Masalahnya, dodo tak pernah “belajar” menghadapi ancaman. Mereka
tak tahu harus lari, tak tahu harus melawan. Bahkan, dalam beberapa catatan,
burung ini begitu jinak hingga bisa ditangkap dengan tangan kosong. Dalam waktu
kurang dari 100 tahun sejak manusia datang, dodo pun punah.

Cerita itu terasa jauh, tapi sebenarnya sangat dekat dengan
kehidupan kita hari ini.

Di era digital yang bergerak cepat, dunia kerja juga
mengalami perubahan yang drastis. Profesi yang dulu dianggap stabil, kini mulai
tergeser. Beberapa bahkan hilang tanpa banyak disadari. Sebaliknya, pekerjaan
baru bermunculan, banyak di antaranya bahkan belum pernah kita bayangkan
sebelumnya.

Masalahnya bukan pada perubahan itu sendiri. Tapi pada
kesiapan kita menghadapinya.

Seperti dodo, banyak dari kita mungkin merasa “aman” dalam
rutinitas. Sudah nyaman dengan cara kerja lama. Sudah terbiasa dengan sistem
yang itu-itu saja. Tanpa sadar, kita bisa kehilangan kepekaan terhadap
perubahan yang terjadi di sekitar.

Padahal, dunia nggak berhenti. Teknologi terus berkembang.
Pola kerja berubah. Kompetensi yang dibutuhkan pun ikut bergeser. Hari ini,
bukan lagi soal siapa yang paling kuat atau paling pintar, tapi siapa yang
paling cepat belajar dan beradaptasi.

Momentum Hari Buruh seharusnya bukan hanya tentang
peringatan atau seremonial. Ini juga tentang refleksi: sejauh mana kita sebagai
pekerja terus bertumbuh?

Karena realitanya, bertahan saja nggak cukup. Upgrade diri
bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. Belajar hal baru, memahami teknologi,
mengasah keterampilan, hingga membuka diri terhadap perubahan adalah bentuk
“bertahan hidup” versi masa kini.

Jika tidak, kita berisiko mengalami hal yang sama seperti
dodo, bukan karena lemah, tapi karena tidak siap menghadapi dunia yang berubah.

Dunia kerja hari ini mungkin keras. Kompetisi
terasa nyata. Tapi di sisi lain, peluang juga terbuka lebar bagi mereka yang
mau belajar. Karena di dunia yang terus bergerak, yang bertahan bukan yang
paling kuat, melainkan yang paling mampu beradaptasi. (Ike/E01)

Inibaru.id - Ini bukan sekadar cerita tentang burung purba yang telah
punah. Ini tentang bagaimana sebuah spesies yang dulu hidup tanpa ancaman,
perlahan menghilang karena tak mampu beradaptasi dengan perubahan.

Dodo, burung endemik Pulau Mauritius, hidup di lingkungan
yang “terlalu aman”. Tak ada predator, tak ada ancaman berarti. Selama ribuan
tahun, mereka berkembang tanpa rasa takut. Sayapnya mengecil karena tak lagi
digunakan untuk terbang. Insting bertahan pun tumpul karena tak pernah
benar-benar dibutuhkan.

Namun, semua berubah ketika manusia datang. Para pelaut yang
mendarat di Mauritius pada akhir abad ke-16 membawa serta ancaman baru, bukan
hanya dari manusia, tapi juga hewan-hewan yang ikut dibawa: tikus, anjing,
babi, hingga monyet. Mereka menjadi predator baru yang menyerang sarang dodo di
tanah.

Kisah Burung dodo mengingatkan bahwa di tengah perubahan cepat dunia kerja dan era digital, kemampuan beradaptasi dan terus mengupgrade diri menjadi kunci agar tidak “punah” oleh zaman.

Belajar dari Burung Dodo: Ketika Dunia Berubah, Bertahan Saja Tidak Cukup

Bagas (17), siswa SMK asal Pati yang sedang menjalani magang di Semarang, mengaku sengaja datang karena penasaran.

“Saya tahunya festival balon udara itu biasanya ada di Wonosobo. Pas dengar di Semarang ada, langsung pengin lihat. Lumayan seru, apalagi bisa lihat dari dekat,” ujarnya.

Namun, tingginya minat masyarakat tidak diimbangi dengan kesiapan teknis di lapangan. Sejak pukul 07.00 WIB, kemacetan panjang sudah terjadi di sepanjang Jalan Prof Soedarto, dari kawasan Muladi Dome hingga sekitar RSND.

Kendaraan roda dua maupun roda empat bahkan sempat tidak bergerak selama hampir dua jam. Banyak pengunjung akhirnya memilih turun dan berjalan kaki hingga beberapa kilometer demi mencapai lokasi acara.

Kondisi ini membuat sebagian warga harus mengorbankan waktu dan tenaga lebih hanya untuk menikmati festival.

Saiful Anwar, warga Semarang, mengaku awalnya sangat antusias datang bersama keluarganya. Namun pengalaman di jalan membuatnya kecewa.

“Awalnya senang karena ada acara seperti ini di Semarang. Tapi macetnya parah sekali, hampir dua jam nggak bergerak. Jadi capek duluan sebelum sampai,” katanya.

Di lokasi acara, balon-balon udara raksasa tetap menjadi pusat perhatian. Warga terlihat antusias menyaksikan proses pengembangan balon, mengabadikan momen, hingga sekadar menikmati suasana.

Namun, tidak semua balon bisa terbang tinggi. Padatnya kerumunan di sekitar area peluncuran diduga menghambat proses teknis, termasuk pengisian gas.

Akibatnya, beberapa balon hanya melayang rendah, bahkan ada yang tidak dapat diterbangkan secara optimal.

Selain kemacetan dan kendala teknis, aspek lain seperti pengelolaan parkir, kebersihan, hingga pengendalian massa juga menjadi sorotan. Meski begitu, festival ini tetap menunjukkan satu hal penting: warga Semarang memiliki minat besar terhadap ruang-ruang hiburan publik yang bisa dinikmati bersama.

Festival balon udara di Tembalang mungkin belum berjalan sempurna. Namun dari riuhnya keramaian hari itu, terlihat jelas bahwa kota ini punya energi besar untuk menghadirkan event-event serupa, tentu dengan persiapan yang lebih matang di masa mendatang. (Ike/Inibaru.id)

Inibaru.id - Ribuan warga memadati kawasan Tembalang, Kota Semarang, Minggu (3/5) pagi. Sejak pagi hari, arus kendaraan sudah terlihat mengular menuju Lapangan Tembak kawasan Universitas Diponegoro.

Festival Balon Udara yang digelar dalam rangka HUT ke-479 Kota Semarang ini langsung menyedot perhatian publik. Bukan hanya warga lokal, pengunjung juga datang dari berbagai daerah sekitar seperti Demak, Kudus, Pati, Kendal, hingga Ungaran.

