Yang keluar sebagai "pemenang" dalam hal ini bukanlah Jokowi, melainkan&nbsp;Bashar al-Assad. Dia adalah mantan Presiden Syuriah&nbsp;yang pemerintahannya dinilai otoriter dan korup selama puluhan tahun, termasuk pelanggaran HAM berat seperti penggunaan senjata kimia.

Lalu, apa alasan Jokowi bisa masuk menjadi nominator pemimpin terkorup di dunia 2024? Salah satu sebab adalah lemahnya penanganan korupsi di era Jokowi. Selain itu, ada beberapa kebijakan strategis yang kontroversial yang dianggap kurang tranparan, memunculkan anggapan bahwa pemerintahannya cenderung melindungi oligarki.

OCCRP memang nggak memberikan alasan spesifik mengapa Jokowi menjadi finalis. Namun, OCCRP telah beberapa kali mengkritik pemerintahan Jokowi. Apa saja kritikannya?

UU MD3 atau Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang mengatur tugas, wewenang, dan keanggotaan keempat lembaga tersebut.

Revisi UU KPK yang meloloskan pengawasan KPK oleh badan pengawas dianggap sebagai upaya melemahkan independensi lembaga tersebut. Transparency International menyebut langkah ini dapat "mengancam upaya pemberantasan korupsi yang selama ini telah dihormati."

3. Kontroversi Pengelolaan Sumber Daya Alam (2021)

Laporan Greenpeace mengungkap dugaan korupsi dalam penerbitan izin perkebunan di Papua, yang seharusnya dilindungi oleh moratorium hutan. Izin-izin tersebut diberikan kepada perusahaan besar yang memiliki koneksi politik kuat.

Greenpeace juga melaporkan bahwa lebih dari 685.000 hektare hutan Papua telah diberikan kepada perusahaan, meskipun banyak di antaranya seharusnya dilindungi.

Melihat namanya masuk dalam daftar pemimpin yang melakukan kejahatan terorganisir, Jokowi buka suara.&nbsp;"Terkorup? Terkorup apa? Yang dikorupsi apa?," katanya dilansir dari Antara, Selasa (31/12/2024).

Jokowi meminta pihak yang mengklaim pernyataan tersebut agar membuktikannya. Menurut dia, saat ini banyak fitnah yang datang kepada dirinya.

"Sekarang kan banyak sekali fitnah. Banyak sekali framing jahat. Banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan?" katanya.

Nah, menurut kamu, kabar ini mengejutkan nggak, Millens? Meski nggak mendapat predikat "terkorup", nama Jokowi yang masuk dalam nominasi pemimpin terkorup menarik untuk diperbincangkan lebih lanjut, ya? (Siti Khatijah/E07)&nbsp;

Inibaru.id - Nama presiden ke tujuh Republik Indonesia Joko Widodo masuk dalam daftar finalis "Person of The Year 2024" oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).&nbsp;OCCRP adalah organisasi investigasi global yang berfokus pada pelaporan kejahatan terorganisir dan korupsi. Penilaian mereka didasarkan pada data dari jurnalis, pembaca, serta jaringan global.

Kabar ini tentu menyita perhatian khalayak karena nama Jokowi bersanding dengan pemimpin dunia yang dianggap terkait dengan korupsi besar-besaran dan otoritarianisme. Nama-nama yang juga masuk dalam daftar serupa antara lain&nbsp;Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, hingga pengusaha India Gautam Adani. Mereka semua dinilai bertanggung jawab atas dampak negatif kebijakan mereka di negara masing-masing, terutama dalam kaitannya dengan kejahatan yang terorganisir.

Nama Presiden ke tujuh Indonesia Joko Widodo masuk dalam jajaran pemimpin terkorup&nbsp;oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Apa yang menyebabkan Jokowi bisa dinilai demikian?

