Namun, sebetulnya hal ini bisa dimaklumi, karena alamat yang dicari berada di bilangan Genuk Krajan, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari; sedangkan dia tersasar di Kecamatan Genuk. Ya, keduanya sama-sama menyandang nama "Genuk", meski nggak berada di satu wilayah.

“Kalau yang asli Semarang mungkin langsung tahu bahwa Genuk Krajan dan Genuk itu beda. Tapi kan saya dari luar kota? Pas dengar kata Genuk, ingatan saya langsung merujuk pada Genuk yang ada di dekat dengan Terboyo itu,” ungkapnya pada Senin (3/3/2025).

Kejadian itu membuat Asri menjadi jauh lebih berhati-hati saat berurusan dengan pencarian alamat di Kota Lunpia. Ini sudah tepat, karena beberapa nama daerah di Semarang memang agak mirip, bahkan sama persis seperti daerah Genuk ini.&nbsp;

Di kota ini, nama "Genuk" merujuk pada dua wilayah berbeda. Yang pertama adalah nama kecamatan di sisi timur laut Kota Semarang, sedangkan yang kedua adalah sebuah daerah di Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari, sekitar 500 meter dari Simpanglima.

Genuk yang terakhir ini sejatinya merupakan nama tiga gang di sekitar Jalan Sriwijaya; yakni Genuk Krajan, Genuk Karanglo, dan Genuk Perbalan. Ketiganya adalah kampung padat penduduk yang luas di
lereng bukit dengan vibes ala favela Brasil, membuatnya seolah terpisah dari Kelurahan Tegalsari.

Seperti sudah saya katakan sebelumnya, kedua Genuk di Kota Semarang ini berjarak cukup jauh, sekitar 12-an kilometer atau 30 menit berkendara dengan kecepatan normal. Pertanyaannya, kenapa bisa ada dua wilayah berbeda dengan nama yang sama di kota tersebut?

Perlu kamu tahu, kedua Genuk di Semarang mempunyai sejarah penamaan yang berbeda, lo. Kecamatan Genuk yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa di bagian utara ini semula merupakan bagian dari Kabupaten Demak. Semarang baru mengadopsinya pada 1976.

Sebagaimana banyak wilayah lain di Demak, penamaan Genuk ini juga nggak lepas dari peran Sunan Kalijaga, ulama terkenal sekaligus anggota dewan Walisongo pada Zaman Kesultanan Demak.

Suatu hari, sosok yang hidup sekitar awal abad ke-16 itu akan membuat permukiman serta pesantren baru di sebuah wilayah tanpa nama. Dia kemudian menemukan gentong, penampung air untuk membasuh dan minum yang dalam bahasa Jawa juga disebut "genuk".

Saat wilayah yang berada di pesisir utara Jawa itu berdiri, konon Sunan Kalijaga terinspirasi dari gentong yang ditemukannya tersebut. Maka, dinamailah wilayah ini sebagai Genuk.

Sementara itu, nama Genuk yang ada
di Tegalsari disebut-sebut
berasal dari nama seorang tokoh yang dimakamkan di belakang kawasan Wonderia, taman hiburan yang kini
terbengkalai, sepelemparan batu dari Taman Budaya Raden Saleh. Namanya Mbah Genuk.

“Kalau menurut cerita yang diturunkan
dari leluhur, Mbah Mintoloyo yang makamnya ada d kawasan Taman Budaya Raden
Saleh (TBRS) adalah yang membabat alas di kawasan ini sekaligus menjaga kondisi
Sendang Panguripan agar tetap baik bersama dengan Mbah Genuk, Mbah Balal, dan
Mbah Kliwon,” ucap salah seorang warga Genuk Krajan, Witha.

Sayangnya, layaknya sebagian
besar warga Genuk Krajan, Genuk Perbalan, dan Genuk Karanglo lainnya, Witha
nggak tahu pasti mengapa justru nama Mbah Genuk yang jadi inspirasi ketiga nama
kampung tersebut, bukannya Mbah Mintoloyo.