Bagi sebagian orang terutama yang tinggal di Semarang, ini adalah pengalaman pertama menyaksikan balon udara dari dekat tanpa harus pergi jauh ke luar kota.

Festival balon udara perdana di Kota Semarang menarik banyak warga, namun tingginya antusiasme belum diimbangi kesiapan teknis sehingga memicu kemacetan dan kendala di lapangan.

Antusiasme Membludak, Festival Balon Udara Perdana di Tembalang Jadi Magnet Ribuan Warga

Melalui pengamatan tersebut, penebangan pohon dilakukan pada waktu tertentu yang dianggap paling tepat. Salah satu tujuannya adalah mendapatkan kualitas kayu yang lebih baik. Kayu yang ditebang pada waktu yang sesuai biasanya memiliki kadar air lebih rendah, sehingga tidak mudah lapuk atau diserang hama.

Secara ilmiah, hal ini berkaitan dengan kandungan lignin dalam kayu. Lignin berperan dalam menentukan kekuatan dan ketahanan kayu. Pada fase tertentu, kandungan ini lebih stabil sehingga kayu menjadi lebih awet.

Sejumlah penelitian, termasuk dari Universitas Gadjah Mada, menunjukkan bahwa waktu penebangan memang berpengaruh terhadap kualitas kayu. Penebangan pada musim kemarau atau saat kondisi fisiologis pohon tertentu dapat menghasilkan kayu dengan daya tahan lebih baik tanpa perlu pengawetan tambahan.

Selain berdampak pada kualitas material, brubuh juga berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan. Dengan menunggu waktu yang tepat, pohon diberi kesempatan untuk menyelesaikan siklus alaminya, seperti berbuah dan menyebarkan biji. Hal ini membantu proses regenerasi hutan tetap berjalan.

Praktik ini berbeda dengan penebangan modern yang umumnya lebih berorientasi pada efisiensi produksi. Dalam banyak kasus, aspek siklus alam tidak menjadi pertimbangan utama, sehingga berpotensi berdampak pada kerusakan ekosistem.

Brubuh menunjukkan bahwa masyarakat tradisional telah memiliki pengetahuan berbasis observasi lingkungan yang cukup kuat. Pendekatan ini bisa menjadi referensi dalam pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan saat ini. (Ike/E01)

Inibaru.id - Dalam tradisi Jawa, menebang pohon tidak dilakukan sembarangan. Ada penentuan waktu khusus yang dikenal sebagai brubuh, yaitu praktik memilih waktu tebang berdasarkan tanda-tanda alam. Cara ini dipercaya dapat menghasilkan kayu yang lebih awet sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan.

Brubuh merupakan bagian dari sistem Pranata Mangsa, yakni kalender tradisional yang membagi musim berdasarkan kondisi alam. Dalam sistem ini, masyarakat tidak bergantung pada tanggal, melainkan mengamati perubahan lingkungan seperti bunyi jangkrik, masa berbunga, hingga perilaku burung.

Brubuh adalah praktik leluhur Jawa dalam menentukan waktu tebang pohon berdasarkan tanda alam melalui Pranata Mangsa, yang terbukti membantu menghasilkan kayu lebih awet sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

Brubuh, Cara Leluhur Jawa Menentukan Waktu Tepat Menebang Pohon

Tak hanya itu, aktivitas ekspor dan impor di Kawasan Ekonomi Khusus juga mengalami lonjakan signifikan. Dibandingkan triwulan sebelumnya, ekspor tumbuh 56,51 persen, sementara impor melonjak hingga 292,11 persen.

Momentum Ramadan dan Idulfitri juga menjadi faktor yang tak kalah berpengaruh. Mobilitas masyarakat yang meningkat selama arus mudik dan balik berdampak langsung pada geliat ekonomi di berbagai sektor.

Beberapa sektor bahkan mencatat pertumbuhan yang cukup tinggi. Penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh paling besar, yakni 14,14 persen. Disusul sektor konstruksi yang tumbuh 11,91 persen, serta transportasi dan pergudangan sebesar 9,83 persen.

Menurut Ali, tingginya aktivitas di sektor akomodasi dan kuliner dipicu oleh meningkatnya okupansi hotel serta konsumsi masyarakat selama Ramadan dan Lebaran. Sementara itu, sektor konstruksi terdorong oleh pembangunan koperasi Desa Merah Putih yang berlangsung masif. Adapun sektor transportasi dan pergudangan ikut terdongkrak oleh tingginya trafik perjalanan selama musim mudik.

Di sisi lain, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menilai capaian ini merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat dalam menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil.

Menurutnya, peningkatan investasi menjadi sinyal positif atas kepercayaan dunia usaha terhadap Jawa Tengah. Ke depan, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus menjaga iklim yang kondusif agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi, tetapi juga berkualitas dan merata.

Dengan tren yang ada, Jawa Tengah menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi bukan sekadar angka, melainkan hasil dari kombinasi kebijakan, momentum sosial, dan kepercayaan berbagai pihak yang terus terjaga. (Ike/E01)

Inibaru.id - Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada awal tahun 2026 menunjukkan sinyal positif. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ekonomi provinsi ini tumbuh 5,89 persen secara tahunan (year on year/YoY) pada triwulan I (Januari–Maret). Angka tersebut bahkan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di level 5,61 persen.

Kepala BPS Jawa Tengah, Ali Said, menyebut capaian ini menjadi yang tertinggi sejak 2011. Ia menjelaskan, pertumbuhan tersebut tidak terjadi begitu saja, melainkan ditopang oleh sejumlah faktor penting, salah satunya adalah peningkatan investasi.

Selama triwulan I 2026, nilai investasi di Jawa Tengah tercatat tumbuh 5,35 persen secara YoY. Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga turut memberi dorongan terhadap pergerakan ekonomi. Jumlah penerima MBG meningkat dari 6,7 juta menjadi 9,01 juta orang, seiring bertambahnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga mencapai 3.958 unit.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan I 2026 mencapai 5,89 persen, melampaui nasional, didorong oleh investasi, program MBG, momentum Lebaran, serta peningkatan aktivitas di sektor akomodasi, konstruksi, dan transportasi.

Tembus 5,89 Persen, Ekonomi Jateng Ungguli Nasional

Nah, air dari dasar laut inilah yang menjadi “pupuk alami”
bagi laut. Nutrien seperti nitrat dan fosfat yang terangkat ke permukaan
membuat fitoplankton berkembang pesat. Fitoplankton sendiri merupakan makanan
utama berbagai biota laut kecil yang kemudian menarik ikan-ikan besar datang ke
wilayah tersebut. Efek domino inilah yang membuat kawasan selatan Jawa hingga
Nusa Tenggara menjadi lebih produktif saat musim kemarau.

Mengutip dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN),
fenomena upwelling di selatan Jawa memiliki potensi besar bagi sektor
perikanan karena mampu meningkatkan kesuburan perairan secara signifikan.

