Berlokasi di Dusun Cemanggal, Air Terjun Tirto Wening bisa
kamu capai setelah berkendara kurang lebih 1,5 kilometer setelah melalui
perkampungan padat penduduk. Jalanannya memang menanjak cukup ekstrem dan
sempit. 

Tapi, kamu nggak perlu khawatir karena pintu masuk penanda
air terjun ini cukup jelas di pinggir jalan dengan bangunan loket berwarna
cokelat di pinggir jalan. Usai memarkir kendaraan, kamu juga nggak perlu
trekking jauh-jauh untuk mencapai air terjunnya.

“Sayangnya, pas saya ke sana, sepertinya air terjunnya sudah
nggak diurus lagi ya. Jadi beberapa fasilitas seperti musala dan dekorasi
payungnya sudah rusak. Untungnya, air terjunnya bersih dan bagus meski nggak
begitu tinggi,” cerita Beni pada Minggu, (8/6/2025).

Hal lain yang bikin Beni cukup lega adalah toiletnya masih
bisa berfungsi meski sudah terlihat nggak terawat. Ditambah dengan jalur jalan
kakinya yang cenderung masih aman untuk siapa saja, dia pun merasa wisata ke
air terjun ini cukup layak dilakukan.

“Untuk wisata murah meriah dan nggak jauh dari rumah, tentu
saja sudah cukup bikin puas. Apalagi pemandangannya juga cukup asri,” ungkapnya.

Di bawah air terjun, terdapat kolam alami dan beberapa kolam
buatan yang bisa dipakai siapa saja untuk basah-basahan. Aliran airnya nggak
begitu deras sehingga aman untuk digunakan siapa saja, termasuk anak-anak.

Nggak jauh dari Air Terjun Tirto Wening yang segar ini, ada
juga tempat wisata lain yang nggak kalah menarik di Desa Munding, yaitu Bukit
Kembar Cemanggal. Dari bukit ini, terlihat pemandangan perbukitan yang cukup
spektakuler. Tapi, untuk mencapainya, harus berkendara lagi ke atas. Untuk tempat
wisata ini, Beni memilih untuk mengunjunginya lain waktu saja.

“Lain kali saja. Sudah cukup puas kok dengan air terjunnya,”
pungkas Beni.

Hm, jadi pengin melihat sendiri ya, seperti apa keindahan
Air Terjun Tirto Wening yang jarang terjamah wisatawan ini. Kamu sendiri,
apakah juga pengin ke sana, Millens? (Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Hampir setiap hari turun dari Bandungan
ke tempat kerjanya di Kota Semarang, Beni sering penasaran dengan satu gang dengan
gapura khas berwarna abu-abu bertuliskan “Selamat Datang di Desa Munding”. Lokasi
gang tersebut ada di Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang dan berjarak sekitar
200 meter dari SPBU Pakopen di lereng tenggara Gunung Ungaran.

Awalnya, dia mengira jika gang tersebut hanyalah gang menuju
desa pada umumnya. Tapi, dia sempat curiga karena sering banget ada angkutan
umum berhenti di depannya. Banyak pula muda-mudi dengan membawa kendaraan
berpelat luar kota yang masuk ke dalam gang tersebut. Usut punya usut, ternyata
ada beberapa tempat wisata yang menarik di Desa Munding. Salah satunya adalah
Air Terjun Tirto Wening.

Saking jarangnya dikunjungi wisatawan, Air Terjun Tirto Wening kini bahkan nggak lagi diurus dengan serius. Padahal, air terjun ini punya pemandangan yang cukup indah.&nbsp;

Masih Sepi Wisatawan, Air Terjun Tirto Wening Indahnya Kebangetan

Sedikit gambaran, untuk ukuran rata-rata di Indonesia, data center berpendingin air yang mengandalkan menara pendingin memerlukan listrik sebanding 1.000 rumah dan menghabiskan air hingga 26 juta liter per tahun per MW kapasitas .

