Masuknya Indonesia dalam daftar tersebut menunjukkan adanya penilaian positif terhadap bagaimana masyarakat menerima pendatang dari berbagai negara.

Keramahan menjadi salah satu karakter sosial yang kerap dikaitkan dengan masyarakat Indonesia. Interaksi yang terbuka dan kebiasaan menyambut orang lain juga menjadi bagian dari pengalaman yang dirasakan pendatang ketika berada di Indonesia.

Selain Indonesia, negara-negara Asia Tenggara seperti Filipina, Thailand, dan Vietnam juga masuk dalam daftar. Sementara dari Amerika Latin terdapat Kolombia, Meksiko, Brasil, dan Panama.

Keberadaan negara-negara tersebut memperlihatkan bahwa kawasan Asia Tenggara dan Amerika Latin cukup dominan dalam daftar negara yang dinilai ramah terhadap pendatang.

Bagi Indonesia, predikat ini menjadi gambaran lain mengenai karakter masyarakat yang dikenal mudah berinteraksi dan menerima kehadiran orang dari latar belakang berbeda.

Budaya gotong royong dan kebiasaan membangun hubungan sosial secara terbuka pun menjadi bagian dari karakter yang turut membentuk kesan tersebut. (Ning/E01)

Inibaru.id - Indonesia masuk dalam daftar negara yang dinilai paling ramah terhadap pendatang di dunia menurut laporan The Expat Insider 2025 Survey. Posisi tersebut menempatkan Indonesia di atas sejumlah negara dari kawasan Amerika Latin, Asia, Timur Tengah, hingga Afrika.

Dalam daftar tersebut, Kolombia berada di peringkat kedua, disusul Meksiko di posisi ketiga. Filipina menempati peringkat keempat, sedangkan Brasil melengkapi lima besar.

Posisi keenam ditempati Panama, kemudian Oman di peringkat ketujuh dan Thailand di posisi kedelapan. Kenya berada di peringkat kesembilan, sementara Vietnam menutup daftar 10 besar.

Indonesia menempati posisi teratas dalam daftar negara yang dinilai paling ramah terhadap pendatang, mengungguli sejumlah negara di Asia, Amerika Latin, Timur Tengah, dan Afrika.

Indonesia Dinobatkan sebagai Negara Paling Ramah di Dunia

Sebaliknya, dua penendang terakhir Thailand, Sarach Yooyen dan Nattapong Sayriya, gagal menaklukkan Emil Audero. Indonesia pun menang 4-2 dalam adu penalti dan mengangkat trofi FIFA ASEAN Cup 2026.

Kemenangan tersebut terasa istimewa karena Indonesia akhirnya memutus catatan panjang tanpa kemenangan atas Thailand.

Sebelum final 2026, Indonesia tercatat tidak pernah mengalahkan Thailand dalam pertemuan selama satu dekade terakhir. Dalam periode tersebut, Thailand membukukan empat kemenangan dan tujuh hasil imbang atas skuad Garuda.

Kemenangan terakhir Indonesia atas Thailand terjadi pada leg pertama final Piala AFF 2016. Saat itu, Indonesia menang 1-0 di Stadion Pakansari.

Sepuluh tahun kemudian, Indonesia kembali bertemu Thailand di partai final. Kali ini, kemenangan bukan hanya mengakhiri penantian panjang, tetapi juga membawa pulang trofi. Gelar ini sekaligus mengakhiri catatan kurang menyenangkan Indonesia di partai final turnamen Asia Tenggara.

Sebelum menjadi juara pada 2026, Indonesia sudah enam kali mencapai final Piala AFF, tetapi selalu gagal membawa pulang trofi. Empat di antaranya bahkan mempertemukan Indonesia dengan Thailand, yakni pada final edisi 2000, 2002, 2016, dan 2020.

Indonesia akhirnya berhasil melewati salah satu lawan yang selama ini paling sulit ditaklukkan sekaligus mengakhiri penantian panjang untuk menjadi juara.

Ada catatan sejarah lain yang membuat kemenangan ini semakin spesial. Indonesia akhirnya kembali mengangkat trofi di SUGBK setelah hampir empat dekade.

Kali terakhir skuad Garuda menjadi juara di stadion tersebut adalah pada SEA Games 1987. Ketika itu, Indonesia mengalahkan Malaysia di partai final.