“Fenomena ini ibarat memompa pupuk alami dari laut dalam ke
permukaan, tetapi dampaknya terhadap kelimpahan ikan&nbsp;tidak terjadi
seketika, namun ada jeda waktu sekitar satu hingga dua bulan,” jelas Peneliti
Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN,&nbsp;Widodo Setiyo Pranowo, dikutip dalam
keterangan resminya.

BRIN menyebut fenomena ini berpotensi semakin kuat
ketika El Nino dan Indian Ocean Dipole (IOD) positif terjadi bersamaan. Dinukil
dari Medcom.id, penelitian BRIN mengenai dinamika Arus Pesisir Selatan Jawa (South
Java Coastal Current/SJCC) menunjukkan bahwa El Nino dapat memperkuat
intensitas upwelling di kawasan selatan Jawa.

Artinya, ketika daratan menghadapi ancaman kekeringan
panjang, laut justru sedang mengalami lonjakan produktivitas.

Beberapa jenis ikan yang diprediksi meningkat populasinya
antara lain tuna, cakalang, hingga lemuru. Mengutip dari RRI, BRIN memprediksi perairan
seperti Selat Bali bahkan disebut berpotensi mengalami peningkatan tangkapan
ikan lemuru yang cukup signifikan selama fenomena upwelling berlangsung.

Fenomena ini sebenarnya bukan hal baru. Indonesia, khususnya
wilayah selatan Jawa, memang dikenal memiliki pola upwelling musiman
yang kuat. Dalam kajian yang dipublikasikan Jurnal Kelautan Nasional milik
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), peneliti menemukan bahwa intensitas upwelling
meningkat selama periode El Niño dan IOD positif. Hal ini ditandai dengan
turunnya suhu permukaan laut dan meningkatnya konsentrasi klorofil-a yang
menjadi indikator tingginya produktivitas fitoplankton.

Meski begitu, kondisi ini tetap perlu disikapi dengan bijak.
Laut yang lebih produktif bukan berarti boleh dieksploitasi berlebihan. Para
peneliti mengingatkan pentingnya pengelolaan perikanan yang berkelanjutan agar
lonjakan stok ikan tidak justru berujung pada kerusakan ekosistem laut.

Selain itu, kondisi cuaca ekstrem akibat El Nino juga tetap
berisiko bagi nelayan. Gelombang tinggi, perubahan arus, hingga cuaca yang
tidak menentu masih menjadi ancaman yang perlu diwaspadai.

Di tengah ancaman krisis pangan akibat kekeringan di
daratan, fenomena ini menjadi pengingat bahwa laut Indonesia menyimpan potensi
besar sebagai penyangga ketahanan pangan nasional. Ketika sawah menghadapi
ancaman puso (gagal panen), laut justru bisa menjadi “ladang” alternatif yang memberi
harapan.

Jadi, kalau stok seafood beberapa bulan ke depan
terasa makin melimpah, bisa jadi laut memang sedang berpesta. (Ike/E01)

Inibaru.id - Saat daratan bersiap menghadapi musim kemarau yang lebih
ekstrem, perairan selatan Jawa hingga Nusa Tenggara justru diprediksi mengalami
lonjakan kesuburan laut. Di tengah tantangan kekeringan, gagal panen, hingga
suhu panas yang makin menyengat di daratan, perairan selatan Jawa sampai Nusa
Tenggara diprediksi mengalami lonjakan kesuburan laut yang bisa membawa berkah
besar bagi nelayan.

Fenomena ini berkaitan dengan proses alami yang disebut upwelling.
Sederhananya, saat musim kemarau datang, angin timuran mendorong air laut
hangat di permukaan menjauh dari pantai. Kekosongan itu kemudian digantikan
oleh air laut dari lapisan bawah yang lebih dingin dan kaya nutrien.

Fenomena upwelling yang menguat saat El Nino membuat perairan selatan Jawa hingga Nusa Tenggara menjadi lebih subur dan berpotensi meningkatkan hasil tangkapan ikan di tengah risiko kekeringan di daratan.

El Nino Picu Fenomena Upwelling, Laut Selatan Jawa Jadi Surga Ikan

Di tengah iring-iringan kapal, sebuah kepala kerbau yang
sebelumnya dikirab keliling kampung dibawa menuju tengah laut untuk dilarung
bersama berbagai sesaji. Prosesi berlangsung khidmat. Sejumlah nelayan tampak
menundukkan kepala, sementara doa-doa pelan terdengar di antara embusan angin
laut.

Bagi warga Tambaklorok, sedekah laut bukan sekadar pesta
rakyat. Tradisi itu telah diwariskan turun-temurun sebagai bentuk penghormatan
kepada laut yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti yang turut
mengikuti prosesi larung menggunakan kapal TNI AL menyebut sedekah laut sebagai
bentuk bakti masyarakat kepada alam.

“Ini adalah bakti kita kepada laut dan kita minta laut untuk
menjaga kita, menjadi sumber rezeki bagi kita dan berharap bahwa laut dan
manusia bisa sinergi saling membantu membawa ketenangan, ketentraman, dan
kesejahteraan,” ujarnya.

Tradisi Sedekah Laut dan Bumi Tambaklorok tahun ini
mengusung tema Nguri-uri Kabudayan dan Pelestarian Tradisi. Rangkaian
acara telah dimulai sejak Sabtu (9/5) melalui doa arwah jama’, khataman
Al-Qur’an, hingga malam tirakatan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tambaklorok.

Memasuki puncak acara, suasana kampung nelayan berubah
semakin meriah. Pedagang makanan memenuhi pinggir jalan, suara gamelan
mengiringi kirab kepala kerbau, sementara warga dari berbagai daerah datang
menyaksikan tradisi yang tetap bertahan di tengah perubahan wajah pesisir
Semarang.

Kirab kepala kerbau menjadi salah satu bagian paling menyita
perhatian. Diiringi musik tradisional dan doa-doa warga, iring-iringan berjalan
melewati gang-gang kampung sebelum akhirnya menuju dermaga untuk dilarung ke
laut.

Di tengah modernisasi kawasan pesisir dan pembangunan kota
yang terus bergerak, warga Tambaklorok masih menjaga tradisi itu sebagai bagian
dari identitas kampung nelayan.

“Tradisi ini adalah bukti bahwa masyarakat tidak pernah lupa
pada akarnya. Larung sesaji ini menjadi cerita tentang budaya, tentang karya,
karsa, dan rasa. Dan ini adalah ucapan syukur kepada Gusti Pangeran atas
limpahan dan keberkahan dari laut,” kata Agustina.

Tradisi sedekah laut juga menyimpan pesan tentang cara
masyarakat pesisir memandang alam. Laut tidak hanya dilihat sebagai ruang
mencari nafkah, tetapi juga bagian dari kehidupan yang harus dijaga dan
dihormati bersama. Nilai itu terus diwariskan melalui ritual dan tradisi yang
masih bertahan hingga sekarang.

