Sebenarnya, pembukaan RKDK bagi parpol sudah dilakukan mulai tanggal 17 Desember 2022 dan akan berakhir pada 27 November 2023 atau sejak ditetapkan sebagai peserta pemilu anggota DPR dan DPRD 2024. Idham berharap sembilan partai politik lainnya segera membuat RKDK.

"Tolong segera membuka rekening dana kampanye, kami akan segera memfasilitasi. Mohon suratnya diserahkan kepada kami," kata Idham.

Sembilan partai politik nasional yang belum membuka RKDK adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai NasDem, Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Idham menjelaskan bahwa RKDK berfungsi sebagai tempat untuk mengelola seluruh penerimaan dana kampanye sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye, termasuk oleh calon anggota legislatif. KPU menjamin transparansi RKDK melalui Sistem Informasi Dana Kampanye (Sidakam).

Menurut Idham, KPU akan memberikan akses kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan lembaga negara yang berwenang dalam penanganan tindak pidana pencucian uang serta pemberantasan korupsi untuk menggunakan Sidakam guna memantau dan mengawasi penggunaan dana kampanye. (Siti Zumrokhatun/E10)

Artikel ini telah terbit di Medcom dengan judul Sembilan Partai Telah Buka Rekening Dana Kampanye.

Inibaru.id - Untuk menghadapi Pemilu 2024 mendatang, setiap peserta pemilu termasuk partai politik (parpol) bakal menerima dana bantuan dari pemerintah. Untuk itu, mereka wajib membuka rekening khusus.

 Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Idham Holik, mengungkapkan bahwa baru terdapat sembilan partai politik yang sudah membuka rekening khusus dana kampanye (RKDK) untuk Pemilu 2024. Idham menyampaikan hal ini saat uji publik tiga rancangan peraturan KPU (PKPU), yang salah satunya berkaitan dengan dana kampanye pemilu.

"Pertama-tama, terdapat Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat," papar Idham di Jakarta, pada Sabtu (27/5/2023).

Sebanyak 9 partai politik telah membuka rekening dana kampanye dari pemerintah. Sementara itu, 9 lainnya masih ditunggu.

Sembilan Partai Buka Rekening Dana Kampanye, KPU: Sisanya Ditunggu

Mengingat umat Buddha di Indonesia tergolong sebagai minoritas,
keberadaan sekitar 46 vihara di Kecamatan Kaloran dengan jumlah umat hampir
8.000 jiwa tentu cukup menarik. 

Menurut Buddhazine
(13/8/2015), pada 1966 lalu, Kaloran memang menjadi basis agama Buddha di Tanah
Air. Tapi, deklarasi ‘kebangkitan’ agama Buddha di Kaloran baru benar-benar
dilakukan pada 1 Juni 1968. Sejak saat itu, penganut agama Buddha di kecamatan
yang dikenal punya suhu udara sejuk tersebut semakin meningkat.

“Saat pertama kali
agama Buddha dibuka di Kaloran, setidaknya 1.500 orang datang mendaftar. Kabar
tentang munculnya agama Buddha menyebar hingga ke pelosok Kaloran,” tulis
Ngatiyar pada buku berjudul Berpeluh
Berselarah: Buddhis-Muslim Meniti Harmoni yang terbit pada 2010 lalu.

Yang menarik, di Kampung Mranggen, Dusun Kandangan, ada satu
orang yang dianggap sebagai ‘penanda’ berkembangnya agama Buddha di kampung
tersebut. Nama orang tersebut adalah Budho yang lahir pada 1969.

“Lahirnya bapak ini adalah penanda tumbuhnya agama Buddha di
sini. Karena itu namanya Budho,” ucap sesepuh kampung Muntoyo sembari menunjuk ke
arah Pak Buddho.

Hidup Rukun Berdampingan dengan Umat Beragama Lain

Karena jumlah umat Buddha di Kaloran cukup banyak, kamu bisa
melihat mereka hidup berdampingan dengan umat muslim yang jadi mayoritas di
sana dan umat-umat beragama lain. Di sana, bukan hal yang aneh melihat seorang
Bhante mengobrol atau kerja bakti bersama dengan guru ngaji.

Hal ini dibenarkan oleh Kepala Desa Kalimanggis Didik Agung
Susilo. Di sana, umat dari agama Islam, Buddha, Katolik, Kristen dan aliran kepercayaan
yang terorganisir dalam Persatuan Warga Sapta Darma (Persada) sudah biasa
saling membantu selama puluhan tahun.

“Kalau ada selamatan ya doanya dari semua agama. Pas Maulid
Nabi beberapa saat lalu, semuanya ikut kerja bakti, membuat panggung,” ucapnya
sebagaimana dilansir dari Jatengprov.
(19/7/2019).

Hal serupa diungkap Bante Thitasaddho. Laki-laki kelahiran
Kalimanggis yang beribadah di Wisma Bhikku Jaya Wijaya senang dengan kerukunan
yang dijaga warga desa tempat tinggalnya. Umat Buddha di sana pun semakin mantap menjalankan ajaran
Buddha yang menekankan pentingnya menyebarkan cinta asih tanpa pilih kasih.

“Inti ajaran Buddha kan nggak boleh berbuat jahat, saling
menolong, dan menghormati,” ucapnya.

Semoga saja semangat kerukunan yang terjadi di Kaloran juga
bisa menyebar di wilayah-wilayah lain di Indonesia, ya, Millens? (Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Kalau
kamu lewat jalan Sumowono, Kabupaten Semarang – Temanggung, pasti melihat
sesuatu yang unik di pinggir jalan. Setelah melewati jalan berkelok dengan
pemandangan alam spektakuler dari Sumowono, di Kecamatan Kaloran, Temanggung,
bakal sering melihat vihara di pinggir jalan.

