Menurut Sarmuji, setiap perusahaan tekstil memiliki keunggulan masing-masing. Melalui penggabungan tersebut, pemerintah ingin menyinergikan kekuatan yang ada agar industri tekstil nasional memiliki daya saing lebih kuat.

"Itu menjadi lebih bermakna karena menyatukan beberapa kekuatan. Satu perusahaan tekstil dengan perusahaan tekstil punya kekuatan masing-masing, itu nanti akan disinergikan," tuturnya.

Sarmuji mengaku telah bertemu dengan pihak Danantara untuk berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Kemenperin, lanjutnya, siap mendukung pelaksanaannya, terutama dalam pengembangan ekosistem industri tekstil di Indonesia.

"Kita sudah ketemu Danantara. Kita prinsipnya akan saling mendukung sesuai dengan tupoksi masing-masing. Investasi Danantara cukup besar di bidang tekstil," katanya.

Sarmuji menyebut, kebutuhan dana untuk rencana pengembangan industri tekstil tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp100 triliun. Namun, dia belum merinci apakah angka itu khusus untuk mengakuisisi Sritex atau mencakup kebutuhan investasi pembentukan ekosistem BUMN tekstil secara keseluruhan.

"Kalau dana berapanya, Danantara yang tahu persis. Setahu saya sih Rp100 triliun lebih," ucapnya.

Dia menegaskan, rincian mengenai skema dan besaran pendanaan berada di tangan Danantara. Sementara itu, Kemenperin akan berfokus mendukung pengembangan ekosistem pertekstilan nasional.

"Bisa tanyakan ke Danantara detailnya. Tapi Kementerian Perindustrian siap untuk mendukung, terutama ekosistem pertekstilannya ya," kata Sarmuji.

Sebelumnya, CEO Danantara Rosan Roeslani juga mengungkapkan rencana pembentukan perusahaan baru untuk mengembangkan industri tekstil di Indonesia. Perusahaan tersebut dirancang untuk bekerja sama dengan perusahaan yang sudah beroperasi sekaligus mendorong integrasi kawasan industri tekstil dan produk tekstil.

"Kita akan bikin perusahaan baru untuk bisa mengembangkan perusahaan-perusahaan yang sudah ada. Kita lihat bisa berpartner dengan yang sudah ada," ujar Rosan pada akhir September 2026.

Meski demikian, skema pendanaan dan pelaksanaan rencana pembentukan BUMN tekstil tersebut masih perlu diperjelas.

Rencana akuisisi Sritex menjadi perhatian karena perusahaan tekstil yang berbasis di Sukoharjo, Jawa Tengah, tersebut telah dinyatakan pailit pada 21 Oktober 2024.

Berdasarkan catatan CNBC Indonesia pada Januari 2025, tim kurator perkara kepailitan Sritex mengungkapkan total tagihan kreditur yang didaftarkan mencapai Rp32,63 triliun. Angka tersebut mencakup tagihan kreditur preferen, separatis, dan konkuren.

Besarnya nilai tagihan itu menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pembahasan rencana pengambilalihan perusahaan. Meski pemerintah telah menyampaikan rencana akuisisi, detail mengenai skema pengambilalihan, penyelesaian kewajiban perusahaan, dan penggunaan dana investasi masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari Danantara.

Jika terealisasi, pembentukan BUMN tekstil diharapkan dapat menjadi wadah untuk menyinergikan berbagai kekuatan industri dalam negeri. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat industri tekstil nasional agar lebih kompetitif. (Ning/E01)

Inibaru.id – Pemerintah berencana membentuk badan usaha milik negara (BUMN) khusus tekstil dengan mengakuisisi sejumlah perusahaan di dalam negeri. Salah satu perusahaan yang masuk dalam rencana tersebut adalah PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), yang telah dinyatakan pailit pada Oktober 2024.

Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji mengatakan, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara akan mengambil peran dalam proses akuisisi tersebut. Penggabungan sejumlah perusahaan tekstil itu diharapkan bisa memperkuat industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional.