Menurut Agustina Wilujeng Pramestuti, pesan tersebut terasa
semakin relevan di tengah kondisi cuaca yang makin tidak menentu. Para nelayan
kini harus menghadapi berbagai tantangan, mulai dari gelombang tinggi,
perubahan pola musim, hingga persoalan kerusakan lingkungan laut yang perlahan
memengaruhi hasil tangkapan.

Setelah prosesi larung selesai, suasana Tambaklorok berubah
menjadi perayaan rakyat. Pagelaran wayang kulit digelar semalam suntuk,
diiringi bunyi gamelan yang bersautan dengan riuh obrolan warga. Aroma kuliner
khas pesisir pun memenuhi sudut-sudut kampung nelayan yang malam itu tampak
lebih hidup dari biasanya.

Rangkaian Sedekah Laut dan Bumi Tambaklorok 2026 kemudian
ditutup melalui pengajian akbar pada Senin (11/5/2026).

Di tengah pesatnya pembangunan kawasan pesisir Semarang,
masyarakat Tambaklorok masih berusaha menjaga tradisi yang telah mengakar
selama puluhan tahun. Bagi mereka, laut bukan sekadar bentang air tempat
mencari ikan, melainkan ruang hidup yang selalu disertai doa, harapan, dan rasa
syukur yang terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. (Ike/E01)

Inibaru.id - Langit pesisir utara Kota Semarang masih diselimuti mendung
tipis ketika bunyi klakson kapal mulai bersahutan dari bibir kampung nelayan
Tambaklorok, Minggu (10/5/2026). Satu per satu kapal bergerak meninggalkan
dermaga, membelah perairan yang sejak pagi dipenuhi warga dan nelayan yang
datang dari berbagai sudut kampung.

Bendera warna-warni berkibar di atas tiang kapal. Anak-anak
berlarian di tepian kampung, sementara para warga berdiri berdesakan
menyaksikan iring-iringan kapal yang perlahan menuju laut lepas. Sekitar 400
kapal nelayan memadati perairan Tambaklorok dalam puncak Sedekah Laut dan Bumi
Tambaklorok 2026.

Tradisi tahunan masyarakat pesisir utara Kota Semarang itu
kembali digelar sebagai wujud syukur atas limpahan hasil laut sekaligus
pengingat bahwa hubungan manusia dengan alam tidak bisa dipisahkan begitu saja.

Sekitar 400 kapal nelayan memadati perairan Tambaklorok dalam tradisi Sedekah Laut dan Bumi 2026 yang menjadi wujud syukur masyarakat pesisir sekaligus pengingat pentingnya menjaga harmoni antara manusia dan laut.

Larung Sesaji dan 400 Kapal Warnai Sedekah Laut Tambaklorok

Setiap tahun, Undip mengalokasikan anggaran sekitar Rp6 miliar untuk mendukung operasional Food Truck tersebut. Melalui dapur produksi internal, program ini mampu menyediakan sekitar 1.850 porsi makan siang setiap hari atau sekitar 450 ribu porsi makanan dalam setahun.

Pengelolaan program dilakukan secara profesional oleh unit jasa boga internal kampus, yakni Aroemanis Catering PT Undip Maju. Manajer jasa boga, Kristi Febi Nugrahaningrum menjelaskan bahwa seluruh proses pengolahan makanan dilakukan dengan standar higienis dan pengawasan ketat.

“Dapur kami beroperasi dari hari Minggu hingga Kamis. Seluruh tim profesional terlibat langsung, mulai dari proses pengolahan, pemilihan bahan baku, hingga penyusunan menu yang memenuhi standar sehat dan bergizi,” jelasnya.

Untuk menjaga kualitas makanan, tim dapur menyusun menu bulanan dan bekerja sama dengan pemasok bahan segar yang dikirim sehari sebelum proses produksi. Komposisi menu juga dijaga agar tetap seimbang, mulai dari karbohidrat, protein, hingga sayuran.

Pengawasan kualitas gizi juga menjadi perhatian utama kampus. Direktur Kemahasiswaan dan Alumni Undip, Edy Surahmad mengatakan bahwa pemantauan nutrisi dilakukan secara berkala agar makanan yang dibagikan benar-benar mendukung aktivitas akademik mahasiswa.

“Kami dari Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni senantiasa memantau komposisi nutrisi pada Food Truck. Hal ini penting agar mahasiswa mendapatkan asupan yang seimbang untuk menunjang aktivitas akademik mereka,” ujarnya.

Tak hanya membantu mahasiswa penerima manfaat, program ini juga membuka peluang pengalaman kerja bagi mahasiswa yang terlibat sebagai kru lapangan. Amanda Herbudiarti dan Yonathan Gutom Prayoga, mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip, mengaku mendapatkan pengalaman berharga di bidang food and beverage (F&amp;B), sekaligus memperluas relasi lintas fakultas.

Sementara itu, mahasiswa penerima manfaat seperti Hassya Marella Istanto dari Fakultas Teknik merasa terbantu dengan variasi menu yang diberikan, mulai dari olahan ikan dori hingga daging sapi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi hariannya selama merantau.

Selain hadir di kampus utama Tembalang, program Food Truck Undip juga dijalankan di kampus Undip wilayah Pekalongan, Jepara, Rembang, dan Batang melalui unit masing-masing.

Melalui Food Truck Undip, Undip nggak cuma menghadirkan bantuan pangan bagi mahasiswa kurang mampu, tetapi juga membangun ekosistem layanan gizi kampus yang terintegrasi, mulai dari pengolahan makanan, pengawasan nutrisi, hingga pelibatan mahasiswa dalam operasionalnya. Program yang telah berjalan sejak 2022 ini sekaligus menunjukkan komitmen Undip dalam menghadirkan lingkungan belajar yang lebih suportif bagi mahasiswa dari berbagai latar belakang ekonomi. (Ike/E01)

Inibaru.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini mulai masuk ke lingkungan perguruan tinggi. Pemerintah bahkan mendorong kampus untuk terlibat langsung dalam implementasi program pemenuhan gizi nasional. Hal itu terlihat saat Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana meresmikan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Universitas Hasanuddin pada 28 April 2026.&nbsp;Namun jauh sebelum penerapan dapur MBG di universitas ramai dibicarakan, Universitas Diponegoro ternyata telah menjalankan program serupa melalui Food Truck Undip sejak 2022.

Rektor Undip, Suharnomo mengatakan, program tersebut merupakan bentuk keberpihakan universitas terhadap mahasiswa yang membutuhkan dukungan ekonomi.

“Ketika hari ini kita berbicara tentang makan bergizi gratis, Universitas Diponegoro sesungguhnya telah memulai sejak tahun 2022 melalui program Food Truck Undip. Program ini membagikan makanan bergizi gratis bagi mahasiswa yang membutuhkan,” ungkapnya.