Terkait Mbah Genuk dan Mbah Mintoloyo ini kita bahas kapan-kapan ya? Yang pasti, kini kamu sudah tahu kan kenapa ada dua nama Genuk di Kota Semarang. Kamu pernah punya pengalaman kesasar juga nggak, nih?&nbsp;(Arie
Widodo/E10)

Inibaru.id – Asri, rekan
saya yang berasal dari Jakarta suatu kali mengaku sempat salah alamat saat mencari rumah temannya di Kota Semarang. Sejujurnya dia malu, mengingat sudah empat tahun tinggal di ibu kota Jawa Tengah ini.

Mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang itu kesasar jauh hingga perbatasan Semarang-Demak, padahal alamat yang dicari berada di pusat kota yang terpaut jarak belasan kilometer.

Belasan kilometer dari Kecamatan Genuk, ada tiga kampung di dekat kawasan Simpanglima Semarang yang menyandang nama 'Genuk'. Mengapa bisa begitu?&nbsp;

Nama 'Genuk' Merujuk pada Dua Wilayah Berbeda di Kota Semarang

Jika hingga Juni 2025 belum menikah juga, perusahaan yang membawahi 1.200 pegawai ini akan mengevaluasi kontrak kerja karyawan yang bersangkutan. mereka akan dievaluasi. Puncaknya, karyawan akan diberhentikan andai belum menikah hingga September 2025.

Perusahaan ini berdalih menerapkan
aturan tersebut sebagai upaya untuk mendukung program pemerintah yang mengharapkan kenaikan jumlah
perkawinan di Tiongkok. Maklum, mereka juga mulai merasakan apa yang dialami Jepang dan Korea Selatan dalam beberapa tahun belakangan, yaitu angka
pernikahan dan kelahiran bayi yang rendah.

“Karyawan yang melajang sama saja
dengan mengabaikan panggilan negara,” ungkap pengumuman perusahaan tersebut
sebagaimana dinukil dari Sky, Selasa (25/2/2025).

Per 2024 lalu saja, hanya ada 6,1
juta pernikahan di Tiongkok, anjlok dari 7,68 juta pada tahun sebelumnya. Angka
ini juga terus menurun dalam satu dekade belakangan; mengakibatkan grafik populasi Negeri Tirai Bambu terus turun dalam tiga tahun belakangan.

Biarpun dibilang turun drastis, sejatinya jumlah penduduk di Tiongkok masih cukup besar, yakni mencapai sekitar 1,4 miliar jiwa.

Oya, meski tujuannya mendukung program
negara, nyatanya pemerintah Tiongkok justru nggak berkenan dengan aturan Shuntian
Chemical Group karena dianggap sudah melanggar aturan Ketenagakerjaan
dan Kontrak Kerja negara tersebut.

Lebih dari itu, sejumlah pakar seperti Yan
Tian dari Peking University Law School menyebut aturan ini telah mengebiri hak
asasi manusia karena menentukan kapan akan menikah adalah hak setiap orang.

Tingginya kritik yang muncul dari
sana-sini, termasuk warganet di sosial media pada akhirnya bikin perusahaan
tersebut sadar diri. Mereka langsung mencabut aturan tersebut hanya sehari
setelah ditetapkan.

“Pengumumannya sudah dicabut
karena adanya sejumlah kata-kata yang nggak pantas,” ungkap salah seorang juru
bicara perusahaan.

Yap, aturan memberikan deadline
untuk menikah bagi karyawan memang sudah di luar batas ya, Millens. Pantas
jika akhirnya dikritik oleh berbagai pihak. Setuju? (Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Saat perusahaan di Indonesia masih acap menyematkan syarat harus berstatus lajang atau nggak berencana menikah sampai usia tertentu pada lowongan pekerjaan mereka, sebuah perusahaan di Tiongkok justru memberlakukan sebaliknya.