Keberadaan vihara-vihara tersebut nggak jauh dari musala,
masjid, atau bahkan gereja terdekat. Yap, di Kecamatan Kaloran, memang bukan
hal yang aneh melihat tempat ibadah dari 3 agama yang berbeda berada di lokasi
yang nggak jauh. Di sana, masyarakat juga sudah terbiasa hidup rukun tanpa
mempermasalahkan kepercayaan orang lain.

Di Kaloran, Temanggung, ada sekitar 8000 umat Buddha yang beribadah di 46 vihara. Seperti apa ya kehidupan para umat Buddha di wilayah pedesaan tersebut?

Menilik Kehidupan Umat Buddha di Kaloran, Temanggung

Padahal, bagian freezer seringkali dipakai untuk menyimpan
daging-dagingan, es krim, dan makanan yang rentan basi lainnya jika tidak
didinginkan. Kalau sudah begini, apakah setelah mati listrik makanan-makanan
tersebut sebaiknya dibuang begitu saja?

Menurut The Spruce
Eats, Kamis (25/5/2023), andai terjadi pemadaman listrik seharian,
sebenarnya kondisi freezer akan tetap beku sehingga makanan di dalamnya tetap
aman. Tapi, hal ini juga bergantung pada seberapa penuh bagian freezer hingga
seperti apa jenis makanan yang kamu simpan di dalamnya.

Jika freezernya penuh, makanan di dalamnya justru biasanya
bakal lebih awet karena suhu dingin akan tetap terjaga di dalamnya. Beda cerita
jika freezer justru banyak yang kosong. Suhunya justru akan lebih mudah
meningkat. 

Apalagi jika kamu sering membuka pintu freezer untuk mengecek
kondisi makanan di dalamnya. Dampaknya justru suhu dingin di dalam freezer
keluar dan akhirnya makanan pun jadi lebih cepat basi.

Jika pemadaman listrik berlangsung sampai berhari-hari, mau
nggak mau kamu harus mulai memasak makanan di dalam kulkas satu per satu karena
pasti akan segera basi. Makanan kalengan atau kemasan mungkin tetap aman untuk
dimasak belakangan, tapi untuk makanan seperti daging-dagingan atau sayuran,
sebaiknya segera kamu olah.

Kamu juga bisa mengolah daging-dagingan sebagai masakan demi
membuatnya jadi lebih awet. Dalam banyak kasus, daging yang sudah dimasak bisa
dimasukkan kembali ke dalam kulkas setelah listrik kembali menyala dan bisa
dipanaskan atau diolah menjadi makanan lain di kemudian hari. Meski begitu,
sebelum kamu mengolahnya, cek dulu deh kesegaran makanannya. Apalagi jika
pemadaman listrik sudah berlangsung cukup lama.

Satu hal yang pasti, kalau terjadi pemadaman listrik dan
sudah berlangsung lebih dari 1 jam, sebaiknya kamu segera mencari informasi ke
pihak perusahaan listrik negara (PLN) untuk menanyakan apa penyebab pemadaman
dan kapan sekiranya listrik menyala. 

Dengan melakukannya, kamu jadi bisa mempertimbangkan apakah
perlu segera mengolah makanan di kulkas atau membiarkannya begitu saja sampai
listrik menyala lagi. Nggak ribet, bukan, Millens?
(Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Salah
satu hal yang bikin kesal semua orang adalah mati listrik. Nggak hanya membuat
suhu udara terasa lebih gerah karena kipas atau AC nggak bisa dinyalakan, sejumlah
peralatan elektronik penting lain seperti kulkas juga padam. Padahal, kalau
kulkas padam, bisa jadi makanan di dalamnya jadi lebih mudah basi.

Kalau padamnya listrik hanya hitungan menit atau nggak lebih
lama dari 1-2 jam, mungkin makanan di dalamnya akan tetap terjaga kondisinya.
Beda cerita jika listrik padam selama berjam-jam lamanya. Suhu dingin di
kulkas, termasuk di bagian freezer, dikhawatirkan akan menghangat.

Kalau sampai mati listrik, kulkas akan mati. Lantas, apakah makanan di dalam freezer kulkas akan jadi basi?

Mati Listrik, Bagaimana Nasib Makanan di Freezer Kulkas?

Harianti alias Cik Wat menyebut dia mulai berjualan es
karena meneruskan bisnis yang sama dari ibunya yang telah meninggal. Sementara
itu, Widiastuti baru ikut membantunya setelah pensiun sebagai asisten apoteker
di RS Brayat Minylya.

“Pokoknya pas (G30S) PKI belum ada, sudah jualan es di sini.
Kami nggak pernah pindah,” ucap Cik Wat sebagaimana dilansir dari Solopos, Senin (2/1/2023).

Di warung berukuran 4x5 meter yang ada di depan rumah
tersebut, keduanya silih berganti membuat minuman bagi pelanggan yang
berdatangan. Kebanyakan dari mereka memesan es cokelat yang dianggap sebagai
menu legendaris. Maklum, minuman ini disajikan dengan campuran santan, kelapa
muda, serta roti yang khas.

Menu lain yang nggak kalah nikmat adalah es buah, es gula kelapa,
es mega mendung, es kacang hijau dan es kolak degan. Ada juga menu makanan
seperti gado-gado, rujak, dan lotis. Meski begitu, popularitas menu-menu
tersebut memang masih kalah dengan es cokelat.