Jokowi dalam Jajaran Tokoh Terkorup di Dunia

"Sudah disampaikan, berapa pun produksi gabah petani, berapa pun, produksi jagung akan dibeli oleh pemerintah," ungkapnya.

Pihaknya menginstruksikan bahwa pabrik-pabrik kecil harus membeli gabah dengan harga Rp6.500 per kilogram dan juga perlu membeli beras di tingkat petani seharga Rp12.000 per kilogram.&nbsp;

"Bulog kerjasama dengan penggilingan padi, pabrik kecil harus beli gabah Rp6.500 dan berasnya dibeli dengan angka Rp12 ribu per kilogram. Jadi pabrik masih ada keuntungan," jelasnya.

Instruksi lainnya ada pada serapan panen jagung. Untuk jagung yang dipanen para petani dibeli Bulog Rp5.500 per kilogram dari harga semula Rp5.000 per kilogram.&nbsp;

"Itu perlu dilakukan karena serapan jagung selama ini cenderung kecil," pungkasnya. (Danny Adriadhi Utama/E10)

Inibaru.id - Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan menyatakan tidak akan melakukan impor sejumlah bahan pangan mulai tahun 2025. Adapun bahan pangan yang tidak akan diimpor beras, garam, jagung untuk pakan ternak, dan gula.

"Mulai besok kan tahun baru (hari ini), perintah Presiden jangan minder dan pesimis. Saya tidak akan pakai impor beras, garam, gula untuk konsumsi, dan jagung untuk pakan ternak," kata Zulhas usai rapat koordinasi terbatas bidang pangan Pemprov Jateng di Gradika, Selasa (31/12).

Dia menyebut bahwa serapan beras petani mulai tahun depan sepenuhnya akan ditampung oleh Bulog. Bulog nantinya akan bekerja sama dengan tempat-tempat penggilingan padi untuk menyerap seluruh beras hasil panen petani.

Menteri koordinator pangan Zulkifli Hasan diminta Presiden untuk galakkan swasembada pangan. Untuk itu mulai 2025 tidak impor empat bahan pangan, yatu beras, gula, garam, dan Jagung.&nbsp;

Menko Pangan Zulhas: 2025, Bulog akan Serap Hasil Pertanian Indonesia

"Untuk itu, peningkatan kapasitas utama di sektor budidaya untuk memperkuat daya saing internasional sangat penting," ungkapnya.

Di Jateng, total produksi perikanan mencapai 847 ribu ton, terdiri dari 396 ribu ton perikanan tangkap dan 451 ribu ton budi daya.&nbsp;Nilai ekonomi sektor perikanan di provinsi ini mencapai Rp7,68 triliun, menunjukkan surplus produksi yang signifikan.&nbsp;

Dari sisi ekspor, kontribusi Jateng mencapai Rp5 triliun atau setara dengan USD 326,78 juta. Sementara secara nasional, ekspor perikanan Indonesia mencapai USD 5,3 miliar.

"Potensi ekspor tersebut dapat ditingkatkan lebih tinggi, mengingat Vietnam telah mencapai nilai ekspor USD 9,5 miliar,” ujar Menteri Trenggono.

Dibutuhkan kolaborasi dengan kepala daerah dan Direktur Utama PLN. Nantinya mereka akan memastikan penyediaan energi yang cukup untuk mendukung peningkatan produksi tilapia, baik untuk pasar domestik maupun ekspor.&nbsp;

"Dalam empat tahun ke depan, dengan dukungan yang tepat, kita dapat mencapai target produksi tilapia,” tambahnya.