Di tengah mulai hadirnya dapur MBG di beberapa perguruan tinggi Indonesia, Universitas Diponegoro ternyata telah lebih dulu menjalankan program makan bergizi gratis bagi mahasiswa melalui Food Truck Undip sejak 2022.

Food Truck Undip: Program Makan Gratis Mahasiswa sejak 2022

Warga kemudian terpaksa membangunnya secara swadaya karena jembatan menjadi akses vital untuk menuju Kelurahan Mangunharjo. Nah, saat jembatan darurat itu putus diterjang arus sungai pada Kamis (15/1/2026), cerita tentang kasus jembatan mangkrak itu pun kembali mencuat.

Ratusan warga yang memiliki keterbatasan akses terpaksa menggunakan rakit sederhana berbahan kayu dan galon untuk menyeberangi Sungai Bringin,&nbsp;sebelum jembatan darurat berbahan bambu kembali dibangun secara gotong royong pada Minggu (1/2).

Terkait kasus ini, Kepala Perwakilan Ombudsman Jateng Siti&nbsp;Farida menegaskan bahwa keberadaan jembatan permanen di Kampung Tambaksari krusial dan mendesak, khususnya bagi bagi warga RW 7. Tim Ombudsman melihat bagaimana anak-anak dan kelompok rentan bertaruh nyawa untuk menyeberangi sungai.

"Pembangunan jembatan darurat (yang baru saja dibangun) hanya jawaban sementara; keselamatan warga tidak dapat ditawar," ujar Farida dalam keterangan tertulis yang diterima Inibaru.id, Rabu (4/2).

Farida menyampaikan, berdasarkan keterangan dari Lurah Mangkang Wetan, warga yang tinggal di seberang Sungai Bringin sekitar 150 keluarga atau 500 jiwa yang tersebar di RT 6-9. Artinya, ada ratusan warga yang sudah sangat menantikan terealisasinya jembatan permanen itu.

Menurutnya, selama tiga tahun Pemkot Semarang telah mengabaikan akses pelayanan publik tersebut. Hal ini perlu menjadi cacatan penting, karena&nbsp;bisa berdampak serius terhadap ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah.

"Semarang sebagai ibu kota provinsi seharusnya menjadi contoh pelayanan publik yang baik. Jembatan ini adalah kebutuhan dasar warga, maka realiasi pembangunan jembatan permanen harus disegerakan," pintanya.

Farida menegaskan bahwa pelayanan publik adalah hak warga negara. Maka, dia meminta BBWS dan Pemkot Semarang untuk segera mencari solusi agar realisasi pembangunan jembatan permanen yang dijanjikan bisa segera dilakukan.

"Akses jembatan juga merupakan bagian dari pelayanan publik yang inklusif dan menjadi hak seluruh warga," tegasnya. "Jadi, untuk warga Jateng yang ingin berkonsultasi atau melayangkan aduan terkait pelayanan publik, silakan menghubungi kami (Ombudsman Jateng)."

Sejauh ini, Pemkot Semarang tengah menimbang sejumlah solusi untuk mengatasi keterbatasan akses yang dialami warga Kampung Tambaksari. Wali Kota Semarang&nbsp;Agustina Wilujeng Pramestuti sempat mengatakan, Pemkot tengah berkomunikasi dengan pemilik lahan agar bisa membangun jembatan di lokasi itu.

"Kalau tidak ada kesepakatan, lokasinya yang digeser dan kami akan mencari lahan milik Pemkot yang memungkinkan untuk pembangunan jembatan," ucapnya, Kamis (29/1).

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Semarang Kadar Lusman yang merupakan warga Mangkang mengatakan, agar pembangunan jembatan segera terealisasi, warga setempat mengaku nggak akan mempermasalahkan jika lebar jembatan dipersempit menjadi 3,5 meter.

Sebelumnya, desain awal jembatan adalah sekitar 6-7 meter. Menurut politikus yang akrab disapa Pilus itu, hal ini lebih realistis, mengingat desain awal jembatan memang memakan lahan yang cukup luas sehingga ada warga yang terdampak.

"Yang terpenting bagi warga saat ini adalah jembatan permanen bisa dilalui pejalan kaki, sepeda motor, dan gerobak sampah. Lehih sempit tidak apa-apa, yang penting aman dilalui," sebutnya.&nbsp;

Pilus mengaku telah mendesak Pemkot dan BBWS Pemali-Juwana yang membawahi pembangunan jembatan di Tambaksari untuk segera memberikan solusi, mengingat jembatan darurat yang tengah dibangun saat ini hanyalah solusi jangka pendek.

Keterbatasan akses membuat roda ekonomi, laju pendidikan, hingga layanan publik menjadi sangat terbatas. Maka, sudah menjadi kewajiban Pemkot dan pihak terkait untuk merealisasikan pembangunan jembatan permanen di tempat tersebut. Jangan mangkrak lagi ya! (Sundara/E10)

Inibaru.id - Ombudsman Jawa Tengah (Jateng) menyoroti mangkraknya pembangunan jembatan di Kampung Tambaksari di Kelurahan Mangkang Wetan, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Tim Ombudsman juga menemukan material jembatan yang menumpuk tertutupi&nbsp;semak belukar.&nbsp;

Sedikit informasi, Pemkot Semarang bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Juana Pemali telah merencanakan pembangunan jembatan permanen itu sekitar 2022, bersamaan dengan normalisasi Sungai Bringin. Namun, sengketa lahan membuat rencana ini gagal terealisasi.

Meninjau langsung kondisi proyek pembangunan jembatan yang mangkrak selama tiga tahun di Mangkang Wetan, Ombudsman Jateng menilai Pemkot Semarang telah abai; sekaligus mendesak pihak terkait untuk segera menemukan solusi.

Tinjau Jembatan Mangkrak di Mangkang Wetan, Ombudsman: Pemkot Semarang Abai!

Untuk 2025, aksi global tersebut digelar bertepatan dengan penyelenggaraan COP30,&nbsp;Konferensi Perubahan Iklim PBB yang tahun ini digelar di Belem, Brasil. Aksi itu dimaksudkan untuk menjadi sebuah momentum krusial ketika masa depan kebijakan iklim dunia kembali dipertaruhkan.

Secara peristiwa, perhelatan itu telah selesai. Namun, justru karena aksi itulah muncul pertanyaan yang relevan untuk dilontarkan, yakni sejauh mana kita punya ruang aman untuk bersuara tentang krisis yang mengancam hidup bersama ini?

Penangkapan Dera dan deretan aktivis lingkungan di Indonesia hari-hari ini adalah gambaran bahwa narasi dan isu iklim, lingkungan, dan keadilan ekologis, begitu sulit dimaknai sebagai bentuk peringatan. Ia lebih mirip gangguan, provokasi, atau disebut sebagai aksi melawan hukum.