Ya, di balik layar kecanggihan teknologi AI, terdapat ironi besar dan dampak lingkungan yang tampak menganga: jutaan liter air dan energi diperlukan sebagai tumbal untuk mendinginkan pusat data mereka. Inilah yang acap nggak disadari oleh kita, para pengguna teknologi ini.

Pernahkah kamu iseng menggunakan ChatGPT untuk sekadar lucu-lucuan atau curhat nggak penting, bahkan menambahkan kata "terima kasih" setelah prompt&nbsp;yang kamu berikan mendapatkan respons yang memuaskan? Terlihat sederhana, tapi sejatinya secara nggak langung kamu telah menghamburkan air di bumi.

Perlu kamu tahu bahwa data center AI membutuhkan air dalam volume raksasa. Menurut Investopedia, pelatihan model besar dapat menguapkan hingga 185.000 galon atau sekitar 700.000 liter air per sesi. Angka itu akan lebih besar saat musim panas.

Situasi ini menjadi semakin memprihatinkan jika data center ditempatkan di wilayah yang rawan kekeringan. Virginia, misalnya, tengah menyusun regulasi untuk menuntut estimasi penggunaan air di pusat data karena kekhawatiran tersebut.

Pada 2024 lalu,&nbsp;Times melaporkan, protes dan tekanan hukum sempat muncul Di Texas dan Chile terkait rencana pendirian pusat data sementara krisis air saat itu tengah terjadi. Protes terhadap Google juga sempat dilayangkan oleh para aktivis di Santiago, Ibu Kota Chile, meminta mereka mengubah sistem pendinginan air ke udara.

Pusat data adalah inti dari teknologi digital, termasuk AI; karena di situlah data diproses dan sistem dijalankan. Server di pusat data yang beroperasi terus-menerus bisa membuat suhu ruangan naik. Jika terlalu tinggi, perangkat bisa melambat atau rusak. 

Nah, untuk mencegah overheating,&nbsp;pusat data membutuhkan sistem pendingin yang stabil, efisien, dan beroperasi 24/7. Sistem pendingin ini biasanya menggunakan cooling tower yang berbasis air.&nbsp;Sistem ini bekerja dengan prinsip penguapan.

Air panas dari sistem pendingin server (biasanya berupa cairan yang menyerap panas dari server) dipompa ke bagian atas cooling tower, lalu disiram ke dalam menara melalui nozel hingga menyebar ke area yang lebih luas untuk mendinginkan ruangan.

Karena menguap, air yang digunakan nggak akan sepenuhnya kembali. Maka, pusat data harus terus-menerus menyedot suplai air baru dari sumber-sumber yang ada di sekitar kawasan pusat data. Kebutuhannya pun luar biasa, yang bahkan bisa mengakibatkan kekeringan di wilayah sekitarnya. Inilah yang mengkhawatirkan.

Nggak cuma air, penggunaan listrik dari data center juga menyumbang karbon dioksida (CO₂) yang cukup besar. Perusahaan seperti Amazon, Microsoft, Alphabet, dan Meta mencatat kenaikan emisi nggak langsung hingga 150 persen selama periode 2020–2023, yang diyakini karena meningkatnya aktivitas operasi AI.

Sektor digital, termasuk di dalamnya pusat data, menyumbang 2–4 persen emisi global. Ini belum termasuk emisi dari penggunaan listrik dunia yang tentu saja meningkat. Diperkirakan, emisi AI global akan mencapai 245 juta ton CO₂ per tahun pada 2035.

Lebih jauh dari itu, ekspansi pesat AI berarti perangkat keras seperti chip dan server akan cepat usang. Artinya, akan ada lebih banyak limbah elektronik yang dihasilkan oleh teknologi ini.

Teknologi AI diperkirakan akan menghasilkan 1,2–5 juta ton limbah yang dikenal sebagai e-waste itu pada 2030 atau setara 12 persen dari total e-waste dunia. Ini belum termasuk bahan mentah yang diperlukan dalam proses produksi chip dan perangkat keras lain untuk kebutuhan AI. Wah!

