“Kuota yang sudah dibayar oleh pelanggan adalah hak pelanggan. Sisa kuota tidak boleh begitu saja hangus dan operator tidak boleh mengenakan biaya tambahan untuk mempertahankan sisa kuota tersebut,” kata Meutya di Jakarta Pusat, Sabtu (29/8/2026).

Menurutnya, kebijakan tersebut dibuat untuk memastikan masyarakat memperoleh manfaat yang adil dari layanan telekomunikasi yang telah mereka bayarkan.

Dalam aturan tersebut, operator seluler diwajibkan menyediakan pilihan layanan yang memungkinkan pelanggan menentukan sendiri mekanisme perlindungan sisa kuota sesuai kebutuhan.

Pilihan yang dapat diberikan antara lain akumulasi kuota (rollover), tanpa akumulasi kuota (non-rollover), perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, hingga pengembalian dana (refund). Operator juga dapat menyediakan bentuk perlindungan lain selama tidak merugikan pelanggan.

Meutya menilai aturan ini membawa perubahan dalam pola layanan telekomunikasi. Jika sebelumnya mekanisme layanan lebih banyak ditentukan operator, kini pelanggan harus diberikan ruang untuk memilih.

“Pelanggan berhak memilih layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan pola penggunaannya, bukan operator yang memilihkan untuk pelanggan,” ujarnya.

Kebijakan tersebut juga menjadi respons pemerintah terhadap berbagai aduan masyarakat. Meutya menyebut masih ada operator yang belum sepenuhnya menerapkan keputusan MK mengenai perlindungan sisa kuota pelanggan.

Selain melindungi sisa kuota, Kemkomdigi mewajibkan operator memberikan informasi yang jelas kepada pelanggan mengenai layanan yang mereka gunakan.

Informasi tersebut mencakup harga, volume kuota, masa berlaku, segmentasi penggunaan, ketentuan pemakaian secara wajar, masa berakhirnya layanan, hingga perlakuan terhadap sisa kuota.

Informasi itu harus disampaikan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Dengan begitu, pelanggan dapat mengetahui hak serta pilihan layanan yang tersedia sebelum menentukan paket yang digunakan.

Operator juga diwajibkan menyediakan kanal pemantauan yang terintegrasi agar pelanggan dapat dengan mudah mengecek penggunaan dan sisa kuota dari layanan yang dipilih.

Kemkomdigi memberikan batas waktu kepada operator hingga 28 September 2026 untuk menyampaikan laporan pemenuhan kewajiban terkait aturan tersebut.

Setelah itu, operator juga diwajibkan melaporkan perkembangan pemenuhan kewajiban tersebut secara berkala, yakni satu kali setiap bulan.

Laporan tersebut akan menjadi bagian dari mekanisme pengawasan Kemkomdigi untuk memastikan operator mematuhi ketentuan mengenai perlindungan sisa kuota dan penyediaan pilihan layanan bagi pelanggan.

Kemkomdigi selanjutnya akan melakukan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan kewajiban tersebut.

Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin memastikan perkembangan layanan telekomunikasi tetap berjalan dengan menempatkan kepentingan dan perlindungan hak pelanggan sebagai bagian penting dalam ekosistem digital nasional. (Ike/E01)

Inibaru.id – Kabar baik bagi pengguna layanan internet seluler. Pemerintah kini melarang operator menghilangkan sisa kuota internet pelanggan yang sudah dibayarkan. Operator juga tidak boleh mengenakan biaya tambahan agar pelanggan dapat mempertahankan atau menggunakan sisa kuota tersebut.

Ketentuan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Digital (SE Menkomdigi) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kewajiban Pemenuhan Pilihan Layanan dan Perlindungan Sisa Kuota. Surat edaran tersebut diterbitkan pada 28 Agustus 2026 sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 273/PUU-XXIII/2025 tertanggal 23 Juli 2026.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan, kuota yang telah dibayar pelanggan merupakan hak yang harus mendapatkan perlindungan.

Pemerintah melarang operator menghanguskan sisa kuota internet pelanggan dan menarik biaya tambahan, sekaligus mewajibkan penyedia layanan memberikan pilihan perlindungan kuota.

Komdigi Larang Operator Hanguskan Sisa Kuota Internet Pelanggan

Penelitian bertajuk From Manuscript to Digital Heritage: Preserving Nusantara Islamic Knowledge through the Digitalization of the Teungku Chik Lampaloh Manuscript (The Descendants Effort in Safeguarding Ancestor Master Piece) tersebut dipresentasikan dalam 10th International Library and Information Science Society Conference (I-LISS) 2026 di Universiti Teknologi MARA (UiTM), Shah Alam, Selangor, Malaysia, pada 26–28 Agustus 2026.

