Sekretaris Dinas Perhubungan Danang Kurniawan mengatakan, solusi jangka pendek atau yang paling mendesak untuk mengantisipasi kecelakaan di Tanjakan Silayur adalah dengan melakukan pengaturan jam operasional kendaraan berat yang melintas di kawasan Ngaliyan.

Solusi ini, tambahnya, sudah diterapkan dengan menyiapkan petugas gabungan dari Dishub dan kepolisian untuk penjagaan dan patroli pada jam-jam sibuk. Rambu larangan angkutan berat melintas pada pagi hingga sore hari, khususnya pada jam padat, juga sudah dipasang.

"Kami juga sudah melakukan sosialisasi ke perusahaan dan pabrik di kawasan Ngaliyan maupun Mijen, serta bersama kepolisian melakukan penindakan hukum terhadap truk yang melanggar," terang Danang. "Dulu, kendaraan berat dilarang melintas pada pagi dan sore mulai 6.00-9.00 WIB dan 15.00-19.00 WIB. Sekarang diubah, truk boleh melintas pada 23.00-05.00 WIB saja."

Sementara itu, Danang menyebutkan, untuk solusi jangka menengah yang disiapkan adalah dengan menyiapkan jalur penyelamat. Namun, ini hanya bisa menjadi solusi untuk kendaraan yang berada di jalur menurun atau turunan.

"Padahal banyak kejadian truk nggak kuat menanjak dan justru itulah yang rentan menyebabkan kecelakaan," tegasnya.

Menanggapi hal ini, Wakil Wali Kota Iswar&nbsp;Aminuddin mengatakan,&nbsp;pembangunan jalur pengaman sebelumnya juga pernah dicanangkan oleh Pemkot Semarang sebagai solusi. Namun, solusi ini nggak bisa menjadi opsi permanen karena dianggap kurang efisien.

"(Jalur pengamanan) hanya ditujukan bagi kendaraan dengan rem blong. Kurang bisa mengakomodasi semua permasalahan," jelasnya.&nbsp;

Iswar yang berbicara mewakili Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menuturkan, solusi jangka panjang yang dinilai lebih efektif untuk mengantisipasi kecelakaan di Tanjakan Silayur adalah dengan melakukan pelandaian jalan&nbsp;

"Perencanan sudah harus dilakukan tahun ini. Nanti, kami koordinasi dengan Dishub, DPU, dan stakeholder terkait," beber Iswar seusai meninjau lokasi kecelakaan di Silayur, Kamis (27/2).

Melengkapi keterangan Iswar, Danang memastikan bahwa Pemkot telah mengirimkan opsi-opsi yang disebutkan tersebut ke Komite Nasional Keselamatan Transportas (KNKT) pada November lalu agar segera ada kajian lapangan.&nbsp;

Semoga disegerakan, agar nggak ada lagi kasus kecelakaan di lajur yang disebut sebagai "tanjakan maut"-nya Kota Semarang itu. (Murjangkung/E10)

Inibaru.id - Pemerintah Kota Semarang merespons sejumlah kecelakaan di Jalan Prof Hamka atau kawasan Silayur, Kecamatan Ngaliyan; termasuk yang terbaru adalah kecelakaan yang menimpa minibus L300 yang mengangkut belasan anak TK dengan sebuah truk pada Rabu, 26 Februari 2025 lalu.

Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin mengungkapkan, berdasarkan kajian Dinas Perhubungan, ada tiga opsi yang dinilai bisa menjadi solusi agar kecelakaan di Silayur bisa diminimalisasi dan nggak terulang. Solusi tersebut, dia menambahkan, terbagi menjadi tiga, yakni solusi jangka pendek, menengah, dan panjang.

Banyaknya kecelakaan di Tanjakan Silayur membuat Pemerintah Kota Semarang menyiapkan tiga opsi pencegahan.

3 Cara Pemkot Semarang Antisipasi Kecelakaan di Tanjakan Silayur

"Oh, sebagai emak-emak, tentu saya harus bijak memanfaatkan promo semaksimal mungkin, dong!" sebutnya via pesan singkat, Jumat (28/2). "Beli secukupnya saja, semoga cukup untuk sebulan ke depan."

