Suasana Warung yang Sederhana dan Bikin Betah

Begitu masuk ke area warung, suasananya langsung terasa Jogja banget: sederhana, hangat, dan jauh dari bising jalan raya. Tempatnya memang kecil, tapi justru itu yang menambah kesan rumahan. Pembeli duduk dengan sabar menunggu pesanan sambil menghirup aroma bumbu yang ditumis di atas tungku arang yang bikin kamu bernostalgia.

Penilaian para pengunjung yang datang pun rata-rata positif. Banyak yang memuji keramahan Pak Uun dan pelayanannya yang gesit, meski harus memasak hingga empat wajan sekaligus ketika sedang ramai-ramainya.

Salah satu keunikan Bakmi Pak Uun ada pada proses memasaknya yang tetap mempertahankan cara tradisional. Wajan panas diletakkan di atas tungku arang, lalu minyak dituang untuk menumis bumbu yang harum. Setelah itu baru ditambahkan daging ayam, air, sayuran, dan mie. Untuk nasi goreng, tahapannya hampir sama. Bedanya, setelah bumbu matang, nasi langsung digoreng hingga warnanya merata.

Teknik memasak ini menghasilkan aroma smokey yang lembut, khas masakan Jawa tempo dulu. Kuah bakmi godok-nya cenderung creamy, gurih, dan penuh rasa. Banyak pelanggan menyebut bakmi di sini terasa semakin nikmat karena menggunakan telur bebek. Pantas saja rasanya begitu kaya dan bikin susah lupa.

"Kuahnya creamy, kematangan mi pas, porsinya juga bikin kenyang," ungkap salah seorang pembuat konten kuliner terkemuka di Instagram @dyodoran.

Menu yang paling populer di sini tentu saja bakmi godok. Versi gorengnya juga tidak kalah sedap, cocok buat kamu yang kurang suka makanan berkuah. Ada juga nasi goreng dengan cita rasa klasik ala kampung. Harga per porsinya mulai sekitar Rp17.000 saja, murah untuk ukuran cita rasa yang bikin pelanggan balik lagi berkali-kali.

Beberapa pengunjung punya rekomendasi personal. Ada yang selalu pesan bakmi godok telur bebek, ada pula yang menyarankan minuman jahe serai sebagai pendamping biar tubuh hangat di malam hari. Kalau mau lebih nendang, teh hangat atau kopi juga cocok menemani makanmu.

Bakmi Palbapang Pak Uun bukan sekadar tempat kuliner karena menawarkan pengalaman dari suasana kampung yang tenang sampai aroma arang yang menguar dari dapur kecilnya. Jadi kalau kamu sedang di Bantul atau lagi kangen cita rasa bakmi Jawa yang otentik, warung ini wajib banget kamu sambangi. 

Ingat, datang lebih awal, ya, Gez, biar nggak kehabisan! (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Kalau kamu penyuka bakmi Jawa, nama Bakmi Palbapang Pak Uun rasanya wajib masuk daftar kunjungan. Warung kecil yang tersembunyi di tengah permukiman Bantul ini sudah jadi legenda sejak tahun 2000. Meski lokasinya nyempil di Karasan, Palbapang, banyak orang rela “blusukan” demi seporsi bakmi godok gurih yang konon bikin ketagihan.

Warung Bakmi Pak Uun buka setiap hari mulai pukul 17.00 sampai 22.00 WIB. Tapi jangan tertipu jam tutupnya ya karena sering kali dalam tiga jam saja setelah buka, seluruh menu sudah ludes. Banyak food hunter yang sudah mengingatkan: kalau mau dapat jatah, datanglah sebelum malam benar-benar larut.

Meski buka sejak pukul 17.00 sampai 22.00 WIB, terkadang Bakmi Palbapang Pak Uun sudah kehabisan makanan saking banyaknya pembeli yang datang.

Bakmi Palbapang Pak Uun Bantul, Hidden Gem Kuliner yang Bikin Kangen Suasana Jogja

Salah satu penyebab utama risiko ini datang dari kualitas charger itu sendiri. Banyak charger murah atau palsu yang beredar, dan sayangnya, masih sering kita temui di rumah-rumah.

Charger semacam ini biasanya tidak punya sistem perlindungan arus, panas, atau pemutus otomatis. Jadi saat tetap terhubung ke listrik, ia akan terus bekerja dan menghasilkan panas. Kalau komponennya kurang bagus, panas yang menumpuk bisa memicu kerusakan, bahkan kebakaran.

Selain kualitas, faktor lingkungan juga berpengaruh. Charger yang dibiarkan menancap dan berada di area tertutup, misalnya dekat tumpukan barang atau di belakang furnitur, lebih mudah terperangkap panas. Apalagi kalau ruangan cenderung panas atau lembap, risiko kerusakan pada charger pun semakin tinggi.

Walau jarang terjadi, fluktuasi listrik dan sambaran petir bisa mempengaruhi perangkat yang sedang terhubung ke soket. Charger yang tidak punya pelindung arus bisa rusak seketika saat ada lonjakan tegangan. Dalam kasus ekstrem, korsleting bisa terjadi dan menimbulkan percikan api. Memang bukan sesuatu yang terjadi setiap hari, tapi cukup banyak orang yang baru sadar setelah perangkat mereka gosong duluan.

Peluang Muncul Ledakan Kecil, Tapi Tetap Ada

Tenang, bukan berarti setiap charger yang kamu biarkan menancap bakal “meledak”. Kalau kamu memakai charger asli dari jenama terpercaya, risiko masalah ini jauh lebih kecil. Produk resmi biasanya sudah melewati uji keselamatan dan punya fitur pencegahan panas berlebih. Tapi tetap saja, risiko kecil bukan berarti nol, apalagi kalau chargermu sudah menua, sering jatuh, atau pernah terasa panas berlebihan.

Untuk charger palsu, ceritanya beda. Risiko korsleting atau kebakaran naik berkali-kali lipat karena komponennya nggak dirancang tahan lama. Jadi lebih baik hindari, ya.

Biar nggak waswas, kamu bisa melakukan beberapa langkah sederhana:

Jadi, meski kelihatannya sepele, kebiasaan membiarkan charger tetap menancap tetap punya risiko. Baiknya segera lepas dari stopkontak deh kalau memang sudah nggak dipakai. Setuju, Gez? (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Kita semua pasti pernah melakukan ini: selesai ngecas, ponsel dicabut, tapi kepala chargernya tetap anteng nempel di stopkontak. Kelihatannya sih nggak masalah. Toh nggak lagi dipakai, kan? Tapi ternyata kebiasaan kecil ini bisa menimbulkan risiko yang jarang kita sadari.

Meski jarang terjadi, ada kemungkinan kepala charger yang dibiarkan terus menancap bisa bermasalah. Tapi, jangan keburu membayangkan munculnya ledakan dramatis seperti di film, ya. Masalahnya biasanya jauh lebih sederhana, tapi tetap berbahaya kalau dibiarkan.

Banyak dari kita yang membiarkan kepala charger terus menancap di stop kontak meski sudah nggak lagi dipakai. Apakah hal ini berbahaya jika dibiarkan?