Setelahnya, SUGBK beberapa kali menjadi saksi kegagalan Indonesia di partai puncak. Pada SEA Games 1997, Indonesia kalah dari Thailand melalui adu penalti. Lima tahun kemudian, Thailand kembali mengalahkan Indonesia melalui adu penalti pada final Piala Tiger 2002.

Indonesia juga gagal menjadi juara saat menghadapi Malaysia pada final Piala AFF 2010 dan final SEA Games 2011.

Kini, catatan tersebut akhirnya berubah. Di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri, Indonesia bukan hanya berhasil mengalahkan Thailand, tetapi juga mengangkat trofi di SUGBK.

Gelar FIFA ASEAN Cup 2026 pun menjadi gelar perdana Indonesia di level Asia Tenggara, sekaligus menandai babak baru bagi skuad Garuda di bawah asuhan John Herdman. (Ike/E01)

Inibaru.id - Timnas Indonesia akhirnya menorehkan sejarah baru setelah menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026. Skuad Garuda mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti pada final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2026) malam.

Pertandingan berlangsung sengit hingga 120 menit. Indonesia dan Thailand bermain imbang 1-1 pada waktu normal, sebelum kembali berbagi skor 2-2 hingga akhir babak tambahan.

Indonesia akhirnya memastikan kemenangan setelah seluruh penendangnya sukses menjalankan tugas dalam adu penalti. Empat eksekutor Garuda, yaitu Kevin Diks, Dean James, Elkan Baggott, dan Shayne Pattynama, berhasil mencetak gol.

Timnas Indonesia akhirnya menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand lewat adu penalti sekaligus memutus dua catatan panjang yang menghantui skuad Garuda.

Penantian Panjang Berakhir, Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026

“Dalam eksepsi: 1. Mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum; 2. Menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” ujar Suhartoyo saat membacakan amar putusan.

Meski permohonan tidak dapat diterima, MK tetap memberikan pertimbangan mengenai dokumen pendidikan Gibran yang menjadi pokok gugatan.

Hakim Konstitusi Arsul Sani mengatakan MK tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat.

“Mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf I UU Pemilu,” kata Arsul.

MK juga menilai certificate of attendance dan dokumen lain yang diajukan untuk memenuhi syarat pencalonan bukan merupakan bukti kelulusan.

“Melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran,” ujar Arsul.

Persoalan tersebut juga berkaitan dengan Surat Keterangan Nomor 9149 yang digunakan sebagai salah satu dokumen pemenuhan syarat pendidikan Gibran.

Dalam persidangan, terungkap surat tersebut menyatakan Gibran memiliki pengetahuan yang dinilai setara dengan Grade 12 atau kelas 12 SMA. Namun, MK menilai keterangan mengenai kesetaraan pengetahuan tidak sama dengan bukti telah menamatkan pendidikan SMA atau sederajat.

“Frasa ‘dinilai memiliki pengetahuan setara’ tidak sama dengan berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Pemilu,” jelas Hakim Konstitusi Adies Kadir.

MK juga menilai KPU perlu lebih cermat dan hati-hati dalam memverifikasi dokumen persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pemeriksaan, menurut MK, tidak cukup hanya melalui verifikasi administrasi, tetapi perlu diperkuat dengan klarifikasi faktual.

Meski menemukan persoalan terkait bukti pendidikan, MK menegaskan temuan tersebut tidak dapat menjadi dasar untuk mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

Adies menjelaskan status Gibran sebagai calon wakil presiden telah berakhir setelah ia terpilih dan dilantik sebagai Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2024.

“Status calon tersebut berakhir ketika calon terpilih dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Wakil Presiden pada tanggal 20 Oktober 2024, yang sekaligus menjadi penanda berakhirnya tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024,” kata Adies.

Karena itu, MK menilai persoalan pemenuhan syarat pendidikan tersebut tidak lagi tepat dimasukkan dalam rezim penyelesaian sengketa hasil Pilpres. Persoalan tersebut menjadi ranah lembaga lain yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan UUD 1945.

Dengan pertimbangan tersebut, MK mengabulkan eksepsi KPU terkait kedudukan hukum para pemohon dan menyatakan permohonan mereka tidak dapat diterima. (Ning/E01)

Inibaru.id - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat menerima gugatan yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024.

Putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tersebut dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Selasa (6/10/2026) malam.

MK menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan sengketa hasil Pilpres. Berdasarkan aturan yang berlaku, pihak yang dapat mengajukan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon.

MK menyatakan gugatan yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat Pilpres 2024 tidak dapat diterima, meski dalam pertimbangannya MK menyebut tidak menemukan bukti ijazah atau diploma setara SMA.

Soal Ijazah Gibran, MK Tak Temukan Bukti Setara SMA

Meski Bipih ditetapkan Rp54,65 juta, jumlah yang harus dilunasi jemaah tidak sebesar angka tersebut. Pelunasan memperhitungkan setoran awal Rp25 juta, rata-rata saldo nilai manfaat pada rekening virtual sebesar Rp3,4 juta, serta dukungan pemerintah sekitar Rp3,2 juta per jemaah untuk komponen biaya haji di dalam negeri.

Dengan perhitungan tersebut, rata-rata pelunasan yang masih harus dibayarkan jemaah haji pada 2027 menjadi sekitar Rp23.248.825. Angka ini turun dibandingkan pelunasan haji 2026 yang rata-rata mencapai sekitar Rp26.433.806.

Artinya, beban pelunasan jemaah pada 2027 berkurang sekitar Rp3,18 juta atau Rp3,2 juta per jemaah.

Sementara itu, sebesar Rp43.817.526,35 per jemaah atau 44,50 persen dari total BPIH bersumber dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji.

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang juga menyampaikan bahwa pemerintah telah menyepakati mekanisme pembiayaan apabila terjadi perubahan situasi yang menyebabkan biaya penyelenggaraan haji meningkat.

“Laporan yang disampaikan bahwa pimpinan DPR telah berkomunikasi dengan Presiden, Presiden tidak berkeberatan andaikan terjadi biaya tambahan dengan situasi yang berubah,” kata Marwan.

Dengan demikian, total BPIH haji 2027 ditetapkan rata-rata Rp98,47 juta per jemaah, dengan 55,50 persen berasal dari Bipih jemaah dan 44,50 persen dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji. (Ike/E01)

Inibaru.id – Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M disepakati sebesar Rp98.466.351,35 per jemaah. Dari jumlah tersebut, biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang menjadi tanggungan jemaah ditetapkan sebesar Rp54.648.825 atau 55,50 persen dari total BPIH.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam pembahasan Panitia Kerja (Panja) BPIH Komisi VIII DPR RI bersama Panja Pemerintah. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, struktur pembiayaan itu tetap mempertimbangkan kemampuan jemaah sekaligus keberlanjutan pengelolaan dana haji.

“Panja Komisi VIII DPR RI dan Panja Pemerintah mengenai BPIH sepakat bahwa BPIH tahun 1448 Hijriah 2027, per jemaah rata-rata sebesar Rp98.466.351,35,” kata Dasco saat memimpin rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2026).

BPIH 1448 H/2027 M disepakati rata-rata Rp98,46 juta per jemaah, dengan rata-rata pelunasan yang harus dibayarkan jemaah sekitar Rp23,24 juta.

Biaya Haji 2027 Ditetapkan Rp98,4 Juta, Jemaah Menanggung Sekitar Rp54,6 Juta

Dalam klasifikasi FIM, Grade A merupakan tingkat lisensi yang mencakup penyelenggaraan Grand Prix. Berdasarkan laporan inspeksi, Pertamina Mandalika International Circuit dinyatakan memenuhi standar FIM untuk menggelar kejuaraan dunia Grand Prix pada 2026.

Dokumen lisensi tersebut mencatat panjang lintasan Mandalika mencapai 4.301 meter, dengan posisi pole position di sisi kiri.

Penerbitan homologasi juga melibatkan pemeriksaan berbagai aspek keselamatan dan fasilitas pendukung balapan. Elemen yang diperiksa meliputi area run-off, hamparan kerikil (gravel bed), penghalang ban (tyre barrier), marka lintasan, starting grid, pit lane, pos marshal, hingga sistem lampu dan panel LED.

FIM juga mensyaratkan ketersediaan perangkat keselamatan cadangan serta tim yang mampu melakukan perbaikan atau penggantian dengan cepat apabila terjadi kerusakan akibat insiden.

