Inibaru.id – Pernyataan Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menghebohkan publik. Dia menyebut Proyek Kereta Cepat Indonesia – China (KCIC) Jakarta – Bandung hanyalah jebakan Tiongkok.

“Jebakan proyek Kereta Api Cepat China, Jakarta – Bandung adalah pintu masuk Tiongkok atau aneksasi infrastruktur strategis di Indonesia,” tulis Said di akun Twitternya pada Kamis (9/9/2021).

Ada alasan mengapa Said sampai mengeluarkan tudingan ini. Dia menyebut proyek kereta cepat ini nggak bakalan bisa balik modal. Hal inilah yang membuat Tiongkok memanfaatkannya demi mengakuisisi proyek infrastruktur strategis lainnya di Tanah Air, seperti proyek pembangunan bandara, pelabuhan, atau kereta api.

“Di berbagai negara Timur Tengah atau Afrika, Tiongkok melakukan hal yang sama. Membangun infrastruktur rakyat, kemudian mengakuisisi infrastruktur yang lain. Salah satu ngara Afrika sampai mengubah mata uang menjadi Yuan. Indonesia ini sangat strategis untuk Tiongkok,” lanjut Said.

Said menambahkan, proyek kereta cepat mengalami pembengkakan biaya yang cukup signifikan. Dia pun curiga jika pembengkakan ini nggak wajar karena mencapai 30 persen. Said pun meminta sejumlah pejabat harus dimintai pertanggungjawaban terkait dengan proyek ini karena berpotensi merugikan BUMN serta negara.

Proyek Kereta Cepat Dianggap Nggak Layak

Nggak cukup menuding proyek kereta cepat ini sebagai proyek jebakan, Said bahkan menyebut proyek ini nggak layak. Dia juga mengaku nggak asal cuap karena ada studi dari Jepang yang membuktikannya. Hanya, pemerinah sudah kadung tergiur dengan tawaran Tiongkok karena biayanya lebih murah.

Menariknya, mantan Menteri Perhubungan yang menjabat saat proyek ini diresmikan, yakni Ignasius Jonan, ternyata pernah menolak proyek ini. Namun, ada dua menteri lain yang tetap ngotot untuk melanjutkannya.

FYI, Millens, ongkos pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini mencapai 7,97 miliar Dollar AS. Jumlah ini naik drastis dari 5,573 miliar Dollar AS saat mulai dibangun pada 2016. Melihat fakta ini, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pun meminta kontraktor dari proyek ini, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) melakukan efisiensi.

Nah, ternyata, kritik tentang membengkaknya biaya proyek ini nggak dibiarkan saja oleh pemerintah. Menurut Dirut PT KAI Didiek Haryanto, pihaknya bersama dengan pemerintah pusat bakal melakukan audit investigasi untuk proyek ini. Dia melakukannya karena juga diminta oleh anggota DPR Komisi VI.

“Kami sama konsultan ini akan konsultasi ke BPKP, BPK akan belakangan,” ujar Didiek, Rabu (1/9/2021).

Wah, kalau soal apakah proyek kereta cepat ini adalah jebakan Tiongkok atau bukan, hal ini masih harus menunggu hasil audit, ya Millens. Kalau menurutmu, proyek ini sebenarnya dibutuhkan ngga sih oleh Indonesia?(Det/IB09/E05)