Bahaya Nggak Sih Terus Menancapkan Kepala Charger di Soket Meski Sudah Nggak DIpakai?

Peresmian dilakukan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Drs Agus Andrianto SH MH bersama jajaran pejabat kementerian, pimpinan Undip, dan perwakilan pemerintah daerah.


Dalam sambutannya, Menteri Agus menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas akses layanan keimigrasian. Dia mengatakan, keberadaan titik layanan di kampus menjadikan pelayanan semakin cepat, responsif, dan dekat dengan masyarakat.

"Saya berharap layanan ini bisa menjadi model bagi daerah lain," sebutnya.

Layanan yang dibuka meliputi penerbitan dan penggantian paspor WNI, BAP paspor hilang atau rusak, pelayanan izin tinggal WNA, serta konsultasi dan informasi keimigrasian.


Usai peresmian yang dilakukan dengan memukul gong, Menteri Agus meninjau ruang pelayanan yang telah dilengkapi ruang tunggu kondusif, sistem antrean terintegrasi, serta petugas yang telah dipersiapkan secara khusus.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Imigrasi Jateng Haryono Agus Setiawan menyampaikan, layanan ini merupakan langkah strategis untuk mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.


"Kehadiran layanan ini juga mempermudah mahasiswa asing Undip untuk mengurus izin tinggal, jadi akan mendukung kenyamanan mereka menjalani aktivitas akademik," jelasnya.

Setali tiga uang, Rektor Undip Prof Dr Suharmono SE MSi juga menyambut baik kerja sama tersebut dan menyatakan bahwa Undip siap menyediakan segala fasilitas yang diperlukan agar pelayanan imigrasi dapat berjalan optimal dan mudah diakses.

Campus Immigration Point di Undip diharapkan menjadi percontohan nasional dan mendorong kampus lain menghadirkan layanan publik serupa, terutama di lingkungan perguruan tinggi dengan aktivitas internasional yang tinggi.

Keberadaan layanan ini di kampus menegaskan bahwa Undip memiliki "aktivitas internasional" yang cukup baik. Kampus lain gimana, nih? (Murjangkung/E10)&nbsp;

Inibaru.id - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang meresmikan Campus Immigration Point di Universitas Diponegoro (Undip) pada Senin (1/12/2025) kemarin. Layanan ini menjadi yang pertama di Indonesia, yang memungkinkan pengurusan dokumen keimigrasian langsung di lingkungan kampus.

Dengan hadirnya fasilitas tersebut, mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, di lingkungan Undip bisa mengurus paspor hingga izin tinggal tanpa harus datang ke kantor imigrasi. Hal tersebut juga berlaku untuk masyarakat umum yang bukan merupakan bagian dari Undip.

Layanan Campus Immigration Undip ini menjadi yang pertama di Indonesia dan memungkinkan pengurusan dokumen keimigrasian langsung di lingkungan kampus, sekaligus menegaskan 'aktivitas internasional' yang cukup baik di salah satu kampus terbaik di Kota Semarang ini.

Lebih Mudah Bikin Paspor; Imigrasi Semarang Resmikan 'Campus Immigration' di Undip

Tas rajut buatan tangan dari perempuan kreatif asal Kota Semarang yang sehari-hari berprofesi sebagai ibu rumah tangga tersebut telah menempuh perjalanan jauh: menembus pasar dunia, menguatkan pejuang kanker, dan membuka ruang pemberdayaan bagi warga binaan Lapas Perempuan Semarang.

"Merajut itu awalnya hanya hobi. Karena anak-anak sudah besar, saya mengisi waktu luang dengan merajut. Saya ibu rumah tangga, ikut suami dinas di daerah terpencil, sehingga memilih fokus mengurus anak-anak," ujar Indah saat ditemui Inibaru.id akhir November lalu.

Indah mengaku belajar merajut secara autodidak sejak 2011. Gurunya adalah internet dan Youtube. Awal-awal berkreasi, dia hanya membuat taplak meja dan dompet kecil. Namun, seiring waktu, keterampilannya meningkat hingga bisa membuat tas rajut sendiri.

Sedikit demi sedikit, dunia rajut yang awalnya hanya pengisi waktu luang justru menjadi peluang. Indah merasa bangkit dan berdaya. Sembari melakoni keseharian sebagai ibu rumah tangga, dia mulai bisa melihat betapa besar peluang bisnis yang tersimpan dalam setiap karyanya.

Pada 2017, ketika sebagian besar pelaku UMKM masih berkutat di pasar lokal, Indah justru sudah merasakan aroma pasar global. Melalui PT Mas di Solo, dia dipercaya mengerjakan produk home decor untuk dikirim ke negara-negara di Eropa.

Sistemnya maklun; perusahaan menyediakan bahan, lalu Indah menangani produksi dan merekrut tenaga kerja yang dia latih sendiri.

Tas rajut buatan Indah merambah hingga Dubai setelah karya-karyanya dua kali lolos kurasi mengikuti pameran BRI UMKM EXPO(RT). Dalam sesi business matching, dia bertemu buyer luar negeri yang kemudian memesan 1.000 tas makram untuk pasar Dubai.

"Semula diminta selesai satu bulan, saya nggak sanggup. Akhirnya dinego jadi lima bulan, per bulan 200 pieces. Saya ngajari orang-orang, mereka ikut mengerjakan," ungkap Indah.&nbsp;

Di antara banyak teknik, tapestri menjadi yang paling dia kuasai karena memungkinkan eksplorasi pola dan gambar. Dari sinilah lahir tas rajut bermotif batik berbahan dasar kulit yang harganya menyentuh angka Rp900 ribu per item.

Namun, di antara deretan pencapaian tersebut, ada satu bab yang paling mengesankan di pikiran Indah, yakni perjalanannya keliling Indonesia mengedukasi cara mengolah plastik menjadi tas rajut, kemudian mendonasikan hasil kegiatannya untuk menguatkan anak-anak penyandang kanker.

"Tahun 2019 itu kan lagi ramainya kampanye pengurangan plastik. Buat saya, plastik itu memang sulit dihilangkan total. Jadi, bagaimana cara mengurangi, bagi saya salah satunya ya diubah jadi tas rajut, karena bisa dipakai selama bertahun-tahun," kata Indah.

Plastik-plastik itu dipotong selebar kurang lebih dua sentimeter, lalu dirajut seperti biasa. Prosesnya memang lebih sulit dibanding merajut benang biasa, tetapi hasilnya kuat dan tahan lama. Namun, karya ini bukanlah produk komersial utama. Dia lebih sering membawanya untuk kampanye reduksi sampah sekali pakai.

Profit memang nggak selalu menjadi tujuan utamanya berkarya. Bahkan, pada pameran ini pun, dia dan temannya sudah sepakat untuk menyumbangkan dana yang terkumpul ke Yayasan Kanker Anak Indonesia sebagai dukungan moral bagi anak-anak yang tengah berjuang melawan penyakit ganas itu.

"Tidak semua hal harus berupa profit. Saya senang kalau apa yang saya kerjakan bisa bermanfaat buat orang lain," lontarnya.