Di titik inilah ingatan saya kembali pada para peserta aksi yang merupakan masyarakat sipil; keluarga dan anak-anaknya, mahasiswa, komunitas literasi, hingga tokoh lintas iman. Mereka beriringan dalam barisan untuk menyuarakan satu kegelisahan yang sama, bahwa&nbsp;Bumi sedang tidak baik-baik saja.

“(Semarang) Climate Strike bukan sekadar aksi simbolik, tapi upaya kolektif untuk mengingatkan bahwa keputusan para pemimpin dunia berdampak langsung pada kehidupan masyarakat,” ujar Koordinator Jaringan Peduli Iklim dan Alam Ellen Nugroho, yang seketika membuat saya mengiyakan dalam hati.

Mengangkat tema “Just Transition Now”, long march di jantung Kota Lunpia untuk kampanye keadilan iklim ini sepenuhnya relevan, karena kita tinggal di "selatan". Perlu kamu tahu, dibanding negara-negara "utara", emisi karbon kita sejatinya relatif kecil, tapi dampak pemanasan global justru paling kentara di sini.

Arus pasang air laut yang mengakibatkan banjir "rob" di pesisir, suhu kota yang makin panas, krisis air, hingga kerentanan pangan, adalah dampak paling nyata dari pemanasan global itu. Nah, ketimpangan inilah yang ingin disuarakan dalam kampanye yang dipusatkan di jalur protokol Semarang tersebut.

Saya senang melihat aksi damai ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, seakan menunjukkan bahwa isu lingkungan adalah masalah bersama. Generasi muda, anak-anak, keluarga, organisasi lingkungan, mahasiswa, hingga para tokoh lintas agama tampak menyerukan kegelisahan yang sama.

"Sejak kali pertama digelar pada 2019,&nbsp;Semarang Climate Strike memang selalu menghadirkan generasi muda," terang Ellen. "Pesan utamanya jelas; jangan sampai kebijakan hari ini, yang banyak dibuat oleh generasi tua, mewariskan Bumi yang tidak lagi layak dihuni bagi generasi muda.”

Bencana akibat kerusakan lingkungan di Sumatra dan berbagai wilayah di Tanah Air adalah tamparan keras bagi kita; sebuah peringatan keras bahwa kita belum sepenuhnya menyadari pentingnya menjaga lingkungan dan betapa besar kerusakan yang telah kita buat.

Maka, sebagaimana dikatakan Ellen, tujuan utama&nbsp;climate strike&nbsp;bukanlah semata untuk unjuk diri di jalanan, tapi mencoba&nbsp;membangun kesadaran publik. Perubahan iklim adalah isu kompleks yang sarat istilah ilmiah sehingga sering terasa jauh dari kehidupan sehari-hari.

"Di sinilah peran aksi publik dan media menjadi penting. Membumikan isu, menjadikannya dekat, dan terasa relevan," jelasnya. "Lalu, bersama-sama menyebarkan pemahaman, mengubah gaya hidup, dan mendesak pemangku kebijakan agar serius mempercepat transisi dari energi kotor ke energi bersih."

Ellen menyadari, perubahan sosial nggak mungkin dikerjakan sendirian. Maka, krisis perubahan iklim yang merupakan isu bersama seharusnya bisa menyentuh semua orang, tanpa terkecuali. Keberhasilannya bukanlah besarnya massa, tapi seberapa jauh pesan tersampaikan.

"Tolok ukurnya seberapa luas isu ini dibicarakan dan seberapa kuat jejaring yang terbentuk untuk gerakan lanjutan, karena krisis iklim bukan persoalan satu hari, satu aksi, atau satu generasi," tuturnya.

Ke depan, krisis iklim, pemanasan global, dan isu-isu lingkungan serupa, mungkin akan semakin akrab kita dengar, bahkan saksikan dan alami. Jika orang-orang yang memberi peringatan agar kita meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan ditangkapi, siapa lagi yang akan melakukannya?

Dengan atau tanpa orang-orang yang menyuarakan, krisis iklim akan tetap berlangsung. Kita berubah atau tidak, pemanasan global akan tetap terjadi. Jika bukan kita, mungkin anak cucu kita yang menanggung dampaknya. Maka, masih bisakah berpangku tangan?&nbsp;

Dera adalah gambaran kecil betapa sulitnya melakukan kampanye lingkungan di Indonesia saat ini. Hanya dengan menumbuhkan kesadaran bersama kita bisa berkelindan menjaga lingkungan. Ingatlah bahwa Bumi bukanlah warisan, tapi titipan untuk generasi mendatang! (Marita Ningtyas/E10)

Inibaru.id - Penangkapan aktivis lingkungan dari Walhi Jawa Tengah Adetya Pramandira atau lebih akrab disapa Dera bersama pasangannya, Fathul Munif,&nbsp;oleh Polrestabes Semarang pada akhir November 2025 lalu, menggulirkan ingatan saya pada Semarang Climate Strike yang saya ikuti pada November lalu.

Sedikit informasi, Semarang Climate Strike&nbsp;adalah aksi lingkungan yang merupakan bagian dari&nbsp;Global Climate Strike, gerakan serentak yang digelar di berbagai negara untuk memberi tekanan moral dan politik kepada para pemimpin dunia.

Long march Semarang Climate Strike bukan semata gerakan damai turun ke jalan untuk menyuarakan isu lingkungan. Bagi saya, aksi masyarakat sipil lintas generasi yang rutin digelar tiap tahun sejak 2019 ini selalu menyisakan tanda seru; bahwa krisis iklim bukan persoalan satu hari, satu aksi, atau satu generasi.

Yang Tersisa setelah Mengikuti Long March 'Semarang Climate Strike' di Kota Lunpia

"Sudah dibicarakan (rencana membuat aturan. Ke depan saya awasi, ya. Insyaallah," ujarnya, Kamis (20/11/2025). "Selama ini memang belum ada regulasi spesifik yang mengatur batas kepemilikan dapur MBG."

Dia menuturkan, pada awal program MBG berjalan, Presiden Prabowo sebenarnya berharap yayasan sosial dan pendidikan ikut membangun dapur umum. Namun, percepatan pembangunan menjadi prioritas agar target 82,9 juta penerima MBG pada akhir 2025 dapat terpenuhi.

Menurut Nanik, dorongan percepatan itu membuat pemerintah membuka peluang bagi siapa pun yang mampu membangun dapur umum. Antusiasme masyarakat kini sangat tinggi hingga pendaftaran SPPG sempat ditutup karena kuota terpenuhi.

"Banyak banget, sampai ditutup. Mungkin sudah ratusan ribu yang ngantre. Seharusnya tidak (satu orang mengelola puluhan dapur) , tapi waktu itu kan tidak banyak (yang mengelola)," kata Nanik.