Namun, hal ini sepertinya nggak berlaku untuk Indah Wuri. Berbeda dengan Ariesta, perempuan asal Temanggung tersebut justru takut sisa kWh di meteran listriknya akan hangus atau nggak valid lagi setelah&nbsp;program diskon dari PLN itu berakhir.

"Ini (sisa kWh) masih sedikit. Paling-paling cukup sampai dua hari. Tapi aku nggak beli dulu deh, takutnya besok hangus. Diskon yang kemarin menurutku sudah cukup," ucapnya, Jumat (28/2)

Sejak awal tahun, pelanggan listrik di Indonesia memang telah menikmati program diskon tarif listrik sebesar 50 persen dari PT PLN. Pelanggan pascabayar mendapatkan potongan separuh harga saat pembayaran, sedangkan pelanggan prabayar memperoleh penambahan daya secara otomatis saat pembelian.

Tanpa perlu melakukan registrasi tambahan, para pelanggan dengan daya di bawah 2.200 volt-ampere (VA) bisa menikmati diskon tarif tersebut. Sayangnya, program diskon ini akan resmi berakhir hari ini, 28 Februari 2025.&nbsp;

Bagi pelanggan pascabayar, pembayaran listrik untuk Maret masih dipotong separuh. Namun, para pelanggan prabayar harus menyelesaikan transaksi hari ini untuk bisa menikmati penambahan daya saat pembelian token. 

Namun, seperti yang dipertanyakan Indah, apakah sisa kWh di meteran listrik kita akan tetap valid setelah program ini berakhir ataukah bakal hangus esok hari?

Sisa token yang belum terpakai selama pembelian periode diskon nggak bakal hangus dan masih bisa dipakai meski program tersebut telah berakhir pada 28 Februari ini. Token yang tersisa dapat terus dipakai hingga bulan-bulan berikutnya.

Hal itu telah dikonfirmasi Executive Vice President Komunikasi Korporat &amp; TJSL PLN Gregorius Adi Trianto. Dia sekaligus menegaskan bahwa nomor token yang dimasukkan ke meteran listrik prabayar nggak akan hilang dan tetap dapat digunakan meski periode diskon sudah berakhir.

"Pembelian token listrik selama periode diskon tidak memiliki batas waktu penggunaan, tapi bisa menjadi tidak valid jika tidak digunakan dalam 50 transaksi pembelian berikutnya," terangnya. "Potongan 50 persen untuk token listrik berlaku untuk penggunaan maksimal 720 jam."

Sedikit informasi, maksud dari pernyataan itu adalah bahwa pelanggan prabayar bisa membeli token listrik dengan tarif diskon maksimal setara dengan 720 jam. Misalnya, pemilik daya 450 VA bisa membeli token maksimal 324 kWh, daya&nbsp;900 VA maksimal 648 kWh, dan daya 1.300 VA maksimal 936 kWh.

Jadi, buat kamu pelanggan prabayar, nggak perlu khawatir token listrik yang tersisa bakal hangus atau nggak valid lagi setelah promo diskon PLN ini berakhir ya! (Siti Khatijah/E07)

Inibaru.id - Mentari belum juga muncul, keluarganya pun masih terlelap. Namun, Ariesta Sawitri telah disibukkan dengan ponsel pintarnya setelah teringat bahwa hari ini, Jumat (28/2/2025) merupakan batas akhir program diskon 50 persen tarif listrik dari PLN.

Sisa kWh di meteran listrik di rumah perempuan satu anak tersebut sebetulnya masih tersisa separuh dari pembelian sebelumnya, yang biasanya cukup hingga beberapa minggu ke depan, tapi dia merasa harus segera membeli token mengingat diskon akan berakhir hari ini.

Diskon tarif listrik PLN yang berakhir hari ini membuat publik bertanya-tanya, apakah token yang tersisa akan tetap valid dan nggak akan hangus?

Diskon Listrik Prabayar Berakhir Hari Ini, Akankah Sisa Token Hangus?

Jika sebuah warung sudah berdiri sampai empat dekade, pastilah ada
alasan yang bikin mereka terus bertahan. Begitulah yang ada dalam pikiran saya.
Sayangnya, meski sudah berkali-kali pengin mencobanya, ujung-ujungnya saya mengurungkan niat karena malas menembus kemacetan yang selalu terjadi di situ saat saya pulang kerja.