Memberdayakan Warga Binaan Lapas Perempuan

Jiwa sosial Indah terus tumbuh, termasuk dalam berbagi ilmu. Ibu tiga anak itu mengaku akan dengan senang hati membagikannya, termasuk saat mengajari warga binaan di Lapas Perempuan Semarang merajut tanpa meminta bayaran sepeser pun.

"Di Lapas Perempuan itu saya nggak dibayar sama sekali. Murni untuk berbagi ilmu. Kalau ada yang benar-benar tertarik, saya kasih alatnya, saya kasih benangnya. Biar nanti kalau mereka keluar (bebas), bisa melanjutkan yang dia bisa," paparnya.

Warga binaan yang telah diajari Indah juga diberdayakan untuk membantu produksi. Bahan dan desain berasal darinya, lalu mereka mengerjakan sesuai kemampuan dan waktu. Setiap pekerjaan mereka tetap dibayar sebagai tambahan penghasilan dari dalam penjara.&nbsp;

Bagi Indah, menguatkan penyandang kanker dan berbagi ilmu dengan warga binaan adalah dua wajah dari misi yang sama, yakni untuk memanusiakan manusia lewat keterampilan. Merajut baginya bukan lagi sekadar aktivitas tangan, melainkan cara menyalurkan empati.

Saat ini Indah hanya dibantu satu karyawan tetap yang menjaga tokonya di kawasan Sambiroto. Proses produksi sehari-harinya masih dikerjakan sendiri, tetapi jika pesanan membludak, barulah dia melibatkan orang lain.

"Saya nggak menyangka bisa sejauh ini. Saat pandemi Covid-19, saya sempat kena saraf terjepit. Suami menyarankan untuk berhenti dan menjual seluruh benang. Namun, meski sudah didiskon, benang-benang itu nggak laku. Artinya, saya disuruh untuk terus merajut," tukas Indah, lalu tertawa ringan.&nbsp;

Nggak hanya menghasilkan profit, keterampilan merajut Indah juga telah menjalin asa untuk para penyandang kanker dan warga binaan di lapas. Panjang umur ya, Bu Indah! (Sundara/E10)

Inibaru.id - Di bawah tenda pameran UMKM di halaman Balai Kota Semarang, Indah Prihatiningsih, pemilik Ekkyta Collection duduk dengan tenang, tapi jemarinya lincah menari di atas gulungan benang, menuntaskan seutas tali tas yang belum selesai.

Sesekali, perempuan 60 tahun itu juga terlihat mengangkat wajah, menyapa pengunjung yang mampir, sebelum kembali pada ritme rajutannya.

Belajar merajut secara autodidak pada 2011, pemilik Ekkyta Collection, Indah Prihatiningsih, konsisten menyisihkan sebagian keuntungannya untuk anak-anak penyandang kanker; sekaligus mengajari warga lapas perempuan Semarang untuk belajar membuat tas rajut berkelas yang membuat Indah menjelajah pasar global.

Sumbang Penyandang Kanker dan Beri Asa Warga Lapas dengan Tas Rajut Bekelas

Sebaliknya, kebun sawit adalah kawasan monokultur. Satu jenis tanaman mendominasi, lantai tanah sering terbuka, dan lapisan ekosistemnya sangat sederhana. Studi yang dikutip The Jakarta Post menegaskan, perkebunan sawit hanya mampu mendukung sebagian kecil spesies hutan. Riset lain yang dipublikasikan ScienceDaily menunjukkan hal serupa. Kebun sawit bukan habitat setara hutan tropis dan sebagian besar spesies nggak mampu beradaptasi di dalamnya.

Hasilnya sudah terlihat di banyak desa sekitar hutan. Semakin sedikit pepohonan asli, semakin sering satwa liar turun ke permukiman mencari makan. Mereka nggak “menyerang”, mereka hanya kehilangan ruang hidup.

Stok Karbon: Hutan Menyimpan, Sawit Membuang

Banyak klaim menyebut sawit “lebih efisien menyerap karbon,” namun para ilmuwan mengingatkan bahwa klaim itu menyesatkan. Menurut Profesor William Laurance yang dikutip Eco-Business, meski sawit tumbuh cepat, total karbon yang disimpan selama daur hidupnya jauh lebih rendah dibanding hutan primer.

Ketika hutan ditebang, karbon yang terkunci selama ratusan tahun terlepas ke atmosfer. Mongabay mencatat, konversi hutan ke sawit terutama di lahan gambut melepaskan emisi dalam jumlah masif. Sawit nggak mampu mengimbangi kehilangan itu, bahkan bisa menjadi sumber emisi baru ketika tanaman tua ditebang dan tanah kehilangan karbon.

Hutan tropis adalah bank karbon raksasa. Sawit hanyalah buku tabungan kecil.

Fungsi ekologis hutan juga nggak berhenti pada keanekaragaman hayati dan karbon. Hutan menjaga kesuburan tanah melalui siklus organik mulai daun gugur membentuk humus, mikroorganisme mengolah nutrisi, dan akar pohon menahan air. Tanah yang sehat membuat debit air stabil, sungai terjaga, dan wilayah terlindungi dari erosi.

Begitu hutan digantikan sawit, siklus itu terputus. Lahan menjadi lebih kering, tanah cepat padat, dan kebutuhan pupuk serta pestisida meningkat. Debit air menurun, longsor dan banjir menjadi lebih sering terjadi, dan suhu kawasan meningkat karena hilangnya kanopi yang meneduhkan.

Di banyak tempat, mata air mati bukan karena kemarau panjang, tetapi karena hilangnya pepohonan hutan.

Beberapa penelitian, seperti yang dirilis University of York, menemukan bahwa menyisakan sekitar 10 persen hutan asli dalam lanskap perkebunan dapat membantu menjaga sebagian kecil karbon dan biodiversitas. Namun angka itu tetap terlalu kecil untuk menggantikan kehilangan ekosistem hutan yang jauh lebih luas. Fragmentasi tetap terjadi, dan fungsi ekologis hutan tetap menurun drastis.

Hutan adalah satu kesatuan. Memisahkannya menjadi potongan-potongan kecil nggak akan membuat ekosistem bekerja seperti sediakala.

Hutan memberikan manfaat yang nggak bisa dihitung hanya dengan angka ekonomi. Ia menjaga air, menopang tanah, menstabilkan iklim, menyediakan habitat satwa, hingga menjadi benteng terakhir keanekaragaman hayati. Sementara perkebunan baik sawit, kopi, maupun karet memberi manfaat ekonomi jangka pendek yang penting bagi masyarakat, tetapi nggak dapat menggantikan kehidupan yang diberikan hutan.

Ketika hutan hilang, yang hilang bukan hanya pepohonan. Kita kehilangan penyangga kehidupan.

Karena itulah, setiap wacana mengganti hutan dengan kebun monokultur harus dilihat sebagai lebih dari sekadar keputusan tata guna lahan. Itu keputusan tentang masa depan, apakah kita ingin lingkungan yang stabil, atau ladang luas yang perlahan mengering. (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id - Di sejumlah daerah, barisan sawit yang rapi dan menghijau sering dianggap sebagai “pengganti” hutan. Dari kejauhan, pemandangannya tampak meyakinkan bahwa pohon-pohon tumbuh tinggi, daun lebat di kanan–kiri jalan, dan hamparan hijau sejauh mata memandang. Namun, poster edukasi lingkungan yang banyak beredar akhir-akhir ini sebenarnya memberi petunjuk penting hutan bukan sekadar deretan pohon. Ia adalah sistem kehidupan yang jauh lebih kompleks, sesuatu yang nggak dapat ditiru oleh kebun monokultur apa pun, termasuk sawit.