Nama Yasika Aulia Ramadhani ramai diperbincangkan karena kedapatan memiliki 41 dapur MBG di berbagai daerah di Sulsel. Di usianya yang masih tergolong belia, perempuan 20 tahun itu mengelola puluhan dapur di bawah&nbsp;Yayasan Yasika Group.

Sebagaimana berita yang viral di medsos, Yasika merupakan anak dari Wakil Ketua DPRD Sulsel Yasir Machmud. Ke-41 dapur yang dikelolanya tersebar di sejumlah wilayah, antara lain 16 dapur di Makassar, 3 di Parepare, 2 di Gowa, serta 10 dapur baru di Bone plus 3 dapur tambahan yang dalam tahap penyelesaian.

Saat meresmikan dapur baru di Bone pada Jumat (14/11) lalu, Yasika mengatakan bahwa operasional perluasan dapur telah berjalan sejak awal tahun, dimulai dari Makassar melalui&nbsp;Asta Cita MBG.&nbsp; Tujuannya adalah untuk memelopori sekaligus mempercepat pemenuhan gizi anak di Sulsel.

Menurut Yasika, MBG nggak hanya soal pemenuhan gizi, tapi juga upaya menggerakkan ekonomi daerah. Dari 17 dapur yang beroperasi penuh, masing-masing menyerap sekitar 50 pekerja, sehingga total ada 850 tenaga kerja terlibat. Program ini juga telah memberikan manfaat kepada sekitar 60 ribu penerima.

"Dapur yang kami bangun berstandar tinggi dengan usia pakai 30–35 tahun, serta diperkuat peralatan modern dari Gastro," ucapnya. "Dapur ini menggerakkan ekonomi lokal karena seluruh bahan baku dipasok dari petani, peternak, dan pekebun setempat."

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menilai Yasika nggak melakukan monopoli karena pembangunan SPPG tersebut nggak menggunakan anggaran negara. Dia justru menyebut yang dilakukannya adalah sebuah investasi.

"Siapa pun yang mampu membangun, dipersilakan!" ujarnya di Jakarta, Rabu (19/11). "Kontribusi mitra seperti Yasika justru mempercepat penyediaan fasilitas MBG di daerah. Badan Gizi sangat terbantu karena dengan demikian fasilitas lebih cepat terbangun."

Nggak hanya kepada Yasika, Dadan juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para mitra MBG lainnya yang telah bersedia membantu menyukseskan program prioritas pemerintah tersebut. Kalau program nggak berjalan dengan baik, dia melanjutkan, itu justru akan mempermalukan presiden.

Sementara itu, dikonfirmasi secara terpisah, Nanik mengatakan bahwa berdasarkan konfirmasi BGN, Yasika bisa memperoleh izin untuk mendirikan 41 SPPG lantaran menggunakan nama yayasan yang berbeda-beda.

"Dengan nama yayasan yang berbeda-beda," kata Nanik pada Selasa (18/11/2025).

Tanpa mengesampingkan kontribusi para mitra, polemik ini menjadi pemicu bagi BGN untuk menyiapkan aturan kepemilikan SPPG yang lebih ketat agar distribusi dapur MBG lebih merata dan nggak berpusat pada segelintir pemilik modal saja. Fair enough, Gez?&nbsp;(Siti Khatijah/E10)

Inibaru.id - Badan Gizi Nasional (BGN) menanggapi serius viralnya kabar mengenai Yasika Aulia Ramadhani, anak Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan yang disebut mengelola 41 Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) belum lama ini.

Polemik tersebut mendorong BGN menyiapkan regulasi khusus agar kepemilikan SPPG nggak lagi terpusat pada sejumlah pihak saja. Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang mengungkapkan rencana itu seusai bertemu Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan.

Kontroversi kepemilikan 41 dapur MBG oleh Yasika Aulia mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membuat aturan baru untuk mencegah penguasaan SPPG oleh segelintir orang, mengingat pihak yang mengajukan sebetulnya masih banyak.

BGN Siapkan Aturan Baru usai Viral Kasus Anak DPRD Sulsel Kelola 41 Dapur MBG

Yang paling mencuri perhatian tentu saja pembina upacara yang hadir dengan kostum Jenderal Soedirman. Di sampingnya, sang pembaca doa tampil khidmat dengan busana ala K.H. Hasyim Asy’ari.

“Makna upacara kemerdekaan di Kampung Puntan ini sebagai ekspresi cinta warga pada negeri yang beragam tapi tetap satu,” ungkap tokoh masyarakat setempat, Waimin.

Menurutnya, pesan yang ingin ditanamkan jelas: tak perlu membeda-bedakan suku, agama, maupun profesi ketika hidup bermasyarakat.

Upacara ini jadi momen pertama diadakan di kampung Puntan. Biasanya, warga hanya menggelar jalan sehat atau lomba tujuhbelasan. Namun, tahun ini ada dorongan kuat untuk menghadirkan suasana nasionalisme lewat upacara. 

“Warga di sini jarang ikut upacara, kecuali anak-anak sekolah. Jadi kami buat upacara sendiri, biar semua bisa merasakan,” ujar Santoso, Ketua RT 02 RW 01.

Santoso bahagia melihat keberagaman warganya tergambar nyata lewat pakaian yang mereka kenakan. 

“Ada yang dari Jawa, Sunda, Dayak, semua bisa membaur dan rukun,” tambahnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua RT 03 RW 01, Puji Riyanto. Ia berharap tradisi baru ini bisa terus berlanjut. 

“Mudah-mudahan bisa jadi momen untuk menguatkan guyub rukun antarwarga, bahkan mengangkat nama Puntan sebagai kampung yang solid di Gunungpati.”

Bagi warga Puntan, keberagaman sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Belum lama ini, kampung ini bahkan sempat viral karena menamai gang-gangnya dengan nama presiden Indonesia, mulai dari Gang Soekarno, Gang Gusdur, hingga Gang Jokowi.

Kali ini, mereka kembali membuktikan bahwa kebersamaan bisa lahir dari kreativitas sederhana. Dari pakaian adat hingga kostum pahlawan, semua menyatu dalam satu barisan: Indonesia. (Ike Purwaningsih/E01)&nbsp;

Inibaru.id – Suasana berbeda terasa di Kampung Puntan, Kelurahan Ngijo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Minggu (17/8/2025) pagi. Lapangan sederhana di antara rumah warga berubah jadi panggung kebersamaan. Bendera merah putih berkibar, lagu Indonesia Raya berkumandang, dan ratusan warga berbaris rapi. Namun, yang membuat upacara HUT ke-80 RI ini begitu unik adalah kostum yang dikenakan peserta.

Bukan baju bebas, bukan pula pakaian dinas. Warga RT 02 dan RT 03 RW 01 justru memilih tampil dengan pakaian adat nusantara, kostum profesi, hingga tokoh pahlawan nasional. Ada yang mengenakan rumbai khas Papua, baju kurung Sumatera Barat, kebaya dan beskap Jawa Tengah, hingga pakaian sikepan ala Bali. Ada pula yang bertransformasi jadi guru, petani, tentara, bahkan masinis.