Untungnya, ada satu teman saya yang rumahnya nggak sampai
200 meter jaraknya dari kedai satai legendaris tersebut. Hartanto namanya. Dengan begitu, saya
jadi bisa mencari tahu bagaimana kelezatan satai di sana.

“Nggak sering beli di sana karena untuk ke sana saya harus
jalan kaki melewati jembatan. Tapi memang rasanya enak sih. Daging ayamnya
tebal dan terlihat masih segar. Bumbu kacangnya merasuk dan enak,” ungkapnya, yang mengaku sudah lebih dari 10 kali membeli satai di warung tersebut,
Kamis (27/2/2025).

Hartanto menyebut, nggak hanya satai, ada menu lain yang bisa dia beli di
sana seperti balungan sambal kacang, satai kulit, satai jeroan, hingga lontong
sambal. Semua menu itu sudah pernah dicobanya, kecuali yang terakhir.

Jarak 200 meter menuju kedai satai itu sebetulnya cukup jauh untuk ditempuh dengan berjalan kaki, tapi Hartanto memilih melakukannya alih-alih mengendarai sepeda motor karena tempat parkirnya cukup sempit, muat beberapa sepeda motor saja, itu pun yang datang dari arah timur.

"Apalagi mobil, hampir nggak mungkin bisa parkir dan pasti bakal bikin kemacetan parah," serunya. “Jadi, saya sarankan kalau dari jauh naik sepeda
motor saja.”

Oya, masih kata Hartanto, harga makanan di Sate Ayam Jembatan Mrican cukup variatif, mulai dari Rp10 ribuan sampai Rp30 ribuan, tergantung menu makanan yang dipilih dan ukuranya. Di sana, tersedia juga
minuman seperti es teh, es jeruk, hingga kopi dengan harga termurah sekitar Rp5.000.

Hm, jadi penasaran ya seperti apa rasa satai di Satai Ayam
Jembatan Mrican Kota Semarang ini. Yuk kapan kita wisata kuliner malam ke sana,
Millens? (Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Setiap kali berangkat kerja, perhatian
saya ke jalan selalu teralihkan dengan sebuah pelang penunjuk terbuat dari bahan
logam di dekat dengan Jembatan Mrican, tepatnya di seberang Pasar Mrican, Jalan Tentara Pelajar, Kota Semarang.

Di
lokasi yang selalu mengalami kemacetan pada jam berangkat dan pulang kerja
tersebut, pelang petunjuk dengan desain klasik yang sudah terlihat karatan itu bertuliskan “Sate Ayam Jembatan Mrican, Sejak Tahun 1983”.

Saya pun kemudian melirik ke bagian kiri untuk mengetahui
seperti apa warung yang sudah berdiri sejak 40 tahun silam tersebut. Namun, yang
terlihat hanyalah warung kecil persis di pinggir Sungai Mrican yang masih
tutup. Di depan warung itu tertulis nomor telepon Bu Darni sebagai
pemilik dan jam bukanya, yaitu 17.30 WIB.

Selain satai ayam, ada menu lain yang bisa kamu cicipi di Satai Ayam Jembatan Mrican Kota Semarang seperti balungan sambal kacang, satai jeroan, satai kulit, serta lontong sambal. Semuanya enak!

Menembus Kemacetan demi Kuliner Legendaris Semarang: Sate Ayam Jembatan Mrican

Nah, gara-gara tagar #KaburAjaDulu pula, banyak orang Indonesia
yang kepikiran untuk kerja di Jepang. Meski punya perbedaan budaya, iklim, makanan,
hingga bahasa dan aksara, nyatanya hal ini nggak mengurangi tingginya minat orang
Indonesia, khususnya dari kalangan generasi muda untuk datang ke sana.


Menariknya, hal ini juga disambut informasi yang beredar di media sosial yang
menyebut Jepang butuh pekerja dari Indonesia.

Mengingat jumlah tenaga kerja Indonesia sangat kecil jika
dibandingkan jumlah total angkatan kerja di Jepang, apakah memang benar tenaga
kerja kita semakin dibutuhkan di sana seperti yang diungkap dalam berbagai
media?

