“Di SKCK Polri ini kita sudah masuk di super app. Data yang sudah terkoneksi antara lain Dukcapil, Ditjen Imigrasi, Bareskrim, dan BPJS. Ke depan pasti akan bergabung dengan yang lain-lainnya,” ujar Ibrahim dalam FGD dan Joint Commitment Transformasi Layanan SKCK di Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Pengembangan layanan SKCK secara daring dirancang untuk mengurangi kebutuhan pemohon bertemu langsung dengan petugas kepolisian. Nantinya, setelah proses pengajuan dilakukan melalui aplikasi, pemohon dapat mencetak SKCK menggunakan barcode yang dihasilkan sistem.

“Roh dari SKCK full online ini adalah menghilangkan pertemuan antara pemohon dengan petugas kepolisian. Pada saat pencetakan blanko SKCK, bisa di mana saja. Tidak perlu datang ke kantor polisi, cukup dengan aplikasi SKCK online dan barcode yang dihasilkan,” jelas Ibrahim.

Konsep pencetakan mandiri tersebut saat ini masih dalam tahap uji coba. Polri telah menggunakan 10 mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Jakarta untuk menguji mekanisme pencetakan SKCK.

Pengembangan layanan ini akan dilanjutkan pada 2027 dengan mempertimbangkan kesiapan jaringan, infrastruktur, serta berbagai aspek teknis lainnya.

Transformasi layanan SKCK juga melibatkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Dalam FGD tersebut, sejumlah instansi turut terlibat, antara lain BPJS, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta Kementerian PANRB.

Sekretaris Jenderal Komdigi Ismail mengatakan integrasi tersebut merupakan upaya untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses salah satu layanan dasar.

“Inisiatif yang dilakukan oleh Baintelkam Polri ini merupakan sebuah inisiatif untuk mengkolaborasikan dan mengintegrasikan layanan SKCK yang merupakan salah satu layanan dasar bagi masyarakat, agar masyarakat dimudahkan ke depan,” kata Ismail.

Menurut Ismail, pemerintah sebenarnya telah memiliki teknologi yang dapat mendukung integrasi data antarinstansi. Tantangan berikutnya adalah memperkuat pola pikir kolaboratif di antara kementerian dan lembaga.

“Semangat yang sama, yaitu menjadi abdi masyarakat, pelayan masyarakat. Sehingga pengintegrasian itu akan mengubah jargon kami, saya, dari masing-masing kementerian/lembaga menjadi jargon kita,” ujarnya.

Selain membahas transformasi layanan, kegiatan tersebut juga dilanjutkan dengan penandatanganan Joint Commitment terkait pengembangan layanan SKCK. Dengan sistem yang semakin terintegrasi, proses pengurusan SKCK diharapkan dapat dilakukan lebih praktis tanpa mengharuskan masyarakat mendatangi kantor polisi untuk setiap tahap layanan. (Ike/E01)

Inibaru.id - Masyarakat nantinya tak perlu lagi datang ke kantor polisi untuk mencetak Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Polri tengah mengembangkan layanan SKCK secara penuh daring yang memungkinkan dokumen tersebut dicetak secara mandiri.

Layanan ini menjadi bagian dari transformasi SKCK yang telah terintegrasi dengan sejumlah basis data kementerian dan lembaga. Saat ini, sistem tersebut telah terhubung dengan data Dukcapil, Ditjen Imigrasi, Bareskrim, hingga BPJS.

Agen Intelijen Kepolisian Utama Tingkat II Baintelkam Polri Brigjen Pol Achmad Ibrahim mengatakan integrasi tersebut dilakukan melalui layanan SKCK dalam super app Polri.

Polri tengah mengembangkan layanan SKCK secara daring yang memungkinkan masyarakat mencetak dokumen secara mandiri tanpa perlu datang ke kantor polisi.

SKCK Bakal Bisa Dicetak Sendiri, Tak Perlu Lagi ke Kantor Polisi

Bupati Sam’ani mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak dalam menyukseskan pertunjukan tersebut. Baginya, pencatatan rekor MURI menjadi kesempatan untuk memperkenalkan kekayaan budaya Kudus sekaligus menumbuhkan kepedulian generasi muda terhadap warisan daerah.