Persyaratan serupa berlaku untuk sistem lampu dan panel LED di pos marshal. Sirkuit harus menyediakan unit cadangan dan dua control board untuk mengantisipasi gangguan selama kejuaraan dunia berlangsung.

Selain itu, pemeliharaan lintasan harus dilakukan secara berkala. Area di sekitar lintasan dan run-off wajib bebas dari hambatan, sedangkan gravel bed harus dibersihkan dan diratakan agar kondisinya tetap sesuai standar.

Sirkuit juga harus memiliki peralatan untuk membersihkan tumpahan oli, bahan bakar, dan material lain yang berpotensi membahayakan pembalap. Dalam laporan inspeksi kali ini, terdapat satu pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum balapan, yakni membersihkan pit line setelah seluruh operasi pengiriman logistik (freight) selesai.

Direktur Utama MGPA Ananda Mikola menyebut perolehan homologasi Grade A sebagai penegasan atas kesiapan sirkuit dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan MotoGP Indonesia 2026.

“Diperolehnya Homologasi Grade A dari FIM menjadi momentum penting sekaligus penegasan bahwa Pertamina Mandalika International Circuit telah memenuhi standar yang ditetapkan untuk penyelenggaraan FIM Grand Prix World Championship. Ini merupakan hasil dari kerja bersama dan komitmen seluruh pihak yang selama ini memastikan setiap aspek kesiapan sirkuit dan penyelenggaraan terus memenuhi standar internasional,” ujar Ananda.

Menurutnya, pengesahan tersebut bukan sekadar pencapaian bagi sirkuit, melainkan juga bagian dari kesiapan Indonesia menyambut pembalap, tim, dan penggemar MotoGP dari berbagai negara.

“Dengan homologasi ini, kami semakin siap menyambut Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Kami ingin memastikan bahwa seluruh rangkaian event dapat berlangsung dengan aman, profesional, dan memberikan pengalaman terbaik bagi pembalap, tim, penonton, serta seluruh masyarakat yang menjadi bagian dari momentum MotoGP di Indonesia,” tutupnya.

Dengan diterbitkannya Circuit Licence Nomor 1277, Pertamina Mandalika International Circuit mengantongi lisensi Grade A yang berlaku untuk musim 2026. Pengesahan ini menjadi salah satu landasan teknis penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia yang dijadwalkan berlangsung pada 9–11 Oktober 2026. (Ike/E01)

Inibaru.id – Pertamina Mandalika International Circuit resmi memperoleh homologasi Grade A dari Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) untuk musim 2026. Pengesahan ini memastikan sirkuit yang berada di kawasan The Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), memenuhi standar untuk menggelar ajang FIM Grand Prix World Championship, termasuk MotoGP Indonesia pada 9–11 Oktober 2026.

Homologasi tersebut diterbitkan setelah inspeksi final pada 8 Oktober 2026. Hasil pemeriksaan itu tercantum dalam Pertamina Mandalika Intl Street Circuit Homologation Report dan dituangkan melalui Circuit Licence Nomor 1277.

Inspeksi dipimpin Tomé Alfonso selaku FIM MotoGP Safety Officer atas nama FIM CCR Circuits Homologation Committee. Sejumlah perwakilan Mandalika Grand Prix Association (MGPA), Dorna, dan ofisial MotoGP turut hadir untuk memastikan kesiapan sirkuit.

Sirkuit Mandalika resmi mengantongi homologasi Grade A dari FIM untuk musim 2026 setelah dinyatakan memenuhi standar keselamatan dan penyelenggaraan MotoGP.

Sirkuit Mandalika Kantongi Homologasi Grade A FIM untuk MotoGP 2026

Menurut Sarmuji, setiap perusahaan tekstil memiliki keunggulan masing-masing. Melalui penggabungan tersebut, pemerintah ingin menyinergikan kekuatan yang ada agar industri tekstil nasional memiliki daya saing lebih kuat.

"Itu menjadi lebih bermakna karena menyatukan beberapa kekuatan. Satu perusahaan tekstil dengan perusahaan tekstil punya kekuatan masing-masing, itu nanti akan disinergikan," tuturnya.