Keunikan lain dari warung ini yang membuatnya terus
didatangi pelanggan adalah masih digunakannya alat serut es tradisional. Banyak
pelanggan yang mengaku senang dengan suara balok es yang diserut dengan
peralatan tersebut sebelum minumannya disajikan.

“Saya paling suka dengan es batunya yang diserut manual.
Entah mengapa jadi membuat esnya seperti jadi tambah enak gitu,” ucap salah
seorang pelanggan, Joko.

Kalau kamu tertarik untuk menjajal minuman di Warung Es
Setabelan, nggak perlu khawatir harus merogoh kocek dalam-dalam, Millens. Semua minumannya dibanderol
hanya Rp12 ribu. Bahkan, kalau kamu hanya memesan es teh, hanya perlu membayar
Rp3 ribu. Sementara itu, menu makanannya bervariasi dari Rp9 ribu sampai Rp12
ribu.

Warungnya buka dari pukul 08.00 WIB sampai 18.00 WIB. Tapi,
karena menu andalannya adalah minuman dingin, biasanya paling ramai saat tengah
hari atau jam makan siang, saat suhu udara biasanya sangat panas dan terik.

Jadi, kapan nih mencicipi kesegaran es cokelat yang
melegenda di Warung Es Setabelan di Solo, Millens?
(Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Kisah
Warung Es Setabelan yang ada di Jalan Abdul Muis Nomor 90, Banjarsari, Solo,
Jawa Tengah, cukup berbeda dari kafe-kafe pada umumnya. Apalagi, dua orang
pengelolanya kini sudah berusia lanjut dan masih belum mau berhenti menjajakan
minuman legendaris kepada pelanggan setianya.

Keduanya adalah Harianti yang kini berusia 80 tahun serta
Widiastuti yang berusia 10 tahun lebih muda. Mereka mengaku sudah lupa kapan pastinya
warung es tersebut kali pertama berdiri. Satu hal yang pasti, sebelum kasus
G30S/PKI, mereka sudah berjualan. Artinya, warung ini sudah eksis selama lebih
dari 50 tahun!

Di Solo, ada Warung Es Setabelan yang legendaris karena disebut-sebut sudah eksis sejak lebih dari 50 tahun silam. Pengelola warung tersebut adalah dua orang lansia yang masih gesit melayani pesanan pelanggan. Seperti apa ya kisah warung yang nggak biasa ini?

Manisnya Kisah Warung Es Setabelan di Solo

Meski masih terlihat bagus, ada baiknya kamu mengganti
talenan plastik jika usianya sudah cukup lama. Soalnya, kalau kamu terus
memakainya, bisa jadi talenan tersebut berjamur atau penuh dengan bakteri
sehingga bisa mengontaminasi makanan yang kamu potong di atasnya. Hal ini tentu
nggak sehat, bukan?

Nah, berikut adalah sejumlah tanda bahwa talenan plastikmu
sebaiknya diganti sebaiknya disadur dari The
Spruce Eats, Kamis (25/5/2023). Simak baik-baik, ya?

1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Sudah Banyak Bekas Potongan

Layaknya talenan pada umumnya, talenan plastik juga akan
memiliki banyak bekas potongan dari pisau yang kamu gunakan sehari-hari. Meski
terlihat seperti hal yang sepele, hal ini ternyata bisa jadi tanda bahwa
talenanmu sebaiknya segera diganti.

Tanpa kamu sadari, bekas potongan dari pisau itu bisa jadi
tempat sisa makanan, jamur, hingga bakteri mengendap. Meski sudah kamu
bersihkan berulang kali, berbagai benda tersebut akan berada di sana dan
membuat bahan makanan yang kamu potong pada talenan jadi rentan terkontaminasi.

2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Talenan Sulit Dibersihkan

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, banyaknya bekas potongan
membuat sisa makanan sulit untuk dibersihkan. Terkadang, pada bekas potongan
tersebut, sampai muncul jamur dengan warna gelap. Kalau sudah terlihat seperti
itu, sebaiknya talenan plastikmu dibuang saja dan diganti dengan yang baru.

Soalnya, hal itu menandakan bahwa talenan sudah
terkontaminasi banyak jamur dan bakteri seperti salmonella, listeria, e-Coli,
dan lain-lain. Bakteri-bakteri tersebut bisa jadi sumber penyakit kalau sampai
masuk ke dalam tubuh manusia, lo.

Lebih Baik Mana, Talenan Plastik atau Kayu?

Jika talenan plastik juga rentan terpapar jamur dan bakteri
jika sudah berkali-kali dipakai, apakah talenan jenis ini nggak lebih baik dari
talenan kayu? Ternyata, banyak pakar yang menyebut talenan plastik tetap jadi
pilihan yang lebih baik. Pasalnya, talenan jenis ini nggak mudah keropos dan
lebih mudah dipakai untuk memotong daging mentah.

Meski begitu, ada baiknya kamu memakai beberapa jenis
talenan di dapur untuk dibedakan fungsinya berdasarkan jenis bahan makanan yang
akan kamu potong. Contohlah, satu talenan dipakai untuk memotong bahan makanan
segar, satu lagi untuk memotong makanan siap santap seperti roti, dan satu lagi
untuk daging-dagingan.

Alasan dari pemisahan talenan ini adalah demi mengurangi
kemungkinan terjadinya kontaminasi silang bakteri, khususnya dari bahan makanan
mentah seperti daging-dagingan, Millens.
Nah, dengan memakai talenan plastik, kamu bisa memilih aneka warna yang berbeda
untuk membedakannya.