Perusahaan bernama Shuntian
Chemical Group ini justru memberikan deadline bagi karyawan lajang untuk segera
menikah. Aturan unik ini berlaku untuk para karyawan lajang berusia 28-58 tahun. Per 1 Januari lalu, para karyawan lajang diminta untuk segera menikah dengan deadline maksimal September 2025.&nbsp;&nbsp;

Lalu, apa konsekuensinya? Perusahaan yang berbasis di
Shandong ini akan memberikan sejumlah sanksi.&nbsp;

Apabila hingga Maret 2025 belum juga menikah, karyawan lajang diharuskan&nbsp;menandatangani surat pernyataan berisi kekecewaan karena belum bisa menemukan pasangan.

Karyawan lajang di perusahaan di Tiongkok ini diminta segera menikah sebelum September 2025. Kalau gagal menikah, bisa dipecat, lo!

Kebijakan Perusahaan yang Aneh di Tiongkok: Menikah atau Dipecat!

"Thank's to Polri sih menurutku. Andai lagunya nggak diberedel, mungkin masyarakat awam nggak tahu tuh siapa Sukatani. Ironis nggak, sih? Niatnya mau ngebungkam, eh malah meluber ke mana-mana," kelakarnya pada Senin (3/3/2025).

Menurutnya, intimidasi yang dilakukan pihak kepolisian terhadap Sukatani terlalu berlebihan. Jadi, sudah sewajarnya jika publik, khususnya para seniman, naik pitam lalu membuat gerakan "Kami Bersama Sukatani" dan viral di berbagai platform media sosial.

"Intimidasi semacam itu bisa dialami siapa saja di dunia kreatif, jadi wajar jika banyak yang marah dan mengecam tindakan tersebut," seru mahasiswa Sastra Indonesia di salah satu perguruan tinggi di Kota Semarang tersebut. "Nggak boleh dibiarkan, sih!"

Kasus dugaan intimidasi yang dilakukan oknum kepolisian terhadap Sukatani rupanya belum usai. Dikutip dari Tempo pada&nbsp;Minggu (2/3), saat ini band beranggotakan dua personel itu bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang tengah menyiapkan langkah hukum terkait dugaan intimidasi yang dilakukan polisi.

"Langkah hukum sedang kami siapkan, sembari menunggu kondisi Sukatani pulih," kata Direktur LBH Semarang Ahmad Syamsuddin Arief, Minggu (2/3).

Seperti diketahui, saat ini para personel Sukatani dikabarkan tengah rehat untuk proses recovery setelah terus-menerus mengalami intimidasi yang berlangsung sejak Juli 2024 lalu. Intimidasi itu terjadi karena lagunya yang dianggap menghina jajaran kepolisian.

"Tekanan dan intimidasi dari kepolisian terus kami dapatkan, hingga akhirnya video klarifikasi atas lagu yang berjudul 'Bayar Bayar Bayar' kami unggah melalui media sosial," kata Sukatani dikutip dari medsos resmi mereka, Sabtu (1/3).

Setali tiga uang, Arif pun mengonfirmasi bahwa dugaan intimidasi yang dilakukan polisi terhadap Sukatani sudah berlangsung sejak Juli 2024. Bentuknya macam-macam, mulai dari pengintaian hingga pencarian informasi melalui orang di sekitar mereka.

"Intimidasi terhadap Sukatani mulai melandai pada Agustus (2024) hingga akhir tahun, lalu kembali muncul akhir Januari 2025, hingga mencapai puncaknya 20 Februari itu," kata Arief.

Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian mendesak Polri untuk mengusut tuntas upaya pembungkaman terhadap Sukatani yang dilakukan oleh anggota kepolisian tersebut. Menurut mereka, ini penting untuk menghindari preseden buruk yang dapat kembali berulang di masa depan.

"Kami&nbsp;mendesak Propam Mabes Polri untuk menggunakan instrumen pidana dalam memproses anggota kepolisian yang melakukan intimidasi kepada Band Sukatani," kutip pernyataan pers koalisi tersebut.