Pertanyaan ini kemudian dijawab oleh Koordinator Fungsi Penerangan dan
Sosial Budaya Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo Muhammad Al Aula.

Muhammad Al Aula mengungkapkan, memang benar Jepang semakin membutuhkan tenaga kerja dari luar negeri. Salah satunya
Indonesia. Alasannya adalah karena menurunnya populasi di Jepang secara masif
dalam beberapa tahun belakangan. Dampaknya adalah, negara ini memang kekurangan
tenaga kerja.

“Tenaga Kerja Indonesia termasuk yang dibutuhkan di pasar
kerja Jepang,” terang Al Aula, Rabu
(26/2/205).

Dia pun memastikan bahwa sampai beberapa tahun ke depan,
kebutuhan tenaga kerja asing di Jepang masih tinggi. Makanya, kalau ada orang
Indonesia yang tertarik untuk bekerja di Jepang, nggak ada salahnya untuk
segera melakukan berbagai langkah yang dibutuhkan agar bisa mewujudkan
keinginan tersebut.

Nah, salah satu jenis skema kerja yang bisa dimanfaatkan orang
Indonesia yang pengin bekerja di Jepang adalah Specialized Skilled Worker
(SSW). Di skema ini, kamu bisa mendapatkan pekerjaan di Jepang di bidang-bidang
berikut ini.

“Yang pasti, pihak KBRI Tokyo mengimbau calon pekerja
Indonesia yang pengin ke Jepang untuk mempelajari pekerjaan yang ditawarkan
serta kontraknya dengan saksama. Pastikan juga sudah menguasai Bahasa Jepang
agar bisa hidup dan bekerja dengan aman dan nyaman di sini,” lanjut Al Aula.

Wah, ternyata Jepang beneran butuh pekerja Indonesia.
Kepikiran untuk #KaburAjaDulu ke sana, Millens? (Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Riuhnya tagar #KaburAjaDulu dari
Indonesia bikin banyak orang terpikir untuk belajar, bekerja, atau bahkan tinggal
di luar negeri. Nah, salah satu negara yang acap menjadi destinasi impian orang Indonesia adalah
Jepang.

Berdasarkan data Nikkei Asia pada
awal 2025 ini, terdapat lebih dari 121.507 pekerja migran Indonesia di Jepang di berbagai macam sektor selama 2024. Angka ini tentu sangat kontras dibanding total tenaga
kerja yang ada di Jepang yang mencapai 69,6 juta orang.

Belakangan ini muncul narasi yang menyebut Jepang membutuhkan tenaga kerja Indonesia. Apakah memang narasi ini sesuai dengan fakta?

Benarkah Jepang Butuh Tenaga Kerja dari Indonesia?

Nah, per analisis terbaru pada hari ini, posisi bulan yang dilihat
dari Aceh sudah bisa memenuhi kriteria halal yang ditetapkan oleh menteri agama
dari Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS).

“Kalau di Aceh kondisinya begini, maka awal Ramadan adalah 1
Maret 2025. Tapi ada kemungkinan cuaca mendung sehingga gagal rukyat. Kalau
sudah begitu, potensi Ramadan bakal ditetapkan pada 2 Maret 2025,” lanjut
Thomas.

Menanggapi adanya potensi awal puasa nantinya berbeda di
antara Muhammadiyah dan pemerintah, Ketua Majelis Ulama Indonesia di Bidang
Dakwah Cholil Nafis menganggapnya sebagai hal yang wajar. 

“Kalau menurut kriteria MABIMS, pada Jumat (28/2), imkanur rukyat
di Indonesia hanya bisa terpenuhi di Aceh. Besar kemungkinan hal ini nggak
terlihat di Jawa Timur atau area Indonesia yang lebih timur lagi,” ungkap
Cholil di akun X (dulu Twitter) pada Jumat (28/2).

Tapi, tetap saja, layaknya yang diungkap BRIN, meski ada
kemungkinan awal puasa nantinya berbeda dengan yang sudah ditetapkan
Muhammadiyah, penentuannya tetap pada sidang isbat yang digelar nanti malam.