Kondisi fisik manuskrip menjadi salah satu alasan digitalisasi dilakukan. Sejumlah halaman mulai rapuh, sementara tulisan pada beberapa bagian telah memudar sehingga semakin sulit dibaca.

“Digitalisasi bukan hanya mengubah manuskrip menjadi bentuk digital, tetapi juga menjadi upaya menjaga pengetahuan yang terkandung didalamnya agar tetap dapat dipelajari dan diwariskan,” kata Nurrahmi, dikutip dari Kementerian Agama (Kemenag).

Selain faktor usia, bahan yang digunakan dalam penulisan manuskrip juga menjadi tantangan. Tinta berbasis besi yang lazim digunakan pada masa lalu berpotensi menimbulkan efek korosif pada kertas dalam jangka panjang.

Dengan adanya versi digital, kebutuhan untuk membuka dan menangani manuskrip asli secara berulang dapat dikurangi. Informasi yang tersimpan di dalamnya tetap bisa dipelajari tanpa harus terus-menerus menyentuh dokumen fisik.

Digitalisasi manuskrip dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu pra-digitalisasi, digitalisasi, dan pasca-digitalisasi.

Tahap awal mencakup pemilihan manuskrip, verifikasi kepemilikan dan hak cipta, pencatatan data bibliografi, serta persiapan peralatan. Selanjutnya, manuskrip difoto dan hasil citranya diperiksa untuk memastikan kualitas dokumentasi.

Hasil tersebut kemudian dibuat menjadi file master, dilengkapi metadata, dikonversi, lalu dikemas dan didokumentasikan untuk penyimpanan jangka panjang.

Pendekatan tersebut tidak hanya berfokus pada pembuatan salinan digital, tetapi juga mencakup aspek preservasi, pengelolaan metadata, dan penyebaran pengetahuan. Kerangka ini dinilai dapat diterapkan oleh perpustakaan, arsip, museum, maupun lembaga pengelola warisan budaya lainnya.

Menariknya, informasi berharga dalam manuskrip Teungku Chik Lampaloh tidak hanya terdapat pada teks utama Al-Qur’an. Catatan di tepi halaman, kolofon, anotasi, dan keterangan tambahan lainnya juga menjadi bagian penting yang dapat diteliti.

Bagian-bagian tersebut dikenal sebagai parateks. Kajian terhadap parateks manuskrip Teungku Chik Lampaloh sebelumnya dilakukan oleh tim peneliti UIN Ar-Raniry dan Al-Azhar University.

Dari catatan tersebut, peneliti dapat memperoleh gambaran mengenai praktik keilmuan, proses pewarisan pengetahuan, jaringan ulama, hingga kondisi sosial-keagamaan masyarakat Aceh pada masa manuskrip itu ditulis.

Dengan demikian, digitalisasi bukan sekadar upaya menyelamatkan naskah lama dari kerusakan. Langkah tersebut juga menjaga rekaman perjalanan intelektual Islam di Aceh agar tetap dapat dipelajari oleh generasi berikutnya.

Penelitian mengenai manuskrip tersebut dipresentasikan dalam I-LISS 2026 di Malaysia. Dalam forum tersebut, Nurrahmi menampilkan kondisi dan isi manuskrip melalui sebuah video serta memperkenalkan prototipe rumah digital untuk menyimpan hasil digitalisasi.

Dokumentasi manuskrip turut melibatkan Masykur dari Pedir Museum Aceh dan Abdullah Maulani dari DREAMSEA. Zubaidah,&nbsp;Sekretaris Program Doktor Studi Islam Pascasarjana UIN Ar-Raniry, juga mendampingi Nurrahmi dalam konferensi tersebut.

Presentasi penelitian mendapat apresiasi dari President I-LISS, Namtip Wipawin, serta perhatian peserta konferensi. Forum tersebut mempertemukan akademisi, peneliti, pustakawan, pendidik, dan profesional bidang perpustakaan serta ilmu informasi dari berbagai negara.

Melalui digitalisasi, manuskrip Al-Qur’an peninggalan Teungku Chik Lampaloh tidak hanya dipertahankan sebagai benda bersejarah. Pengetahuan dan jejak kehidupan yang tersimpan di dalamnya juga mendapat kesempatan untuk terus dibaca, diteliti, dan diwariskan lintas generasi. (Ike/E01)

Inibaru.id – Sebuah manuskrip Al-Qur’an dari Aceh yang diperkirakan berusia sekitar 180 tahun kini mulai didigitalisasi. Upaya ini dilakukan untuk menjaga pengetahuan yang tersimpan di dalam naskah sekaligus mengurangi risiko kerusakan pada manuskrip aslinya.