Hutan alami menyimpan biodiversitas yang luar biasa. Di dalamnya ada pepohonan raksasa, semak belukar, lumut, jamur, hingga organisme mikro yang hidup berdampingan dalam jaringan ekologis berlapis yaitu kanopi, bawah tajuk, hingga lantai hutan. Satwa liar seperti burung, primata, mamalia kecil, reptil, serangga penyerbuk menjadikannya rumah.

Hutan nggak bisa digantikan oleh kebun sawit atau tanaman monokultur lainnya. Di balik hamparan hijau yang tampak serupa, hutan menyimpan fungsi ekologis yang jauh lebih kompleks mulai dari biodiversitas, penyimpanan karbon, hingga penjaga tanah dan air yang nggak mampu ditiru perkebunan.

Mengapa Kebun Sawit Nggak Akan Pernah Bisa Menggantikan Fungsi Hutan?

Kira-kira apa yang menyebabkan itu terjadi? Salah satu sebab yang membuat pelarangan itu
terjadi adalah adanya stigma.

“Lewat pemantauan media sepanjang 2022, kami
mendapati seni sering dilarang karena dianggap memicu tindakan yang
bertentangan dengan moralitas dan norma yang berlaku di masyarakat,” ujar
Manajer Advokasi Koalisi Seni Hafez Gumay di Jakarta (14/7/2023).

Dari 12 peristiwa pelanggaran
kebebasan berkesenian karena stigma, 7 di antaranya karena seni dianggap memicu
penggunaan napza. Adapun 5 peristiwa lainnya karena seni dianggap vulgar
dan/atau melibatkan kelompok LGBTIQ.

Stigma seni sebagai pemicu
penggunaan napza salah satunya terjadi di Provinsi Sumatera Selatan. Kebijakan
daerah di sana mengatur larangan organ tunggal memainkan aliran musik elektro
atau remix. Alasannya, acara yang menyuguhkan penampilan tersebut rentan
dijadikan tempat tindak penyalahgunaan napza, dan tak sedikit berujung keributan
hingga menelan korban jiwa.

Salah satu peraturan daerah di
Sumsel yang mengatur soal itu adalah Perda Kabupaten
Muara Enim No.06/2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat pasal 10 ayat 1. Ada pula Perda Kab. Lahat No.1/2020 yang menyatakan
musik organ tunggal dan remix harus izin dan dilaksanakan hanya sampai jam
18.00.

Nah, kebijakan ini menunjukkan bahwa stigma
terhadap seni sudah berlangsung secara sistemik, dituangkan dalam bentuk
peraturan tertulis dan berpotensi mengkriminalisasi seni itu sendiri.

Selain karena stigma, Covid-19
masih menjadi dalih pelarangan seni pada 2022 dengan catatan 10 peristiwa.
Seperti pada 2021, pelarangan ini sebagian besar terjadi atas seni yang
ditampilkan sebagai bagian dari hajatan atau perayaan warga, seperti pentas
kuda lumping dan barongsai. Acara seni itu dianggap memicu kerumunan.

Adanya pelarangan ini membuat 10 korban berupa individu dan kelompok
gagal mendapat hak atas dukungan, jalur distribusi, dan remunerasi, tanpa mendapat
alternatif pemenuhan hak dengan cara lainnya.

“Korban ini, sebagian besar, bermata pencaharian utama sebagai
seniman. Sehingga larangan untuk berkesenian ini menyebabkan hilangnya hak
seniman untuk menafkahi dirinya,” ujar Koordinator
Penelitian Koalisi Seni Ratri Ninditya atau Ninin.

Dari 33 pelanggaran kebebasan berkesenian
sepanjang 2022, tercatat ada 45 korban, 7 di antaranya bukan seniman. Ketujuh
korban itu ada yang berprofesi sebagai promotor acara, mahasiswa, pekerja
radio, dan buruh harian. Ninin menjelaskan, dalam metode pencatatan ini, korban
bisa berupa individu atau kelompok sehingga 1 satuan hitung korban tidak selalu
mencerminkan 1 orang, tapi bisa jadi 1 kelompok individu.

Dalam kasus pelarangan kebebasan
berkesenian ini, siapa sebenarnya yang menjadi pelaku? Menurut Koalisi Seni,
pelaku bisa berupa
individu atau kelompok.

Koalisi Seni mencatat ada 45 total pelaku, dari entitas pemerintah dan
nonpemerintah, individu/kelompok yang memiliki kekuasaan, dan organisasi komersial.

Entitas pemerintah terdiri atas polisi, satuan tugas, dan pemerintah
lokal. Sedangkan entitas nonpemerintah terdiri atas organisasi kemasyarakatan
dan kumpulan sipil.

Adapun pelaku individu/kelompok yang memiliki kekuasaan
terdiri atas administrator sekolah, guru, dan individu/kelompok yang memiliki
kekuasaan di tempat kerja. Sementara itu pelaku organisasi komersial terdiri
atas korporasi lokal/nasional, dan lainnya. 

Sayangnya, hampir tidak ada penindakan terhadap pelaku. Dari 45
pelaku, hanya 2 yang ditindak. Keduanya adalah individu pelaku kekerasan
seksual. Sementara pelaku lain yang berasal dari pemerintah, organisasi
masyarakat, pejabat kampus, dan perusahaan, tidak ditindak. Hal ini menunjukkan
pelanggaran kebebasan berkesenian masih dianggap hal wajar dan tidak
dikategorisasi sebagai pelanggaran hukum.

“Kurangnya pemahaman mengenai kebebasan berkesenian di kalangan aparat
penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat membuat seniman, pekerja seni, dan
penyelenggara acara seni, justru lebih sering dianggap sebagai pelaku
pelanggaran,” jelas Manajer Advokasi Koalisi Seni Hafez Gumay.

Karenanya, Hafez menambahkan, perlu upaya sosialisasi ke pemangku
kepentingan, baik itu pemerintah maupun aparat penegak hukum di tingkat pusat
dan daerah soal kebebasan berkesenian. Upaya itu perlu dibarengi tinjauan atas
peraturan tingkat daerah karena larangan terhadap seni sering mengacu pada
pasal-pasal karet di dalamnya.

Wah, rupanya pelarangan kegiatan seni masih banyak di Indonesia, ya? Semoga hal tersebut segera dapat diatasi dan nggak ada lagi seniman yang
dirugikan. (Siti Khatijah/E07)

Inibaru.id -
Sebagai masyarakat, mungkin kita nggak terlalu memperhatikan ada atau tidaknya
pelanggaran kebebasan berkesenian. Tapi tahukah kamu, di sekitar kita
pelanggaran tersebut masih ada, lo.