KKP mencatat konsumsi ikan di Jateng masih berada di angka 15,6 persen. Untuk meningkatkan angka ini, gerakan Gemar Makan Ikan (Gemarikan) terus digalakkan melalui berbagai kampanye dan kerja sama dengan kepala daerah.&nbsp;

"Kami berharap langkah tersebut dapat mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal!" pungkasnya. (Danny Adriadhi Utama/E10)

Inibaru.id - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan komitmennya dalam memperkuat sektor perikanan guna mendukung ketahanan pangan di Jawa Tengah sekaligus meningkatkan kontribusi ekspor.&nbsp;Untuk itu, KKP berencana merevitalisasi tambak di kawasan Pantura Jawa, termasuk di Jateng.&nbsp;

"Presiden telah menginstruksikan pengembangan tambak tahap pertama seluas 20.000 hektare di Jabar dan Jateng pada tahun 2025," kata Sakti Wahyu Trenggono dalam Rakor terbatas bidang pangan Provinsi Jateng bersama sejumlah kementerian di Gradika Semarang, Selasa (31/12).

Total produksi perikanan nasional saat ini mencapai 13 juta ton per tahun, yang terdiri dari 7,8 juta ton perikanan tangkap dan 5,6 juta ton perikanan budidaya. Namun, Indonesia masih tertinggal dibanding negara lain seperti Vietnam, yang mampu memproduksi 25 juta ton dari sektor budidaya dan 3 juta ton dari perikanan tangkap.&nbsp;

Untuk mendukung ketahan pangan di Jawa Tengah sekaligus meningkatkan kontribusi ekspor, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan komitmen untuk memperkuat sektor perikanan.

Untuk Perikanan Jateng, Menteri KKP Revitalisasi Tambak di Pantura Jawa

Untungnya, Dewan Pers mendesak pemerintah menerbitkan
Perpres Nomor 32/2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk
Mendukung Jurnalisme Berkualitas pada 20 Februari 2024 lalu. Dari aturan ini,
terbentuk Komite Tanggung Jawab Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas
yang diharapkan memperbaiki persentase pembagian perolehan iklan agar jadi
lebih adil bagi platform digital global serta perusahaan pers nasional.

Lebih dari itu, Dewan Pers juga konsisten menolak dua hal
yang nggak sesuai dengan UU Pers dan kemerdekaan Pers pada UU Nomor 40 Tahun
1999 tentang Pers seperti larangan penyiaran berita investigasi dan adanya
rencana memberi kewenangan bagi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk menyelesaikan
sengketa pemberitaan setelah selama ini hanya bisa dilakukan di Dewan Pers.

Sayangnya, hal ini nggak menolong indeks kemerdekaan Pers
(IKP) di Indonesia yang turun dari 71,57 pada 2023 lalu jadi 69,36 pada 2024.
Hal ini disebabkan oleh adanya catatan kekerasan terhadap wartawan dengan total
69 kasus sepanjang 2024 lalu sebagaimana data yang dicatat AJI dan juga masih
bergantungnya media terhadap pemerintah daerah, Millens.

Demi semakin meningkatkan kualitas pers Indonesia, Dewan
Pers pun menggelar uji kompetensi wartawan (UKW) yang berhasil memastikan 1.604
dari 1.779 orang yang ikut serta dinyatakan kompeten. Artinya, sekarang sudah
ada 30.074 wartawan yang sudah memiliki sertifikat kompeten. Lebih dari itu, 321
media juga sudah menjalani verifikasi faktual dengan hasil 192 media dinyatakan
lolos.

Hal lain yang diperhatikan Dewan Pers pada 2024 ini adalah
adanya aturan yang isinya adalah Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
Seksual di Lingkungan Pers dan Pedoman Perilaku dan Standar Pers Profesional. Yang
sedang dalam tahap finalisasi adalah peraturan tentang Pedoman Penggunaan
Kecerdasan Buatan untuk Karya Jurnalistik dan Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan
Pers.

Khusus untuk yang dibahas terakhir, yaitu kecerdasan buatan
alias artificial intelligence (AI), juga jadi hal yang diperhatikan betul-betul
oleh Dewan Pers. Untungnya, alih-alih langsung kontra dengan hal tersebut, Dewan
Pers menganggap AI bisa dimanfaatkan di ruang redaksi dunia pers Indonesia.