Harus diakui, kecerdasan buatan adalah sebuah lompatan besar dalam dunia teknologi. Namun, perlu dipahami bahwa dalam prosesnya, teknologi ini juga membebani bumi. Menurutmu, adakah hal yang kita bisa lakukan untuk mengurangi beban ini? (Siti Khatijah/E07)

Inibaru.id - Sebuah riset di University of California Riverside menemukan bahwa satu sesi tanya jawab atau sekitar 10-50 pertanyaan dalam platform kecerdasan buatan (AI) nyaris menghabiskan 2 liter air. Kebutuhan air ini digunakan untuk&nbsp;mendinginkan pusat data melalui cooling tower.

Pada 2027, kebutuhan air untuk melepas "dahaga" seluruh teknologi berbasis AI di dunia diperkirakan akan mencapai 4,2-6,6 miliar meter kubik per tahunnya. Kurang lebih ini setara dengan kebutuhan air di Denmark selama empat tahun, menurut penelitian yang dipublikasikan Cornell University.

Tanpa langkah antisipasi yang tepat, miliaran meter kubik air per tahun diperkirakan akan diperlukan sebagai 'tumbal' teknologi AI pada 2027; yang nilainya setara dengan kebutuhan air selama empat tahun di Denmark.

'Tumbal' Teknologi AI: Krisis Air dan Ledakan Emisi

“Ini adalah tindakan yang paling kompleks untuk masyarakat, dan RSUP Dr Hasan Sadikin mampu melakukannya. Saya bangga karena tindakan ini berhasil dengan hasil yang luar biasa,” tuturnya.

Sebagai informasi, sejak 2010, RS Hasan Sadikin sudah menangani 33 kasus kembar siam. Dari jumlah itu, 13 berhasil melalui proses pemisahan. Itu bukan sekadar angka, tapi deretan nyawa yang diberi harapan baru, serta cermin dari kemajuan layanan dan kapasitas rumah sakit rujukan tingkat nasional.

Namun, Menkes juga menyentil soal pembiayaan yang kerap jadi tantangan tersendiri. Dia menegaskan bahwa rumah sakit ke depan harus bisa menjalankan model subsidi silang agar layanan semacam ini tetap bisa diberikan tanpa membebani masyarakat.

“Karena itu saya bilang, rumah sakit harus punya model yang bisa subsidi silang, supaya kasus-kasus seperti ini tetap bisa ditangani dan masyarakat tidak terbebani,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Utama RS Hasan Sadikin dr Rachim Dinata Marsidi menekankan bahwa keberhasilan ini lahir dari kerja tim yang sangat solid. Mulai dari dokter berbagai spesialisasi, perawat, farmasi, ahli gizi, radiologi, psikolog, hingga tim manajemen rumah sakit, semuanya punya andil besar.

“Kami menjalankan pendekatan tiga tahap—praoperatif, intraoperatif, dan pascaoperatif—dengan perencanaan matang, simulasi berulang, teknologi terkini, dan pemantauan intensif di masa kritis,” jelasnya.

Tapi, lebih dari sekadar keberhasilan medis, dr Rachim mengingatkan bahwa kisah Nadia dan Nadira adalah alarm bagi pentingnya akses kehamilan yang berkualitas, edukasi yang menyeluruh, serta deteksi dini terhadap kondisi kehamilan khusus.

“Keberhasilan ini adalah simbol bahwa sistem rujukan nasional kita mampu menjawab tantangan medis kompleks dengan hasil optimal,” tambahnya.

Kisah dua bayi ini bukan cuma catatan medis. Ini adalah gambaran nyata bahwa setiap anak Indonesia berhak mendapatkan kesempatan untuk hidup dan tumbuh, apapun kondisi yang mereka bawa sejak lahir.