Jadi, sudah mengerti kan cara terbaik memakai talenan plastik
di dapur, Millens? (Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Selain
talenan kayu, kamu juga bisa menemukan talenan plastik di dapur. Biasanya sih,
telanan plastik dipilih karena harganya yang cukup terjangkau namun bisa
diandalkan untuk urusan memotong-motong dalam waktu yang lama.

Talenan plastik sering dianggap lebih baik dari talenan kayu. Tapi, kalau kondisinya sudah seperti ini, sebaiknya segera kamu ganti.

Tanda Talenan Plastik Harus Diganti

Riset terbaru Koalisi Seni “Diam-Diam Merugikan: Situasi Hak Cipta Musik Digital di Indonesia”, menemukan bahwa kehadiran platform musik digital nggak diimbangi dengan kebijakan yang dapat melindungi pencipta dan karyanya. Peraturan yang ada, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum meladeni perkembangan di industri ini.

UU itu nggak hanya bias musik, tapi juga nggak mengatur secara khusus
hak cipta musik digital, termasuk konsekuensi digitalisasi yang melibatkan
banyak pelaku. Padahal kini sebagian besar musisi dan pencipta lagu di
Indonesia merilis dan mempromosikan karyanya di platform digital.

“Peraturan
yang ada justru memberi keistimewaan bagi label rekaman dan membiarkan pihak
perantara di industri musik berkontrak dengan musisi tanpa rambu-rambu
perlindungan yang konkret,” kata Manajer Advokasi Koalisi Seni, Hafez Gumay, di
Jakarta, Kamis (25/5/2023).

Penelitian Koalisi Seni menjadi studi awal mengenai situasi hak cipta
musik digital di Indonesia. Untuk riset yang didukung UNESCO dan KFIT ini, koalisi menggabungkan tinjauan pustaka, wawancara, dan diskusi kelompok.

Selain itu, kemarin Koalisi Seni juga merilis buku panduan untuk musisi yang
terjun di industri musik digital. Buku panduan yang bisa diunduh gratis itu menjelaskan di antaranya soal definisi
pelaku industri musik digital, hak musisi, dan jenis royalti.

Dari risetnya, Koalisi Seni mendapati pembentukan hak cipta di Indonesia jauh dari jangkauan sebagian besar musisi. Padahal seharusnya para musisi ini menjadi pemangku kepentingan utama. Lahirnya UU Hak Cipta pada 1982 didorong oleh tekanan industri dalam negeri dan organisasi dagang internasional, dengan basis data industri yang dipakai untuk mengkampanyekan retorika antipembajakan. Sayangnya, retorika itu membentuk paranoia dalam kebijakan yang menempatkan digitalisasi sebagai peluang lahirnya pembajakan model baru.

“Padahal bagi banyak musisi, isu utama dalam ranah digital adalah bagaimana menciptakan sistem tata kelola royalti digital yang lebih transparan dan berpihak pada mereka,” ujar Hafez.

Sejarah panjang paranoia terhadap pembajakan salinan fisik dan teknologi menjadi salah satu faktor yang membuat kebijakan hak cipta di Indonesia terbata-bata mengatur ranah musik digital. Kebijakan masih mengidentifikasi “digital” sebagai format, bukan perubahan relasi antara aktor dan peran-peran baru dalam industri musik.

Logika pengaturan UU Hak Cipta pun masih berbasis fisik-analog. “Kebijakan masih berfokus pada pencegahan pembajakan. Walau UU Hak Cipta mengatur soal sarana kontrol teknologi, tapi para aktor dan relasi baru yang ada di industri musik digital malah tidak digubris di dalamnya,” ujar Koordinator Peneliti Kebijakan Seni dan Budaya Koalisi Seni Ratri Ninditya.

Dari riset ini, Koalisi Seni juga mendapati situasi industri yang
eksploitatif terhadap musisi. Ada pergeseran pola komodifikasi musik dan
kepemilikan salinan, baik fisik maupun digital menjadi penyediaan akses
terhadap salinan (streaming) sehingga memunculkan aktor-aktor baru seperti aggregator, streaming platform, label rekaman berbasis kekayaan intelektual
(KI), label rekaman 360, dan penerbit musik. Hubungan musisi dengan para pelaku
baru di dalam industri ini berkembang semakin kompleks dengan berbagai benturan
kepentingan.

Ratri menjelaskan, karena relasi baru yang tercipta antara aktor baru
ini nggak seluruhnya diidentifikasi dalam kebijakan hak cipta, seluruh relasi
yang muncul dilepaskan pada mekanisme pasar.

“Tidak ada rambu yang jelas dalam
menentukan persentase minimum yang harus didapatkan musisi,” ujarnya.

Persentase royalti pengumuman ditentukan berdasarkan kesepakatan antara
penyedia layanan digital (DSP), Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), dan penerbit.
Sementara itu, royalti mekanis ditetapkan melalui perjanjian privat antara
musisi dan berbagai pihak perantara.

Poin ketiga riset Koalisi Seni menyoroti tata kelola royalti yang
belum transparan. Sampai saat ini, misalnya, belum ada kewajiban bagi LMK dan
LMK Nasional untuk melakukan sosialisasi agar musisi menjadi anggota LMK.
Survei Koalisi Seni pada 2022 lalu menemukan lebih dari separuh responden
(59,6%) nggak mengetahui siapa yang menarik royaltinya. Sebagian besar
responden mengetahui soal UU Hak Cipta, tapi 41,3% di antaranya nggak pernah
membaca UU tersebut. 