Yap, ada cukup besar tantangan yang harus dihadapi dunia
pers Indonesia pada 2025 nanti. Semoga saja kualitas pers nasional bakal terus
meningkat ya, Millens!&nbsp;(Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Bergantinya tahun dari 2024 sampai 2025
ternyata masih menyisakan ganjalan bagi Dewan Pers. Maklum, sepanjang 2023 dan
2024 saja, setidaknya 1.200 karyawan dan jurnalis kehilangan pekerjaan. Semua disebabkan oleh iklim usaha industri pers
yang memang belakangan ini kurang kondusif.

Semua gara-gara sebagian besar masyarakat kini lebih sering
mencari informasi dari platform global serta media sosial. Dampaknya, pers pun
jadi kesulitan mendapatkan kue iklan. Hal inilah yang bikin Dewan Pers merasa
tantangan bagi dunia pers pada 2025 ini nggak kalah berat.

Meski pada 2025 ini ada kemungkinan dunia pers tetap berat sebagaimana pada 2024, Dewan Pers tetap berkomitmen untuk menjaga kualitas dunia pers tetap baik.

Tahun Baru 2025, Begini Tantangan Berat Pers di Masa Depan Menurut Dewan Pers

Kesuksesan film ini di Tiongkok nggak bikin Shunji Iwai
puas. Dia membuat film dengan judul yang sama dan cerita yang sama dengan
menggunakan Bahasa Jepang. Pemeran level atas Jepang seperti Takako Matsu, Suzu
Hirose, Nana Mori, Ryunosuke Kamiki, Masaharu Fukuyama, hingga animator
terkemuka Hideaki Anno sampai ikutan ambil bagian! Hasilnya sama seperti film
sebelumnya, film ini juga sukses besar!

Maklum dari segi cerita dan maju mundurnya plot, film ini
sangat menarik. Kamu juga bisa melihat film ini dipenuhi dengan komedi yang seru tatkala
para pemerannya saling berkirim surat.

Tapi, pada satu jam terakhir film, film
yang awalnya dipenuhi dengan tawa mulai berubah jadi lebih serius.
Bahkan, kamu bisa akhirnya menangis sesenggukan di akhir film.

Soalnya, di akhir film ini pula, terkuak bahwa ada salah
seorang tokoh yang mengalami penyesalan luar biasa atas keputusan yang dia
ambil dalam kehidupannya.

Tapi, terkuaknya penyesalan ini juga jadi closure yang
bikin lega bagi sejumlah tokoh lainnya. Yap, bisa dikatakan, akhir filmnya
kombinasi antara sad ending dan happy ending, gitu, Millens.

Yang menarik, di film ini dua aktris cantik Nana Mori dan
Suzu Hirose memerankan dua tokoh dengan dua latar waktu yang berbeda di film
ini. Tektokan keduanya di film ini jadi daya tarik utama yang bikin siapa saja terus
nggak bisa beranjak dari jalannya film.

Selagi masih libur Nataru, nggak ada salahnya deh menonton Last
Letter sebagai hiburan. Boleh kok memilih yang versi film Tiongkok atau
film Jepang karena sama-sama menarik. (Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Bukan hal aneh melihat satu film yang sukses
di sebuah negara kemudian diadaptasi jadi film dengan cerita yang sama di negara
lain. Hal ini pula yang berlaku untuk film Last Letter. Bedanya, jika
pada film-film lainnya sutradaranya berbeda, yang ini justru sutradaranya sama.

Ceritanya begini. Sutradara film terkemuka dari Jepang,
Shunji Iwai yang menggapai kesuksesan berkat film Love Letter (1995) ternyata
juga cukup rajin membuat novel. Nah, salah satu novel tersebut berjudul Last
Letter yang dia rilis pada 2018. Pada tahun yang sama, dia mengadaptasi
novelnya sendiri jadi sebuah film dengan judul yang sama.