Yang pasti, meski awal puasa bakal berbeda, nantinya
Idulfitri 1446 Hijriah sudah disepakati bakal jatuh di tanggal yang sama.

“Mulai puasa mungkin potensinya berbeda. Tapi untuk Lebaran,
sepakat bersama,” lanjut Cholil.

Yap, kita tunggu saja ya seperti apa hasil sidang isbat
nanti malam. Kalau prediksi kamu sendiri, kira-kira kapan nih awal puasa yang
akan ditentukan pemerintah, Millens? (Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Beda dengan Muhammadiyah yang sudah
memastikan bahwa puasa Ramadan 2025 bakal dimulai pada Sabtu (1/3/2025), Badan
Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) justru memprediksi awal puasa pada hari
berikutnya, yaitu Minggu (2/3). Apa alasan dari perbedaan ini, ya?

Salah satu peneliti dari badan tersebut, Thomas Djamaludin
menyebut penentuan kapan puasa Ramadan 2025 dimulai memang bakal dilakukan pada
Sidang Isbat yang akan digelar pada hari ini Jumat (28/2) malam. Tapi, bukan hal
yang salah jika pihaknya memberikan prediksi awal puasa yang berbeda dari
anggapan banyak orang sebelumnya.

“Ada dua metode untuk menentukan awal puasa, yaitu ilmu
astronomi dan metode rukyat untuk menentukan hilal. Khusus untuk yang terakhir,
ilmu astronomi dipakai untuk menghitung posisi bulan, tinggi hilal, hingga
jarak bulan dari matahari. Dari perhitungan itulah, bisa diprediksi apakah
hilal akan teramati atau nggak,” cerita Thomas sebagaimana dinukil dari situs
resmi BRIN pada Jumat (28/2).

Ternyata, ada potensi awal puasa Ramadan 2025 berbeda, lo. Jika Muhammadiyah sudah memastikan besok Sabtu (1/3) mulai puasa, BRIN justru menyebut bisa jadi awal puasa bakal jatuh pada Minggu (2/3).

BRIN: Ada Potensi Awal Puasa 2025 Berbeda, Tapi Lebaran Bersama

"Tutorial buat SIM gratis khusus bulan ini," tulisnya dalam unggahan.

Sebagai netizen yang bijak, kita hendaknya nggak mudah percaya dengan informasi demikian ya, Millens? Nah, nggak ingin kabar ini terus menyebar ke telinga masyarakat,&nbsp;Kasi Binyan Subdit SIM Ditregident Korlantas Polri, AKBP Faisal Andri Pratomo memberikan penjelasan.

Dalam keterangannya, Faisal dengan tegas membantah&nbsp;informasi yang menyebut biaya pembuatan dan perpanjangan SIM gratis pada Desember 2024.

"Terkait berita yang beredar bahwa ada pembuatan SIM gratis, itu hoaks ya," ujarnya, dikutip dari Kompas, Senin (16/12/2024).

Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) juga telah menepis kabar tersebut melalui akun Instagram @korlantaspolri.ntmc pada Jumat (13/12/2024).

Menurut Korlantas, regulasi tarif atau biaya pembuatan SIM telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Polri.

Pasal 1 menyebutkan, jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berlaku pada Polri, antara lain meliputi penerimaan dari:

Selanjutnya, dalam Pasal 8, seluruh PNBP termasuk dari hasil penerbitan SIM wajib disetorkan ke kas negara. "Tujuannya untuk menunjang pembangunan nasional," kata Korlantas Polri.

Buat kamu yang berencana membuat atau memperpanjang SIM, alih-alih percaya pada kabar burung, lebih baik mencari tahu informasi tentang biaya.&nbsp;Biaya pembuatan dan perpanjangan SIM yang berlaku saat ini diatur secara rinci dalam Lampiran PP Nomor 76 Tahun 2020.

Tarif penerbitan SIM berbeda-beda tergantung jenisnya. Namun, secara umum, biaya perpanjangan lebih murah dibandingkan pembuatan SIM baru.

Berdasarkan Lampiran PP Nomor 76 Tahun 2020, biaya pembuatan atau penerbitan SIM baru adalah sebagai berikut.

Perincian biaya penerbitan perpanjangan SIM adalah sebagai berikut.