Survei juga mencatat 77,9% responden nggak bergabung dengan Lembaga
Manajemen Kolektif (LMK). Adapun sebanyak 36,%% responden nggak tahu kewajiban
bergabung di LMK bila ingin mendapat royalti pengumuman.

Presentase tersebut didapat dari 104 musisi yang menjadi responden survei Koalisi Seni. Pertanyaan disebarkan secara daring ke jejaring
dan anggota Koalisi Seni. Responden terdiri atas pencipta serta
vokalis/pemain instrumen tetap dan tidak tetap.

Tata kelola royalti menjadi pekerjaan rumah yang rumit karena sejumlah
hal belum diselesaikan. Sampai sekarang, LMK belum dibebankan tanggung jawab
jika Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM) nggak sesuai tenggat waktu.

Ada
juga perdebatan soal sejauh mana pemerintah mesti terlibat dan bagaimana LMK
bisa berfungsi mandiri. Saat masih ada yang mempertanyakan transparansi LMK,
komisioner LMKN saat ini mesti membereskan alih fungsi penarikan royalti.

Adapun poin keempat dari riset Koalisi Seni mencatat soal lemahnya
daya tawar musisi. Ratri menjelaskan, musisi kehilangan amunisi untuk
mengartikulasikan kepentingan mereka. Kecenderungan kebijakan yang nggak
berpihak membuat musisi selalu menjadi pihak yang paling dirugikan.

“Digitalisasi
justru semakin melanggengkan ketimpangan kuasa antara pengguna dan penguasa
teknologi, antara musisi dan DSP, label rekaman, dan pihak-pihak perantara,”
kata dia.

Semoga dengan adanya riset dari Koalisi Seni ini, permasalahan yang dialami oleh para musisi semakin terorganisasi dengan baik dan dapat mendapatkan solusinya ya, Millens. (Siti Khatijah/E07)

Inibaru.id - Mendengarkan lagu favorit kini makin mudah saja. Kamu tinggal buka ponsel pintar, aktikan aplikasi pemutar musik, maka lagu dari musisi manapun bisa kamu pilih dan nikmati. Kemudahan dan kemajuan itu sayangnya nggak serta merta membuat para pemusik Indonesia sejahtera.&nbsp;

Hal itu terlihat dari kajian yang beberapa lalu dilakukan oleh Koalisi Seni, sebuah lembaga nirlaba yang
bekerja membangun ekosistem seni lebih baik di Indonesia dengan cara&nbsp;melakukan advokasi
kebijakan seni, mendorong terwujudnya dana abadi kesenian, serta memperkuat
pengelolaan pengetahuan dan jaringan antara anggota organisasi.&nbsp;

Menurut kajian yang dilakukan Koalisi Seni, peraturan tentang hak cipta di Indonesia belum menunjukkan apresiasi yang optimal terhadap pencipta dan pelaku musik. Yang ada justru kebijakan yang membuat posisi musisi kian rentan.

Riset Hak Cipta Musik Digital: Kebijakan Belum Memihak Seniman

Di dunia seni rupa misalnya, belum ada kondisi yang ideal
untuk mewujudkan hal itu. Perupa FX Harsono mencontohkan harga lukisan di pasar
seni rupa umumnya berbeda dengan angka di balai lelang.

“Hal itu
menunjukkan harga tidak bisa dijadikan standar. Jadi, bagaimana ini bisa
menjadi jaminan fidusia?” kata Harsono dalam diskusi Koalisi Seni bertajuk
“Karya Seni Rupa Sebagai Jaminan Fidusia” di Hotel Grandkemang, Jakarta, Kamis,
(27/10/2022) sebagai bagian acara Indonesian Contemporary Art and Design (ICAD)
ke-12.

Harsono
menjelaskan, belum ada kriteria dalam merumuskan sebuah karya seni rupa sebagai
objek KI. Kriteria ini misalnya, terkait visual seperti teknik pembuatan,
warna, atau lainnya.

Tolok ukur
untuk menilai objek seni rupa pun punya tingkat kesulitan dan tantangan berbeda
sesuai medianya. Karya seni rupa berbasis digital, misalnya, memerlukan aturan
dan kontrak tersendiri karena mudah sekali ditiru, disebarkan, dan diperjualbelikan.

Lain lagi
karya instalasi, sukar menentukan orisinalitasnya sebagai elemen valuasi
jaminan fidusia ke bank maupun lembaga nonbank. Skema yang belum jelas itu
membuat seniman sulit mendaftarkan karyanya sebagai KI.

“Karena
pasti seniman akan tanya, KI yang mana? Apa pentingnya mendaftarkan sebuah
ciptaan sebagai KI? Karena jika karya seni rupa sudah dibeli orang, itu sudah
bukan urusannya si seniman lagi,” ujar Harsono.

Ketua Asosiasi
Galeri Seni Rupa Indonesia Maya Sujatmiko sepakat bahwa karya seni rupa sangat
sulit dievaluasi. Nggak heran bila pengukuran nilai sebuah karya seni rupa untuk
fidusia belum pernah dilakukan di Indonesia sampai saat ini.

“PP Ekraf
memang dibikin untuk mendukung pekerja seni. Namun untuk mengimplementasikannya
di lapangan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan,” kata dia
dalam diskusi yang sama.