“Kami berharap kisah Nadia dan Nadira menjadi inspirasi dan harapan bagi banyak keluarga di seluruh Indonesia. Seiring akan dikembalikannya Nadia dan Nadira ke pangkuan keluarga tercinta, kami juga melepaskan harapan bahwa setiap anak Indonesia, betapapun kompleks kondisi medisnya, memiliki kesempatan yang adil untuk hidup, tumbuh, dan berkembang,” pungkas dr Rachim.

Terharu banget ya, Millens? Jika kamu percaya bahwa harapan bisa lahir dari ruang operasi, kisah Nadia dan Nadira adalah buktinya. Bahwa di tengah tantangan, selalu ada secercah cahaya yang mungkin akan terlihat. (Siti Zumrokhatun/E10)&nbsp;

Inibaru.id - Bandung kembali mencatatkan kisah yang menggetarkan hati dari ruang bedah. Bayi kembar siam asal Jawa Barat, Nadia dan Nadira, akhirnya bisa menatap dunia sebagai dua individu yang terpisah, berkat tangan-tangan hebat di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Hasan Sadikin, Bandung.

Bukan perkara mudah. Pemisahan bayi kembar siam adalah salah satu prosedur medis paling kompleks dalam layanan kesehatan ibu dan anak. Tapi tim medis RS Hasan Sadikin membuktikan bahwa Indonesia bisa. Operasi berjalan sukses, dan kini kedua bayi mungil itu tengah menjalani masa pemulihan dalam kondisi stabil.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin pun memberi apresiasi tinggi. Dalam sambutannya pada acara Kick Off Intervensi Pencegahan dan Penurunan Kematian Ibu dan Bayi, Selasa (10/6), Menkes menegaskan betapa krusialnya capaian ini dalam dunia kesehatan nasional.

Operasi pemisahan bayi kembar siam di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung nggak hanya menyelamatkan nyawa, tapi juga menegaskan kemajuan layanan medis Indonesia. Kisah Nadia dan Nadira pun jadi simbol harapan baru bagi banyak keluarga.&nbsp;

Kemajuan di Ruang Bedah; Nadia dan Nadira Kini Punya Tubuh Sendiri-Sendiri

Dwi bukanlah satu-satunya UMKM yang mengalami masalah ini. Banyak pelaku UMKM lainnya juga. Satu sisi mereka ingin adil terhadap karyawan, tapi di sisi lain, realitas usaha kecil nggak semulus yang dibayangkan.

"Mereka ada keluarga yang harus dibiayai; saya juga. Sementara, penghasilan nggak tetap. Sulit," keluhnya.

Layaknya keluhan Dwi terkait dengan menurunnya penjualan, sebenarnya dia nggak diwajibkan untuk memberikan upah UMR bagi karyawannya. Nggak percaya? Dalam Undang-undang Cipta Kerja Pasal 90B, ada ketentuan yang memungkinkan pelaku UMKM untuk memberikan upah di bawah upah minimum dalam kondisi tertentu. Regulasi ini memang menuai pro-kontra, namun dimaksudkan untuk memberi kelonggaran bagi pelaku UMKM agar tetap bisa bertahan.

Syaratnya, UMKM harus mempertimbangkan kemampuan usaha dan harus ada kesepakatan dengan pekerja. Jadi, bukan serta-merta menggaji rendah tanpa persetujuan.

Lebih dari itu, mereka harus memenuhi syarat sebagai UMKM sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

Nah, berikut adalah klasifikasi UMKM dibagi berdasarkan jumlah kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan.

"Kalau dari aturan itu, saya hitungannya masuk usaha mikro," ungkap Dwi.

Sejauh ini, karyawannya mengerti alasan mengapa dia hanya bisa menggaji mereka dengan upah di bawah UMR. Apalagi, keduanya sama-sama tahu sebanyak apa pemasukan bulanan dari lapak es durian yang mereka gelar.