“Terima kasih dan apresiasi kepada PT Nojorono, YKB Nojorono, para penari, dan seluruh pihak yang telah mendukung pelestarian budaya Kudus. Hari ini kita menunjukkan bahwa Caping Kalo bukan hanya benda budaya, tetapi juga memiliki nilai seni dan sejarah yang perlu terus kita jaga,” ujar Bupati Sam’ani.

Tantangan pelestarian Caping Kalo nggak hanya berkaitan dengan bagaimana menjaga tradisi pembuatannya, tetapi juga memastikan kerajinan tersebut tetap memiliki keberlanjutan. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Kudus berupaya mengembangkan keterampilan para perajin sekaligus memperluas peluang pemasarannya.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengadakan pelatihan pembuatan Caping Kalo melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Kudus. Program tersebut dilengkapi dengan pelatihan pemasaran agar para perajin nggak hanya mampu menghasilkan produk, tetapi juga mempunyai bekal untuk mengembangkannya sebagai sumber penghasilan.

“Pelestarian harus berjalan beriringan dengan pengembangan. Karena itu, selain keterampilan membuat Caping Kalo, pemasaran juga perlu diperkuat agar keberadaannya tetap hidup dan tidak punah,” jelasnya.

Pengenalan budaya Kudus juga dilakukan melalui kebijakan penggunaan busana adat setiap tanggal 23. Kebijakan ini diharapkan dapat mendekatkan masyarakat, khususnya generasi muda, dengan kekayaan budaya daerah, termasuk Caping Kalo.

Wakil Menteri Kebudayaan RI Giring Ganesha turut memberikan perhatian terhadap keberadaan Caping Kalo. Ia mengaku terkesan melihat perlengkapan tradisional tersebut berpadu dengan busana adat Kudus dalam pertunjukan Tari Lajur Caping Kalo.

“Saya terkesima dengan Caping Kalo dan busana adat Kudus. Mendengar aspirasi bahwa Caping Kalo terancam punah, hari ini kita melihat bagaimana masyarakat Kudus menjadikannya bagian dari sebuah karya seni yang luar biasa,” ungkap Giring.

Menurut Giring, pertunjukan tersebut menjadi salah satu momentum penting dalam perjalanan pelestarian Caping Kalo. Ia berharap pengakuan melalui rekor MURI dapat menjadi langkah awal untuk memperluas pengakuan terhadap warisan budaya tersebut.

“Caping Kalo dalam bentuk tari yang dicatat dalam rekor MURI, teman-teman, menjadi bagian dari sejarah. Saya melihat masa depan Caping Kalo akan cerah setelah rekor MURI ini. Kita akan mengupayakan Caping Kalo menjadi Warisan Budaya Takbenda nasional,” katanya.

Giring juga menyoroti peran anak muda dalam memperkenalkan kebudayaan daerah. Menurutnya, media sosial bisa dimanfaatkan untuk menjangkau audiens yang lebih luas sehingga kesenian tradisional nggak hanya dikenal di lingkungan asalnya.

“Saya mengajak anak-anak muda untuk melestarikan budaya ini. Silakan bagikan melalui semua media sosial agar Tari Lajur Caping Kalo dan budaya Kudus bisa dikenal dan mendunia,” ajaknya.

Selain membahas pelestarian Caping Kalo, Giring menyampaikan rencana perbaikan Museum Kretek dan Museum Patiayam di Jawa Tengah. Pembenahan kedua museum tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan ruang edukasi sekaligus memperkuat pelestarian budaya di Kudus.

Penetapan Tari Lajur Caping Kalo sebagai rekor dunia dilakukan setelah proses verifikasi oleh MURI. Kepala atau Senior Representative MURI Wilayah Semarang dan Jawa Tengah, Ari Andriani, menyebut Kudus sebelumnya juga pernah mencatatkan prestasi di lembaga tersebut.

“Untuk Kabupaten Kudus, ini bukan yang pertama kali. Pada kesempatan ini MURI kembali hadir untuk memberikan apresiasi terhadap semangat pelestarian budaya yang sungguh luar biasa,” kata Ari.