Sarmuji mengaku telah bertemu dengan pihak Danantara untuk berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Kemenperin, lanjutnya, siap mendukung pelaksanaannya, terutama dalam pengembangan ekosistem industri tekstil di Indonesia.

"Kita sudah ketemu Danantara. Kita prinsipnya akan saling mendukung sesuai dengan tupoksi masing-masing. Investasi Danantara cukup besar di bidang tekstil," katanya.

Sarmuji menyebut, kebutuhan dana untuk rencana pengembangan industri tekstil tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp100 triliun. Namun, dia belum merinci apakah angka itu khusus untuk mengakuisisi Sritex atau mencakup kebutuhan investasi pembentukan ekosistem BUMN tekstil secara keseluruhan.

"Kalau dana berapanya, Danantara yang tahu persis. Setahu saya sih Rp100 triliun lebih," ucapnya.

Dia menegaskan, rincian mengenai skema dan besaran pendanaan berada di tangan Danantara. Sementara itu, Kemenperin akan berfokus mendukung pengembangan ekosistem pertekstilan nasional.

"Bisa tanyakan ke Danantara detailnya. Tapi Kementerian Perindustrian siap untuk mendukung, terutama ekosistem pertekstilannya ya," kata Sarmuji.

Sebelumnya, CEO Danantara Rosan Roeslani juga mengungkapkan rencana pembentukan perusahaan baru untuk mengembangkan industri tekstil di Indonesia. Perusahaan tersebut dirancang untuk bekerja sama dengan perusahaan yang sudah beroperasi sekaligus mendorong integrasi kawasan industri tekstil dan produk tekstil.

"Kita akan bikin perusahaan baru untuk bisa mengembangkan perusahaan-perusahaan yang sudah ada. Kita lihat bisa berpartner dengan yang sudah ada," ujar Rosan pada akhir September 2026.

Meski demikian, skema pendanaan dan pelaksanaan rencana pembentukan BUMN tekstil tersebut masih perlu diperjelas.

Rencana akuisisi Sritex menjadi perhatian karena perusahaan tekstil yang berbasis di Sukoharjo, Jawa Tengah, tersebut telah dinyatakan pailit pada 21 Oktober 2024.

Berdasarkan catatan CNBC Indonesia pada Januari 2025, tim kurator perkara kepailitan Sritex mengungkapkan total tagihan kreditur yang didaftarkan mencapai Rp32,63 triliun. Angka tersebut mencakup tagihan kreditur preferen, separatis, dan konkuren.

Besarnya nilai tagihan itu menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pembahasan rencana pengambilalihan perusahaan. Meski pemerintah telah menyampaikan rencana akuisisi, detail mengenai skema pengambilalihan, penyelesaian kewajiban perusahaan, dan penggunaan dana investasi masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari Danantara.

Jika terealisasi, pembentukan BUMN tekstil diharapkan dapat menjadi wadah untuk menyinergikan berbagai kekuatan industri dalam negeri. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat industri tekstil nasional agar lebih kompetitif. (Ning/E01)

Inibaru.id – Pemerintah berencana membentuk badan usaha milik negara (BUMN) khusus tekstil dengan mengakuisisi sejumlah perusahaan di dalam negeri. Salah satu perusahaan yang masuk dalam rencana tersebut adalah PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), yang telah dinyatakan pailit pada Oktober 2024.

Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji mengatakan, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara akan mengambil peran dalam proses akuisisi tersebut. Penggabungan sejumlah perusahaan tekstil itu diharapkan bisa memperkuat industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional.

"Memang ada beberapa perusahaan tekstil yang diakuisisi," ujar Sarmuji, Selasa (13/10/2026).

Pemerintah berencana membentuk BUMN tekstil melalui akuisisi sejumlah perusahaan, termasuk Sritex, dengan kebutuhan investasi yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp100 triliun.

Sritex Masuk Rencana Akuisisi Danantara, Ini Tujuan Pemerintah

"Saya yakin manajemen Sritex berusaha menghindari PHK. Kalau ada PHK akan selektif dan itu biasa industri manufaktur untuk efisiensi," ungkapnya.

Menurutnya, persoalan yang dihadapi oleh perusahaan raksasa tekstil yang berpusat di Sukoharjo itu merupakan bagian dari dinamika industri yang mengalami pasang surut. Dia menyebut, banyak industri tekstil dan garmen di Jawa Tengah yang tiarap pasca Covid-19.

