Inibaru.id – Kasus penembakan sejumlah kucing di lingkungan sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI Bandung yang dilakukan Brigadir Jenderal (Brigjen) NA sempat viral beberapa saat lalu. Banyak orang yang mengecam tindakan tersebut. Tapi, sebenarnya tindakan penyiksaan atau pembunuhan hewan bisa dipidana nggak?
Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono sampai angkat bicara terkait dengan kasus ini. Dia mempersilakan kalau sampai Brigjen NA diproses secara hukum.
“Kalau memang itu mau diproses hukum ya silakan saja,” ungkap Yudo, Jumat (19/8/2022).
Sudah ada regulasi tentang perlindungan hewan
Ternyata, kasus penyiksaan atau pembunuhan hewan di Indonesia cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan laporan yang dikeluarkan Asia for Animals Coalition (AfA). Per 2021, Indonesia adalah negara peringkat pertama dalam hal membuat atau mengunggah konten penyiksaan hewan di media sosial.
Hal ini cukup ironis karena sebenarnya di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sudah ada aturan terkait perlindungan hewan di Indonesia yaitu pasal 302 dan pasal 540.
Pada Pasal 302 tertulis kalau orang yang menyiksa hewan, baik itu penyiksaan ringan atau berat terancam pidana penjara maksimal 9 bulan atau denda maksimal Rp 400 ribu. Penyiksaan ringan dalam pasal tersebut berarti tindakan menyakiti dan melukai hewan tapi nggak sampai menyebabkan hewan tersebut sakit, cacat, luka berat, atau bahkan mati.
Sementara itu, penyiksaan berat bisa membuat hewan sakit sampai lebih dari seminggu, cacat, mengalami luka berat, dan mati.
Selain itu, pada pasal 540, ada aturan terkait dengan perlindungan hewan yang dipekerjakan manusia. Contohnya hewan dipekerjakan di luar kemampuannya menggunakan cara yang menyakitkan; mempekerjakan hewan cacat, hamil, menyusui, sakit, atau luka; dan nggak memberikan makanan atau minuman kepada hewan.
Tindakan-tindakan tersebut bisa membuat seseorang dipenjara maksimal 14 hari dan didenda maksimal Rp 200 ribu.
Aturan tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Ada juga aturan lain berupa UU Nomor 18 Tahun 2009 dan UU Nomor 14 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Keduanya mengatur masyarakat di Indonesia untuk nggak menganiaya hewan atau menyalahgunakannya hingga cacat. Kalau sampai melanggar, hukumannya 1 sampai 8 bulan penjara dan denda Rp 1 juta sampai Rp 3 juta.
Sayangnya, meski sudah ada aturan tersebut, kasus penyiksaan atau pembunuhan hewan di Indonesia masih tinggi. Kalau menurut pendiri Animal Defender Indonesia (ADI) Doni Herdaru Tona, penyebabnya adalah hukuman yang tertuang dalam aturan-aturan tersebut masih terlalu ringan. Hal itu membuat para pelaku tindak anarki pada hewan nggak merasa jera.
Selain itu, dia juga menyebut banyak aparat yang menganggap remeh laporan terkait penyiksaan atau pembunuhan hewan tersebut.
Nah, sebagai warga negara yang bijak, kita nggak cuma bersikap baik kepada sesama manusia ya, Millens? Berbuat baiklah kepada manusia dan makhluk Tuhan lainnya termasuk hewan.(The,Kom/IB09/E10)