Manuskrip tersebut merupakan peninggalan Teungku Chik Lampaloh atau Syekh Abdurrahman Lampaloh, salah seorang ulama Aceh. Naskah tulisan tangan ini tidak hanya memuat teks Al-Qur’an, tetapi juga berbagai catatan yang merekam tradisi keilmuan, jaringan pengetahuan, dan kehidupan sosial-keagamaan masyarakat pada masanya.

Digitalisasi manuskrip menjadi bagian dari penelitian Nurrahmi, mahasiswa Program Doktor Studi Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, bersama Mujiburrahman, Syamsul Rijal, Zubaidah, dan Fathin Zhafira Fauzi.

Manuskrip Al-Qur’an peninggalan ulama Aceh Teungku Chik Lampaloh yang berusia sekitar 180 tahun mulai didigitalisasi untuk menjaga pengetahuan Islam yang tersimpan di dalamnya.

Manuskrip Al-Qur’an Berusia 180 Tahun dari Aceh Mulai Didigitalisasi

Dalam pelaksanaannya, sejumlah bank yang ditunjuk sebagai Appointed Cross Currency Dealers (ACCD) di masing-masing negara akan memfasilitasi transaksi menggunakan rupiah dan dolar Singapura. Fasilitas tersebut mencakup transaksi berjalan, investasi langsung, serta pembayaran lintas batas.

Dengan mekanisme ini, pelaku usaha memiliki pilihan yang lebih fleksibel dalam melakukan transaksi menggunakan pasangan rupiah-dolar Singapura tanpa harus terlebih dahulu mengonversi mata uang ke dolar AS.

“Dengan LCT ini sederhananya, importir yang mengimpor barang Singapura maka bayarnya pakai Sin$, tidak perlu repot seperti sekarang beli US$ dulu baru ditukar Sin$. Dan sebaliknya,” ujar seorang bankir.

Ia menambahkan, skema transaksi menggunakan mata uang lokal serupa juga telah diterapkan Indonesia dengan sejumlah negara lain, termasuk China dan Jepang.

Selain memberikan fleksibilitas dalam transaksi, BI menyebut kerangka LCT dapat membantu mengurangi risiko nilai tukar sekaligus menekan biaya transaksi bagi pelaku usaha.

Salah satu fitur utama dalam kerangka tersebut adalah penguatan penggunaan kuotasi langsung rupiah terhadap dolar Singapura. Mekanisme ini memungkinkan transaksi kedua mata uang dilakukan secara lebih langsung sehingga ketergantungan terhadap mata uang perantara dapat dikurangi.

Untuk mendukung operasionalisasi kerangka LCT rupiah-dolar Singapura, BI dan MAS telah menunjuk sejumlah bank sebagai ACCD di Indonesia dan Singapura.

Di Indonesia, terdapat sembilan bank yang ditunjuk sebagai ACCD, yakni PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, dan PT Bank UOB Indonesia.

Sementara itu, di Singapura terdapat tiga bank yang ditunjuk sebagai ACCD, yakni DBS Bank Ltd., Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, dan United Overseas Bank Limited.

Kehadiran kerangka LCT Indonesia-Singapura menjadi bagian dari upaya memperluas penggunaan mata uang lokal dalam aktivitas ekonomi lintas negara. Selain memberikan alternatif bagi pelaku usaha, mekanisme tersebut diharapkan dapat memperkuat hubungan perdagangan dan keuangan bilateral sekaligus mendukung agenda integrasi ekonomi kawasan ASEAN. (Ning/E01)

Inibaru.id – Bank Indonesia (BI) dan Monetary Authority of Singapore (MAS) resmi mengoperasionalkan kerangka penyelesaian transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal masing-masing negara, yakni rupiah dan dolar Singapura (Local Currency Transaction/LCT Framework), Senin (31/8/2026).

Pengoperasian kerangka tersebut menjadi tindak lanjut dari penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara BI dan MAS pada Agustus 2022 serta kesepakatan Operational Guidelines pada April 2026.

Melalui kerangka LCT ini, transaksi bilateral antara Indonesia dan Singapura dapat dilakukan secara langsung menggunakan rupiah dan dolar Singapura. Kebijakan tersebut diharapkan mendukung perdagangan kedua negara sekaligus mendorong integrasi keuangan ASEAN melalui peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi intra-ASEAN.