Tapi, bukannya membuatnya dengan pemeran dari Jepang dan
jadi film berbahasa Jepang, dia malah membuat film berbahasa Mandarin dengan
pemeran dari Tiongkok seperti Zhou Xun, Qin Hao, dan Zhang Zifeng. Film ini
sukses besar di Tiongkok dan membuat Shunji Iwai, Zhou Xun, dan Zhang Zifeng sampai
dinominasikan dalam penghargaan Golden Horse Awards ke-55.

Ada 'Last Letter' versi Jepang dan versi Tiongkok. Keduanya disutradarai oleh Shunji Iwai dan sama-sama meraih kesuksesan di negaranya masing-masing.

Tentang Dua Film 'Last Letter' yang Digarap Seorang Sutradara

“Rata-rata
minggu ini sudah pada buka, tapi bertahap, mulai dari lingkungan terdekat dulu,
baru dari yang luar kota,” ungkap lelaki yang akrab disapa Gus Ulil ini pada
Rabu (24/6).

Sebagai
ujung tombak pesantren NU di Kota Semarang, dirinya juga kembali menerima
kedatangan santri. Bahkan, pondok binaannya tengah membuka pendaftaran santri
baru. Meski begitu, ada pula santri yang belum kembali ke pondok dikaranakan
keterbatasan biaya, menyesuaikan jadwal masuk sekolah atau takut tertular Covid-19.

“Yang
belum datang biasanya menyesuaikan masuknya sekolah, karena pembiayaan yang
belum siap, atau sebagian sedikit takut corona,” tambah Gus Ulil.

Selain
pembelajaran harus terus berjalan, dirinya juga nggak memungkiri keinginan
orang tua yang pengin anaknya segera kembali mengaji di pondok. Hingga Rabu
(24/6) kemarin, sudah 70 persen santri kembali ke pondoknya dan mengikuti kegiatan
belajar mengajar.

Menurut
lelaki 49 tahun ini, masyarakat nggak perlu takut berlebihan terhadap pendemi
sehingga mempengaruhi kegiatan yang bermanfaat seperti mengaji. Asal menerapkan
protokol kesehatan, dirinya yakin penyebaran Covid-19 bisa dihalau.

Untuk
itu pula dirinya mendorong agar para kiai pengasuh pondok pesantren agar
mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dirinya juga
menganjurkan agar pengasuh pondok memberikan asupan tambahan seperti madu dan
vitamin C gratis bagi para santri seperti yang dilakukannya.

“Monggo
para kiai di Kota Semarang monggo segera menerima santri dengan catatan tetap
melaksanakan protokol kesehatan. Kalau takut berlebihan kita nggak tahu kapan
bisa kembali ke pondok?”pungkasnya.

Ayo, siapa yang sudah kangen mondok? (Zulfa Anisah/E05)

Inibaru.id – Seiring dilonggarkannya Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PKM) Kota Semarang, rutinitas masyarakat kini mulai pulih. Begitu
pula kegiatan belajar mengajar di pondok pesantren di Kota Semarang yang berangsur normal.
Merespon hal ini, ketua Rabithah
Ma'ahid al Islamiyah (RMI) Kota Semarang KH Ulil Albab Syaichun
mendorong agar pengasuh pondok pesantren NU di Kota Semarang kembali menerima
santri.

Hal ini
diungkapkannya di sela sela kegiatannya mengajar di pondok pesantren binaannya,
Al-Ikhlas. Menurutnya kebanyakan pondok pesantren di bawah koordinasi RMI-NU
Kota Semarang mulai menerima kedatangan para santri meskipun secara bertahap.

Gus Ulil, Ketua RMI Kota Semarang mendorong agar para kiai pengasuh pondok pesantren kembali menerima santri mengingat PKM sudah dilonggarkan. Dirinya juga mendorong agar para pengasuh pondok pesantren mengindahkan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah.