus korupsi anggaran pembangunan yang melibatkan mantan Kepala Desa Tulupari seperti ditulis Harian Kompas (10/5/2013).
Ada tiga orang yang ditetapkan menjadi tersangka. Namun, ketiganya dibebaskan Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan alasan nggak cukup bukti bagi dua tersangka dan satu lainnya dianggap gila.
4. 2003
Ada dua kasus kematian wartawan yang terjadi sepanjang 2003. Pertama, Muhammad Jamaluddin yang kala itu bertindak sebagai juru kamera TVRI Aceh tewas pada 17 Juni 2003. Terdapat banya dugaan atas kematian Jamal di antaranya dibunuh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan diculik TNI di Aceh karena motif tertentu.
Kasus kematian kedua menimpa Ersa Siregar. Jurnalis RCTI itu tewas ketika melakukan liputan konflik di Nangroe Aceh Darussalam pada 29 Desember 2003. Dia tewas saat ada baku tembak antara TNI dan pasukan GAM di Kuala Maniham Simpang Ulim.
Sebelum meninggal, Ersa dan juru kamera Ferry Santoro sempat dilaporkan hilang pada 1 Juli di tahun yang sama. Kedua jurnalis itu ditemukan empat hari setelahnya di Langsa.
5. Era 1990-an
Era 1990-an juga nggak luput dari kasus pembunuhan wartawan. Pada 25 September 1999, pembantu koresponden dan fixer untuk media Jepang Asia Press Agus Mulyawan dikabarkan meninggal lantaran ditembak di Pelabuhan Qom, Los Palos, Timor Timur. Jenazah Agus baru ditemukan sehari setelahnya di dasar Sungai Verukoco, Apikuru, Kabupaten Lautem.
Pada 25 Juli 1997, Naimullah yang bekerja untuk Sinar Pagi di Kalimantan Barat dikabarkan tewas di dalam mobil pribadi jenis Isuzu Challenger. Mobil itu terparkir di kawasan Pantai Penimbungan, Mempawah, Pontianak, Kalimantan Barat. Naimullah diduga dianiaya karena bagian belakang kepala dan pelipis kanan pecah serta kedua tangan memar. Kamera, tape recorder, jam tangan, gelang emas, dan cincinnya lenyap.
Tahun 1996 juga menambah daftar hitam kebebasan pers di Indonesia. Fuad Muhammad Syaifuddin yang merupakan jurnalis Harian Bernas di Yogyakarta tewas dibunuh pada 16 Agustus 1996. Pembunuhan itu didasarkan karena Udin memberitakan dugaan korupsi di Bantul. Tiga hari sebelum terbunuh, Udin diserang dan dianiaya orang tak dikenal di kediamannya di Bantul, Yogyakarta.
Sederet kasus itu cukup membuktikan kebebasan pers di Indonesia masih rendah. Semoga Hari Pers saat ini dan seterusnya nggak hanya jadi seremonial semata tapi juga sebagai ruang kontemplasi untuk meningkatkan kebebasan pers. (Ida Fitriyah/E05)

Indonesia punya catatan panjang yang kelam tentang kebebasan pers. Berikut sejumlah kasus pembunuhan wartawan yang terjadi di Indonesia.

Catatan Hitam Pembunuhan Wartawan di Indonesia

Inibaru.id &ndash; Tahun ini, peringkat kebebasan pers di Indonesia tak beranjak dari tahun lalu alias stagnan, yaitu di posisi 124 dunia. Hal itu disampaikan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) berdasarkan pemeringkatan lembaga internasional Reporters Without Borders (RSF). Lembaga ini juga menyinyalir situasi kebebasan pers di kancah internasional kurang menggembirakan bagi jurnalis dan pekerja media.
Dikutip dari Kompas.com, Kamis (3/5/2018), Ketua Umum AJI Abdul Manan mengatakan, stagnansi peringkat tersebut dipicu iklim hukum, politik, dan ekonomi yang kurang mendukung kebebasan pers.
&ldquo;Iklim hukum antara lain karena masih ada sejumlah regulasi yang mengancam kemerdekaan pers seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)," ujar Manan dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (3/5/2018).
Adapun iklim hukum dan politik yang memengaruhi kebebasan pers di Tanah Air yakni masih tingginya kasus kekerasan terhadap jurnalis. AJI mencatat 75 kasus kekerasan terhadap jurnalis pada kurun Mei 2017 hingga Mei 2018, yang terdiri atas 56 kasus di kota atau kabupaten dan 25 kasus di provinsi. Ini membuat jurnalis secara umum akan berpikir ulang untuk menulis berita yang dianggap membahayakan dirinya.
Dari sisi ekonomi, bias partisan muncul karena alasan ekonomi media. Tak termungkiri, iklan khususnya yang berisi kampanye selama masa pemilihan umum merupakan sumber pendapatan yang signifikan bagi media. Selain itu, AJI juga menyoroti gaji terhadap jurnalis yang relatif kecil.
Perlu kamu ketahui, RSF menyusun pemeringkatan kebebasan pers untuk 180 negara. Situasi kebebasan pers diukur berdasarkan antara lain evaluasi pluralisme, independensi media, kualitas bingkai kerja, dan keamanan bagi jurnalis di setiap negara.
Kebebasan pers Tanah Air di posisi 124 dunia selama dua tahun ini sebenarnya lebih bagus dari beberapa tahun sebelumnya. Catat saja, pada tahun 2016, peringkat kebebasan pers Indonesia ada di posisi 130 dan 138 pada 2015. Adapun pada tahun 2014, peringkat Indonesia adalah 132.
Kalau melihat angka-angka itu, sebenarnya kita bisa berharap akan perbaikan posisi ya, Millens. Semoga pada tahun yang berjalan ini faktor-faktor yang &ldquo;merugikan&rdquo; kebebasan pers bisa diminimalisasi, syukur-syukur nggak ada sama sekali. (IB02/E04)

Peringkat kebebasan pers di Tanah Air tahun ini tak beranjak dari tahun lalu alias stagnan. Picunya berupa iklim hukum, politik, dan ekonomi.