Maya
menyoroti salah satu persyaratan karya seni untuk jaminan fidusia yaitu
mewajibkan si seniman untuk mengantongi sertifikasi. Menurutnya, perihal
sertifikasi perlu disosialisasikan lebih lanjut oleh Pemerintah ke seniman.
Begitu pula lembaga penjamin fidusia baik bank maupun nonbank, yang belum
memahami betul skema karya seni sebagai jaminan fidusia, termasuk valuasi dan
tolok ukurnya.

Semoga
dengan pengawalan PP Ekraf oleh Koalisi Seni, tujuan pemerintah untuk
melindungi kesejahteraan seniman bisa segera terwujud ya, Millens! Kita tunggu saja bagaimana perkembangannya. (Siti Khatijah/E05)

Inibaru.id - Pemerintah mempunyai niat baik ingin
mengapresiasi setiap karya seni dan melindungi nilai produk seni. Hal itu
diwujudkan dengan adanya PP Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif. Dalam
PP tersebut dinyatakan pelaku ekonomi kreatif bisa menjadikan produk kekayaan
intelektual (KI) sebagai objek jaminan utang ke lembaga keuangan bank maupun
nonbank.

Sayangnya, implementasi hal itu masih terusik
sejumlah masalah struktural. Misalnya, tata kelola hak cipta serta akses pelaku
ekonomi kreatif dalam memanfaatkan KI sebagai jaminan utang. &nbsp;

PP Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif menyatakan pelaku ekonomi kreatif bisa menjadikan produk kekayaan intelektual (KI) sebagai objek jaminan utang ke lembaga keuangan bank maupun nonbank. Tapi, PP itu belum bisa diterapkan di dunia seni rupa karena terusik sejumlah masalah struktural.&nbsp;

PP Ekraf Belum Bisa Diterapkan di Dunia Seni Rupa

“Pekerjaan rumah pemerintah selanjutnya
adalah menyusun Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK) berdasarkan Strategi
Kebudayaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 UU Pemajuan Kebudayaan,” kata
Manajer Advokasi Koalisi Seni Hafez Gumay di Jakarta, Kamis (22/9/2022).

Ketua Koalisi Seni Kusen Alipah Hadi
menambahkan, pemerintah harus memastikan visi pemajuan kebudayaan yang sudah
dirumuskan dalam Strategi Kebudayaan mampu diterjemahkan dengan baik. “Agar
nantinya RIPK dapat diimplementasikan menjadi program nyata,” ujarnya.

Perpres Strategi Kebudayaan ini merupakan
bab vital karena menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah, serta setiap
orang dalam melaksanakan pemajuan kebudayaan. Di dalamnya memuat tujuh masalah
pokok pemajuan kebudayaan yang perlu dijawab sebagai isu strategis. 

Adapun lima
pasal di dalamnya secara umum mengatur peran dokumen Strategi Kebudayaan serta
mekanisme peninjauan kembali. Sementara, cetak biru Indonesia dalam menjalankan
pemajuan kebudayaan dijabarkan lebih komprehensif dalam tujuh lampiran yang
merupakan bagian nggak terpisahkan dari Perpres ini.

Dalam lampiran satu Perpres Strategi
Kebudayaan dijelaskan, visi pemajuan kebudayaan Indonesia untuk 20 tahun ke
depan adalah mewujudkan “Indonesia bahagia berlandaskan keanekaragaman budaya
yang mencerdaskan, mendamaikan, dan menyejahterakan”.

Visi tersebut diturunkan dalam tujuh isu
strategis yang merupakan resolusi Kongres Kebudayaan Indonesia 2018. Ketujuh
isu membahas pengerasan identitas primordial, meredupnya khazanah tradisi dalam
gelombang modernitas, perkembangan teknologi informatika yang tidak dipimpin
kepentingan nasional, pertukaran budaya yang timpang dalam tatanan global,
pembangunan yang merusak lingkungan hidup dan berpengaruh negatif terhadap
kebudayaan lokal, tata kelola dan struktur kelembagaan bidang kebudayaan yang
belum optimal, dan desain kebijakan budaya yang belum menempatkan masyarakat
sebagai ujung tombak Pemajuan Kebudayaan.

Nah, karena Strategi Kebudayaan sudah disahkan,
kata Hafez, pemerintah mesti bergegas menyiapkan RIPK. Nantinya dokumen
tersebut akan memuat penjabaran aspirasi masyarakat yang terkandung dalam
Strategi Kebudayaan menjadi rencana program kerja Pemerintah. Penyusunan RIPK ini
sebenarnya telah dimulai sejak 2019 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi. 

“Sayangnya, proses penyusunannya tidak berlanjut karena
tertahan oleh Strategi Kebudayaan yang tidak kunjung disahkan sejak 2018,”
ujarnya.

Karena itu, Hafez berharap penyusunan
RIPK ini segera dirampungkan sebaik mungkin mengingat dokumen ini penting untuk
mengejar proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
2025-2045. 

Dalam Pasal 10 UU Pemajuan Kebudayaan,
RIPK merupakan dasar penyusunan dari rencana pembangunan jangka panjang serta
menengah. “Para pegiat kebudayaan tentu tidak ingin aspirasi mereka yang
tertuang dalam Strategi Kebudayaan gagal menjadi bagian dari RPJPN 2025-2045
hanya karena pemerintah lagi-lagi terlampau lamban dalam menyusun kebijakan,”
kata Hafez.

Agar nggak lagi molor, dia mengajak para
pegiat seni untuk mengawal penyusunan RIPK serta RPJP. 