"Karyawan saya ngerti kok kondisinya. Tapi ya tetap saja, rasanya berat bagi saya. Penginnya ya penjualan melimpah dan mereka bisa saya gaji dengan layak," pungkasnya.

Harapan Dwi juga jadi harapan semua pelaku UMKM di seluruh negeri. Semoga kondisi ekonomi Tanah Air membaik sehingga pelaku UMKM dan karyawannya bisa sejahtera. Setuju, Millens? (Arie Widodo/E10)

Inibaru.id - Sudah sekitar satu 8 tahun Dwi Kurnianto berjualan es durian di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Tapi, dalam tiga tahun belakangan, bisnisnya semakin berat untuk dijalani, seiring dengan semakin lesunya roda ekonomi.

Makanya, pas ada perdebatan sengit di media sosial terkait gaji karyawan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang masih di bawah upah minimum regional (UMR) dia bingung menanggapinya.

“Saya ini sebenarnya pengin banget ngegaji anak-anak sesuai UMR. Tapi ya gimana, penjualan makin sepi. Terkadang buat nutup modal saja ngos-ngosan. Tahun ini lapak saya bahkan hanya nyisa 2. Jadi penghasilan satu lapak buat karyawan, sisanya buat saya,” ucap laki-laki berusia 40 tahun tersebut pada Jumat (13/6/2025).

Sudah jadi rahasia umum kalau banyak karyawan UMKM nggak digaji setara UMR. Apakah berarti mereka melanggar aturan? Yuk simak sejumlah fakta-faktanya.

Dilema Pelaku UMKM; Pengin Menggaji Karyawan sesuai UMR, tapi Omzet Mepet

Tapi, apa sih yang dimaksud dengan transit bebas visa?

Jadi begini, semisal kamu bepergian dengan pesawat ke suatu negara yang dalam perjalanannya transit dulu di Tiongkok, kamu diperbolehkan keluar bandara untuk sekadar jalan-jalan, berwisata kuliner, atau melakukan hal lain di negeri tersebut untuk sementara sebelum melanjutkan perjalanan ke negara tujuan.

Saat transit, kamu nggak perlu mengurus visa lagi, dengan batas maksimal 10 hari. Namun, karena sifatnya adalah hanya bebas visa transit, kamu harus memastikan diri untuk melanjutkan perjalanan ke negara tujuan alih-alih kembali ke Tanah Air.&nbsp;

Lebih dari itu, hal ini juga hanya berlaku kalau kamu memasuki Tiongkok lewat 60 pelabuhan laut ataupun bandara yang memang masuk dalam program ini. Kalau soal di mana saja daftarnya, bisa kamu cari kok di internet.

Kalau kamu pengin mencoba menggunakan program transit bebas visa di Tiongkok, pastikan dulu memenuhi persyaratan berikut ini ya. Simak baik-baik!

Kalau semua persyaratan sudah siap, petugas imigrasi bakal memperbolehkanmu masuk ke Tiongkok dan melakukan aktivitas apa pun baik itu jalan-jalan, bisnis ringan, hingga mengunjungi rekan atau keluarga.

"Sebagai orang yang sering ada urusan bisnis ke luar negeri, kabar ini bagus buat saya karena berarti saya punya kesempatan jalan-jalan ke Tiongkok sembari transit di sana. Sudah lama saya pengin main ke Shanghai atau Beijing," ucap salah seorang pebisnis furniture dari Kota Semarang, Wisnu, menanggapi program baru ini pada Kamis (12/6/2025).

Yap, program transit bebas visa di Tiongkok ini memang cukup menarik, ya, meski baru bisa didapat kalau kita transit di sana sebelum ke negara lain. Tapi, kepikiran nggak untuk mencobanya agar bisa jalan-jalan di sana, Millens? (Arie Widodo/E10)

Inibaru.id - Mulai Kamis, 12 Juni 2025 kemarin, pemerintah Tiongkok resmi memasukkan Indonesia dalam daftar negara yang mendapatkan fasilitas transit bebas visa selama maksimal 240 jam (10 hari).