BI dan MAS resmi mengoperasikan kerangka transaksi mata uang lokal yang memungkinkan transaksi bilateral Indonesia-Singapura menggunakan rupiah dan dolar Singapura secara langsung tanpa perlu melalui dolar AS.

Transaksi Indonesia-Singapura Bisa Pakai Rupiah dan Dolar Singapura Tanpa US$

"Pemerintah yang saya pimpin, Desember 2026, kami akan menutup lagi, paling sedikit 700 lagi yang akan kami tutup, jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN," tegas Prabowo.

Sebelum menargetkan penutupan 700 BUMN tambahan, Prabowo menyebut pemerintah telah menutup 290 BUMN selama hampir dua tahun masa pemerintahannya.

Menurut dia, perusahaan yang ditutup merupakan BUMN yang dinilai tidak menguntungkan, memiliki kinerja buruk, atau mengalami kerugian.

"Kurang dua tahun pemerintahan yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan, yang tidak punya kinerja baik, yang rugi, kita tutup 290 BUMN, dengan menutup 290 BUMN kita telah menghemat Rp50 triliun," ungkapnya.

Prabowo menilai pengurangan jumlah perusahaan pelat merah juga berpotensi memangkas beban administrasi dan operasional pemerintah. Biaya yang selama ini terserap untuk kebutuhan pengelolaan perusahaan, termasuk remunerasi direksi dan komisaris, menjadi salah satu komponen yang ingin ditekan.

Dari langkah efisiensi tersebut, Prabowo memperkirakan penghematan yang diperoleh dari sektor BUMN dapat mencapai Rp100 triliun. Angka itu menjadi bagian dari upaya pemerintah menekan pengeluaran sekaligus memperbesar ruang fiskal untuk kebutuhan lainnya.

Prabowo menyebut efisiensi tidak hanya dilakukan di sektor BUMN. Secara keseluruhan, pemerintah telah melakukan berbagai langkah penghematan yang menurutnya nilainya kini hampir mencapai Rp300 triliun per tahun.

Dana yang berhasil ditekan dari berbagai pos pengeluaran tersebut, kata Prabowo, akan digunakan kembali untuk membiayai program-program yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

"Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya ke rakyat. Kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam uang dari mana, ajak investasi boleh, kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil," pungkasnya.

Dengan demikian, pemerintah menempatkan restrukturisasi BUMN sebagai salah satu bagian dari agenda efisiensi anggaran. Penutupan perusahaan yang dinilai tidak efektif diharapkan dapat mengurangi beban negara dan menyediakan lebih banyak anggaran untuk kebutuhan publik. (Ning/E01)

Inibaru.id – Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 700 badan usaha milik negara (BUMN) hingga Desember 2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah merampingkan jumlah BUMN sekaligus menekan biaya operasional.

Target itu disampaikan Prabowo saat memberikan pidato pada penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).

Prabowo mengatakan pemerintah akan kembali melakukan penutupan terhadap ratusan BUMN. Dengan langkah tersebut, jumlah BUMN di Indonesia nantinya diperkirakan hanya tersisa sekitar 250 perusahaan.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan 700 BUMN hingga akhir 2026 untuk merampingkan perusahaan negara dan menghemat anggaran.

Prabowo Targetkan Tutup 700 BUMN hingga Akhir 2026

Penggagas Bisik Serayu, Rianto, menyebut Manten Gethek sebagai pertunjukan berbasis air (water-based performance) yang memvisualisasikan pernikahan simbolik antara manusia dan Serayu.

“Pertunjukan itu bukan sekadar hiburan visual, melainkan sebuah laku spiritual dan kosmologi Banyumasan,” ungkap Rianto.

Bagi masyarakat Banyumas, Serayu memang bukan sekadar aliran air. Sungai yang berhulu di kawasan Dieng, Wonosobo, itu mengalir melewati sejumlah wilayah hingga bermuara di Samudra Hindia. Sepanjang alirannya, Serayu menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, mulai dari pertanian, permukiman, hingga berbagai aktivitas sosial dan budaya.

Kedekatan masyarakat dengan Serayu juga tercermin dalam kesenian. Salah satunya Kunclungan di Desa Plana.

Dahulu, warga yang selesai bekerja di sawah kerap turun ke Serayu untuk mandi dan beristirahat. Dari aktivitas sederhana itu lahir permainan bunyi ketika tangan ditepukkan dan digerakkan di permukaan air. Sungai pun menjadi tempat untuk bertemu, bermain, sekaligus menciptakan kesenian.