Semoga Indonesia bisa menjadikan
kebudayaan sebagai haluan pembangunan nasional sebagaimana termaktub dalam UU
Pemajuan Kebudayaan, ya, Millens! (Siti Zumrokhatun/E03)

Inibaru.id – Presiden Joko Widodo telah mengesahkan dokumen
Strategi Kebudayaan melalui Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 pada 14 September 2022. Meski butuh empat tahun untuk
mengesahkannya, Koalisi Seni tetap mengapresiasi penerbitan Perpres ini.

Dengan demikian, Indonesia telah menyelesaikan
penyusunan tiga dari empat dokumen pedoman Pemajuan Kebudayaan, yaitu: Pokok
Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota, PPKD Provinsi, serta Strategi
Kebudayaan.

Melalui Perpres No 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan, Jokowi mengesahkan dokumen Strategi Kebudayaan yang telah diterimanya empat tahun silam. Sekarang, giliran pemerintah untuk menyusun RIPK dan RPJPN.&nbsp;

Pecah Telur! Jokowi Akhirnya Sahkan Perpres Strategi Kebudayaan

&nbsp;“Terkait hal itu, Koalisi
Seni merekomendasikan sejumlah poin yang bisa dijadikan acuan evaluasi,” ujar Wakil
Ketua Koalisi Seni Kartika Jahja di Jakarta, Jumat (26/8/2022).

Pertama, Pemerintah harus memastikan empat pilar KI yakni
penciptaan, perlindungan, penegakan hukum, dan komersialisasi sudah terbentuk
dengan mapan di ekosistem hak cipta. Empat pilar itu juga mesti bisa melindungi
hak pelaku seni secara luas.

Peneliti kebijakan seni Koalisi Seni Aicha Grade Rebecca menilai,
penerapan skema jaminan utang bisa menjadi sia-sia jika masih banyak pelaku
seni yang belum mempunyai pengetahuan memadai soal KI, baik secara umum,
komersial, hingga tata cara mendaftarkan produk KI.

Pemerintah juga kudu memperhatikan tata kelola KI, khususnya hak cipta, yang masih abu-abu.

“Hal ini penting untuk menegakan hukum jika terjadi pelanggaran,”
kata dia.

Rekomendasi kedua, pemerintah mesti mengaji kemungkinan untuk
merancang peta transisi terkait jaminan utang KI. Menurut Aicha, kita bisa mencontoh Singapura
yang meneken rencana induk 10 tahun penerapan pembiayaan berbasis hak KI.

"Strategi itu bisa diterapkan di Indonesia untuk menyempurnakan skema pembiayaan
utang berbasis KI," kata dia. "Ini akan memperkuat
infrastruktur KI secara simultan.”

Ketiga, Koalisi Seni menyarankan pemerintah untuk
mempertimbangkan anggaran subsidi dari APBN/D atau memberi insentif finansial ke lembaga
pembiayaan milik negara dalam bentuk hibah; sebab, pada awal praktik penerapan
skema, negaralah yang sering menanggung risiko kredit bersama lembaga
pembiayaan.

Aicha mencontohkan pemerintah India yang memberi insentif
finansial bagi bank melalui CIPAM. Sementara, pemerintah Singapura dan Malaysia menganggarkan subsidi untuk proses garansi, valuasi, dan kredit secara
keseluruhan.

"Strategi itu diterapkan demi meyakinkan lembaga pembiayaan untuk
berpartisipasi dalam skema jaminan utang," ujarnya. “Taktik tersebut juga mengundang segmentasi debitur yang lebih
inklusif.”

UU No 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah mengatur dua
jalur dukungan finansial kepada lembaga pembiayaan dan debitur utang KI. Pasal
24 UU itu menyebut, pemerintah dapat memberikan hibah kepada perusahaan milik
negara dan daerah dengan persetujuan DPR.

Tentunya, penerapan anggaran jaminan utang melalui APBN/D juga
dapat dilakukan. Namun metode hibah lebih direkomendasikan karena skema itu
akan mulai diterapkan tahun depan, sedangkan APBN/D untuk 2023 telah
mulai disusun pertengahan tahun ini.

Sebelumnya, Koalisi Seni memetakan masalah struktural yang bisa
menghambat penerapan PP Ekraf. Pertama, sistem KI yang saat ini ada belum
memadai untuk melindungi hak para pencipta. Selain persoalan sistem KI, masalah
lainnya adalah terkait akses pelaku ekonomi kreatif terhadap jaminan utang.

Pemerintah Indonesia, menurut Aicha, memiliki visi besar dalam
membangkitkan kreativitas nasional dengan menggunakan objek KI sebagai jaminan
utang. Namun, ketimbang buru-buru direalisasikan, lebih baik metodenya disempurnakan dulu.

"Akan sangat disayangkan jika metode ini telah
berjalan, tanpa pondasi kekayaan intelektual yang kuat pada akarnya," papar Aicha. “Akan
sangat disayangkan juga jika metode ini nantinya dimanfaatkan segelintir pihak
saja.”

Sepakat dengan pendapat Koalisi Seni! Ini merupakan bukti pemerintah melindungi sekaligus mengapresiasi para insan seni. Namun, biar tujuan awal tercapai dan tepat sasaran, metode penerapan UU Ekraf ini harus digodok lebih mendalam lagi ya, Millens? (IB20/E03)

Inibaru.id - Pemerintah telah
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif
(PP Ekraf) sebagai dasar hukum yang mengatur agar produk kekayaan
intelektual (KI) dapat menjadi objek jaminan utang ke lembaga keuangan bank
maupun nonbank.

