Inibaru.id - Ketua Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah Daei Aljani mengungkapkan keprihatinan terkait pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang menyediakan kontrasepsi bagi pelajar. Sebab, adanya kebijakan ini berpotensi memicu perilaku menyimpang di kalangan remaja.
"Menyediakan kontrasepsi bisa disalahartikan untuk perbuatan zina. Pendekatan yang diadopsi dalam peraturan ini terlalu dipengaruhi oleh konsep Pendidikan Seks Komprehensif (CSE) Barat yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila," kata Aljani dalam keterangannya, Selasa (13/8).
Harusnya pemerintah fokus pada pendidikan kesehatan reproduksi yang berlandaskan nilai-nilai moral dan agama. Dengan begitu generasi muda bisa menjauhi perilaku negatif seperti zina, minuman keras, dan narkoba.
Pihaknya meminta pemerintah dapat meninjau ulang peraturan ini dan mempertimbangkan implikasi jangka panjang terhadap moralitas generasi muda.
"Kami tidak menolak perlunya edukasi kesehatan reproduksi, tetapi metode penyampaiannya harus sesuai dengan nilai-nilai yang kami junjung," tegasnya.
Ketua Bidang Advokasi IPM Jateng Rizki Anugrah Robby mengatakan bahwa Muhammadiyah akan berada di garda terdepan dalam mengawal moralitas generasi muda.
"Pentingnya peran pelajar Muhammadiyah dalam mengatasi isu ini. Kita bersama menjaga moralitas dan kualitas pendidikan nasional," katanya.
Gerakan Menghindari Zina
Maka dari itu, Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah bakal menggalakkan gerakan menghindari zina, alkohol, dan narkoba. Komitmen ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan sosial mereka dalam menjaga diri dan lingkungan dari pengaruh negatif.
Ketua Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah Rizki Anugrah Robby menambahkan bahwa peran organisasi pelajar sangat penting untuk memastikan kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan realitas yang dihadapi pelajar.
"Ruang dialog sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap aspirasi pelajar," katanya.
Robby juga menyarankan agar pemerintah menyelenggarakan forum rutin dengan organisasi pelajar untuk membahas isu-isu pendidikan.
"Forum seperti ini dapat menjadi wadah untuk memberikan masukan dan mencari solusi bersama atas berbagai permasalahan," jelasnya.
Butuh keterlibatan aktif dari semua elemen masyarakat, khususnya organisasi pelajar, supaya memperkuat sistem pendidikan nasional.
"Kita harus bekerja sama untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas dan sejalan dengan nilai-nilai bangsa," tutupnya. (Danny Adriadhi Utama/E10)