Ari menjelaskan, jumlah peserta yang diajukan pada awalnya sebanyak 477 orang. Namun, setelah proses verifikasi dilakukan, terdapat 670 penari yang memenuhi ketentuan pencatatan.

“Dari 477 peserta yang diusulkan, setelah kami verifikasi ada 670 penari. Mereka tidak hanya menari, tetapi juga menunjukkan seni budaya warisan leluhur melalui gerakan yang indah dan selaras,” jelasnya.

MURI kemudian menetapkan pencapaian tersebut sebagai rekor dunia, bukan sekadar rekor nasional. Keputusan itu didasarkan pada Tari Lajur Caping Kalo yang dinilai merepresentasikan simbol budaya Kabupaten Kudus.

“Mengingat tarian ini merupakan tarian yang menceritakan simbol budaya Kudus, maka oleh Ketua Umum MURI capaian ini tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional, tetapi dibukukan sebagai rekor dunia,” tegasnya.

Ari berharap pencapaian tersebut dapat mendorong masyarakat untuk terus memperkenalkan kebudayaan daerah kepada khalayak yang lebih luas.

“Semoga capaian ini menjadi pemantik semangat untuk mengenalkan kebudayaan kita,” pungkas Ari.

Rekor yang ditorehkan 670 penari ini menjadi salah satu upaya membawa Caping Kalo lebih dekat dengan masyarakat. Melalui seni pertunjukan, warisan budaya Kudus tersebut mendapat ruang untuk terus diperkenalkan, dikembangkan, dan diwariskan kepada generasi berikutnya. (Ike Purwaningsih/E01)

Inibaru.id - Caping Kalo, salah satu penanda identitas budaya Kudus, hadir dalam sebuah pertunjukan kolosal di Halaman Pendapa Kabupaten Kudus, Sabtu (26/9/2026). Sebanyak 670 penari membawakan Tari Lajur Caping Kalo hingga berhasil mengantarkan kesenian tersebut mencatatkan rekor dunia di Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI).

Pertunjukan massal ini menjadi salah satu cara masyarakat Kudus merawat warisan leluhur. Bukan hanya diperkenalkan sebagai benda budaya, Caping Kalo juga diangkat menjadi bagian dari karya seni yang melibatkan ratusan orang.

Pencapaian tersebut turut menandai peringatan Hari Jadi ke-477 Kota Kudus. Bupati Kudus Sam’ani Intakoris dan Ketua TP PKK Kabupaten Kudus Endhah Sam’ani Intakoris ikut menari bersama para peserta. Hadir pula Wakil Menteri Kebudayaan RI Giring Ganesha, perwakilan MURI wilayah Semarang dan Jawa Tengah Ari Ardiyani, perwakilan PT Nojorono dan YKB Nojorono, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Kudus.

Sebanyak 670 penari mengantarkan Tari Lajur Caping Kalo mencetak rekor dunia MURI sekaligus memperkenalkan Caping Kalo sebagai warisan budaya Kudus.

670 Penari Bawa Tari Lajur Caping Kalo Kudus Pecahkan Rekor MURI

Menurut Destry, semakin luasnya penggunaan pembayaran digital turut membuat penggunaan uang tunai mulai melambat. Masyarakat di wilayah yang memiliki akses internet dan infrastruktur digital memadai kini semakin terbiasa menggunakan pembayaran nontunai.

“Jadi tentu saja kalau kita lihat, karena banyak menggunakan sistem digital, sehingga penggunaan cash kan terbatas. Nah, jadi kita bisa lihat di beberapa event kalau kita sekarang belanja di pasar itu mereka lebih suka pakai QRIS kan ketimbang menggunakan cash,” ujarnya.

Meski pembayaran digital semakin populer, uang tunai belum bisa sepenuhnya ditinggalkan. Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan kondisi infrastruktur digital yang belum merata.

Destry mengatakan uang tunai masih dibutuhkan masyarakat di wilayah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T), terutama karena masih terdapat daerah yang mengalami keterbatasan jaringan atau blank spot.