Aturan baru ini berlaku di 60 pelabuhan laut dan bandara di 24 provinsi Negeri Tirai Bambu, termasuk Beijing, Shanghai, Yunnan, Sichuan, dan provinsi strategis lainnya.&nbsp;

Menurut kantor berita setempat,&nbsp;Xinhua, kebijakan ini didukung oleh National Immigration Administration (NIA) Tiongkok dan bertujuan untuk meningkatkan arus turis, budaya, serta mempererat hubungan antarnegara.&nbsp;

Kalau kebetulan penerbanganmu transit di Tiongkok, kamu bisa lo memaksimalkan transit bebas visa di negara tersebut dan jalan-jalan di sana sampai 10 hari. Bagaimana cara agar bisa mendapatkannya, ya?

Begini Cara Mendapatkan Transit Bebas Visa ke Tiongkok

Hal ini bikin Indonesia yang masuk dalam kategori negara berpendapatan menengah, memiliki standar garis kemiskinan per orang di angka
8,30 Dollar AS per hari, naik signifikan dari 6,85 Dollar AS per hari.

Standar ini jauh lebih tinggi dari standar garis kemiskinan
untuk kategori negara dengan pendapatan menengah bawah yang jadi 4,20 Dollar AS
(sebelumnya 3,65 Dollar AS) per hari, dan kategori negara dengan pendapatan
rendah, yaitu 3 Dollar AS (sebelumnya 2,15 Dollar AS) per hari.

Peningkatan standar garis kemiskinan ini bikin Bank Dunia menganggap
194,4 juta penduduk Indonesia sebagai orang miskin. Angka ini setara dengan
68,91 persen dari total populasi Indonesia yang kini di kisaran 285 juta jiwa.

Angka ini kontras dengan data yang diungkap Badan Pusat
Statistik melalui laporan yang dikeluarkan pada September 2024 lalu. Dalam
laporan ini, BPS menyebut jumlah orang miskin di Tanah Air hanyalah 8,57 persen
dari total populasi dengan angka 24,06 juta jiwa.

Jumlah ini terungkap dari standar kemiskinan yang dipatok
BPS, yaitu di angka Rp595.243 per orang per bulan. Dengan rata-rata rumah
tangga miskin punya anggota keluarga sebanyak 4,71, maka batas kemiskinan satu
keluarga miskin adalah yang punya pendapatan Rp2,8 juta per bulan. Hm, banyak
UMR di daerah yang jauh lebih rendah dari angka ini, ya?

“Kalau dirata-rata, standar kemiskinan per hari BPS itu kurang
dari Rp19 ribu per hari, per orang. Tapi kalau standar kemiskinan dari
Bank Dunia, setelah dirupiahkan jadi Rp135 ribuan per hari. Tentu saja sangat
kontras,” pendapat salah seorang petani millenial dari Kabupaten Semarang
bernama Alfian yang merasa standar BPS terlalu rendah, tapi standar Bank Dunia
juga terlalu tinggi pada Senin, (10/6/2025).

Yang pasti, baik itu BPS ataupun Bank Dunia punya acuan masing-masing. Jadi, alih-alih berdebat soal siapa yang benar, bukankah lebih baik jika pemangku
kebijakan berusaha sebaik mungkin menerapkan program-program terbaik untuk
mengentaskan kemiskinan? Setuju, Millens? (Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Dalam beberapa bulan terakhir, perbedaan
standar garis kemiskinan internasional yang ditetapkan Bank Dunia dan Badan
Pusat Statistik (BPS) Indonesia jadi perdebatan banyak pihak. Maklum, hal ini
bikin data jumlah penduduk miskin di Indonesia sangat berbeda.

Baru-baru ini, Bank Dunia kembali mengubah standar purchasing
power parity dari yang semula standarnya adalah PPP 2017 menjadi PPP 2021.
Hal ini terungkap dalam laporan Update to the Poverty and Inequality Platform
yang dirilis Bank Dunia pada Senin (9/6/2025) lalu.