Sayangnya, masih ada masalah struktural yang dapat merintangi
penerapan peraturan tersebut. Nah, Koalisi Seni, lembaga nirlaba yang didirikan untuk membangun ekosistem
seni yang lebih baik di Indonesia mengungkap, pemerintah mesti melakukan evaluasi
agar nggak ada yang menghambat karya seni dan ekonomi kreatif menjadi
jaminan utang.

Koalisi Seni memberikan beberapa rekomendasi acuan evaluasi kepada pemerintah agar UU Ekraf nantinya dapat dipergunakan secara baik dan benar oleh seniman Indonesia.&nbsp;&nbsp;

Tiga Rekomendasi Koalisi Seni agar UU Ekraf Berjalan Optimal

Apa saja yang masih menjadi pekerjaan rumah yang harus
dituntaskan agar peraturan ini bisa berjalan baik dan menguntungkan para pelaku
kreatif?

Pertama, sistem kekayaan intelektual yang ada saat ini belum
memadai untuk melindungi hak para pencipta. Peneliti kebijakan seni dari
Koalissi Seni Aicha Grade Rebecca menjelaskan, dalam proses mendapatkan hak
cipta, seniman kerap terkendala tata kelola manajemen hak cipta yang bermasalah.

Aicha mengungkapkan, pada sektor film misalnya, negara belum mengurus aturan royalti; selama ini royalti hanya diatur dalam kontrak antara produser dengan pelaku
industri. Sementara, pada sektor musik,&nbsp;nominal penerimaan royalti
performing rights juga&nbsp;masih menjadi isu.

"Royalti itu seharusnya dikelola transparan oleh
Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)," kata Aicha. “Tarif royalti musik di Indonesia juga tergolong
rendah.”

Adapun pada sektor seni rupa, permasalahan muncul karena&nbsp;resale rights atau porsi royalti untuk
pencipta dari transaksi pembelian yang bersifat publik masih belum diterapkan
di Indonesia.

Pada sektor
penerbitan, pembagian royalti sangat bergantung pada kesepakatan yang tertera
pada kontrak antara penerbit dan penulis; sedangkan sektor pertunjukan teater
dan tari, belum ada mekanisme valuasi yang spesifik atas karya yang
dipertunjukkan.

"Masalah ini diperparah dengan kesadaran KI yang belum
terbentuk dengan baik di Indonesia," terangnya. "Sistem yang belum mapan itu dikhawatirkan dapat mengurangi nominal jaminan
utang yang dapat diberikan."

Pasal 12 PP Ekraf mengatur, salah satu pendekatan
yang dipakai dalam pemberian jaminan adalah melalui pendekatan pendapatan.
Artinya, penilai akan mengaji potensi komersial dari objek KI lewat proyeksi
pendapatan si calon debitur. Hasil penilaian itu nantinya akan menentukan
nominal jaminan.

Selain persoalan sistem KI, masalah lainnya adalah berkaitan dengan akses pelaku ekonomi
kreatif dalam memanfaatkan kebijakan KI sebagai jaminan utang. Pasal 10 (B) PP
Ekraf mencatat, salah satu syarat menjaminkan hak cipta sebagai objek
jaminan adalah objek ini telah dikelola dengan baik secara sendiri
dan atau dialihkan haknya kepada pihak lain.

Artinya, objek yang dapat dijaminkan memiliki rekam jejak finansial yang
dikelola baik oleh pemegang hak cipta. Hal itu masuk akal karena pihak lembaga
pembiayaan tentunya akan menghindari risiko gagal bayar dari debitur.

"Namun," menurut Aicha, “muncul kesan, syarat itu hanya bisa dipenuhi oleh pelaku ekraf
yang sudah mampu mengelola dengan baik hak cipta miliknya.”

Pertanyaannya, apakah mereka yang belum memiliki rekam jejak finansial yang
dinilai baik dapat mengakses metode pembiayaan tersebut? Bagaimana pula dengan
mereka yang memiliki karya di luar pasar mainstream&nbsp;hingga belum bisa
meraup keuntungan komersial sebesar mereka yang berada di dalam pasar arus
utama?&nbsp;

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat Koalisi Seni berusaha mendorong pemerintah untuk segera mengevaluasi
penerapan perlindungan hak cipta. Wakil Ketua Koalisi Seni Heru Hikayat mengatakan, hal ini bertujuan agar seniman dapat menjaminkan hak
cipta sesuai PP Ekraf.

“Tentu permodalan berbasis hak cipta hanya akan terwujud dengan optimal
jika pelaksanaan manajemen sistem hak cipta kita sudah mengakomodasi kebutuhan para pelaku ekonomi kreatif,” tegas Heru.&nbsp;

Wahai para pelaku seni, tampaknya kamu kudu sedikit bersabar
untuk bisa menjadikan produk KI milikmu menjadi jaminan untuk memperoleh
pinjaman, ya? Semoga masalah ini segera menemukan titik terang deh!&nbsp;(IB20/E03)

Inibaru.id - Pemerintah
telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi
Kreatif (PP Ekraf). Dalam PP tersebut dinyatakan pelaku ekonomi kreatif bisa
menjadikan produk kekayaan intelektual (KI) sebagai objek jaminan utang ke
lembaga keuangan bank maupun nonbank.

Sayangnya, implementasi aturan tersebut masih terusik sejumlah
masalah. Koalisi Seni, organisasi nirlaba yang bergerak di bidang advokasi
kesenian menemukan masih ada masalah struktual yang bisa menghambat penerapan
PP Ekraf ini.

Masih memerlukan banyak solusi agar PP Ekraf bisa berfungsi seperti tujuannya. Salah satu yang menjadi masalah adalah soal sistem dan manajemen kekayaan intelektual.&nbsp;