Koalisi Seni, melalui riset "Stop Stigmatisasi Seni Terus:
Situasi Kebebasan Berkesenian 2022" mencatat ada 33 peristiwa pelanggaran
kebebasan berkesenian di Indonesia sepanjang 2022. Pelanggaran itu
meliputi 21 peristiwa pada bidang seni musik, 11 peristiwa pada seni tari, 5
peristiwa pada seni teater, 4 peristiwa pada seni rupa, 2 peristiwa pada film,
dan 1 peristiwa pada sastra. Satu peristiwa dapat terjadi pada lebih dari satu
bidang seni.

Lembaga Koalisi Seni melakukan riset mengenai pelarangan kebebasan berkesenian di Indonesia. Hal-hal apa yang ditemukan dalam riset tersebut?&nbsp;

Masih Ada Pelarangan Kebebasan Berkesenian, Apa Sebabnya?

Buku tersebut berisi mengenai apa saja hak-hak seniman,
bagaimana kondisi kebebasan berkesenian di Indonesia, persiapan untuk
mengurangi resiko pelanggaran, dan hal-hal yang perlu dilakukan saat terjadi
pelanggaran. 

Jika pengin mendapatkannya, buku yang nantinya juga akan diunggah di website Koalisi Seni ini dapat kamu unduh secara gratis
pada link https://bit.ly/panduanpraktisaf, ya. 

Menurut penelitian yang dilakukan Koalisi Seni, kebebasan
berkesenian di Indonesia ini memang jauh dari kata sempurna. Ada banyak sekali
kasus-kasus pelanggaran kebebasan yang terjadi namun masih sedikit lembaga yang
memantau isu ini.

“Koalisi seni mendata kasus pelanggaran kebebasan
berkesenian dari tahun 2010 hingga 2022 lalu. Tercatat ada 210 kasus
pelanggaran yang korbannya itu nggak hanya seniman, tapi juga non-seniman
seperti penyelanggara acara, pelajar maupun wartawan,” terang Ratri Ninditya, koordinator penelitian Koalisi Seni. 

Ninin, begitu dia disapa, juga memaparkan bahwa dalam kajian
Koalisi Seni didapatkan hasil bahwa kasus pelanggaran kebebasan berkesenian
paling banyak terjadi pada tahun 2021 dengan alasan Covid-19 .

“Kasus pelanggaran ini memang semakin tinggi ketika negara
ada dalam krisis. Apalagi jika situasi politik memanas, seniman sudah pasti
kena imbas” imbuh Ninin.

Selain Ninin, Pengacara Publik LBH Jakarta, Fadhil Alfathan juga turut hadir sebagai narasumber dalam peluncuran Buku Panduan Kebebasan
Berkesenian sore itu. Fadhil memaparkan mengenai contoh konkrit dari kasus
pelanggaran kebebasan berkesenian yang pernah ditangani LBH Jakarta.

“Di tahun 2016 ada acara bertajuk 'Belok Kiri Festival' yang
mendapat banyak penolakan dari elemen masyarakat. Event ini dianggap berkaitan
dengan kebangkitan partai yang dicap miring di Indonesia (PKI). Acara yang
awalnya sudah dapat perizinan dari venue tiba-tiba dibatalkan dan akhirnya
dipindah lokasi dan kasus ini dibawa ke pengadilan,” jelas Fadhil.

Selain di ruang fisik, pelanggaran kebebasan berkesenian
kini juga kian merambah ke serangan digital. Internet yang dipercaya orang
sebagai tempat bebas untuk berekspresi, justru membuka celah baru untuk pelanggaran
kebebasan berkesenian dalam ranah digital.

“Beberapa tahun lalu, sosial media seorang komikus tiba-tiba
hilang karena postingan karyanya yang membawa isu LGBTQ+. Akun Instagram ini
hilang sampai sekarang tanpa ada penjelasan dari pihak Instagram juga,” &nbsp;terang Farhanah selaku fasilitator keamanan
dan hak digital yang juga menjadi narasumber pada peluncuran buku via zoom sore itu.

Menurut Farhanah, serangan digital seperti itu memang rawan
terjadi kepada seniman yang membawa isu-isu sensitif dalam karyanya. Contohnya
isu-isu mengenai HAM, politik, kebebasan berekspresi, hak
perempuan, LGBTQ+ dan masih banyak lagi.

“Untuk serangan digital yang sering terjadi biasanya meliputi penyusupan akun, sensor, malware, harassment, serangan website dan
surveillance,” tandas Farhanah.

Nah, dengan diluncurkannya buku panduan kebebasan
berkersenian oleh Koalisi Seni ini, semoga bisa menjadi pegangan bagi para
pegiat seni maupun seluruh pihak yang menjadi korban dari pelanggaran kebebasan
berkesian ini, ya! Dan semoga untuk ke depannya kebebasan berkesenian di
Indonesia bisa benar-benar merdeka! (Rizki
Arganingsih/E10)

Inibaru.id - “Seni selalu memiliki
motif politis seberapa pun kecil lingkupnya. Sebagai alat kuasa, seni menjadi
siasat untuk menggugat kuasa dominan. Sebagai pegiat seni, kita tahu betul
bahwa seni punya fungsi lain dari sekadar hiburan semata.”

Begitulah sedikit kutipan dari Buku Panduan Praktis
Kebebasan Berkesenian yang diluncurkan Koalisi Seni pada Kamis, 6 Juli 2023. Buku
panduan ini bertujuan mengedukasi para pegiat seni maupun penikmat seni untuk mengantisipasi
pelanggaran kebebasan berkesenian sekaligus menjelaskan langkah yang harus
dilakukan ketika pelanggaran terjadi. 

Agar seluruh lapisan masyarakat tetap aman dalam berkesenian, Koalisi Seni meluncurkan Buku Panduan Praktis Kebebasan Berkesenian sebagai pegangan dalam berkecimpung di dunia seni yang pergerakannya nggak bebas.

Pelanggaran Kian Marak, Koalisi Seni luncurkan Buku Panduan Kebebasan Berkesenian

Riset terbaru Koalisi Seni “Diam-Diam Merugikan: Situasi Hak Cipta Musik Digital di Indonesia”, menemukan bahwa kehadiran platform musik digital nggak diimbangi dengan kebijakan yang dapat melindungi pencipta dan karyanya. Peraturan yang ada, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum meladeni perkembangan di industri ini.

UU itu nggak hanya bias musik, tapi juga nggak mengatur secara khusus
hak cipta musik digital, termasuk konsekuensi digitalisasi yang melibatkan
banyak pelaku. Padahal kini sebagian besar musisi dan pencipta lagu di
Indonesia merilis dan mempromosikan karyanya di platform digital.

“Peraturan
yang ada justru memberi keistimewaan bagi label rekaman dan membiarkan pihak
perantara di industri musik berkontrak dengan musisi tanpa rambu-rambu
perlindungan yang konkret,” kata Manajer Advokasi Koalisi Seni, Hafez Gumay, di
Jakarta, Kamis (25/5/2023).

Penelitian Koalisi Seni menjadi studi awal mengenai situasi hak cipta
musik digital di Indonesia. Untuk riset yang didukung UNESCO dan KFIT ini, koalisi menggabungkan tinjauan pustaka, wawancara, dan diskusi kelompok.