Standar garis kemiskinan Bank Dunia untuk Indonesia yang masuk negara berpendapatan menengah naik dari 6,85 Dollar AS per orang per hari jadi 8,35 Dollar AS per orang per hari.

Standar Bank Dunia Naik, Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Jadi 194,4 Juta

Makanya, pas Bank Dunia mengeluarkan data Macro Poverty
Index pada April 2025 dengan acuan garis kemiskinan di angka 6,85 dolar AS
(sekitar Rp113 ribuan) per kapita per hari untuk negara dengan pendapatan
menengah ke atas, Yuna bisa memahaminya. Dia merasa acuan garis kemiskinan yang
diterapkan di Indonesia terlalu rendah.

Asal kamu tahu, per September 2024 lalu, BPS mencatat garis
kemiskinan per kapita nasional ada di angka Rp595.242 per bulan. Nah, perbedaan
inilah yang bikin BPS menyebut jumlah orang miskin di Indonesia ada di angka
24,06 juta orang alias 8,57 persen dari total populasi, sementara Bank Dunia
dengan acuan garis kemiskinannya menyebut ada lebih dari 171 juta orang
Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan alias sekitar 60,3 persen dari total
populasi.

“BPS tentu punya data dan pertimbangannya sendiri sampai
menentukan angka tersebut. Tapi pas tahu garis kemiskinannya serendah itu,
kalau di Korea artinya hanya 50 ribuan won per bulan. Masa iya kalau
menghabiskan uang lebih banyak dari itu per bulan sudah dianggap nggak miskin?”
ungkap Yuna penuh tanya.

Dia pun jadi nggak lagi heran saat Bank Dunia mengeluarkan
data lain yang menyebutkan bahwa dengan persentase kemiskinan sampai 60,3
persen, Indonesia masuk 5 besar negara dengan persentase penduduk miskin
terbanyak per data 2024 lalu.

Indonesia hanya bernasib lebih baik dari Afrika
Selatan (63,4 persen) dan Namibia (62,5 persen), serta sama dengan Botswana (60,3 persen). Sementara, posisi di atas&nbsp; Indonesia adalah Guatemala (57,3 persen).

“Memang sih, kalau kemudian acuannya adalah garis kemiskinan
Bank Dunia, nantinya malah UMR bulanan di banyak daerah jadi lebih rendah dari
itu. Tapi, menurut saya, seharusnya data ini jadi cambuk bagi pemerintah kalau
ternyata sebagian besar warga Indonesia memang masih struggling.
Boro-boro bisa piknik, kayaknya banyak dari kita yang nabung saja kesulitan kan
meski sudah punya pekerjaan tetap?” saran Yuna.

Hm, yang namanya data yang dikeluarkan memang pasti ada
dasar dan acuannya. Tapi, apa yang dikeluhkan Yuna ada benarnya. Semoga saja
pemerintah bisa mengatasi hal ini dan jumlah orang miskin di Indonesia bisa
semakin berkurang. Setuju, Millens? (Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Sepulang dari liburan di Korea Selatan
pada musim sakura kemarin, Yuna Rahmawati menceritakan sejumlah pengalamannya
di Negeri Ginseng. Salah satu yang bikin dia tergelitik adalah soal
pendapatan orang Korea yang berkali-kali lipat jika dibandingkan dengan
pendapatan orang Indonesia.

Dia mengetahui hal tersebut karena kebetulan bertemu teman
kuliahnya yang kini tinggal dan bekerja di Kota Busan. Dari obrolan singkat
itu, dia menyadari ketimpangan pendapatan ini.&nbsp;

“Kalau dibandingkan dengan UMR dua jutaan rupiah, misalnya,
pekerja-pekerja di Korea bisa mendapatkan 10 kali lebih banyak. Padahal,
menurut cerita teman saya biaya hidup di Korea hanya tiga atau empat kali lebih
mahal dari Indonesia. Makanya di sana dia bisa mengirim uang untuk orang tuanya
dan masih bisa menabung banyak. Dia bahkan bisa liburan ke negara-negara lain
dengan mudah,” cerita Yuna yang mengungkapkan bahwa perjalanan ke Korea ini adalah pengalaman perdananya traveling ke luar negeri ini, pada Rabu (14/5/2025).