Jejak semacam itulah yang coba dihidupkan kembali melalui Bisik Serayu. Pada 2024, Kunclungan kembali dihadirkan dalam festival. Setahun kemudian, Serayu menjadi ruang ruwatan dan labuhan sekaligus tempat mengenang Blabur Banyumas, banjir besar akibat luapan Serayu pada 1861. Tahun ini, hubungan manusia dan sungai diwujudkan melalui Manten Gethek.

Festival tersebut juga mempertemukan berbagai kelompok seni, komunitas, sastrawan, serta seniman dari dalam dan luar negeri. Salah satunya kolaborasi Dewandaru Dance Company dari Jepang dengan Rianto dan Agung Gunawan dalam Kulu-kulu dan Lengger Lanang.

Rianto sendiri punya hubungan panjang dengan Serayu dan Kaliori. Lahir dan tumbuh di wilayah tersebut, ia kemudian membawa kesenian Lengger Lanang hingga ke panggung internasional. Bersama istrinya, penari Jepang Miray Kawashima, Rianto mendirikan Dewandaru Dance Company di Tokyo.

Kini, pengalaman dari berbagai panggung dunia itu dibawanya kembali ke kampung halaman melalui Bisik Serayu.

Manten Gethek bukan berarti sebuah ritual lama yang sejak dahulu dilakukan persis seperti yang terlihat di Kaliori. Pertunjukan tersebut lebih tepat dipahami sebagai cara baru untuk membaca simbol dan hubungan lama antara manusia dengan alam.

Gethek yang dahulu menjadi sarana menyeberangi sungai kini digunakan sebagai bagian dari prosesi menuju tengah Serayu. Sementara figur pengantin menjadi simbol hubungan yang hendak dipertautkan: manusia dan sungai.

Anggota DPR RI Siti Mukaromah yang hadir dalam festival menyebut Bisik Serayu membawa nilai yang dekat dengan falsafah Banyumas, yang menurutnya bertumpu pada Gunung Slamet, Sungai Serayu, dan karakter blakasuta.

“Gununge mulang kukuh, Serayune mulang mili, serta Blakasuta mulang jujur,” katanya.

Pegiat budaya sekaligus dosen Fakultas Ilmu Budaya Unsoed, Nisa Roiyasa, juga melihat Serayu sebagai bagian penting dari ekosistem kebudayaan Banyumas. Menurutnya, Gunung Slamet dan Sungai Serayu merupakan dua ruang yang bisa terus dikembangkan bersama untuk membaca sejarah dan kebudayaan Banyumas.

“Saya berharap ke depan kedua ekosistem ini bisa berkolaborasi,” ujarnya.

Pada akhirnya, Bisik Serayu tidak sedang berusaha mengembalikan masa lalu. Festival ini justru mengajak masyarakat melihat kembali kedekatan yang mungkin perlahan terlupakan: bahwa sungai pernah menjadi tempat bekerja, beristirahat, bermain, berdoa, bercerita, hingga menciptakan kesenian.

Di Kaliori, hubungan itu kembali dipertunjukkan melalui tubuh, bunyi, gethek, dan sebuah perkawinan simbolik. Kali ini, Serayu-lah yang menjadi pengantin. (Ike/E01)

Inibaru.id - Di tepian Sungai Serayu, Desa Kaliori, Kabupaten Banyumas, sepasang laki-laki dan perempuan berpakaian layaknya pengantin berjalan menuju sungai, Sabtu (29/8/2026) sore. Setelah diarak dari daratan, keduanya naik gethek dan perlahan bergerak menuju tengah sungai.

Namun, siapa sebenarnya yang sedang dinikahkan?

Prosesi tersebut merupakan bagian dari Manten Gethek, pertunjukan utama dalam Bisik Serayu Festival 2026. Gethek, manusia, dan Sungai Serayu dipertemukan dalam sebuah pertunjukan yang mencoba menggambarkan kembali hubungan manusia dengan sungai.

Manten Gethek dalam Bisik Serayu Festival 2026 mempertemukan manusia, gethek, dan Sungai Serayu dalam sebuah pertunjukan simbolik untuk membaca kembali hubungan masyarakat Banyumas dengan sungai.

Saat Serayu Jadi Pengantin dalam Prosesi Manten Gethek

"Jadi nanti ada yang masih pakai motor bensin ya rasain sendiri, kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan motor bensin, penghematan minimal 50 persen," ujar Prabowo dalam Peluncuran Motor Listrik Nasional, Kamis (13/8/2026).