Selain itu, kemarin Koalisi Seni juga merilis buku panduan untuk musisi yang
terjun di industri musik digital. Buku panduan yang bisa diunduh gratis itu menjelaskan di antaranya soal definisi
pelaku industri musik digital, hak musisi, dan jenis royalti.

Dari risetnya, Koalisi Seni mendapati pembentukan hak cipta di Indonesia jauh dari jangkauan sebagian besar musisi. Padahal seharusnya para musisi ini menjadi pemangku kepentingan utama. Lahirnya UU Hak Cipta pada 1982 didorong oleh tekanan industri dalam negeri dan organisasi dagang internasional, dengan basis data industri yang dipakai untuk mengkampanyekan retorika antipembajakan. Sayangnya, retorika itu membentuk paranoia dalam kebijakan yang menempatkan digitalisasi sebagai peluang lahirnya pembajakan model baru.

“Padahal bagi banyak musisi, isu utama dalam ranah digital adalah bagaimana menciptakan sistem tata kelola royalti digital yang lebih transparan dan berpihak pada mereka,” ujar Hafez.

Sejarah panjang paranoia terhadap pembajakan salinan fisik dan teknologi menjadi salah satu faktor yang membuat kebijakan hak cipta di Indonesia terbata-bata mengatur ranah musik digital. Kebijakan masih mengidentifikasi “digital” sebagai format, bukan perubahan relasi antara aktor dan peran-peran baru dalam industri musik.

Logika pengaturan UU Hak Cipta pun masih berbasis fisik-analog. “Kebijakan masih berfokus pada pencegahan pembajakan. Walau UU Hak Cipta mengatur soal sarana kontrol teknologi, tapi para aktor dan relasi baru yang ada di industri musik digital malah tidak digubris di dalamnya,” ujar Koordinator Peneliti Kebijakan Seni dan Budaya Koalisi Seni Ratri Ninditya.

Dari riset ini, Koalisi Seni juga mendapati situasi industri yang
eksploitatif terhadap musisi. Ada pergeseran pola komodifikasi musik dan
kepemilikan salinan, baik fisik maupun digital menjadi penyediaan akses
terhadap salinan (streaming) sehingga memunculkan aktor-aktor baru seperti aggregator, streaming platform, label rekaman berbasis kekayaan intelektual
(KI), label rekaman 360, dan penerbit musik. Hubungan musisi dengan para pelaku
baru di dalam industri ini berkembang semakin kompleks dengan berbagai benturan
kepentingan.

Ratri menjelaskan, karena relasi baru yang tercipta antara aktor baru
ini nggak seluruhnya diidentifikasi dalam kebijakan hak cipta, seluruh relasi
yang muncul dilepaskan pada mekanisme pasar.

“Tidak ada rambu yang jelas dalam
menentukan persentase minimum yang harus didapatkan musisi,” ujarnya.

Persentase royalti pengumuman ditentukan berdasarkan kesepakatan antara
penyedia layanan digital (DSP), Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), dan penerbit.
Sementara itu, royalti mekanis ditetapkan melalui perjanjian privat antara
musisi dan berbagai pihak perantara.

Poin ketiga riset Koalisi Seni menyoroti tata kelola royalti yang
belum transparan. Sampai saat ini, misalnya, belum ada kewajiban bagi LMK dan
LMK Nasional untuk melakukan sosialisasi agar musisi menjadi anggota LMK.
Survei Koalisi Seni pada 2022 lalu menemukan lebih dari separuh responden
(59,6%) nggak mengetahui siapa yang menarik royaltinya. Sebagian besar
responden mengetahui soal UU Hak Cipta, tapi 41,3% di antaranya nggak pernah
membaca UU tersebut. 

Survei juga mencatat 77,9% responden nggak bergabung dengan Lembaga
Manajemen Kolektif (LMK). Adapun sebanyak 36,%% responden nggak tahu kewajiban
bergabung di LMK bila ingin mendapat royalti pengumuman.

Presentase tersebut didapat dari 104 musisi yang menjadi responden survei Koalisi Seni. Pertanyaan disebarkan secara daring ke jejaring
dan anggota Koalisi Seni. Responden terdiri atas pencipta serta
vokalis/pemain instrumen tetap dan tidak tetap.

Tata kelola royalti menjadi pekerjaan rumah yang rumit karena sejumlah
hal belum diselesaikan. Sampai sekarang, LMK belum dibebankan tanggung jawab
jika Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM) nggak sesuai tenggat waktu.

Ada
juga perdebatan soal sejauh mana pemerintah mesti terlibat dan bagaimana LMK
bisa berfungsi mandiri. Saat masih ada yang mempertanyakan transparansi LMK,
komisioner LMKN saat ini mesti membereskan alih fungsi penarikan royalti.

Adapun poin keempat dari riset Koalisi Seni mencatat soal lemahnya
daya tawar musisi. Ratri menjelaskan, musisi kehilangan amunisi untuk
mengartikulasikan kepentingan mereka. Kecenderungan kebijakan yang nggak
berpihak membuat musisi selalu menjadi pihak yang paling dirugikan.

“Digitalisasi
justru semakin melanggengkan ketimpangan kuasa antara pengguna dan penguasa
teknologi, antara musisi dan DSP, label rekaman, dan pihak-pihak perantara,”
kata dia.

Semoga dengan adanya riset dari Koalisi Seni ini, permasalahan yang dialami oleh para musisi semakin terorganisasi dengan baik dan dapat mendapatkan solusinya ya, Millens. (Siti Khatijah/E07)

Inibaru.id - Mendengarkan lagu favorit kini makin mudah saja. Kamu tinggal buka ponsel pintar, aktikan aplikasi pemutar musik, maka lagu dari musisi manapun bisa kamu pilih dan nikmati. Kemudahan dan kemajuan itu sayangnya nggak serta merta membuat para pemusik Indonesia sejahtera.&nbsp;

Hal itu terlihat dari kajian yang beberapa lalu dilakukan oleh Koalisi Seni, sebuah lembaga nirlaba yang
bekerja membangun ekosistem seni lebih baik di Indonesia dengan cara&nbsp;melakukan advokasi
kebijakan seni, mendorong terwujudnya dana abadi kesenian, serta memperkuat
pengelolaan pengetahuan dan jaringan antara anggota organisasi.&nbsp;

Menurut kajian yang dilakukan Koalisi Seni, peraturan tentang hak cipta di Indonesia belum menunjukkan apresiasi yang optimal terhadap pencipta dan pelaku musik. Yang ada justru kebijakan yang membuat posisi musisi kian rentan.

Riset Hak Cipta Musik Digital: Kebijakan Belum Memihak Seniman

Di dunia seni rupa misalnya, belum ada kondisi yang ideal
untuk mewujudkan hal itu. Perupa FX Harsono mencontohkan harga lukisan di pasar
seni rupa umumnya berbeda dengan angka di balai lelang.