"Memang ada beberapa perusahaan tekstil yang diakuisisi," ujar Sarmuji, Selasa (13/10/2026).

Pemerintah berencana membentuk BUMN tekstil melalui akuisisi sejumlah perusahaan, termasuk Sritex, dengan kebutuhan investasi yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp100 triliun.

Sritex Masuk Rencana Akuisisi Danantara, Ini Tujuan Pemerintah

Meski menawarkan pengalaman kuliner yang berbeda, harga makanan Warteg on Train turut menjadi perbincangan. Berdasarkan informasi yang beredar, harga sajian dibanderol mulai Rp25.000 hingga Rp50.000 per porsi.

Sejumlah pecinta kereta api menilai harga tersebut relatif mahal jika dibandingkan dengan harga makanan di warteg pada umumnya. Meski begitu, layanan ini menawarkan pengalaman makan dengan konsep warteg sambil menikmati perjalanan dan pemandangan dari dalam kereta.

Saat ini, Warteg on Train baru tersedia di KA Batavia dengan relasi Stasiun Gambir–Stasiun Solo Balapan. Belum ada informasi lebih lanjut mengenai rencana perluasan layanan serupa ke rangkaian kereta api lainnya.

Vice President Corporate Secretary KAI Services Ixfan Hendriwintoko mengatakan, inovasi Warteg on Train merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman perjalanan penumpang.

“Semoga hadirnya Warteg on Train ini bisa memberikan angin segar buat para penumpang kereta api yang ingin menikmati sajian makanan yang biasa dijumpai di Warteg dan dinikmati sambil melihat pemandangan dari Kereta Makan,” ujar Ixfan dalam keterangan resminya, Minggu (18/10/2026).

KAI Services berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi pada berbagai unit bisnis yang dikelolanya. Melalui layanan ini, perusahaan berupaya menghadirkan pilihan kuliner yang lebih beragam sekaligus membawa cita rasa makanan sehari-hari ke dalam perjalanan kereta api.

Kehadiran Warteg on Train pun menambah pilihan pengalaman kuliner bagi penumpang. Namun, dengan harga yang menjadi sorotan, menarik untuk melihat bagaimana konsep ini diterima masyarakat dan apakah nantinya akan hadir di lebih banyak rute kereta api. (Ike/E01)

Inibaru.id – Ada yang berbeda dari layanan makanan di Kereta Api (KA) Batavia. Jika biasanya penumpang memesan makanan dari menu yang tersedia, kini mereka bisa menikmati sensasi memilih lauk langsung dari etalase layaknya di warung tegal (warteg).

Inovasi bertajuk Warteg on Train yang dihadirkan KAI Services ini resmi diluncurkan pada Jumat (16/10/2026). Kehadirannya menarik perhatian penumpang dan pecinta kereta api, bahkan ramai diperbincangkan di media sosial.

Salah satunya melalui unggahan akun Threads @khansapr_ yang memperlihatkan suasana Kereta Makan KA Batavia dengan konsep warteg. Selain aneka lauk-pauk, layanan ini juga menghadirkan peralatan makan hingga kerupuk dalam kaleng untuk menciptakan suasana warteg yang lebih autentik.

KAI Services menghadirkan Warteg on Train di KA Batavia relasi Gambir–Solo Balapan dengan sajian ala warteg seharga Rp25.000–Rp50.000 yang menarik perhatian penumpang sekaligus menuai sorotan karena harganya.

Warteg on Train, Inovasi Kuliner KAI yang Bikin Penumpang Penasaran

"Kita lihat pembukaan tadi berjalan bagus, kita berikan yang terbaik, tidak ada perbedaan dengan lelaki dan perempuan. Pembukaan yang saya rasa sangat-sangat optimis. Mudah-mudahan pertandingannya berjalan baik," kata Erick.

Menurut Erick, kompetisi ini bukan sekadar ajang pertandingan, melainkan juga wadah bagi para pemain untuk menambah jam terbang dan menunjukkan kemampuan mereka. Dari dua pertandingan awal, sejumlah talenta baru mulai terlihat, mulai dari kelompok usia U-17 hingga pemain senior.