Prabowo menyadari masih banyak masyarakat yang sudah terlanjur memiliki motor berbahan bakar bensin. Karena itu, pemerintah akan menyiapkan skema agar proses peralihan menuju kendaraan listrik tidak terlalu membebani masyarakat.

Salah satu opsi yang disebut adalah tukar tambah. Melalui skema tersebut, masyarakat dapat menyerahkan motor bensin yang dimiliki untuk mendapatkan motor listrik baru dengan membayar selisih harga.

"Kau setor motor lama, dapat motor baru. Ya tambah dikit lah," kata Prabowo.

Gagasan tersebut kemudian mendapat penjelasan lebih lanjut dari pemerintah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Budi Santoso mengatakan skema trade-in dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi konsumsi BBM sekaligus mempercepat peralihan kendaraan konvensional ke kendaraan listrik.

"Ya memang kan tadi Presiden menyampaikan menyangkut masalah besarnya biaya subsidi BBM yang amat banyak dialokasikan. Nah artinya untuk mengurangi subsidi BBM itu berarti kan ada disampaikan juga oleh Pak Presiden tadi menyangkut masalah ya tukar tambah atau trade-in," ujar Budi seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Jumat (14/8/2026).

Dalam skema yang sedang dipertimbangkan, nilai motor bensin lama akan diperhitungkan sebagai bagian dari pembelian motor listrik. Dengan demikian, pemilik kendaraan dapat mengetahui dengan jelas berapa nilai kendaraan lamanya dan berapa tambahan biaya yang perlu dibayarkan.

"Jadi artinya motor yang lama itu mungkin dihargai berapa, kemudian harga motor lama itu diberikan untuk motor listrik," kata Budi.

Namun, pemerintah juga perlu memastikan motor bensin yang masuk dalam program tidak kembali beredar di pasar kendaraan bekas. Jika motor tersebut dijual kembali dan digunakan oleh pemilik baru, tujuan pengurangan konsumsi BBM dari program trade-in akan menjadi kurang optimal.

Karena itu, salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah menghentikan penggunaan kendaraan lama tersebut, termasuk melalui proses scrapping atau penghancuran kendaraan.

"Tapi motor lamanya itu tidak dijual lagi, mungkin langsung di-scrapping gitu, tidak boleh digunakan lagi gitu karena memang kan intinya untuk mengganti motor lama dengan motor yang baru untuk supaya nanti ada pengurangan subsidi BBM," ujar Budi.

Program trade-in tidak hanya ditujukan untuk memudahkan masyarakat memperoleh motor listrik. Pemerintah juga melihatnya sebagai salah satu cara mengurangi konsumsi BBM dan beban subsidi energi.

Semakin banyak motor bensin yang digantikan dengan kendaraan listrik, semakin besar pula potensi pengurangan konsumsi BBM dari sektor transportasi roda dua.

Di sisi lain, skema tersebut dapat memberikan jalur yang lebih praktis bagi masyarakat yang ingin beralih kendaraan. Nilai motor lama dapat menjadi modal untuk memperoleh kendaraan listrik sehingga biaya yang harus dikeluarkan tidak sepenuhnya berasal dari pembelian baru.

Prabowo juga mengingatkan bahwa peralihan menuju kendaraan listrik merupakan bagian dari tren penggunaan energi dunia. Ia mencontohkan Beijing, China, yang menurutnya telah menerapkan penggunaan kendaraan listrik secara luas.

"Jadi ini warning aja yang masih nekad gandrung dengan motor bensin," ujar Prabowo.

Meski demikian, skema tukar tambah motor bensin ke motor listrik tersebut masih perlu dimatangkan, terutama terkait mekanisme penilaian kendaraan lama, besaran subsidi atau pembiayaan, hingga pengelolaan motor yang ditarik dari masyarakat.

Jika diterapkan dengan mekanisme yang jelas, program trade-in berpotensi menjadi salah satu cara pemerintah mempercepat transisi kendaraan bensin menuju kendaraan listrik sekaligus menekan konsumsi BBM dan beban subsidi energi. (Ning/E01)

Inibaru.id - Pemerintah tengah menyiapkan skema untuk mendorong masyarakat beralih dari motor berbahan bakar bensin ke motor listrik. Salah satu opsi yang ditawarkan adalah program tukar tambah atau trade-in, dengan motor lama milik masyarakat menjadi bagian dari pembayaran motor listrik baru.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah melalui Danantara akan memberikan dukungan pembiayaan untuk memudahkan masyarakat membeli motor listrik. Bentuk dukungan tersebut antara lain berupa penurunan cicilan kredit hingga skema down payment (DP) 0 persen.