Nah, mau bikin atau memperpanjang SIM, meski di akhir tahun 2024 sekalipun, kamu tetap harus mengalokasikan dana ya, Millens! Untuk hal-hal yang dikabarkan gratis, sebaiknya kita croscek dulu kebenarannya. (Siti Khatijah/E07)

Inibaru.id - Banyak orang menyukai sesuatu yang gratis. Maka, ketika beredar kabar bahwa&nbsp;biaya pembuatan dan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) disebut gratis untuk permohonan yang diajukan pada Desember 2024, masyarakat sempat heboh.

FYI, beberapa waktu terakhir&nbsp;di media sosial TikTok tersebar kabar bahwa pembuatan SIM gratis. Salah satu akun yang memuat konten tentang itu adalah @signalsamsatdigital pada Rabu, 11 Desember 2024. Unggahannya itu menyertakan ilustrasi SIM C serta arahan bagi pengguna untuk mengikuti tata cara pembuatan SIM gratis yang tercantum dalam bio akun TikTok.

Di Tiktok, ada informasi bahwa pembuatan SIM di akhir tahun ini gratis alias nggak bayar. Terdengar menarik ya? Tapi kamu perlu mengecek kebenaran informasi tersebut.

Benarkah Bikin SIM di Bulan Desember 2024 Gratis?

Kebijakan Jokowi itu tertuang dalam
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2020 Pasal 7. Dalam aturan tersebut, dijelaskan bahwa tarif atau jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang
diatur dalam pasal 1 bisa ditetapkan sampai dengan Rp 0 atau nol persen dengan
pertimbangan tertentu. Peraturan nggak hanya berlaku saat membuat SIM, melainkan juga saat perpanjangan STNK.

Sementara itu, Kepolisian Republik
Indonesia (Polri) saat ini tengah membuat Peraturan Kepolisian (Perpol) guna
menindaklanjuti PP Nomor 76 Tahun 2020 itu tentang jenis dan tarif atas Jenis
PNBP. Perpol tersebut akan berisi tentang skema kebijakan pemerintah yang akan
menggratiskan pembuatan atau perpanjangan SIM, STNK, dan BPKB bagi masyarakat
kurang mampu.

Menurut Kementerian Keuangan
(Kemenkeu), kebijakan ini nggak akan mempengaruhi pendapatan negara.

"Kebijakan tersebut pada
dasarnya tidak menggratiskan (SIM dan STNK) kepada seluruh masyarakat. Namun
untuk pertimbangan tertentu, bisa diberikan tarif sampai dengan 0 persen alias
gratis," ucap Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Kementerian/Lembaga (K/L) Kemenkeu Wawan Sunarjo.

Lantas, siapa saja sih yang bisa membuat SIM secara gratis? Mereka yang mendapatkannya adalah penyelenggara kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan
kenegaraan, dan pertimbangan karena keadaan di luar kemampuan wajib bayar. Selain itu, keringanan biaya mengurus SIM atau STNK juga akan diberikan bagi masyarakat nggak
mampu, mahasiswa atau pelajar, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah
(UMKM).

Diharapkan kebijakan ini bisa
mendorong masyarakat untuk tetap produktif di masa pandemi, sehingga bisa juga
mendongkrak kondisi ekonomi yang sedang terpuruk.

Gimana&nbsp;Millens, apakah kamu juga masuk dalam golongan yang bisa mendapatkan SIM gratis?&nbsp;(Goo/IB28/E07)

Inibaru.id -
Beberapa waktu yang lalu, Presiden Joko Widodo membuat kebijakan
menggratiskan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi masyarakat. Eits, tapi
nggak semua kalangan bisa mendapatkannya, lo.

Jatah SIM gratis ini, baik itu SIM C ataupun SIM A diberikan kepada masyarakat yang kurang
mampu, Keputusan untuk menggratiskan SIM ini dibuat karena pandemi Covid-19 sudah mempengaruhi keadaan
ekonomi masyarakat. Padahal, banyak orang butuh SIM sebagai persyaratan diterima kerja.

Presiden Joko Widodo menyebut pemerintah bakal menggratiskan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM). Hanya, nggak semua bakal mendapatkannya. Lantas, siapa saja ya yang berhak?