“Kalau kita lihat, memang masih tumbuh tapi mulai terus melambat. Kenapa? Karena Indonesia ini kan sangat luas. Dan wilayahnya kan sangat pulau-pulau kita ada daerah-daerah yang terdepan, terluar gitu kan. Tentunya ini kan mereka juga masih butuh uang-uang cash. Mungkin juga ada, mungkin sinyal masih belum semuanya kan juga masih ada beberapa yang di blank spot,” kata Destry.

Artinya, pertumbuhan pembayaran digital tidak serta-merta membuat uang fisik hilang dari peredaran. Keduanya masih digunakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

BI juga menegaskan bahwa masyarakat tetap memiliki pilihan untuk menggunakan uang tunai maupun pembayaran digital. Uang Rupiah fisik masih merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Karena itu, pelaku usaha dan merchant tetap perlu menerima pembayaran menggunakan uang tunai.

“Kita tetap tidak melarang orang kalau menggunakan cash, karena tetap bahwa payment di kita ini kan ada digital atau melalui cash. Jadi, buat para merchant juga walaupun ada yang memang mereka ingin bayar cash ya mereka harus bisa menerima. Tapi faktanya preferensi masyarakat memang sekarang mengarah kepada digital payment,” tutur Destry.

Dengan 67 juta pengguna, QRIS menunjukkan bahwa pembayaran digital semakin menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari masyarakat Indonesia. Namun, kondisi tersebut belum berarti uang tunai ditinggalkan sepenuhnya, terutama di wilayah yang akses digitalnya masih terbatas. (Ike/E01)

Inibaru.id - Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) semakin meluas dan perlahan mengubah kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi. Pembayaran yang sebelumnya identik dengan uang tunai kini semakin sering dilakukan secara digital, termasuk di pasar tradisional dan berbagai usaha kecil.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengungkapkan jumlah pengguna QRIS kini telah mencapai 67 juta orang atau sekitar seperempat dari penduduk Indonesia.

“QRIS kalau kita lihat sekarang penggunanya sudah 67 juta. Artinya sudah seperempat dari penduduk Indonesia yang menggunakan QRIS,” kata Destry dalam acara di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Pengguna QRIS telah mencapai 67 juta orang dan transaksi digital terus tumbuh pesat, tetapi uang tunai masih dibutuhkan karena peredaran uang kartal tetap meningkat dan akses digital belum merata di seluruh Indonesia.

67 Juta Orang Gunakan QRIS, Apakah Masyarakat Mulai Tinggalkan Uang Tunai?

Ada pula KA Dharmawangsa yang namanya diambil dari gelar Prabu Yudistira dalam kisah Mahabharata. Tokoh yang juga dikenal dengan nama Puntadewa tersebut mendapatkan gelar Prabu Dharmawangsa. Nama tokoh pewayangan lainnya juga digunakan untuk kereta api, salah satunya KA Bima.

Selain gunung dan tokoh pewayangan, nama kereta api juga ada yang terinspirasi dari hewan. KA Sancaka mengambil nama yang berkaitan dengan sosok ular sanca yang dikenal mampu bertahan dalam berbagai kondisi.

Sementara itu, KA Sembrani terinspirasi dari hewan mitologi dalam cerita rakyat Nusantara. Sembrani digambarkan sebagai kuda bersayap yang dapat terbang. Dalam cerita pewayangan, kuda tersebut merupakan tunggangan Batara Wisnu.

Inspirasi nama kereta juga datang dari sungai. KA Brantas, misalnya, mengambil nama Sungai Brantas yang mengalir di Jawa Timur. Ada pula KA Progo yang namanya terinspirasi dari Sungai Progo di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menariknya, ada juga nama kereta yang merupakan gabungan nama daerah yang dilalui. KA Purwojaya, misalnya, merupakan gabungan dari Purwokerto dan Jayakarta. Sementara KA Bangunkarta berasal dari gabungan Jombang, Madiun, dan Jakarta.

Beragam inspirasi tersebut membuat nama kereta api di Indonesia bukan sekadar identitas perjalanan. Di baliknya, tersimpan cerita tentang tempat, budaya, sejarah, hingga kekayaan imajinasi yang hidup di masyarakat. (Ning/E01)

Inibaru.id - Nama-nama kereta api di Indonesia ternyata nggak dibuat sembarangan. Di baliknya, ada beragam cerita dan inspirasi, mulai dari nama gunung, sungai, hewan, hingga tokoh dalam pewayangan.

