Inibaru.id – Data yang dikeluarkan lembaga riset dari AS Aiddata mengungkap utang terselubung RI dari Tiongkok. Sontak, hal ini memicu kehebohan banyak pihak. Apalagi, utang ini sampai hingga ke BUMN dan swasta, lo!

Dalam laporan ini disebutkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang mendapatkan utang hidden debt paling besar dari Negeri Tirai Bambu. Utang ini didapatkan dari 2000 sampa 2017 dengan nilai yang cukup fantastis, yakni 34,38 miliar Dollar AS atau sekitar Rp 488,9 triliun.

Ada banyak sekali proyek yang mendapatkan fulus dari utang ini. Sebagian di antaranya adalah proyek-proyek infrastruktur layaknya bendungan hingga yang sekarang sedang banyak dibahas, yakni proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Khusus untuk proyek ambisius yang mendapatkan kritik dari banyak pihak ini, Sekretaris Kabinet mengungkap adanya dana di luar APBN berupa investasi sebanyak 5,573 miliar Dollar. Investasi ini nggak mendapatkan jaminan pemerintah. Sayangnya, karena pembengkakan biaya besar-besaran, pada akhirnya pemerintah juga akhirnya turun tangan untuk mendanainya dengan APBN. Duh!

Sejumlah proyek terkenal seperti Waduk Jatigede yang ada di Sumedang, Jawa Barat juga mendapatkan dana ini dari utang terselubung. Total, waduk yang disebut-sebut terbesar kedua se-Tanah Air ini mendapatkan dana dari CEXIM-Tiongkok sebanyak 215,62 juta Dollar AS!

Jalan Tol Medan-Kualanamu dengan panjang 61,8 km juga mendapatkan dana dari sumber yang sama, yakni CEXIM-Tiongkok. Kalau menurut Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, dana yang didapat mencapai 122,43 juta Dollar AS.

Ekonom dari Universitas Islam Indonesia (UII) Zulfikar Rahmat pun angkat bicara terkait data dicomot dari riset Aiddata berjudul Banking on the Belt and Road: Insights from a new global dataset of 13,427 Chinese Development Projects tersebut. Kalau menurutnya, dana yang sebenarnya adalah utang ini dikemas dalam bentuk investasi berskema Belt and Road Initiative (BRI).

“Dari awal itu utang yang ditutup rapi atau dibungkus dengan investasi,” tegas Zulfikar, Jumat (15/10/2021).

Di sisi lain, Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk Bidang Komunikasi Yustinus Prastowo langsung memberikan penjelasan. Dia menyebut utang terselubung dari Tiongkok ini nggak bisa dimasukkan dalam utang pemerintah karena masuk dalam skema bisnis dengan BUMN atau perusahaan patungan dan swasta.

Jadi, yang bertanggung jawab atas utang tersebut bukanlah negara, melainkan mereka yang mendapatkan utang-utang tersebut.

Menurutnya, skema utang itu adalah Business to Business atau B to B. Yang berutang adalah para BUMN, bank-bank milik negara, perusahaan patungan, swasta, serta special purpose vehicle.

“Utang BUMN nggak tercatat sebagai utang pemerintah dan nggak masuk dalam utang yang dikelola pemerintah,” Tegas Prastowo.

Hm, jadi penasaran ya lebih dalam soal utang terselubung RI dari Tiongkok, ini. (Kum/IB09/E05)