Koalisi yang terdiri atas beberapa organisasi seperti YLBHI, ICJR, PBHI, ICW, Kurawal Foundation, Kontras, AJI Indonesia, Imparsial, Walhi Nasional, SAFEnet, LBH Masyarakat, dan LBH Jakarta itu mengungkapkan, upaya pembungkaman ditengarai terjadi di Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur pada Kamis (20/2/2025) pagi. 

"Langkah polisi ini bentuk pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang. Jika institusi kepolisian tidak antikritik, langkah ini tidak akan dilakukan," tulis mereka.

Terpisah, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo mengapresiasi kritik dan masukan yang dilayangkan Sukatani melalui lagunya.

"Bagian dari apresiasi itu, Kapolri menawarkan band tersebut untuk menjadi Duta Polri," sebutnya dalam keterangan pers, Senin (3/3). "Meski&nbsp;kemudian Sukatani menolak tawaran itu, Polri tetap menghargainya."

Dukungan yang datang dari berbagai pihak atas dugaan intimidasi yang dilakukan pihak kepolisian terhadap grup band Sukatani berujung pada keinginan mereka untuk menempuh jalur hukum. Semoga ini menjadi jalan terbaik untuk semua pihak ya, Millens!&nbsp;(Siti Khatijah/E07)

Inibaru.id - Kalau bukan karena klarifikasi dari Sukatani dan lautan dukungan dari pelbagai lapisan masyarakat, Farell mungkin nggak akan pernah mendengarkan lagu "Bayar, Bayar, Bayar" karya band beraliran punk tersebut, lalu menjadi salah satu fan beratnya sekarang.

Kendati masih menjadikan BTS dan Twice dalam&nbsp;playlists teratas, penggila k-pop tersebut kini rajin mengulik lagu-lagu dari band yang berasal dari kota yang sama dengan dirinya itu, yakni Purbalingga. Saat kuliah, dia bahkan nggak segan menyenandungkan lagu tersebut.

Setelah memutuskan menolak menjadi Duta Polri, Sukatani kini dikabarkan sedang berupaya menempuh jalur hukum atas intimidasi yang dilakukan polisi terhadap mereka sejak Juli 2024.

Dugaan Intimidasi Polisi dan Upaya Sukatani Tempuh Jalur Hukum

Dinda hanyalah satu dari sekian juta kaum non-Islam yang ikut
hepi menyambut bulan Ramadan di Indonesia. Maklum, di bulan di mana umat
muslim menjalankan ibadah puasa ini, jalanan berubah menjadi semacam festival. Lampu-lampu hias dipasang di mana-mana. Selain tempat makan yang dipenuhi mereka yang pengin bukber, selama Ramadan penjual aneka makanan dan minuman bertambah banyak sehingga bikin suasana makin semarak.

Nah, pembeli bukan hanya datang dari muslim yang pengin mencari hidangan berbuka. Banyak juga orang non-Islam yang ikut membeli. Nggak bisa dimungkiri Ramadan memberi vibe yang berbeda untuk wisata kuliner setiap sore.

Hal inilah yang diungkap rekan sekantor saya Ananda. Dia mengaku
antusias melakukan takjil war, istilah yang merujuk pada aktivitas adu cepat membeli hidangan berbuka di
pinggir jalan.

Meski beragama Kristen, Ananda yang tinggal dengan ayahnya
dan adik-adiknya yang beragama Islam kerap dimintai tolong membeli takjil di
deretan pedagang di dekat rumahnya. Tentu saja, dia dengan
senang hati ikut tren perang takjil.

“Selain membelikan jajanan atau minuman buat keluarga yang
perlu buka puasa, saya juga beli buat camilan sendiri. Asyik bisa mencicipi
banyak jajanan berbeda setiap hari. Seru kalau harus antre lama, lalu ada yang
menyerah menunggu antrean. Rasanya pas dapet jajanannya jadi kaya menang 'war' beneran,” ceritanya sembari menenteng 4 gelas es campur favoritnya.

Minuman ini merupakan salah satu jajanan takjil
yang dia nantikan ketika Ramadan tiba. Maklum, di hari biasa, harga es campur bisa
jauh lebih mahal dibandingkan saat Ramadan.

“Es campur biasanya dijual Rp10 ribu – Rp15 ribu. Kalau pas
bulan puasa, seringnya lebih murah,” lanjut Ananda. Sebagai informasi, saat bulan puasa, dia bisa membelinya seharga Rp6 ribu per porsi.&nbsp;

Yang menarik, Ananda nggak "mencuri start" untuk perang takjil. Dia justru lebih suka berbelanja takjil pada jam-jam mepet berbuka.

Dia yakin bakal tetap kebagian jajanan meski baru keluar pada jam-jam tersebut.

“Paling pukul 17.00 WIB atau 17.30 WIB baru keluar rumah cari
takjil. Malah seru karena terkadang suasananya rame banget, ada yang antre juga
untuk beli satu jajanan,” ungkapnya.

Yap, layaknya tahun lalu, keseruan takjil war masih lanjut
pada Ramadan 2025. Kamu sendiri, ikutan perang lucu-lucuan ini nggak, Millens?
(Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Sejumlah pesan berisi gambar dan
tautan bermunculan di grup WhatsApp angkatan kuliah saya. Gambar dan tautan
tersebut berisi tentang informasi restoran All You Can Eat (AYCE) yang bisa dipilih
sebagai tempat buka bersama (bukber). Sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya, yang
mengirim pesan tersebut adalah Dinda. Lucunya, Dinda bukan muslimah dan tentu saja nggak menjalankan ibadah puasa Ramadan.

Sebenarnya, Dinda bukanlah ‘panitia’ buka bersama di grup Whatsapp tersebut.&nbsp; Kesibukannya bikin dia nggak selalu ada di Kota Semarang. Karenanya, tugas itu ditangani teman-teman lain yang berdomisili di Kota Atlas. Meski begitu, dia selalu antusias untuk mengikuti bukber bersama teman-teman muslim. Alasannya, dia bisa bertemu dengan teman-teman seangkatan saat kuliah.

“Seringnya sih acara buka bersama angkatan digelar jelang
Lebaran, pas banyak teman-teman dari luar kota juga pada mudik. Saya sering
ikut karena jarang-jarang bisa ketemu dengan mereka. Makanya kalau ada info
soal tempat makan yang sepertinya cocok, pasti saya share ke grup. Hitung-hitung
memberikan ide dan mengingatkan teman lain agar nggak lupa bikin acara bukber,”
ungkap Dinda pada Selasa (4/3/2025).

Dua orang non-Islam dari Kota Semarang mengaku bersemangat melakukan takjil war dan buka bersama selama Ramadan 2025. Apa alasannya?

Mereka yang Antusias Menyemarakkan Takjil War dan Bukber

Hal tersebut diungkapkan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiatmoko, Selasa (4/3/2025).

Menurutnya,  sejumlah komoditas seperti cabai mengalami kenaikan harga, bahkan harga cabai rawit merah hingga melebihi Rp100.000 per kilogram.

Untuk menekan harga,  mendekati hari besar keagamaan nasional (HBKN) pihaknya membuat sejumlah strategi.

“Gerakan Pangan Murah (GPM) akan dilakukan, dan pemantauan pasar, jangan sampai ada penumpukan barang jelang lebaran biar (berharap) bathi akeh (untung banyak). Maka Satgas Pangan juga (dilibatkan) turun ke lapangan untuk memantau,” urainya, seusai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi bersama Kemendagri, secara daring.

Dalam kesempatan itu, Sujarwanto juga memastikan ketersediaan stok bahan pangan. 

"Cadangan beras masih mencukupi untuk lima bulan ke depan. Karenanya, masyarakat diminta tidak panic buying," ungkapnya.