Kemunculan pemain-pemain yang sebelumnya belum terpantau tersebut menjadi salah satu modal penting bagi perkembangan sepak bola wanita nasional. Melalui kompetisi yang teratur, PSSI berharap semakin banyak pemain berkualitas yang bisa dipersiapkan untuk memperkuat tim nasional.

PSSI juga memasang target jangka panjang agar sepak bola wanita Indonesia mampu bersaing di tingkat Asia Tenggara hingga menembus Piala Dunia. Untuk mewujudkan target tersebut, diperlukan kompetisi yang konsisten serta dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak.

Untuk menjaga keberlangsungan kompetisi, PSSI menerapkan komitmen kontrak selama lima tahun bagi klub-klub peserta, yang akan disertai evaluasi secara berkala. Pada tahap awal, liga melibatkan enam klub yang berpusat di sekitar Jakarta.

Langkah tersebut diharapkan memberi waktu bagi setiap klub untuk membangun fondasi yang kuat, termasuk menyiapkan markas atau homebase yang mendukung kegiatan tim.

PSSI juga menyatakan komitmennya untuk memberikan dukungan kepada klub peserta. Selain itu, federasi menyiapkan kesempatan bagi klub juara untuk berpartisipasi dalam pertandingan di luar negeri sebagai bentuk motivasi sekaligus sarana meningkatkan pengalaman bertanding.

Keberhasilan liga, menurut Erick, membutuhkan kerja sama antara federasi, klub, pemain, dan suporter. Karena itu, masyarakat yang selama ini menantikan kompetisi sepak bola wanita diajak hadir langsung ke stadion untuk memberikan dukungan kepada klub dan para pemain.

Pembukaan Indonesia Women's League 2026 berlangsung meriah. Sebelum pertandingan Persija melawan FC Bekasi City dimulai, penonton disuguhi penampilan band Kotak dan pesta kembang api.

Antusiasme penonton pada penyelenggaraan perdana ini menjadi salah satu sinyal positif bagi perkembangan kompetisi sepak bola wanita di Indonesia. Dukungan publik diharapkan terus tumbuh seiring dengan semakin rutin dan kompetitifnya liga.

Dengan adanya kompetisi yang berkelanjutan, PSSI berharap sepak bola wanita Indonesia memiliki jalur pembinaan yang lebih kuat, mampu melahirkan pemain-pemain potensial, dan semakin dekat dengan target berprestasi di panggung internasional. (Ning/E01)

Inibaru.id – Bergulirnya kembali kompetisi sepak bola wanita di Indonesia diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pemain sekaligus memperkuat prestasi tim nasional. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir optimistis, kompetisi yang berkelanjutan dapat membuka jalan bagi pesepak bola wanita Indonesia untuk bersaing di level internasional.

Optimisme tersebut disampaikan Erick saat membuka Indonesia Women's League (IWL) 2026 di Stadion Madya, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (18/10/2026) malam. Pembukaan kompetisi tersebut dilanjutkan dengan pertandingan antara Persija dan FC Bekasi City.

Erick menegaskan, sepak bola wanita memiliki peluang yang sama untuk berkembang dan meraih prestasi seperti sepak bola pria. Dia pun mengapresiasi penyelenggaraan pembukaan liga yang berlangsung meriah.

Indonesia Women's League 2026 resmi dibuka oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan melibatkan enam klub sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas sepak bola wanita Indonesia dan melahirkan pemain berprestasi di level internasional.

Indonesia Women's League 2026 Resmi Dibuka, Sepak Bola Wanita Indonesia Siap Berkembang

Bagi Joko, penghargaan tersebut menjadi pencapaian istimewa karena Sitges merupakan salah satu festival film bergenre paling bergengsi di dunia. Festival yang diselenggarakan di Catalonia, Spanyol, ini telah berlangsung sejak 1968 dan dikenal sebagai salah satu ajang penting bagi film horor, fantasi, dan fiksi ilmiah.