Warga Kampung Puntan, Kelurahan Ngijo, Gunungpati, Kota Semarang, untuk kali pertamanya menggelar upacara HUT ke-80 RI dengan mengenakan kostum adat, profesi, hingga pahlawan nasional. Selain menjadi bentuk ekspresi cinta tanah air, momen ini juga diharapkan mempererat rasa guyub rukun di tengah keberagaman warga.

Warga Puntan Merayakan Kemerdekaan dengan Kostum Adat dan Pahlawan Nasional

“Kota Semarang ini akan kita jadikan pilot project, bagaimana kelurahan-kelurahan yang ada bisa mewujudkan RBI,” ujar Arifatul.

Intinya, RBI ini mengajak semua pihak buat kerja sama, bersinergi, dan partisipasi aktif biar bisa bikin ruang yang aman dan nyaman buat perempuan dan anak-anak, sekaligus mendukung ketahanan keluarga. Dia juga menambahkan, kalau masalah perempuan dan anak itu nggak mungkin bisa diselesaikan sama satu kementerian saja, butuh gotong royong dari semua pihak.

“Tambahan dari RBI hanya satu, yaitu adanya kolaborasi, sinergi, dan kerja sama dari berbagai pihak. Karena tidak mungkin persoalan perempuan dan anak bisa diselesaikan oleh satu kementerian saja,” tambahnya.

Dia pun mengapresiasi para pegiat dan aktivis di Kota Semarang. "Karena di Kota Semarang ini, perempuannya, penggiatnya, aktivisnya luar biasa. Jadi tidak salah pilihlah kalau kita menjadikan Kota Semarang sebagai pilot project,” tuturnya. Gimana nggak bangga coba!

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, langsung menyambut penunjukan ini dengan semangat 45. Dia bilang, Kota Semarang sudah siap banget jadi pilot project karena sebenarnya sudah banyak komunitas dan kegiatan yang sejalan sama semangat RBI.

“Kita siap menjadi pilot project, karena sebenarnya sudah ada. Tinggal mendeteksi mana saja yang sudah mirip dan memperkuat kontennya,” ujar Agustina.

Menurut Wali Kota, modal utama Kota Semarang adalah kekompakan warganya dalam menjaga toleransi dan kerja sama. Ini jadi kunci sukses buat menjalankan RBI.

"Jadi, untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak ini, pamongnya tidak hanya pegiat perempuan atau ASN, tapi juga tokoh-tokoh agama melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB),” jelasnya.

Dengan adanya program RBI ini, harapannya tiap kelurahan di Semarang bisa jadi contoh buat daerah lain dalam menciptakan ruang aman dan kolaboratif buat perempuan dan anak, sekaligus bikin keluarga makin kuat di tengah tantangan zaman yang serba cepat ini. Semoga makin banyak daerah yang ramah perempuan dan anak ya, Gez. (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id – Ada kabar datang dari Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang baru aja didapuk jadi salah satu pilot project nasional buat program keren dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, namanya Ruang Bersama Indonesia (RBI). Mantap!

Kabar ini disampaikan langsung sama Menteri PPPA RI, Arifatul Choiri Fauzi, saat mampir ke UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak di Gedung PKK Kota Semarang, Senin (4/8) kemarin. Menurut Menteri PPPA, RBI ini tuh semacam versi naik kelas dari program Desa/Kelurahan Ramah Anak, tapi dengan fokus yang lebih ke kolaborasi.

Program ini merupakan kelanjutan dari inisiatif sebelumnya, dengan fokus utama pada kolaborasi berbagai pihak untuk menciptakan ruang aman serta memperkuat pemberdayaan perempuan dan anak di tingkat kelurahan.

Semarang Siap Wujudkan Ruang Aman bagi Perempuan dan Anak

Ancaman lain yang perlu menjadi perhatian yakni tradisi menerbangkan balon udara saat perayaan Syawalan bulan April nanti. Meski merupakan tradisi yang telah membudaya di sejumlah kabupaten, sejatinya keberadaan tradisi itu bisa mengganggu alur penerbangan di wilayah Jawa Tengah.

Terkait persoalan ini, Fajar menambahkan, pihak bandara juga telah melakukan koordinasi dengan TNI dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Dia berharap keberadaan tradisi tersebut bisa menjadi perhatian pihak-pihak terkait

"Ancaman gangguan balon udara. Ini nanti jadi atensi kami juga, bersama TNI dan Polri," ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Fajar mengatakan bahwa Bandara Ahmad Yani tahun ini menargetkan adanya kenaikan jumlah penumpang pesawat selama periode arus mudik yang akan berlangsung 22 hari, terhitung pada 21 Maret hingga 11 April. Pada periode tersebut, bandara juga membuka posko layanan mudik.

"Selama 22 hari pembukaan Posko Angkutan Lebaran, kami targetkan 171 ribu penumpang atau ada kenaikan 7 persen," jelasnya.

Fajar mengaku optimistis target tersebut bakal tercapai lantaran selama arus mudik ini Bandara Ahmad Yani Semarang bakal menyediakan kuota 70 extra-flight untuk maskapai penerbangan.&nbsp;

"Tambahan 70 extra-flight, paling banyak dari Jakarta, Kalimantan, Pangkalanbun dan Palangkaraya. Tentunya ini juga akan berdampak pada sektor usaha hotel," ujarnya. "Kami juga juga sudah melakukan pengembangan parkir gedung 3.000 meter, termasuk pembangunan tanggul penanggulangan banjir tahap satu dan dua," pungkasnya. (Danny Adriadhi Utama/E10)

Inibaru.id - Pengelola Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang akan mengerahkan para personel BIN dan TNI untuk pengamanan dalam menyambut arus mudik tahun ini. Keterlibatan mereka merupakan bagian dari upaya untuk menanggulangi resiko aksi kriminalitas selama Idulfitri 1446 Hijriyah.&nbsp;

General Manajer PT Angkasa Pura I Bandara Ahmad Yani Semarang Fajar Purwadidada mengatakan, kewaspadaan perlu ditingkatkan sebagai langkah untuk meredam potensi tindakan oknum tertentu yang melawan hukum, khususnya selama arus mudik Lebaran nanti.&nbsp;

"Kami mewaspadai potensi tindak kriminal atau melawan hukum dengan bersinergi berhsama pihak Badan Intelegen Nasional (BIN) maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI) di bandar udara," kata&nbsp;Fajar Purwadidada, Selasa (18/3).

Untuk mencegah risiko aksi kriminalitas selama masa mudik lebaran, pengamanan di Bandara Ahmad Yani Semarang akan melibatkan personel BIN dan TNI.&nbsp;