“Hal itu
menunjukkan harga tidak bisa dijadikan standar. Jadi, bagaimana ini bisa
menjadi jaminan fidusia?” kata Harsono dalam diskusi Koalisi Seni bertajuk
“Karya Seni Rupa Sebagai Jaminan Fidusia” di Hotel Grandkemang, Jakarta, Kamis,
(27/10/2022) sebagai bagian acara Indonesian Contemporary Art and Design (ICAD)
ke-12.

Harsono
menjelaskan, belum ada kriteria dalam merumuskan sebuah karya seni rupa sebagai
objek KI. Kriteria ini misalnya, terkait visual seperti teknik pembuatan,
warna, atau lainnya.

Tolok ukur
untuk menilai objek seni rupa pun punya tingkat kesulitan dan tantangan berbeda
sesuai medianya. Karya seni rupa berbasis digital, misalnya, memerlukan aturan
dan kontrak tersendiri karena mudah sekali ditiru, disebarkan, dan diperjualbelikan.

Lain lagi
karya instalasi, sukar menentukan orisinalitasnya sebagai elemen valuasi
jaminan fidusia ke bank maupun lembaga nonbank. Skema yang belum jelas itu
membuat seniman sulit mendaftarkan karyanya sebagai KI.

“Karena
pasti seniman akan tanya, KI yang mana? Apa pentingnya mendaftarkan sebuah
ciptaan sebagai KI? Karena jika karya seni rupa sudah dibeli orang, itu sudah
bukan urusannya si seniman lagi,” ujar Harsono.

Ketua Asosiasi
Galeri Seni Rupa Indonesia Maya Sujatmiko sepakat bahwa karya seni rupa sangat
sulit dievaluasi. Nggak heran bila pengukuran nilai sebuah karya seni rupa untuk
fidusia belum pernah dilakukan di Indonesia sampai saat ini.

“PP Ekraf
memang dibikin untuk mendukung pekerja seni. Namun untuk mengimplementasikannya
di lapangan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan,” kata dia
dalam diskusi yang sama.

Maya
menyoroti salah satu persyaratan karya seni untuk jaminan fidusia yaitu
mewajibkan si seniman untuk mengantongi sertifikasi. Menurutnya, perihal
sertifikasi perlu disosialisasikan lebih lanjut oleh Pemerintah ke seniman.
Begitu pula lembaga penjamin fidusia baik bank maupun nonbank, yang belum
memahami betul skema karya seni sebagai jaminan fidusia, termasuk valuasi dan
tolok ukurnya.

Semoga
dengan pengawalan PP Ekraf oleh Koalisi Seni, tujuan pemerintah untuk
melindungi kesejahteraan seniman bisa segera terwujud ya, Millens! Kita tunggu saja bagaimana perkembangannya. (Siti Khatijah/E05)

Inibaru.id - Pemerintah mempunyai niat baik ingin
mengapresiasi setiap karya seni dan melindungi nilai produk seni. Hal itu
diwujudkan dengan adanya PP Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif. Dalam
PP tersebut dinyatakan pelaku ekonomi kreatif bisa menjadikan produk kekayaan
intelektual (KI) sebagai objek jaminan utang ke lembaga keuangan bank maupun
nonbank.

Sayangnya, implementasi hal itu masih terusik
sejumlah masalah struktural. Misalnya, tata kelola hak cipta serta akses pelaku
ekonomi kreatif dalam memanfaatkan KI sebagai jaminan utang. &nbsp;

PP Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif menyatakan pelaku ekonomi kreatif bisa menjadikan produk kekayaan intelektual (KI) sebagai objek jaminan utang ke lembaga keuangan bank maupun nonbank. Tapi, PP itu belum bisa diterapkan di dunia seni rupa karena terusik sejumlah masalah struktural.&nbsp;

PP Ekraf Belum Bisa Diterapkan di Dunia Seni Rupa

“Pekerjaan rumah pemerintah selanjutnya
adalah menyusun Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK) berdasarkan Strategi
Kebudayaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 UU Pemajuan Kebudayaan,” kata
Manajer Advokasi Koalisi Seni Hafez Gumay di Jakarta, Kamis (22/9/2022).

Ketua Koalisi Seni Kusen Alipah Hadi
menambahkan, pemerintah harus memastikan visi pemajuan kebudayaan yang sudah
dirumuskan dalam Strategi Kebudayaan mampu diterjemahkan dengan baik. “Agar
nantinya RIPK dapat diimplementasikan menjadi program nyata,” ujarnya.

Perpres Strategi Kebudayaan ini merupakan
bab vital karena menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah, serta setiap
orang dalam melaksanakan pemajuan kebudayaan. Di dalamnya memuat tujuh masalah
pokok pemajuan kebudayaan yang perlu dijawab sebagai isu strategis. 

Adapun lima
pasal di dalamnya secara umum mengatur peran dokumen Strategi Kebudayaan serta
mekanisme peninjauan kembali. Sementara, cetak biru Indonesia dalam menjalankan
pemajuan kebudayaan dijabarkan lebih komprehensif dalam tujuh lampiran yang
merupakan bagian nggak terpisahkan dari Perpres ini.

Dalam lampiran satu Perpres Strategi
Kebudayaan dijelaskan, visi pemajuan kebudayaan Indonesia untuk 20 tahun ke
depan adalah mewujudkan “Indonesia bahagia berlandaskan keanekaragaman budaya
yang mencerdaskan, mendamaikan, dan menyejahterakan”.

Visi tersebut diturunkan dalam tujuh isu
strategis yang merupakan resolusi Kongres Kebudayaan Indonesia 2018. Ketujuh
isu membahas pengerasan identitas primordial, meredupnya khazanah tradisi dalam
gelombang modernitas, perkembangan teknologi informatika yang tidak dipimpin
kepentingan nasional, pertukaran budaya yang timpang dalam tatanan global,
pembangunan yang merusak lingkungan hidup dan berpengaruh negatif terhadap
kebudayaan lokal, tata kelola dan struktur kelembagaan bidang kebudayaan yang
belum optimal, dan desain kebijakan budaya yang belum menempatkan masyarakat
sebagai ujung tombak Pemajuan Kebudayaan.

Nah, karena Strategi Kebudayaan sudah disahkan,
kata Hafez, pemerintah mesti bergegas menyiapkan RIPK. Nantinya dokumen
tersebut akan memuat penjabaran aspirasi masyarakat yang terkandung dalam
Strategi Kebudayaan menjadi rencana program kerja Pemerintah. Penyusunan RIPK ini
sebenarnya telah dimulai sejak 2019 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi. 

“Sayangnya, proses penyusunannya tidak berlanjut karena
tertahan oleh Strategi Kebudayaan yang tidak kunjung disahkan sejak 2018,”
ujarnya.

Karena itu, Hafez berharap penyusunan
RIPK ini segera dirampungkan sebaik mungkin mengingat dokumen ini penting untuk
mengejar proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
2025-2045. 

Dalam Pasal 10 UU Pemajuan Kebudayaan,
RIPK merupakan dasar penyusunan dari rencana pembangunan jangka panjang serta
menengah. “Para pegiat kebudayaan tentu tidak ingin aspirasi mereka yang
tertuang dalam Strategi Kebudayaan gagal menjadi bagian dari RPJPN 2025-2045
hanya karena pemerintah lagi-lagi terlampau lamban dalam menyusun kebijakan,”
kata Hafez.