Penghargaan Best Director menjadi salah satu sorotan dalam pencapaian Ghost in the Cell di Sitges Film Festival 2026. Joko mengaku tersanjung bisa meraih penghargaan yang sebelumnya juga diberikan kepada sutradara ternama Korea Selatan, Park Chan-wook.

Pada 2025, Park Chan-wook memenangkan penghargaan Best Director di Sitges melalui film No Other Choice.

“Pemenang Best Director di Sitges tahun 2025 adalah Park Chan-wook untuk film 'No Other Choice!',” kata Joko.

Joko juga menyoroti reputasi Sitges sebagai festival film yang memiliki sejarah panjang dan pengaruh besar dalam perfilman dunia.

“Sitges International Fantastic Film Festival of Catalonia adalah festival film genre tertua di dunia (diadakan pertama kali tahun 1968) dan salah satu festival terbesar dan paling prestisius dan merupakan 'qualifying festival for the Academy Awards!'” ungkapnya.

Dua penghargaan tersebut memperkuat perjalanan internasional Ghost in the Cell. Sebelumnya, film ini meraih Best Picture dalam kategori Horror Competition di Fantastic Fest 2026, Amerika Serikat.

Fantastic Fest dikenal sebagai festival yang berfokus pada film-film bergenre, seperti horor, thriller, fiksi ilmiah, dan fantasi. Penghargaan dari dua festival internasional ini menjadi bagian dari perjalanan film Joko Anwar dalam menjangkau penonton global.

Ghost in the Cell mengangkat kehidupan di sebuah penjara yang dikuasai petugas korup dan diwarnai perseteruan antarkelompok narapidana. Ketegangan meningkat ketika serangkaian pembunuhan mengerikan terjadi di dalam penjara.

Menghadapi ancaman misterius yang tidak terlihat, para narapidana terpaksa mengesampingkan permusuhan dan bekerja sama demi bertahan hidup.

Film ini memadukan unsur horor, komedi gelap, dan aksi dengan kritik sosial yang berangkat dari persoalan di Indonesia. Perpaduan tersebut menjadi bagian dari pendekatan cerita yang ditawarkan kepada penonton, termasuk mereka yang berada di luar negeri.

Selain meraih penghargaan di Fantastic Fest dan Sitges, Ghost in the Cell juga menjalani pemutaran perdana dunia (world premiere) melalui program Forum di Berlin International Film Festival 2026.

Di Indonesia, film tersebut telah tayang di bioskop sejak 16 April 2026. Berdasarkan materi yang disampaikan, film ini juga telah diputar di 22 festival film internasional.

Ghost in the Cell diproduseri Tia Hasibuan dan diproduksi Come and See Pictures bersama Rapi Films, Barunson E&amp;A, dan Legacy Pictures. Film ini dibintangi sejumlah aktor Indonesia, di antaranya Abimana Aryasatya, Endy Arfian, Bront Palarae, Morgan Oey, dan Lukman Sardi.

Rangkaian pencapaian tersebut memperlihatkan semakin luasnya perjalanan Ghost in the Cell di festival film dunia. Bagi perfilman Indonesia, keberhasilan ini sekaligus menjadi kesempatan untuk memperkenalkan cerita lokal melalui genre horor yang dapat menjangkau penonton lintas negara. (Ike/E01)

Inibaru.id – Film horor Indonesia Ghost in the Cell kembali menorehkan prestasi di panggung internasional. Karya rumah produksi Come and See Pictures yang disutradarai Joko Anwar ini berhasil membawa pulang dua penghargaan dari Sitges International Fantastic Film Festival of Catalonia 2026, yakni Best Director dan Carnet Jove Jury Award.

Kabar tersebut disampaikan Joko melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Minggu (18/10/2026). Pencapaian ini menambah daftar prestasi film tersebut setelah sebelumnya meraih penghargaan Best Picture dalam kategori Horror Competition di Fantastic Fest 2026, Austin, Texas, Amerika Serikat.