Menurut acuan garis kemiskinan Bank Dunia, persentase orang miskin di Indonesia mencapai 60,3 persen yang merupakan terbanyak keempat di dunia.

Indonesia Posisi Keempat Negara dengan Persentase Kemiskinan Terbanyak di Dunia

“Penduduk miskin di Jawa yang tercatat sebanyak 13,85 juta.
Angka tersebut turun 9,61 persen jika dibandingkan dengan September 2021,”
ungkap Kepala BPS Margo Yuwono, Jumat (15/7/2022).

Data Survei Sosial Ekonomi Nasional memang rutin dibuat oleh
BPS setiap bulan Maret dan September. Nah, berdasarkan data terbaru, Indonesia
mengalami pemulihan ekonomi pada kuartal pertama 2022. Seluruh pulau di
Indonesia mengalami penurunan persentase jumlah orang miskin.

Setelah Jawa, jumlah penduduk miskin terbanyak kedua bisa
ditemukan di Pulau Sumatra dengan jumlah 5,74 juta jiwa atau 21,93 persen dari
total jumlah orang miskin di Indonesia. Sementara itu, orang miskin di Bali dan
Nusa Tenggara mencapai 2,07 juta jiwa.

Jumlah orang miskin di Sulawesi mencapai 2,01 juta jiwa atau
mengalami kenaikan 10,02 persen dari data September 2021. Sementara itu, jumlah
orang miskin di Maluku dan Papua mencapai 1,51 juta orang. Khusus untuk
Kalimantan, jumlah orang miskinnya turun 5,82 persen jadi 0,92 juta jiwa.

Berdasarkan data tersebut, diketahui kalau persentase orang
miskin di perkotaan mencapai 7,50 persen dari total seluruh penduduk di Tanah
Air. Sementara itu, jumlah orang miskin di pedesaan ada di angka 12,29 persen.

“Tingkat kemiskinan di pedesaan sudah kembali ke level
sebelum pandemi. Sedangkan di perkotaan masih lebih tinggi dibandingkan sebelum
pandemi,” jelas Margo.

Standar garis kemiskinan yang dicatat oleh BPS ada di angka
Rp 505.469 per kapita per bulan. Sementara itu, komposisi garis kemiskinan
makanan dipatok di angka Rp 378.455 atau 74,08 persen per kapita per bulan.
Sementara itu, garis kemiskinan bukan makanan ada di angka Rp 131.014 atau
25,92 persen.

Dari data ini pula, ditemukan kalau rata-rata rumah tangga
yang miskin di Indonesia memiliki jumlah anggota keluaraga 4,74 orang. Kalau
kita menghitung standar garis kemiskinan dengan rata-rata ini, maka ada di
angka Rp 2,395.923 per rumah tangga miskin per bulan, Millens.

Semoga saja jumlah orang miskin di Indonesia semakin
berkurang, ya? (Bps, Tem/IB09/E05)

Inibaru.id – Menurut
data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2022, jumlah penduduk miskin di
Indonesia mencapai 26,16 juta jiwa.

Dari total jumlah tersebut, 52,96 persen di
antaranya tinggal di Pulau Jawa. Angka tersebut memang turun dibandingkan
dengan data September 2021, tapi, tetap saja jumlah orang miskin di Indonesia
masih cukup tinggi.

Per Maret 2022,&nbsp;Data Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dibuat Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat orang miskin di Indonesia ada di angka 26,16 juta jiwa. Meski angkanya turun dari September 2021, tetap saja jumlah ini masih cukup banyak.