"Ini masalah bisnis yang selalu ada pasang dan surutnya. Memang industri tekstil dan garmen mengalami tekanan dan kesulitan besar sejak Covid," ujarnya.

Sebagai informasi, PT Sritex merupakan salah satu perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara. Sritex bersama tiga anak usahanya, yakni PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya dinyatakan pailit oleh PN Niaga Semarang pada 21 Oktober 2024. 

Atas putusan perkara Nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg, PT Sritex sudah mendaftarkan diri untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung guna menyelesaikan persoalan ini. (Danny Adriadhi Utama/E10)

Inibaru.id - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah (Jateng) meminta pemerintah turun tangan guna menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan massal imbas pailitnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dan tiga anak usahanya.&nbsp;

"Karena Sritex sudah merupakan aset nasional, pemerintah harus turun tangan untuk bantu," kata Ketua Apindo Jawa Tengah Frans Kongi, Rabu (30/10).

Lebih lanjut dia juga mendorong PT Sritex untuk memikirkan nasib belasan ribu karyawan agar tidak terjadi PHK massal. Bila tidak ada jalan lain selain PHK, manajemen diminta bersikap selektif.

Asosiasi Pengusaha Inddnesia (Apindo) meminta pemerintah untuk turun tangan memikirkan nasib karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dan tiga anak usahanya yang di-PHK.

Antisipasi PHK Massal, Apindo Minta Pemerintah Turun Tangan Atasi Sritex Pailit

“Mengabulkan permohonan pemohon. Membatalkan rencana
perdamaian PKPU pada Januari 2022. Selanjutnya, kurator yang akan mengatur
rapat dengan para debitur,” ucap Juru Bicara PN Niaga Semarang Haruno Patriadi
sebagaimana dinukil dari Antara, Rabu
(23/10).

Meski begitu, kisah Sritex bermula puluhan tahun yang lalu,
tepatnya tatkala pemerintahan Orde Lama Indonesia berganti menjadi Orde Baru. Pada
1966, H.M. Lukminto mendirikan perusahaan kecil yang fokus menjual kain di
Pasar Klewer, Solo.

Nggak butuh waktu lama, pada 1968, usaha ini membuka pabrik
cetak pertamanya. Di pabrik itulah, kain putih dan berwarna mulai diproduksi.
Sepuluh tahun kemudian, Sritex sudah berstatus perseroan terbatas dan semakin
berkembang. Pada 1982, mereka membuka pabrik tenun, Millens.

Bahkan pada 1992, Sritex mampu membuat pabrik yang
mengombinasikan pemintalan, penenunan, sentuhan akhir, dan busana sekaligus.
Bisa dikatakan, sejak saat itulah, Sritex sudah berstatus sebagai salah satu
pelaku industri tekstil terbesar di Indonesia.

“Di dalam negeri, Sritex pada 1990-an itu mendapatkan
orderan seragam batik Korpri, ABRI, dan Golkar,” tulis Tempo dalam Prahara
Orde Baru yang terbit pada 2013 lalu.

Nggak hanya mulai menguasai pasar tekstil dalam negeri, pada
1994, Sritex melakukan ekspansi ke luar negeri. Mereka bahkan menjadi penyuplai
seragam militer bagi tentara Jerman dan NATO (organisasi militer gabungan
negara-negara Atlantik Utara). Bahkan, sejumlah jenama fesyen internasional seperti Guess dan H&amp;M mendapatkan suplai
kainnya dari Sritex!

Meski Indonesia dilanda krisis moneter parah pada 1998,
nyatanya Sritex mampu bertahan dan bahkan terus berkembang. Tapi, pandemi
Covid-19 dan banyaknya utang yang sudah eksis sebelum pandemi bikin perusahaan
ini kalang kabut.

Pandemi bikin permintaan global atas produk tekstil anjlok.
Penyebabnya tentu saja dari berkurangnya aktivitas ekonomi dan berbagai
pembatasan perjalanan kala itu. Ditambah dengan sulitnya mencari pasokan bahan
baku, proses produksi Sritex kala itu sangat terganggu. Per 2021
saja, perusahaan ini mencatat kerugian bersih mencapai Rp16,76
triliun!