“Ghost in the Cell memenangkan 2 penghargaan di Sitges Film Festival 2026, yaitu Best Director dan Carnet Jove Jury Award,” ujar Joko.

Film horor Ghost in the Cell garapan Joko Anwar meraih dua penghargaan di Sitges Film Festival 2026, yakni Best Director dan Carnet Jove Jury Award, setelah sebelumnya memenangkan Best Picture di Fantastic Fest 2026.

Ghost in the Cell Borong Dua Penghargaan di Sitges Film Festival 2026

Untuk menentukan luas lahan, masyarakat Jawa Kuno telah menggunakan sejumlah satuan ukuran. Prasasti Palepangan, misalnya, menyebut tampah, lamwit, blah, dan depa sihwa.

Dalam prasasti tersebut, satu lamwit disebut setara dengan 20 tampah. Bahkan, ketika warga Palepangan merasa hasil pengukuran petugas terlalu besar, mereka mengajukan keberatan kepada pejabat kerajaan.

Pengukuran kemudian dilakukan kembali menggunakan standar ukuran kerajaan atau tampah haji. Hasilnya berbeda dari pengukuran sebelumnya. Lahan yang semula dianggap seluas dua lamwit ternyata lebih kecil.

Peristiwa ini menunjukkan bahwa penghitungan pajak tidak hanya mengenal ukuran lahan, tetapi juga memiliki mekanisme ketika wajib pajak merasa keberatan terhadap hasil pengukuran.

Petugas yang berkaitan dengan pengukuran tanah dikenal antara lain dengan sebutan wilang thani atau wilang wanua. Sumber-sumber tentang perpajakan Jawa Kuno juga menunjukkan bahwa jenis tanah menjadi salah satu pertimbangan dalam pengenaan pajak. Sawah, ladang, kebun, rawa, hingga beberapa jenis lahan lainnya dapat menjadi objek pungutan.

Sistem tersebut juga tidak berarti semua tanah dan penduduk selalu dikenai pungutan dengan cara yang sama.

Dalam tradisi Jawa Kuno dikenal istilah sima, yakni wilayah atau tanah yang ditetapkan mendapat status khusus sehingga dibebaskan dari sebagian atau seluruh pungutan tertentu. Penetapan tersebut dilakukan melalui keputusan penguasa dan biasanya berkaitan dengan kepentingan keagamaan atau kepentingan tertentu lainnya.

Pada masa Majapahit, sistem pungutan tersebut terus berkembang. Pajak tidak hanya berkaitan dengan tanah dan hasil bumi, tetapi juga mencakup perdagangan, usaha, profesi, orang asing, serta pemanfaatan sumber daya alam. Pemungutannya dilakukan oleh kelompok pejabat kerajaan yang dalam prasasti disebut sang manilala drabya haji.

Salah satu bukti dari masa Majapahit adalah Prasasti Biluluk yang bertarikh 1366 M. Prasasti ini antara lain mencatat aturan mengenai pemanfaatan sumber air asin untuk membuat garam serta pungutan yang dikenakan kepada orang yang datang untuk memproduksi garam di wilayah tersebut.

Menariknya, pada masa pemerintahan Hayam Wuruk juga terdapat wilayah yang mendapat pembebasan dari pungutan tertentu. Prasasti Walandit, misalnya, mencatat adanya kawasan yang dibebaskan dari pajak karena memiliki status khusus sebagai wilayah suci.

Salah satu hal yang menarik dari sistem tersebut adalah adanya jenjang pengelolaan dan pengawasan.

Kasus Palepangan menunjukkan bahwa ketika terjadi keberatan terhadap besaran pajak, warga tidak hanya menerima begitu saja keputusan petugas. Mereka dapat mengajukan permohonan kepada pejabat yang lebih tinggi dan meminta tanahnya diukur kembali.

Dalam kasus tersebut, hasil pengukuran ulang membuat besaran kewajiban pajak warga menjadi lebih rendah. Catatan ini sekaligus menunjukkan bahwa persoalan administrasi pajak bukan sesuatu yang asing dalam kehidupan masyarakat Jawa lebih dari seribu tahun lalu.