Agar nggak lagi molor, dia mengajak para
pegiat seni untuk mengawal penyusunan RIPK serta RPJP. 

Semoga Indonesia bisa menjadikan
kebudayaan sebagai haluan pembangunan nasional sebagaimana termaktub dalam UU
Pemajuan Kebudayaan, ya, Millens! (Siti Zumrokhatun/E03)

Inibaru.id – Presiden Joko Widodo telah mengesahkan dokumen
Strategi Kebudayaan melalui Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 pada 14 September 2022. Meski butuh empat tahun untuk
mengesahkannya, Koalisi Seni tetap mengapresiasi penerbitan Perpres ini.

Dengan demikian, Indonesia telah menyelesaikan
penyusunan tiga dari empat dokumen pedoman Pemajuan Kebudayaan, yaitu: Pokok
Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota, PPKD Provinsi, serta Strategi
Kebudayaan.

Melalui Perpres No 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan, Jokowi mengesahkan dokumen Strategi Kebudayaan yang telah diterimanya empat tahun silam. Sekarang, giliran pemerintah untuk menyusun RIPK dan RPJPN.&nbsp;

Pecah Telur! Jokowi Akhirnya Sahkan Perpres Strategi Kebudayaan

&nbsp;“Terkait hal itu, Koalisi
Seni merekomendasikan sejumlah poin yang bisa dijadikan acuan evaluasi,” ujar Wakil
Ketua Koalisi Seni Kartika Jahja di Jakarta, Jumat (26/8/2022).

Pertama, Pemerintah harus memastikan empat pilar KI yakni
penciptaan, perlindungan, penegakan hukum, dan komersialisasi sudah terbentuk
dengan mapan di ekosistem hak cipta. Empat pilar itu juga mesti bisa melindungi
hak pelaku seni secara luas.

Peneliti kebijakan seni Koalisi Seni Aicha Grade Rebecca menilai,
penerapan skema jaminan utang bisa menjadi sia-sia jika masih banyak pelaku
seni yang belum mempunyai pengetahuan memadai soal KI, baik secara umum,
komersial, hingga tata cara mendaftarkan produk KI.

Pemerintah juga kudu memperhatikan tata kelola KI, khususnya hak cipta, yang masih abu-abu.

“Hal ini penting untuk menegakan hukum jika terjadi pelanggaran,”
kata dia.

Rekomendasi kedua, pemerintah mesti mengaji kemungkinan untuk
merancang peta transisi terkait jaminan utang KI. Menurut Aicha, kita bisa mencontoh Singapura
yang meneken rencana induk 10 tahun penerapan pembiayaan berbasis hak KI.

"Strategi itu bisa diterapkan di Indonesia untuk menyempurnakan skema pembiayaan
utang berbasis KI," kata dia. "Ini akan memperkuat
infrastruktur KI secara simultan.”

Ketiga, Koalisi Seni menyarankan pemerintah untuk
mempertimbangkan anggaran subsidi dari APBN/D atau memberi insentif finansial ke lembaga
pembiayaan milik negara dalam bentuk hibah; sebab, pada awal praktik penerapan
skema, negaralah yang sering menanggung risiko kredit bersama lembaga
pembiayaan.

Aicha mencontohkan pemerintah India yang memberi insentif
finansial bagi bank melalui CIPAM. Sementara, pemerintah Singapura dan Malaysia menganggarkan subsidi untuk proses garansi, valuasi, dan kredit secara
keseluruhan.

"Strategi itu diterapkan demi meyakinkan lembaga pembiayaan untuk
berpartisipasi dalam skema jaminan utang," ujarnya. “Taktik tersebut juga mengundang segmentasi debitur yang lebih
inklusif.”

UU No 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah mengatur dua
jalur dukungan finansial kepada lembaga pembiayaan dan debitur utang KI. Pasal
24 UU itu menyebut, pemerintah dapat memberikan hibah kepada perusahaan milik
negara dan daerah dengan persetujuan DPR.

Tentunya, penerapan anggaran jaminan utang melalui APBN/D juga
dapat dilakukan. Namun metode hibah lebih direkomendasikan karena skema itu
akan mulai diterapkan tahun depan, sedangkan APBN/D untuk 2023 telah
mulai disusun pertengahan tahun ini.

Sebelumnya, Koalisi Seni memetakan masalah struktural yang bisa
menghambat penerapan PP Ekraf. Pertama, sistem KI yang saat ini ada belum
memadai untuk melindungi hak para pencipta. Selain persoalan sistem KI, masalah
lainnya adalah terkait akses pelaku ekonomi kreatif terhadap jaminan utang.

Pemerintah Indonesia, menurut Aicha, memiliki visi besar dalam
membangkitkan kreativitas nasional dengan menggunakan objek KI sebagai jaminan
utang. Namun, ketimbang buru-buru direalisasikan, lebih baik metodenya disempurnakan dulu.

"Akan sangat disayangkan jika metode ini telah
berjalan, tanpa pondasi kekayaan intelektual yang kuat pada akarnya," papar Aicha. “Akan
sangat disayangkan juga jika metode ini nantinya dimanfaatkan segelintir pihak
saja.”

Sepakat dengan pendapat Koalisi Seni! Ini merupakan bukti pemerintah melindungi sekaligus mengapresiasi para insan seni. Namun, biar tujuan awal tercapai dan tepat sasaran, metode penerapan UU Ekraf ini harus digodok lebih mendalam lagi ya, Millens? (IB20/E03)

Inibaru.id - Pemerintah telah
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif
(PP Ekraf) sebagai dasar hukum yang mengatur agar produk kekayaan
intelektual (KI) dapat menjadi objek jaminan utang ke lembaga keuangan bank
maupun nonbank.

Sayangnya, masih ada masalah struktural yang dapat merintangi
penerapan peraturan tersebut. Nah, Koalisi Seni, lembaga nirlaba yang didirikan untuk membangun ekosistem
seni yang lebih baik di Indonesia mengungkap, pemerintah mesti melakukan evaluasi
agar nggak ada yang menghambat karya seni dan ekonomi kreatif menjadi
jaminan utang.

Koalisi Seni memberikan beberapa rekomendasi acuan evaluasi kepada pemerintah agar UU Ekraf nantinya dapat dipergunakan secara baik dan benar oleh seniman Indonesia.&nbsp;&nbsp;

Tiga Rekomendasi Koalisi Seni agar UU Ekraf Berjalan Optimal

Apa saja yang masih menjadi pekerjaan rumah yang harus
dituntaskan agar peraturan ini bisa berjalan baik dan menguntungkan para pelaku
kreatif?

Pertama, sistem kekayaan intelektual yang ada saat ini belum
memadai untuk melindungi hak para pencipta. Peneliti kebijakan seni dari
Koalissi Seni Aicha Grade Rebecca menjelaskan, dalam proses mendapatkan hak
cipta, seniman kerap terkendala tata kelola manajemen hak cipta yang bermasalah.

Masih memerlukan banyak solusi agar PP Ekraf bisa berfungsi seperti tujuannya. Salah satu yang menjadi masalah adalah soal sistem dan manajemen kekayaan intelektual.&nbsp;