Salah satu contohnya adalah KA Anjasmoro. Nama kereta yang pernah melayani rute Pasar Senen–Jombang ini terinspirasi dari Gunung Anjasmoro di Jawa Timur. Gunung tersebut memiliki ketinggian sekitar 2.282 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan kawasan pegunungannya membentang hingga wilayah Jombang.

Nama kereta api di Indonesia terinspirasi dari beragam hal, mulai dari gunung, sungai, hewan, tokoh wayang, hingga gabungan nama daerah.

Dari Gunung hingga Tokoh Wayang, Ini Inspirasi Nama Kereta Api di Indonesia

"Presiden menyampaikan bahwasanya langkah Kementerian Haji untuk memperpendek antrean itu beliau dukung penuh dan terus mencari formula. Perlu diketahui sejak Kementerian Haji ada, antrean yang paling lama itu 49 tahun," kata Dahnil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (28/9/2026).

Menurut Dahnil, formula baru sebelumnya telah diterapkan dan berhasil menekan rata-rata masa tunggu dari 49 tahun menjadi 26 tahun. Namun, Presiden menilai masa tunggu tersebut masih terlalu panjang.

Untuk kembali memperpendek masa tunggu, Kementerian Haji dan Umrah kemudian melakukan pembenahan terhadap data calon jemaah haji yang terdaftar.

Sebanyak 5,7 juta data jemaah divalidasi untuk memastikan jumlah antrean yang tercatat sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dari proses tersebut, pemerintah menemukan sekitar 400 ribu data yang tidak valid.

"Pak Menteri, saya, dan seluruh tim di Kementerian Haji membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jemaah haji yang ada sekarang, dan kami temukan ada 400 ribu data invalid," jelas Dahnil.

Data yang tidak valid tersebut kemudian dibersihkan dan dilakukan penghitungan kembali. Dari proses itu, pemerintah mendapatkan angka masa tunggu faktual yang lebih pendek dibandingkan angka antrean sebelumnya.

"Setelah kami hitung secara faktual, antrean haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrean faktualnya sekarang 14 tahun. Dari 49 kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrean faktual haji itu 14 tahun sesuai dengan perintah Presiden," pungkasnya.

Dengan penghitungan tersebut, Kementerian Haji dan Umrah menyebut masa tunggu faktual jemaah haji Indonesia kini rata-rata 14 tahun.

Selain masa tunggu, pemerintah juga membahas persiapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan melaporkan perkembangan perhitungan BPIH 2027 yang sebelumnya telah dibahas bersama Komisi VIII DPR RI kepada Presiden Prabowo.

Menurut Gus Irfan, terdapat sejumlah perubahan komponen biaya akibat situasi geopolitik di Timur Tengah yang turut berdampak pada kondisi ekonomi.

"Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berakibat berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya, Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jemaah," ujar Gus Irfan.

Untuk menjaga agar biaya yang ditanggung jemaah tetap terjangkau, Prabowo menyarankan formula pembagian antara Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayar jemaah dan subsidi nilai manfaat.

"Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48, sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan kepada jemaah," kata Gus Irfan.

Selain membahas biaya dan masa tunggu, Gus Irfan juga menyampaikan perkembangan layanan pengaduan di Kementerian Haji dan Umrah. Pemerintah telah meluncurkan hotline pengaduan sekaligus meminta agar praktik mafia dan kartel dalam ekosistem haji maupun umrah diberantas.

"Istilah beliau adalah sapu sajalah semua kartel-kartel dan mafia-mafia yang terkait dengan haji dan umrah," pungkas Gus Irfan. (Ike/E01)

Inibaru.id - Kabar baik bagi calon jemaah haji Indonesia. Kementerian Haji dan Umrah menyebut masa tunggu keberangkatan haji kini rata-rata menjadi 14 tahun.

Angka tersebut turun cukup signifikan dibandingkan masa tunggu sebelumnya. Antrean haji di Indonesia bahkan sempat mencapai 49 tahun untuk masa tunggu terlama. Setelah dilakukan perubahan formula, rata-rata antrean nasional kemudian turun menjadi 26 tahun.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, upaya memperpendek masa tunggu tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah diminta terus mencari formula agar masyarakat tidak harus menunggu terlalu lama untuk menunaikan ibadah haji.