Karena itu, meski tentu tidak dapat disamakan begitu saja dengan sistem perpajakan modern, prasasti-prasasti tersebut memperlihatkan adanya unsur-unsur yang cukup terstruktur: terdapat objek pajak, ukuran lahan, petugas yang melakukan pengukuran, ketentuan pungutan, wilayah yang mendapat pengecualian, hingga mekanisme pengajuan keberatan.

Dari catatan batu dan lempeng logam itulah terlihat bahwa pengelolaan tanah dan pungutan kerajaan di Jawa telah mengenal administrasi yang cukup kompleks sejak masa Jawa Kuno, lalu berkembang dan terus digunakan pada masa Majapahit. (Ike/E01)

Inibaru.id - Jauh sebelum mengenal sertifikat tanah, meter persegi, dan administrasi pajak seperti sekarang, masyarakat Jawa ternyata telah mengenal sistem pemungutan pajak tanah yang cukup teratur.

Bukti mengenai hal tersebut dapat ditemukan dalam sejumlah prasasti dari masa Jawa Kuno. Salah satunya adalah Prasasti Palepangan yang dibuat pada 828 Saka atau 906 Masehi, ketika Jawa berada di bawah kekuasaan Mataram Kuno.

Prasasti tersebut menarik karena mencatat persoalan pajak tanah secara cukup rinci. Di dalamnya disebutkan bahwa sawah milik warga Desa Palepangan dikenai pajak berdasarkan luas lahan. Besarannya disebut mencapai enam dharana perak untuk setiap tampah tanah.

Jauh sebelum sistem pajak modern, masyarakat Jawa Kuno telah mengenal pengukuran lahan, pungutan pajak, hingga aturan pembebasan tanah yang kemudian berkembang pada masa Majapahit.

Jauh Sebelum Pajak Modern, Jawa Kuno Sudah Punya Sistem Pajak Tanah

“Dalam eksepsi: 1. Mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum; 2. Menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” ujar Suhartoyo saat membacakan amar putusan.

Meski permohonan tidak dapat diterima, MK tetap memberikan pertimbangan mengenai dokumen pendidikan Gibran yang menjadi pokok gugatan.

Hakim Konstitusi Arsul Sani mengatakan MK tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat.

“Mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf I UU Pemilu,” kata Arsul.

MK juga menilai certificate of attendance dan dokumen lain yang diajukan untuk memenuhi syarat pencalonan bukan merupakan bukti kelulusan.

“Melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran,” ujar Arsul.

Persoalan tersebut juga berkaitan dengan Surat Keterangan Nomor 9149 yang digunakan sebagai salah satu dokumen pemenuhan syarat pendidikan Gibran.

Dalam persidangan, terungkap surat tersebut menyatakan Gibran memiliki pengetahuan yang dinilai setara dengan Grade 12 atau kelas 12 SMA. Namun, MK menilai keterangan mengenai kesetaraan pengetahuan tidak sama dengan bukti telah menamatkan pendidikan SMA atau sederajat.

“Frasa ‘dinilai memiliki pengetahuan setara’ tidak sama dengan berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Pemilu,” jelas Hakim Konstitusi Adies Kadir.

MK juga menilai KPU perlu lebih cermat dan hati-hati dalam memverifikasi dokumen persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pemeriksaan, menurut MK, tidak cukup hanya melalui verifikasi administrasi, tetapi perlu diperkuat dengan klarifikasi faktual.

Meski menemukan persoalan terkait bukti pendidikan, MK menegaskan temuan tersebut tidak dapat menjadi dasar untuk mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

Adies menjelaskan status Gibran sebagai calon wakil presiden telah berakhir setelah ia terpilih dan dilantik sebagai Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2024.

“Status calon tersebut berakhir ketika calon terpilih dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Wakil Presiden pada tanggal 20 Oktober 2024, yang sekaligus menjadi penanda berakhirnya tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024,” kata Adies.