Menurut Prabowo, penggunaan motor listrik juga dapat memberikan penghematan biaya dibandingkan motor bensin. Ia menyebut penghematan tersebut bisa mencapai 50 hingga 70 persen.

Pemerintah menyiapkan skema tukar tambah motor bensin ke motor listrik untuk mendorong masyarakat beralih ke kendaraan listrik. Program tersebut diharapkan dapat mempermudah pembelian sekaligus mengurangi konsumsi BBM dan beban subsidi energi.

Motor Bensin Bisa Ditukar Motor Listrik, Pemerintah Siapkan Skema Baru

“Ada yang ragu-ragu apakah program ini bisa berhasil atau
tidak. Keraguan ini wajar karena belum pernah ada sebelumnya,” ucap Prabowo dalam
video yang dirilis kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Senin (24/2) ini.

Selain keraguan atas pengelolaan Danantara nantinya,
Presiden Prabowo juga menepis kabar yang menyebut Danantara nantinya nggak bisa
diaudit siapa saja.

“Danantara Indonesia harus dikelola sebaik-baiknya, dengan
sangat hati-hati, transparan, dan saling mengawasi. Jadi harus bisa diaudit
oleh siapa pun,” lanjut Prabowo.

Apa yang diungkap Prabowo sejalan dengan draf final
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait
dengan Danantara ini, tepatnya pada Pasal 3E ayat (3). Badan ini dipastikan
bertanggung jawab langsung kepada presiden. Lebih dari itu, pada Pasal 3K,
terungkap bahwa pengelolaan keuangan Danantara bisa diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Millens.

Setali tiga uang dengan Presiden Prabowo, Chief Executive
Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani juga memastikan bahwa lembaga ini bisa
diaudit oleh lembaga berwenang seperti BPK dan juga Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK).

“Nggak ada yang kebal hukum di negara ini. Jadi KPK bisa
(mengauditnya). Apalagi jika ada tindakan yang nggak patut atau kriminal. BPK
juga bisa,” ucap Roesan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (24/2).

Dalam acara peresmian BPI Danantara ini pula, Presiden
Prabowo mengklaim aset dalam pengelolaan yang akan dikelola lembaga ini
mencapai 900 miliar Dollar AS. Tingginya nilai dana yang akan dikelola ini dia yakini
bakal bisa dimaksimalkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Tanah Air.

Nah, khusus untuk pengelolaan gelombang pertama dari
investasi di Danantara ini nilainya 20 miliar Dollar AS (Rp300 triliun) yang
akan dipakai untuk membangun sekitar 20 proyek strategis nasional (PSN).

“Kami berhasil mengamankan lebih dari Rp300 triliun dalam
bentuk tabungan negara. Dana itu sebelumnya terhambat oleh inefisiensi,
korupsi, dan belanja yang nggak tepat sasaran,” klaim Prabowo.

Yap, keputusan sudah diketuk. BPI Danantara dipastikan
berjalan. Apakah kamu optimistis badan ini bakal
memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, Millens? (Arie
Widodo/E05)

Inibaru.id – Dibentuknya Badan Pengelola Investasi
Dana Anagata Nusantara alias BPI Danantara memicu pro dan kontra di tengah
masyarakat. Tapi, pemerintah memastikan bahwa program ini bakal tetap jalan. Bahkan,
pada Senin (24/2/2025) ini, Presiden Prabowo Subianto sudah menandatangani
keputusan presiden (kepres) yang berisi struktur Dewan Penasihan dan
Pengurus BPI Danantara tersebut.

Terkait dengan banyaknya pihak yang meragukan keberhasilan
BPI Danantara dalam mengelola dana dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini,
Prabowo mengaku nggak mempermasalahkannya. Baginya, keraguan tersebut wajar
muncul karena program sejenis belum pernah ada di Indonesia sebelumnya.

Sempat beredar kabar yang menyebut pengelolaan investasi Danantara nggak bisa diaudit, Presiden Prabowo menjamin kalau kabar ini nggak benar karena sudah ada aturannya. Apa sih aturan tersebut?

