Tahun Ini Pemprov Jateng Kucurkan Rp3,04 Triliun untuk Kota/Desa

Inibaru.id - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengalokasikan Bantuan Keuangan sebesar Rp3,04 triliun untuk tahun 2024. Dana tersebut dibagi antara pemerintah kabupaten/kota senilai Rp1.089.045.558.000 dan pemerintah desa senilai Rp1.959.027.054.000.

Slamet AK, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah menjelaskan bahwa bantuan keuangan ini diperuntukkan bagi sarana prasarana kabupaten/kota dan desa, bantuan pendidikan, penanggulangan masalah gizi, penghargaan Pangripta Abipraya, serta rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH). Dana juga dialokasikan untuk desa wisata, desa antikorupsi, dan peningkatan ketahanan masyarakat desa.

Slamet mengimbau agar pemerintah kabupaten/kota dan desa segera menyalurkan bantuan keuangan, memastikan dampak pembangunan sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat Jawa Tengah.

"Kami minta agar realisasi proyek-proyek ini dilakukan pada triwulan pertama, mengurangi potensi kontrak kritis dan pencairan tidak menumpuk di triwulan keempat," ujarnya saat Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Operasional (RKO) Persiapan Pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan TA 2024 di Asrama Donohudan pada Rabu (17/1/2024).

Dwianto Priyonugroho, Kepala Bidang Anggaran BPKAD Provinsi Jawa Tengah menambahkan bahwa bantuan keuangan ini merupakan implementasi dari 10 Program Prioritas Pj Gubernur Jateng, terutama terkait pengentasan kemiskinan ekstrem, pengangguran, dan stunting.

Bantuan keuangan ini termasuk bantuan rehabilitasi rumah tak layak huni (RTLH). (Pemkab Batang)

"Fokuslah menggunakan alokasi bantuan keuangan sebagai instrumen untuk menggerakkan perekonomian di Jawa Tengah. Percepatan pelaksanaan bantuan keuangan menjadi kunci," tegasnya.

Dwianto menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyelesaikan program-program prioritas.

"Kita harus bersama-sama menyelesaikan permasalahan di Jawa Tengah," ujarnya.

Agung Rohmaji, Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Sukoharjo mengapresiasi langkah Pemprov Jateng dalam mendorong percepatan pelaksanaan bantuan keuangan.

"Kalau tidak ada dorongan dari provinsi, kami tidak akan semangat, paling tidak untuk mengevaluasi. Monitoring tentunya ini menjadi kekuatan kami," katanya.

Semoga bantuan keuangan ini dimanfaatkan dengan baik dan menjadi cambuk bagi pemerintah kota/desa untuk lebih maju ya, Millens. (Siti Zumrokhatun/E10)