Sebagai informasi, kegiatan GPM terdekat akan dilakukan di lima wilayah pada 6-7 Maret 2025. Adapun wilayah itu meliputi Kabupaten Semarang, Pemalang, Kota Salatiga, Kendal, dan Purworejo.

Kegiatan tersebut bakal melibatkan Dishanpan Jateng dan BUMD. Sujarwanto mengungkapkan harga komoditas seperti beras, minyak, dan cabai bakal lebih murah. 

"Seperti beras Rp11 ribu per kilogram, minyak Rp14 ribu per liter, cabai kemasan 250 gram seharga Rp15 ribu," urainya.

Berdasarkan catatan BPS Jateng, pada Januari-Februari, Jawa Tengah mengalami deflasi. Penyebabnya, bukan lantaran daya beli masyarakat turun, tapi, karena kebijakan potongan biaya listrik 50 persen.

Karena periode diskon telah selesai, TPID Jateng akan menjaga bilamana terjadi inflasi, agar dalam batas yang telah ditentukan.

“Karena Maret-April sudah tak berlaku lagi subsidi listrik 50 persen, maka kami yakin pasti akan ada lagi pengaruh terjadi inflasi. Berbarengan dengan itu kita akan masuki hari raya (Idulfitri),” pungkas Sujarwanto. 

Selain mengadakan pasar murah, bukankah seharusnya pemerintah memastikan harga tetap wajar mulai dari hulu hingga hilir, Millens? (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id – Momen besar seperti Ramadan dan Hari Raya Idulfitri kerap menjadi pendorong naiknya harga bahan pokok karena tingginya permintaan.

Nah, untuk mengendalikan harga dan mencegah inflasi, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jateng merumuskan strategi di awal Ramadan 2025.

Bukan hanya menggelar pasar murah, kepolisian juga akan dilibatkan untuk menindak apabila ada oknum penimbun barang.

Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jateng merumuskan strategi di awal Ramadan 2025 yaitu mengadakan pasar murah dan menangkap para penimbun.

Strategi Pemprov Jateng Cegah Inflasi; Gelar Pasar Murah dan Tangkap Penimbun

PP tersebut juga mengatur bahwa penahapan pertama kewajiban&nbsp;sertifikat halal&nbsp;selama lima tahun yang dimulai sejak 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024.&nbsp;Setelahnya, maka kewajiban sertifikasi halal mulai berlaku.

Ada tiga kelompok produk usaha mikro dan kecil (UMK) yang wajib bersertifikat halal, yaitu:

Ketiga kelompok produk dari pelaku usaha menengah dan besar tersebut harus sudah bersertifikat halal mulai 18 Oktober 2024. Kalau belum bersertifikat halal dan beredar di masyarakat, maka akan ada sanksinya, berupa peringatan tertulis atau penarikan produk dari peredaran.

Sebagai informasi,&nbsp;Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) kini resmi keluar dari bagian Kementerian Agama (Kemenag). Sekarang, BPJPH menjadi badan tersendiri dan langsung berada di bawah Presiden.

Kepala BPJPH Haikal Hassan Baras menargetkan sejumlah capaian untuk layanan sertifikasi halal. Dia mengatakan layanan sertifikasi halal harus lebih baik, cepat, murah, dan profesional. Ketentuan sertifikasi halal jalur reguler yang biasanya berlangsung 21 hari, menurut Haikal kini bisa lebih cepat menjadi sebelas hari.

"Kemudian untuk jalur self declare atau sertifikasi halal gratis, pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) ketentuannya 14 hari. Namun banyak yang selesai dalam delapan hari," ujar laki-laki yang kerap disapa Babe Haikal itu.

Nah, karena sekarang sertifikasi halal sudah menjadi kewajiban, kamu yang memiliki produk tapi belum mendaftarkan kehalalan produk, bisa segera mengurusnya ya, Millens! Segera melakukan pengajuan sertifikasi halal melalui ptsp.halal.go.id.

Untuk informasi lebih lanjut terkait pengajuan sertifikat halal, kamu dapat mengakses&nbsp; website halal.go.id atau melalui akun resmi media sosial BPJPH. (Siti Khatijah/E07)

Inibaru.id - Kamu memiliki usaha makanan atau minuman, Millens? Sudahkah mendaftarkan produkmu untuk memperoleh sertifikat halal? Jika belum, sebaiknya kamu segera mengurusnya sebab mulai 18 Oktober 2024, sertifikat halal wajib bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.

Melansir&nbsp;kemenag.go.id, pemberlakuan tersebut sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dan juga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang menggantikan PP Nomor 39 tahun 2021.

Mulai 18 Oktober 2024, makanan dan minuman yang beredar di Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Jika belum bersertifikat dan beredar di masyarakat akan ada sanksi.

Sertifikat Halal pada Makanan dan Minuman: Wajib Mulai 18 Oktober 2024!

"Fasilitasi halal dilaksanakan sejak 2012. Hingga 2022 sudah ada 2.144 yang disertifikasi halal," kata Kabid Restrukturisasi dan Pembiayaan Dinkop&nbsp;UKM&nbsp;Jateng Endah Ariyanti, melalui pesan singkat, Jumat (27/1/2023).

Endah menuturkan, antusiasme pelaku usaha dalam Program Sertifikasi Halal sangat besar. Dia mengatakan, sertifikasi halal menjadi jembatan bagi pengusaha kecil dan menengah bisa naik kelas.

"Setelah memeroleh sertifikat halal, keuntungan yang didapat&nbsp;UKM&nbsp;di antaranya memperluas jaringan pasar dan menaikkan kelas&nbsp;UKM," paparnya.

Selain meningkatkan kepercayaan konsumen, sertifikasi ini memberikan ketenangan berusaha bagi produsen, memperbaiki manajemen produksi, meningkatkan daya saing produk hingga kejelasan sumber bahan baku produk yang sesuai syariat.

Oleh karena itu, Pemprov Jateng&nbsp; mendampingi pengusaha kecil dan menengah dalam memfasilitasi pemenuhan syarat sertifikasi halal, khususnya bidang makanan dan minuman. Nggak hanya itu, Pemprov Jateng juga memberikan sosialisasi pemahaman terkait produk halal dan mempertemukan dengan jaringan seperti toko retail, pusat oleh-oleh hingga pengusaha skala besar.

Untuk bisa mendapat sertifikasi halal, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pengusaha kecil dan menengah. Di antaranya, nama dan izin usaha, daftar bahan yang digunakan, proses pengolahan dan sistem jaminan halal.

Endah mengatakan, Pemprov Jateng terus berkomitmen mendorong industri halal semakin berkembang. Ini dibuktikan dengan adanya dana alokasi anggaran khusus untuk Program Sertifikasi Halal yang bersumber dari APBD.

Dengan prosedur yang mudah untuk mendapatkan sertifikasi halal, semoga semakin banyak UMKM yang berkembang sehingga perekonomian di Jateng kian maju ya, Millens! (Siti Khatijah/E05)

Inibaru.id - Bagi para pelaku Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) sertifikasi halal adalah hal yang penting.&nbsp;Sertifikat tersebut menjadi bukti jika suatu produk makanan nggak mengandung bahan-bahan yang dilarang dalam ajaran Islam, agama mayoritas di Indonesia.

Untuk perkembangan UMKM di Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jateng memberikan perhatian penuh dalam pemberian sertifikat halal. Hal itu diwujudkan dengan pemberian label halal kepada 2.144 pengusaha kecil dan menengah di Jawa Tengah.

Salah satu hal yang harus ada agar UMKM bisa berkembang dan bersaing adalah mengantongi sertifikat halal. Untuk mendukung hal tersebut, Pemprov Jateng telah memberikan 2.144 sertifikat halal kepada UMKM di Jateng.&nbsp;&nbsp;