Prabowo dan Rosan Roeslani Jamin Danantara Bisa Diaudit KPK dan BPK

Jika memang sebagaimana yang Presiden Prabowo ungkap, yaitu
Danantara nanti bertujuan baik agar dana pengelolaan BUMN bisa dinikmati untuk kepentingan
negara, mengapa malah jadi kontroversi? Bisa jadi disebabkan
oleh penjelasan dari pemerintah yang masih sulit dipahami masyarakat awam.

YouTuber yang kerap membahas edukasi politik Ferry Irwandi
sempat memberikan penjelasan tentang program ini dengan cukup jelas dengan
gambaran sebagai berikut.

“Biasanya, dulu BUMN jika mendapatkan dividen, sebagian akan
diberikan ke APBN dan akhirnya dipakai belanja. Tapi, karena ada Danantara,
uangnya nggak dipakai langsung untuk belanja, namun diinvestasikan dulu ke
saham, obligasi, dan bisnis-bisnis strategis lain di dalam maupun luar negeri,”
ungkap Ferry.

Menurut Ferry, kalau rencana pemerintah sukses, hasil
investasi Danantara bisa berkembang dan akhirnya membuat ketergantungan pemasukan
pemerintah dari pajak berkurang. Dampaknya, bisa bikin investor dari berbagai
belahan dunia pun bakal semakin tertarik datang ke Tanah Air.

“Tapi kalau sampai gagal bisa bikin bencana ekonomi karena berujung
pada defisit APBN dan akhirnya bikin investor semakin ogah datang ke Tanah Air,”
lanjutnya.

Nah, kekhawatiran akan kegagalan inilah yang bikin Danantara kontroversial. Apalagi, masyarakat juga belum benar-benar bisa percaya
penuh dengan orang-orang yang ditunjuk untuk mengelola Danantara nantinya. Lebih dari
itu, transparansi pengelolaan Danantara juga masih belum benar-benar bisa bikin
masyarakat yakin atas program ini.

Transparansi pengelolaan inilah yang jadi perhatian
Indonesia Corruption Watch (ICW). Mereka khawatir pengawasan keuangan BUMN jadi
makin nggak transparan semenjak dikelola Danantara.

“BKP dan KPK nggak diberi kewenangan melakukan audit ataupun
pencegahan hukum. Implikasinya tentu potensi korupsi di BUMN yang tergabung
dalam Danantara bakal jadi semakin besar,” ucap peneliti ICW Wana Alamsyah pada
Senin (17/8).

Nggak cuma ICW, anggota Komisi XI DPR Harris Turino juga
mengkhawatirkan hal serupa, yaitu model pengawasan pengelolaan Danantara.
Padahal, uang yang diurus oleh Danantara jumlahnya banyak dan merupakan uang
negara yang harus dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya.

“Masa nggak boleh diperiksa BPK,” keluhnya sebagaimana dilansir
dari Tempo, Kamis (13/2).

Kekhawatiran atas
ketidaktransparanan pengelolaan Danantara inilah yang akhirnya berujung pada
munculnya ajakan menarik uang tabungan di rekening bank-bank yang masuk
Danantara. 

Yap, cukup banyak memang program
kontroversial yang dikeluarkan pemerintah dalam beberapa bulan belakangan.
Kalau soal Danantara ini, kamu setuju nggak, Millens? (Arie
Widodo/E05)

Inibaru.id – Selain aksi demonstrasi dengan tajuk #IndonesiaGelap,
media sosial (medsos) belakangan ini juga dipenuhi dengan pro kontra terkait dengan
Danantara, sebuah program yang bakal diluncurkan Presiden Prabowo pada Senin
(24/2/2025) nanti. Bahkan, saking kontroversialnya program ini, ramai seruan di medaos untuk menarik uang dari bank BUMN. Kok, bisa?

Buat kamu yang masih awam dengan Danantara, program ini
sebenarnya bernama lengkap BPI Danantara (Badan Pengelola Investasi Daya
Anagata Nusantara). Intinya sih, lembaga ini bakal mengelola dana yang
diperkirakan mencapai 900 juta Dollar AS dari tujuh BUMN yaitu Bank Mandiri,
BRI, BNI, Pertamina, PLN, Telkom, dan MIND ID. 

“Semua kekuatan ekonomi yang ada di pengelolaan BUMN akan
kita konsolidasi dalam suatu dana investasi nasional,” ucap Prabowo saat
menggelar rapat dengan Kabinet Merah Putih di Jakarta pada Senin (17/2/2025).

Program BPI Danantara disebut-sebut Prabowo bisa jadi salah satu cara untuk bikin ekonomi Indonesia jadi semakin kuat. Tapi, mengapa program ini malah jadi bikin kontroversi, ya?