Ditambah dengan adanya utang yang nilainya juga sampai
triliunan Rupiah yang sudah ada sejak sebelum pandemi membuat perusahaan ini
sulit bernapas. Meski pandemi sudah berakhir, mereka kesulitan membayar
utang-utang tersebut dan akhirnya bikin Sritex yang sempat berstatus sebagai perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara ini akhirnya berstatus
pailit.

Cukup mengejutkan ya kabar tentang keruntuhan Sritex. Jadi
kepikiran ada berapa banyak karyawan yang akhirnya harus kehilangan pekerjaan
akibat hal ini di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang juga masih belum baik-baik saja. (Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Raksasa
itu tumbang juga. Sempat berstatus sebagai perusahaan tekstil terbesar di Asia
Tenggara, PT Sri Rejeki Isman Tbk atau yang lebih dikenal sebagai Sritex pada
Rabu (23/10/2024) kemarin dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga
Semarang, Jawa Tengah.

Putusan PN Semarang mengabulkan permohonan PT Indo Bharat
Rayon yang merupakan salah satu debitur PT Sritex yang meminta pembatalan
perdamaian untuk kasus penundaan kewajiban pembayaran utang yang sebelumnya
sudah disepakati. Akhirnya, perusahaan ini pun dianggap lalai memenuhi
kewajiban pembayaran utang tersebut dan dinyatakan pailit, deh.

Siapa sangka, sempat berstatus perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara, Sritex pada akhirnya dinyatakan pailit. Seperti apa ya cerita dari perusahaan yang cukup kondang di Indonesia ini?

Mengenang Kejayaan Sritex, Perusahaan Tekstil Terbesar di Asia Tenggara

Inibaru.id -&nbsp;Gudang kapas milik PT Sri Rejeki Isman (Sritex) di Kelurahan Jetis, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukaharjo, Jawa Tengah, terbakar pada Jumat (27/9/2019) malam. Hingga kini, belum jelas dari mana asal kobaran api pemicu kebakaran yang cukup besar ini.
Nggak&nbsp;hanya Pemadam Kebakaran (Damkar) dari Sukoharjo, Damkar dari Kota Surakarta juga sampai diterjunkan untuk mengatasi si Jago Merah yang membumbung tinggi. Masyarakat sekitar juga terjun untuk membantu demi mencegah api semakin membesar.
Juru bicara Sritex Joy Citradewi membenarkan kebakaran di salah satu gudang perusahaannya. Dia menyebut gudang yang terbakar adalah gudang kapas cadangan. Pabrik yang berisi kapas membuat api cepat membesar dalam tempo yang sangat singkat.
Joy menyebut tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini mengingat tidak ada aktivitas di gudang tersebut.
"Kebakaran ini juga&nbsp;nggak mengganggu operasional kerja Sritex. Dari informasi yang kami rangkum,&nbsp;nggak ada korban jiwa," ucap Joy seperti ditulis laman Detik, Sabtu (28/9).
Beberapa saksi mata menyebut sebelum api membesar, terdengar beberapa kali suara dentuman. Setelah itu, terlihat nyala api dan asap yang membumbung tinggi. Nggak berselang lama, mobil Damkar pun berdatangan untuk memadamkan api.
"Kami menerima informasi terkait dengan kebakaran pukul 21.30 WIB. Tiga unit mobil dari Solo dikerahkan ke lokasi," ucap salah satu petugas Damkar, Ase.
Laman Tribujateng, Sabtu (28/9) pukul 07.05 WIB menulis, asap masih terlihat di gudang kapas Sritex. Meski demikian, aktivitas pabrik masih berjalan dengan normal. Terlihat karyawan datang ke kawasan pabrik seperti biasa.
Para pemadam juga terlihat masih berusaha untuk memadamkan api. Beberapa mobil pemadam juga masih hilir mudik di kawasan pabrik.
Semoga api segera dipadamkan, ya&nbsp;Millens.&nbsp;(IB09/E04)

Gudang kapas milik Pabrik Sritex di Sukaharjo terbakar sejak Jumat (27/9/2019) malam. Hingga pagi ini, masih terlihat asap di kawasan pabrik tekstil tersebut.