Karena itu, MK menilai persoalan pemenuhan syarat pendidikan tersebut tidak lagi tepat dimasukkan dalam rezim penyelesaian sengketa hasil Pilpres. Persoalan tersebut menjadi ranah lembaga lain yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan UUD 1945.

Dengan pertimbangan tersebut, MK mengabulkan eksepsi KPU terkait kedudukan hukum para pemohon dan menyatakan permohonan mereka tidak dapat diterima. (Ning/E01)

Inibaru.id - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat menerima gugatan yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024.

Putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tersebut dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Selasa (6/10/2026) malam.

MK menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan sengketa hasil Pilpres. Berdasarkan aturan yang berlaku, pihak yang dapat mengajukan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon.

MK menyatakan gugatan yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat Pilpres 2024 tidak dapat diterima, meski dalam pertimbangannya MK menyebut tidak menemukan bukti ijazah atau diploma setara SMA.

Soal Ijazah Gibran, MK Tak Temukan Bukti Setara SMA

Setelah Gibran nggak menjabat sebagai Walikota Solo, dipastikan Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakoso yang akan memimpin Kota Bengawan di sisa waktu yang ada sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Solo.

Pasca-pengunduran diri, Gibran menyisakan pekerjaan rumah yang belum rampung. Menurutnya senggaknya ada dua tugas yang harus diselesaikan Teguh, salah satu di antaranya adalah Taman Balekambang.

Gibran mengaku, sebelumnya dia sudah menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) proyek dari Kementerian PUPR ke Pemerintah Kota&nbsp;Solo. Sampai sekarang, diketahui pembangunan Taman Balekambang masih berjalan.

Gibran berharap, Teguh bisa melanjutkan proyek tersebut hingga nanti membukanya untuk warga Solo.

Selain Taman Balekambang, tugas lain yang dititipkan Gibran kepada Teguh terkait Pasar Jongke. Gibran berharap agar para pedagang bisa segera pindah di gedung baru Pasar Jongke, karena terkait pemindahan ini sudah diatur oleh dinas terkait. Rencananya, pemindahan itu akan dilakukan pada 19 Juli mendatang.

Kepada Teguh, Gibran berharap kelak pembangunan di Kota Solo terus berkelanjutan. Teguh pun berkomitmen untuk berusaha menyelesaikan segala permasalahan yang ada dan merampungkan pembangunan-pembangunan sudah dimulai.

"Sesuai pesan beliau, untuk pembangunan berproses. Ada APBD, DAK termasuk CSR dari UEA (pemerintah Uni Emirat Arab), ada yang baru dimulai seperti Jurug, kalau untuk bantuan sosial selesai," kata Teguh.

Selain itu, Teguh menyebutkan ada program-program pembangunan di beberapa dinas yang segera dilaksanakan, di antaranya di Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian, dan Dinas Perdagangan. Saat ini, beberapa program itu baru proses lelang.

"Harapannya itu yang harus dikawal untuk berjalan dengan baik sesuai mekanisme yang ada. Ya tinggal menunggu SK Mendagri (Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri)," tambahnya.

Ya, siapa pun yang memimpin Solo, semoga bisa menjalankan program-program yang sudah direncanakan sejak awal dan pastinya segala kebijakan selalu menomorsatukan kepentingan masyarakat! (Siti Khatijah/E07)

Inibaru.id -&nbsp;Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka pada Selasa (16/7/2024) resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Putra pertama Presiden Joko Widodo tersebut telah mendatangi Gedung DPRD Kota Solo untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya. Setelah itu, Gibran langsung mengemasi barang-barang miliknya di ruang kerja Balai Kota.

Kemunduran dirinya untuk mempersiapkan pelantikannya sebagai wakil presiden terpilih mendampingi Prabowo Subianto yang akan dilantik menjadi Presiden masa jabatan 2024-2029 pada 20 Oktober mendatang.

Setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai Walikota Solo, inilah beberapa hal yang harus diselesaikan oleh Teguh Prakosa sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Solo.&nbsp;