Kementerian Haji dan Umrah menyebut masa tunggu keberangkatan jemaah haji Indonesia kini rata-rata 14 tahun setelah pemerintah memvalidasi 5,7 juta data dan menemukan sekitar 400 ribu data tidak valid.

Antrean Haji Dipangkas, dari 49 Tahun Kini Jadi 14 Tahun

“Kebijakan ini akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat,” kata Destry dalam peluncuran kebijakan di Kantor BI, Jakarta, Senin (17/8/2026).

BI berharap pembebasan MDR untuk transaksi hingga Rp100 ribu di seluruh kategori merchant dapat meningkatkan penggunaan QRIS di berbagai sektor usaha.

Menurut Destry, semakin luasnya kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong akseptasi dan volume transaksi QRIS. Pada akhirnya, peningkatan transaksi digital juga diharapkan ikut menggerakkan aktivitas ekonomi dan belanja masyarakat.

“Perluasan kebijakan MDR QRIS 0 persen diharapkan dapat mendorong akseptasi dan peningkatan volume transaksi QRIS, memperluas digitalisasi pembayaran pada berbagai segmen usaha, serta pada gilirannya mendukung peningkatan aktivitas ekonomi dan belanja masyarakat,” ujarnya.

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Ryan Rizaldy menambahkan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya BI menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional melalui sistem pembayaran yang lebih efisien.

BI juga terus mendorong perluasan akses pembayaran digital dan pengembangan instrumen pembayaran domestik agar masyarakat dapat bertransaksi secara aman, mudah, dan efisien.

Dengan kebijakan baru ini, merchant non-UMI mendapat keuntungan berupa MDR 0 persen untuk transaksi QRIS hingga Rp100 ribu. Sementara itu, merchant UMI tetap mendapatkan fasilitas MDR 0 persen untuk transaksi hingga Rp500 ribu.

Sebagai gambaran, ketentuan MDR QRIS yang berlaku saat ini menetapkan tarif 0 persen untuk UMI dengan transaksi hingga Rp500 ribu. Untuk transaksi UMI di atas Rp500 ribu, MDR yang dikenakan sebesar 0,3 persen, sedangkan kategori usaha kecil, menengah, dan besar dikenai MDR 0,7 persen.

Perluasan MDR 0 persen ini diharapkan membuat pembayaran digital semakin mudah diterima oleh berbagai pelaku usaha, termasuk usaha yang memiliki transaksi bernilai relatif kecil.

Bagi merchant, semakin rendah biaya transaksi berarti semakin besar ruang untuk mengelola biaya operasional. Sementara bagi konsumen, kebijakan ini diharapkan turut memperkuat ekosistem pembayaran digital yang praktis dan inklusif.

QRIS sendiri merupakan standar QR Code pembayaran yang ditetapkan BI sehingga satu kode QR dapat digunakan untuk menerima pembayaran dari berbagai penyedia jasa pembayaran. (Ning/E01)

Inibaru.id - Bank Indonesia (BI) memperluas kebijakan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS 0 persen. Mulai 1 Oktober 2026, seluruh kategori merchant dapat menikmati tarif MDR 0 persen untuk transaksi QRIS dengan nominal maksimal Rp100 ribu.

Sebelumnya, kebijakan MDR 0 persen untuk transaksi hingga Rp500 ribu hanya berlaku bagi merchant kategori Usaha Mikro (UMI). Ketentuan tersebut tetap dipertahankan bagi UMI.

Pejabat Gubernur Sementara BI Destry Damayanti mengatakan, perluasan kebijakan tersebut dilakukan untuk memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi pelaku usaha. Dengan begitu, manfaat ekonomi digital diharapkan dapat dirasakan lebih luas dan inklusif.

Mulai 1 Oktober 2026, transaksi QRIS hingga Rp100 ribu tidak dikenai biaya, sementara ketentuan transaksi gratis hingga Rp500 ribu untuk merchant Usaha Mikro tetap berlaku.